Surat Gugatan: Identitas, Posita, dan Petitum serta Kesalahan yang Membuat Gugatan Ditolak

Apa itu surat gugatan dan siapa yang membutuhkannya

Surat gugatan adalah dokumen tertulis yang diajukan penggugat kepada pengadilan untuk meminta penyelesaian sengketa perdata. Penggugat adalah pihak yang menggugat, sedangkan tergugat adalah pihak yang digugat. Gugatan bisa disusun sendiri atau dengan bantuan advokat. Hukum acara perdata yang berlaku, yaitu HIR (Herziene Inlandsch Reglement) dan RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), membolehkan gugatan lisan bagi yang buta huruf, tetapi praktik terbanyak adalah gugatan tertulis.

Yang membutuhkan pemahaman ini antara lain:

• orang yang hendak menagih utang atau menuntut ganti rugi;
• ahli waris yang menggugat sengketa warisan;
• pemilik tanah yang menggugat penyerobot;
• pelaku usaha yang menggugat mitra yang ingkar janji;
• pihak yang digugat dan perlu memahami apa yang dituntut.

Hakim tidak boleh memutus lebih dari yang diminta. Karena itu gugatan menjadi batas perkara. Apa yang tidak tertulis dalam gugatan umumnya tidak akan dikabulkan.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

HIR dan RBg tidak memberi daftar rinci bagian gugatan. Praktik peradilan dan putusan Mahkamah Agung membentuk kebiasaan penulisannya. Secara umum gugatan memuat bagian berikut.

1. Kepala surat dan tujuan. Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama di tempat yang berwenang, lengkap dengan tanggal.
2. Identitas para pihak. Nama lengkap, umur, pekerjaan, alamat, dan bila perlu kewarganegaraan serta kedudukan hukum, misalnya sebagai direktur atau ahli waris.
3. Posita. Bagian yang menguraikan duduk perkara dan dasar hukum.
4. Petitum. Bagian yang memuat hal yang dimohonkan kepada hakim.
5. Penutup, tanda tangan, dan lampiran. Tanda tangan penggugat atau kuasa.

Istilah posita berasal dari bahasa Latin yang berarti hal-hal yang ditetapkan. Dalam gugatan, posita disebut juga fundamentum petendi, yaitu dasar atau alasan tuntutan. Petitum adalah tuntutan. Posita dan petitum harus berhubungan: setiap tuntutan di petitum harus punya dasar di posita. Tuntutan yang tidak didukung uraian dapat ditolak.

Identitas para pihak: pondasi yang sering retak

Kesalahan identitas membuat gugatan bermasalah sejak awal. Kekeliruan yang paling dikenal adalah error in persona, yaitu salah menggugat orang atau salah menentukan siapa penggugat. Contohnya menggugat pegawai padahal yang berkontrak adalah perusahaan, atau menggugat satu ahli waris padahal harta dikuasai semua ahli waris.

Perhatikan hal berikut.

• Tulis nama sesuai kartu identitas, dan bila ada nama lain tambahkan keterangan.
• Untuk badan hukum seperti perseroan terbatas, tulis nama perusahaan lengkap dan diwakili oleh siapa. Periksa akta pendirian dan perubahannya.
• Jika ada beberapa pihak yang berkepentingan, seperti semua ahli waris, tarik semuanya. Gugatan yang kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima.
• Jika menggugat pemerintah atau pejabat, pastikan jabatan dan lembaga yang benar.
• Alamat harus jelas. Alamat yang salah menghambat pemanggilan, yang dibahas di panggilan sidang, relaas, dan alamat tergugat tidak diketahui.

Bila penggugat diwakili kuasa, lampirkan surat kuasa khusus. Penjelasan ada pada surat kuasa khusus dan kuasa insidentil.

Posita: menceritakan perkara secara runtut

Posita adalah cerita hukum perkara Anda. Uraikan secara kronologis dan hanya yang relevan. Biasanya terdapat dua lapis:

• Peristiwa atau fakta. Siapa berbuat apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Misalnya: pada tanggal tertentu para pihak menandatangani perjanjian sewa, penggugat menyerahkan uang muka, tergugat tidak menyerahkan objek sewa.
• Dasar hukum. Pasal atau asas hukum yang dilanggar, misalnya ingkar janji menurut KUH Perdata, atau perbuatan melawan hukum. Gunakan pasal hanya bila Anda yakin akan kebenarannya.

Posita yang baik memenuhi beberapa ciri.

• Runtut menurut waktu dan mudah diikuti.
• Hanya memuat fakta yang dapat dibuktikan, atau yang dapat didukung bukti.
• Menyebut kerugian dengan rincian: jumlah, cara hitung, dan dasar.
• Menjelaskan upaya penyelesaian damai yang sudah dilakukan, seperti somasi, bila ada.
• Tidak bercampur emosi dan tuduhan yang tak berhubungan.

