Prodeo di Pengadilan: Syarat, Surat Keterangan Tidak Mampu, dan Pembebasan Biaya Perkara

Apa itu prodeo dan siapa yang berhak

Prodeo berasal dari bahasa Latin pro deo yang berarti demi Tuhan atau tanpa bayaran. Dalam peradilan, prodeo berarti berperkara dengan biaya perkara yang ditanggung negara melalui anggaran pengadilan. Pihak yang berhak adalah masyarakat tidak mampu secara ekonomi yang tidak sanggup membayar biaya perkara.

Aturannya terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Peraturan itu mengatur tiga layanan: pembebasan biaya perkara (prodeo), sidang di luar gedung pengadilan, dan pos bantuan hukum. Artikel ini menekankan prodeo, sedangkan gambaran umum ada pada berperkara gratis atau prodeo di pengadilan dan biaya perkara perdata, panjar, dan prodeo.

Prodeo terutama dipakai dalam perkara perdata, perceraian, dan sengketa sejenis. Dalam perkara pidana, terdakwa tidak membayar biaya seperti perdata, sehingga kebutuhan utamanya adalah pendampingan hukum.

Apa yang dibebaskan dan apa yang tidak

Prodeo membebaskan biaya yang menjadi beban perkara, seperti biaya pendaftaran, pemanggilan para pihak, materai tertentu, dan biaya pemberitahuan putusan. Biaya itu dibayar dari anggaran pengadilan. Dalam praktik pembebasan berlaku sampai tingkat tertentu sesuai penetapan hakim, sehingga tanyakan apakah mencakup banding dan kasasi.

Yang pada umumnya tidak dibebaskan:

• honorarium advokat pribadi, karena hubungan itu berada di luar biaya perkara;
• biaya pribadi seperti transportasi sendiri atau fotokopi pribadi;
• biaya saksi atau ahli yang dihadirkan sendiri, kecuali ditentukan lain;
• biaya eksekusi, yang diatur tersendiri dan dapat dimintakan bantuan terpisah.

Untuk advokat gratis, gunakan layanan pos bantuan hukum atau pemberi bantuan hukum, sebagaimana dijelaskan pada bantuan hukum menurut UU 16/2011.

Syarat dan dokumen yang diperlukan

Menurut Perma 1/2014, pemohon prodeo menunjukkan ketidakmampuan secara ekonomi dengan salah satu dokumen berikut:

• surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah, atau pejabat setingkat di tempat tinggal;
• dokumen jaminan sosial atau bantuan sosial, seperti kartu jaminan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu, kartu keluarga sejahtera, atau bukti bantuan langsung tunai;
• dokumen lain yang diterima pengadilan; tanyakan kepada kepaniteraan apakah surat pernyataan pemohon sendiri dapat diterima.

Jenis dokumen yang diakui dapat berubah mengikuti program sosial pemerintah. Periksa daftar terbaru kepada petugas pengadilan.

Selain dokumen kemiskinan, pemohon tetap menyerahkan dokumen perkara: surat gugatan, identitas, dan bukti awal.

Langkah praktis mengajukan prodeo

1. Siapkan bukti ketidakmampuan. Urus surat keterangan tidak mampu atau siapkan kartu bantuan sosial.
2. Susun gugatan atau permohonan. Bila perlu bantuan menyusun dokumen, datangi pos bantuan hukum di pengadilan.
3. Ajukan permohonan prodeo bersamaan dengan pendaftaran perkara. Tulis dalam surat gugatan atau lewat surat permohonan terpisah.
4. Daftarkan ke kepaniteraan. Petugas mencatat dan meneruskan permohonan kepada ketua pengadilan.
5. Hakim memeriksa permohonan prodeo. Biasanya diperiksa pada sidang pertama. Hakim dapat meminta bukti tambahan atau menanyakan keadaan pemohon.
6. Hakim memutus prodeo. Dalam perkara perdata, keputusan diambil melalui putusan sela atau penetapan. Bila ditolak, pemohon diminta membayar panjar dalam jangka waktu tertentu agar perkara dilanjutkan.
7. Perkara berjalan. Pemanggilan dan biaya proses ditanggung pengadilan.
8. Pada tahap upaya hukum, ajukan kembali pernyataan prodeo bila diperlukan sesuai petunjuk kepaniteraan.

Layanan lain yang saling melengkapi

Selain prodeo, Perma 1/2014 memuat dua layanan lain.

Untuk perkara perceraian, ketiganya sering dipakai bersama. Penjelasan khusus ada pada biaya perkara cerai, prodeo, dan posbakum.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Beberapa hal perlu dicatat:

• Perma 1/2014 masih menjadi pedoman utama layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Periksa apakah ada pembaruan setelahnya.
• Anggaran prodeo ditetapkan tahunan dalam anggaran pengadilan. Ketersediaan dana dapat memengaruhi jumlah perkara prodeo.
• Administrasi perkara secara elektronik memengaruhi cara mendaftar dan membayar biaya, tetapi hak prodeo tetap tersedia. Tanyakan prosedur elektronik di pengadilan.
• Program bantuan sosial pemerintah berubah, sehingga dokumen yang dapat dipakai sebagai bukti ketidakmampuan perlu dicek ulang.

