PTSL: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Syarat, Biaya Resmi, dan Hak Warga

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program pemerintah untuk mendaftarkan semua bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan sekaligus. Warga yang ikut mendapat sertipikat tanpa harus mengurus sendiri satu per satu. Artikel ini menjelaskan syarat, tahapan, dan hak warga.

Apa itu PTSL

PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan serentak untuk seluruh objek pendaftaran tanah di wilayah satu desa atau kelurahan atau nama lainnya. Berbeda dengan pendaftaran biasa yang dimulai atas permohonan pemilik, pada PTSL kantor pertanahan menetapkan lokasi, lalu mendata semua bidang tanah di wilayah itu.

Dasar umumnya adalah PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan pelaksana dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di antaranya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap beserta perubahan atau penggantinya. Karena peraturan teknis PTSL dapat diperbarui, periksa versi terbaru di kantor pertanahan.

Tujuannya mempercepat pendaftaran tanah, memberi kepastian hukum, dan mengurangi sengketa. Dengan sertipikat, pemilik memiliki bukti hak yang kuat.

Siapa yang dapat mengikuti PTSL

Pada dasarnya semua bidang tanah di lokasi PTSL dapat didaftarkan, selama memenuhi syarat. Contohnya:

• Tanah milik adat atau bekas milik adat yang belum bersertipikat, dengan bukti seperti girik, petok D, atau surat keterangan lain.
• Tanah yang dikuasai secara nyata dan terus-menerus oleh pemohon.
• Tanah yang tidak sedang dalam sengketa dan tidak berada di kawasan yang dilarang untuk didaftarkan.
• Tanah yang sudah bersertipikat tetapi datanya perlu dilengkapi, pada skema tertentu.

Sebaliknya, tanah dalam sengketa, tanah yang bukti penguasaannya tidak jelas, atau tanah yang berada di kawasan hutan atau milik negara tidak dapat langsung disertipikatkan melalui PTSL. Bidang seperti ini biasanya dicatat dalam kategori khusus dan diselesaikan melalui jalur lain.

Dokumen yang perlu disiapkan

Dokumen berbeda tergantung kondisi tanah, namun umumnya:

1. Fotokopi KTP dan kartu keluarga pemohon.
2. Bukti penguasaan tanah: girik, petok D, letter C, akta jual beli lama, akta hibah, atau surat keterangan waris. Bila bukti tidak ada, dapat dibuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diketahui saksi dan kepala desa atau lurah.
3. Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa dan batas-batas disetujui oleh pemilik tanah yang berbatasan.
4. Bukti pembayaran PBB (SPPT) tahun berjalan, sebagai petunjuk penguasaan.
5. Materai dan patok tanda batas yang dipasang oleh pemilik. Pemasangan patok adalah kewajiban pemilik tanah.
6. Surat kuasa bila diwakilkan.

Perhatikan bahwa PBB hanya petunjuk penguasaan, bukan bukti hak. Lihat PBB bukan bukti hak milik dan Tanah bergirik vs sertipikat.

Biaya resmi PTSL

Pelaksanaan PTSL sebagian besar dibiayai negara, tetapi ada biaya yang ditanggung peserta untuk keperluan tertentu. Biaya ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis. SKB ini menetapkan biaya persiapan yang berbeda menurut kategori wilayah. Menurut SKB itu, biaya persiapan di Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp150.000, sedangkan wilayah lain lebih tinggi. Angka ini dapat disesuaikan, jadi tanyakan angka resmi yang berlaku kepada panitia PTSL desa atau kelurahan dan kantor pertanahan.

Yang dibiayai peserta umumnya terbatas pada biaya persiapan, seperti pengadaan patok, materai, fotokopi, dan operasional panitia. Biaya persiapan itu belum termasuk pajak dan akta. Pajak yang dapat muncul adalah BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PPh (Pajak Penghasilan) dalam keadaan tertentu, seperti pewarisan atau jual beli. Tanyakan apakah ada kewajiban pajak pada kasus Anda. Lihat BPHTB dan PNBP pertanahan.

Tahapan PTSL

1. Penetapan lokasi. Kantor pertanahan menetapkan desa atau kelurahan lokasi PTSL.
2. Penyuluhan. Warga diberi penjelasan tentang syarat, hak, kewajiban, dan biaya.
3. Pengumpulan data fisik dan yuridis. Panitia desa dan petugas ukur mendata bidang tanah dan dokumen.
4. Pengukuran dan pemetaan. Pemilik hadir dan memasang patok, serta menunjukkan batas.
5. Pemeriksaan tanah. Panitia pemeriksa tanah memeriksa kebenaran data dan bukti.
6. Pengumuman data. Data fisik dan yuridis diumumkan agar pihak yang keberatan dapat menyampaikannya dalam jangka waktu tertentu.
7. Penetapan hak dan pembukuan. Hak ditetapkan, dibukukan, lalu sertipikat diterbitkan.
8. Penyerahan sertipikat kepada pemilik.

Contoh: Seorang warga desa memiliki sebidang tanah warisan dengan bukti petok D atas nama orang tuanya. Ia mengikuti penyuluhan PTSL, menyiapkan KTP, kartu keluarga, surat keterangan waris, dan surat pernyataan penguasaan tanah. Ia memasang patok bersama tetangga yang berbatasan dan hadir saat pengukuran. Setelah data diumumkan tanpa keberatan, sertipikat atas namanya diterbitkan. Ia menyimpan tanda terima semua pembayaran dan meminta rincian dari panitia.