Gugatan wanprestasi, yaitu ingkar janji, biasanya memuat unsur: ada perjanjian, tergugat tidak memenuhi, penggugat dirugikan. Panduan langkahnya ada pada gugatan wanprestasi langkah demi langkah. Gugatan perbuatan melawan hukum membutuhkan unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat, sebagaimana dibahas pada perbuatan melawan hukum, gugatan.

Petitum: apa yang diminta kepada hakim

Petitum biasanya terdiri dari petitum primer dan subsider. Petitum primer adalah tuntutan pokok. Petitum subsider adalah tuntutan pengganti bila hakim tidak mengabulkan yang primer. Rumusan subsider yang lazim adalah "mohon putusan yang seadil-adilnya" yang dalam bahasa Latin dikenal sebagai ex aequo et bono.

Contoh susunan petitum untuk perkara utang:

• menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
• menyatakan tergugat telah ingkar janji;
• menghukum tergugat membayar sejumlah uang tertentu kepada penggugat;
• menghukum tergugat membayar bunga atau denda bila diperjanjikan;
• menghukum tergugat membayar biaya perkara.

Beberapa tuntutan tambahan yang kadang diminta: sita jaminan, uang paksa atau dwangsom, putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu atau serta-merta, dan putusan provisi. Tuntutan-tuntutan itu memiliki syarat sendiri. Penjelasan ada pada uang paksa (dwangsom) dan putusan serta-merta dan provisi.

Petitum harus terukur dan dapat dieksekusi. Hindari tuntutan seperti "menghukum tergugat membayar ganti rugi yang pantas" tanpa angka. Putusan yang tidak jelas sulit dieksekusi.

Langkah praktis menyusun dan mengajukan gugatan

1. Kumpulkan dokumen dan bukti. Perjanjian, bukti pembayaran, korespondensi, sertifikat atau surat lain.
2. Tentukan pengadilan yang berwenang. Umumnya pengadilan di tempat tinggal tergugat, dengan pengecualian untuk sengketa tanah yang diajukan ke pengadilan tempat objek berada. Periksa aturan yang berlaku.
3. Tulis identitas dengan teliti.
4. Susun posita kronologis, lalu pastikan setiap tuntutan punya dasar.
5. Rumuskan petitum. Pisahkan primer dan subsider.
6. Siapkan lampiran. Surat kuasa khusus, fotokopi identitas, bukti bermaterai bila diminta pengadilan.
7. Daftarkan. Datang ke kepaniteraan atau gunakan e-court, lalu bayar panjar biaya. Lihat e-court, pendaftaran perkara perdata online.
8. Simpan salinan berstempel pengadilan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Aturan inti tentang bentuk gugatan relatif stabil karena bersumber dari HIR dan RBg yang sudah lama. Namun cara mengajukannya berubah. Pendaftaran dan administrasi perkara kini banyak dilakukan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahannya. Gugatan dapat diunggah sebagai dokumen elektronik, dan sebagian pengadilan memakai formulir baku untuk perkara tertentu seperti gugatan sederhana atau cerai.

Pembaca yang menyusun gugatan perlu menyesuaikan dengan tata cara terbaru di pengadilan setempat, termasuk format dokumen dan batas ukuran unggahan. Bila kelak berlaku hukum acara perdata baru, periksa ketentuan peralihannya.

Kesalahan umum

Pembahasan lanjutan ada pada gugatan kabur dan tidak dapat diterima.

Contoh: gugatan sewa ruko yang tidak diserahkan

Contoh: Bu Sari (fiktif) menyewa sebuah ruko dari Pak Tono (fiktif) dan telah membayar uang sewa setahun. Pada hari penyerahan, ruko ternyata masih dipakai penyewa lain, dan Pak Tono tidak mengembalikan uang. Dalam gugatannya, Bu Sari menulis identitas keduanya, menguraikan kronologi: tanggal perjanjian, pembayaran, hari penyerahan yang gagal, dan teguran. Petitumnya: menyatakan Pak Tono ingkar janji, menghukumnya mengembalikan uang sewa sejumlah tertentu, serta membayar biaya perkara. Cerita ini fiktif dan bukan jaminan hasil.

Bagian lain yang perlu diperhatikan

Di luar tiga bagian utama, ada beberapa hal teknis. Pertama, kewenangan pengadilan. Gugatan harus diajukan ke pengadilan yang berwenang menurut jenis perkara dan wilayah. Gugatan yang salah alamat akan dinyatakan tidak berwenang. Kedua, nilai gugatan. Untuk menentukan biaya dan apakah masuk gugatan sederhana, nilai perlu jelas. Ketiga, tanggal dan tanda tangan. Gugatan harus ditandatangani penggugat atau kuasanya.