Cara membuktikan ketidakmampuan secara meyakinkan

Hakim bertugas memastikan prodeo diberikan kepada yang berhak. Karena itu, bukti ketidakmampuan perlu meyakinkan. Beberapa hal yang membantu:

• Surat keterangan memuat nama, alamat, pekerjaan, dan penjelasan singkat penghasilan serta jumlah tanggungan. Surat yang terlalu singkat dapat ditanyakan hakim.
• Kartu bantuan sosial menunjukkan bahwa pemerintah sudah mengakui status tidak mampu. Bawa kartunya, bukan hanya fotokopi, bila diminta memperlihatkan aslinya.
• Gambaran pengeluaran rutin, misalnya sewa rumah dan biaya sekolah anak, bisa disampaikan secara lisan di sidang.
• Konsistensi cerita sangat penting. Jawaban tentang penghasilan harus sama dengan isi dokumen.

Bila pemohon sebenarnya memiliki aset bernilai, seperti rumah atau kendaraan, hakim dapat menolak prodeo. Kepemilikan satu rumah tempat tinggal dengan penghasilan rendah tidak otomatis menghalangi. Yang dinilai adalah kemampuan membayar biaya perkara. Jujurlah dan jelaskan keadaan sebenarnya.

Peran pos bantuan hukum dalam proses prodeo

Pos bantuan hukum di pengadilan membantu pemohon yang belum memahami prosedur. Petugas pos dapat membantu menjelaskan syarat prodeo, menyusun surat permohonan, menyusun gugatan sederhana, dan merujuk ke lembaga bantuan hukum. Layanan ini gratis dan tidak boleh meminta bayaran. Pemohon cukup menyebut bahwa ia ingin mengajukan prodeo dan menunjukkan dokumen yang dimiliki. Pos bantuan hukum bukan pengganti advokat penuh dalam perkara rumit, tetapi sangat berguna di tahap awal. Prosedurnya dijelaskan lebih lanjut pada bantuan hukum gratis dan syarat.

Prodeo dalam perkara perceraian dan perkara keluarga

Di pengadilan agama dan pengadilan negeri, perkara perceraian, pengesahan nikah, dan hak asuh adalah perkara yang paling banyak memakai prodeo. Banyak pemohon adalah perempuan yang menafkahi keluarga seorang diri. Hakim biasanya memeriksa permohonan prodeo pada sidang pertama sebelum masuk ke pokok perkara. Bila prodeo dikabulkan, biaya pemanggilan suami atau istri yang berada di tempat jauh ditanggung pengadilan. Untuk pengesahan nikah atau isbat nikah, sidang di luar gedung pengadilan sering diadakan di desa agar warga tidak perlu menempuh perjalanan jauh.

Perlu diingat bahwa prodeo hanya membebaskan biaya perkara. Biaya akta cerai, bila ada, dan biaya lain di luar perkara perlu ditanyakan terpisah. Dalam beberapa pengadilan, akta cerai bagi pemohon prodeo diberikan tanpa biaya tambahan. Tanyakan kebijakan di tempat Anda.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang ibu fiktif yang bekerja serabutan ingin menggugat cerai suaminya. Ia mengurus surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, lalu menyusun gugatan dengan bantuan pos bantuan hukum di pengadilan. Saat mendaftar, ia mengajukan prodeo. Hakim memeriksa dokumennya pada sidang pertama dan menetapkan prodeo. Biaya pemanggilan ditanggung pengadilan, sehingga ia tidak membayar panjar.

Prodeo dan putusan akhir

Bila penggugat prodeo kalah, biaya perkara tidak ditagihkan kepadanya sepanjang prodeo diberikan. Biaya itu menjadi beban negara. Bila penggugat prodeo menang, biaya perkara dapat dibebankan kepada tergugat sesuai putusan. Tergugat yang tidak mampu pun dapat mengajukan prodeo dengan cara serupa.

Penting dipahami bahwa prodeo tidak otomatis memenangkan perkara. Hakim tetap menilai gugatan berdasarkan bukti. Hubungan prodeo dengan upaya hukum, seperti banding, dijelaskan pada banding perdata. Pastikan Anda mengajukan kembali prodeo bila diperlukan dalam tingkat selanjutnya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua pengadilan melayani prodeo? Layanan ini tersedia di pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara menurut pedoman Mahkamah Agung. Ketersediaan anggaran dapat berbeda.

Apakah penggugat dan tergugat dapat mengajukan prodeo? Ya, pihak yang tidak mampu dapat mengajukan, baik penggugat maupun tergugat.

Bagaimana bila permohonan prodeo ditolak? Pemohon biasanya diminta membayar panjar dalam jangka waktu yang ditentukan agar perkara dilanjutkan. Bila tidak membayar, gugatan dapat dicoret dari daftar.

Apakah saya harus memakai advokat saat prodeo? Tidak wajib. Pos bantuan hukum dapat membantu menyusun dokumen. Namun untuk perkara rumit, advokat dari pemberi bantuan hukum dapat membantu.

Ringkasan

• Prodeo membebaskan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu.
• Dasar utamanya Perma 1/2014; bukti ketidakmampuan berupa surat keterangan atau kartu bantuan sosial.
• Ajukan bersamaan dengan pendaftaran perkara.
• Prodeo tidak membebaskan honorarium advokat.
• Periksa cakupan banding dan perkembangan aturan terbaru.

Dasar hukum

• Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
• UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Baca juga

• Bantuan Hukum Menurut UU 16/2011: Syarat Penerima dan Pemberi Bantuan Hukum Terakreditasi

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.