Hak dan kewajiban peserta

Hak peserta antara lain mendapatkan penjelasan, mengajukan keberatan atas hasil pendataan, meminta rincian biaya, dan menerima sertipikat bila syarat terpenuhi. Kewajiban peserta mencakup menyiapkan dokumen dengan jujur, memasang patok, menghadiri pengukuran, memberi keterangan yang benar, dan membayar biaya resmi.

Peserta tidak boleh memberikan keterangan palsu. Pemalsuan dokumen atau pernyataan dapat berakibat pidana dan pembatalan sertipikat.

Kesalahan yang sering terjadi

• Tidak hadir saat pengukuran sehingga batas ditentukan sepihak.
• Menyerahkan dokumen asli tanpa tanda terima.
• Membayar kepada pihak yang tidak berwenang atau tanpa kuitansi.
• Mengabaikan sengketa batas yang belum selesai.
• Menggunakan data tanggal lahir atau nama yang berbeda dari KTP.
• Tidak membaca pengumuman data, sehingga lewat tenggat keberatan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah sertipikat PTSL berbeda dari sertipikat biasa? Tidak. Sertipikat PTSL sama-sama sertipikat hak atas tanah, dengan kekuatan pembuktian yang sama.

Bagaimana kalau tanah masih atas nama orang tua yang sudah meninggal? Ahli waris dapat mengikuti PTSL dengan membawa surat keterangan waris dan dokumen pendukung. Lihat Balik nama tanah warisan.

Bagaimana kalau pemilik tanah berbatasan tidak setuju? Batas yang tidak disepakati dapat membuat bidang tanah ditunda atau dicatat sebagai bidang bermasalah. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah atau jalur lain. Lihat Sengketa batas tanah.

Apakah PTSL berlaku untuk tanah wakaf? Tanah wakaf diatur tersendiri. Lihat Wakaf tanah.

Hal yang membedakan PTSL dengan pendaftaran biasa

Pada pendaftaran biasa (sporadik), pemilik datang dan mengajukan permohonan sendiri, lalu membayar biaya pelayanan sesuai ketentuan. Prosesnya mengikuti jadwal kantor pertanahan dan bisa memakan waktu lebih lama. Pada PTSL, kantor pertanahan yang menjemput bola, pengukuran dilakukan serentak, dan sebagian biaya ditanggung program. Karena itu PTSL sangat membantu warga di desa yang belum pernah mendaftarkan tanahnya. Namun karena dilakukan massal, warga harus aktif memeriksa data dan tidak menyerahkan seluruh urusan kepada panitia.

Sesudah sertipikat terbit

Setelah sertipikat diterima, periksa semua data: nama, nomor induk kependudukan, luas, dan batas. Bila ada kekeliruan, ajukan perbaikan secepatnya. Simpan sertipikat asli di tempat aman dan buat salinan. Bila tanah akan dijual atau dijadikan jaminan, sertipikat tersebut sudah dapat dipakai sebagaimana sertipikat lain. Ingat bahwa PBB tetap harus dibayar setiap tahun, dan perubahan kepemilikan karena jual beli, hibah, atau waris tetap harus melalui proses balik nama di kantor pertanahan.

Mengajukan keberatan atau koreksi data

Selama masa pengumuman data fisik dan data yuridis, setiap pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis. Isi keberatan sebaiknya mencantumkan identitas pelapor, bidang tanah yang dipersoalkan, alasan, dan bukti pendukung. Panitia atau kantor pertanahan akan memeriksa dan, bila perlu, memfasilitasi musyawarah. Bidang tanah yang keberatannya belum selesai dapat ditunda penerbitan sertipikatnya, sementara bidang lain tetap diproses. Karena itu warga disarankan memantau papan pengumuman desa atau kelurahan dan bertanya kepada panitia tentang jadwalnya.

Persiapan sebelum penyuluhan

Sebelum penyuluhan, kumpulkan semua dokumen lama yang berkaitan dengan tanah: surat jual beli lama, kuitansi, surat waris, dan bukti pajak. Tanyakan kepada orang tua atau sesepuh tentang riwayat tanah dan siapa yang berbatasan. Informasi ini mempercepat pemeriksaan dan menghindarkan sengketa yang baru muncul saat pengukuran.

Bila pemilik tidak berada di tempat

Pemilik yang merantau dapat memberi kuasa kepada keluarga untuk mengikuti PTSL. Surat kuasa harus jelas menyebut bidang tanah dan tindakan yang boleh dilakukan. Pemberi kuasa tetap bertanggung jawab atas kebenaran keterangan. Untuk memudahkan, kirim salinan dokumen dan kartu identitas melalui sarana yang aman, lalu minta penerima kuasa mengirimkan foto tanda terima setiap kali menyerahkan berkas.

Ringkasan

PTSL adalah program pendaftaran tanah serentak per desa atau kelurahan. Peserta menyiapkan bukti penguasaan, memasang patok, hadir saat pengukuran, dan membayar biaya persiapan yang diatur SKB Tiga Menteri. Hindari pungutan tanpa dasar, minta tanda terima, dan teliti pengumuman data. Setelah selesai, sertipikat menjadi bukti hak yang kuat.

Dasar hukum

• PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
• Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (periksa perubahan atau penggantinya).
• SKB Tiga Menteri No. 25/SKB/V/2017, No. 590-3167A Tahun 2017, dan No. 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan PTSL.
• UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
• Peraturan dapat berubah. Cek teks resmi sebelum mengambil keputusan.

Baca juga

• Tanah Bergirik vs Sertipikat: Mana Bukti Kepemilikan yang Kuat?
• PBB dan rekening listrik bukan bukti hak milik
• PNBP Pertanahan: Biaya Resmi Pendaftaran dan Pelayanan Tanah
• Balik Nama Tanah Warisan di Kantor Pertanahan: Dokumen, Langkah, dan Biaya Umum

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.