Terakhir, gugatan dapat diperbaiki atau diubah sebelum tergugat menjawab, asalkan perubahan itu tidak mengubah pokok perkara. Setelah jawaban diajukan, perubahan perlu persetujuan sesuai aturan dan hakim. Karena itu lebih aman menyusun dengan matang sejak awal. Tahapan setelah gugatan didaftar diuraikan pada tahapan persidangan perdata.

Gugatan lisan dan bantuan pengadilan

HIR dan RBg memberi jalan bagi penggugat yang tidak dapat menulis untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada ketua pengadilan, yang akan mencatat atau menyuruh mencatatnya. Dalam praktik, pengadilan juga menyediakan pos layanan hukum yang membantu masyarakat memahami format gugatan, termasuk blanko untuk perkara tertentu. Bantuan itu bersifat umum dan tidak menggantikan nasihat hukum tentang isi perkara. Hakim juga tidak memperbaiki isi gugatan yang cacat dasar, tetapi dalam persidangan ia dapat memberi nasihat agar gugatan disempurnakan.

Bagi pihak yang tidak mampu, ada pembebasan biaya perkara atau prodeo, serta bantuan hukum dari pos bantuan hukum. Informasinya ada pada bantuan hukum perdata dan prodeo. Sebelum gugatan didaftarkan, pertimbangkan pula penyelesaian di luar pengadilan, karena perkara perdata wajib melalui mediasi di pengadilan sebelum diperiksa lebih lanjut, sebagaimana dibahas pada mediasi wajib di pengadilan.

Daftar periksa sebelum mendaftarkan gugatan

• Apakah pengadilan yang dipilih berwenang menurut jenis perkara dan wilayah?
• Apakah nama dan alamat semua pihak sudah sesuai identitas?
• Apakah semua pihak yang berkepentingan sudah masuk sebagai tergugat atau turut tergugat?
• Apakah setiap tuntutan di petitum punya dasar di posita?
• Apakah angka kerugian dapat dihitung dan didukung bukti?
• Apakah tuntutan dapat dilaksanakan, misalnya menyebut jumlah, batas waktu, atau objek yang jelas?
• Apakah ada kuasa yang sah, bila gugatan diajukan oleh orang lain?
• Apakah ada bukti awal yang disiapkan untuk diajukan di persidangan?

Turut tergugat adalah pihak yang tidak dituntut berbuat sesuatu, tetapi perlu ikut agar putusan mengikatnya, misalnya kantor pertanahan dalam sengketa sertifikat. Penentuan siapa tergugat dan siapa turut tergugat sering menjadi persoalan terpenting dalam gugatan, jadi pikirkan dengan hati-hati.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah gugatan harus memakai pengacara? Tidak wajib. Penggugat boleh menyusun dan mengajukan sendiri, atau memberi kuasa. Untuk perkara rumit, bantuan advokat sangat dianjurkan.

Apa bedanya posita dan petitum? Posita adalah dasar atau alasan gugatan, sedangkan petitum adalah hal yang diminta kepada hakim. Keduanya harus saling berkaitan.

Apakah gugatan boleh diubah? Boleh dalam batas tertentu, terutama sebelum tergugat menjawab, selama tidak mengubah pokok gugatan. Setelah itu perlu mengikuti aturan perubahan gugatan dan penilaian hakim.

Apa yang terjadi bila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima? Perkara tidak diperiksa pokoknya. Penggugat dapat memperbaiki dan mengajukan gugatan baru, selama tidak terhalang daluwarsa atau ketentuan lain.

Ringkasan

• Gugatan memuat identitas, posita, dan petitum.
• Posita menguraikan fakta dan dasar hukum, petitum memuat tuntutan yang jelas dan terukur.
• Kesalahan identitas dan gugatan kabur adalah penyebab utama gugatan tidak dapat diterima.
• Petitum dibagi primer dan subsider.
• Aturan bentuk gugatan relatif stabil, sedangkan cara mendaftar semakin elektronik.
• Susun matang sejak awal dan periksa ulang sebelum mendaftar.

Dasar hukum

• Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)
• Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Baca juga

• Gugatan Kabur dan Putusan Tidak Dapat Diterima: Penyebab dan Cara Menghindarinya
• Gugatan Wanprestasi Langkah demi Langkah: dari Somasi sampai Putusan
• Perbuatan Melawan Hukum: Dasar Gugatan Ganti Rugi
• Surat Kuasa Khusus dan Kuasa Insidentil: Syarat Sah dan Kesalahan Umum
• Tahapan Persidangan Perdata: Urutan dari Pendaftaran Gugatan sampai Putusan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.