Studi Kasus: Pekerja Kontrak Diputus Sebelum Kontrak Berakhir, Bagaimana Ganti Rugi Sisa Masa Kontrak?

Kasus singkat

Pak Andi menandatangani PKWT sebagai staf gudang di CV Maju Jaya untuk masa dua belas bulan, dengan upah bulanan yang disepakati. Pada bulan kelima, pemilik toko menyatakan penjualan sedang turun dan kontrak Pak Andi "diakhiri saja". Tidak ada surat peringatan sebelumnya. Pak Andi hanya diberi upah sampai hari terakhir bekerja. Ia merasa masih berhak atas upah sisa tujuh bulan, atau setidaknya ganti rugi. Pihak CV Maju Jaya menjawab bahwa kontrak boleh diakhiri kapan saja karena sifatnya "hanya kontrak".

Kronologi

Urutan di bawah ini rekaan, tetapi pola seperti ini lazim terjadi.

Masalah hukum yang muncul

Beberapa pertanyaan hukum yang perlu dijawab satu per satu.

• Apakah PKWT yang dibuat Pak Andi sah, atau justru seharusnya dianggap perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)?
• Bolehkah pemberi kerja mengakhiri PKWT sebelum waktunya tanpa alasan pelanggaran?
• Apa konsekuensi bila pemutusan dilakukan sepihak?
• Apakah Pak Andi berhak atas upah sisa kontrak, dan bagaimana menghitungnya?
• Apa hubungan hak itu dengan uang kompensasi di akhir PKWT?
• Bukti apa yang perlu dikumpulkan dan ke mana mengadu?

Aturan yang berlaku

Berikut aturan pokoknya dalam bahasa sehari-hari.

PKWT harus tertulis dan ada batasnya. PKWT adalah perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu atau pekerjaan tertentu. Aturan turunannya ada di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. PKWT harus dibuat tertulis. Bila tidak tertulis, hubungan kerjanya dapat dianggap PKWTT, yakni pekerja tetap. Penjelasan umumnya ada pada PKWT, kontrak kerja, dan batasannya.

Kontrak yang diakhiri sebelum waktunya. Prinsip umumnya, bila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu PKWT berakhir, pihak yang mengakhiri wajib membayar ganti rugi kepada pihak lain sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian. Ketentuan ini bersumber dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah lewat UU Nomor 6 Tahun 2023, dan dijabarkan dalam PP 35 Tahun 2021. Nomor pasalnya tidak dikutip di sini; periksa teks resmi pada situs peraturan. Ini dibahas pula pada kontrak kerja diputus sebelum waktunya, hak atas sisa kontrak.

Uang kompensasi. Pekerja PKWT berhak atas uang kompensasi saat PKWT berakhir. Besarnya dihitung dari masa kerja dan upah, dan berlaku untuk PKWT yang berakhir atau diperpanjang. Ketentuan tentang pekerja yang kontraknya diakhiri lebih awal perlu dibaca pada teks PP 35/2021. Lihat juga hak uang kompensasi dan perpanjangan PKWT.

Pemutusan karena pelanggaran. Pemberi kerja boleh mengakhiri hubungan kerja bila pekerja melakukan pelanggaran berat atau pelanggaran yang diatur dalam peraturan perusahaan, dengan prosedur peringatan. Bila alasan itu tidak ada, pemutusan tidak otomatis sah.

Penyelesaian perselisihan. Perselisihan hubungan industrial diselesaikan lewat tahapan: perundingan bipartit (dua pihak), mediasi di dinas ketenagakerjaan, lalu gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Dasarnya UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Tahapannya dapat dibaca pada tahapan perselisihan hubungan industrial.

Hukum acara. KUHAP baru (UU 20/2025) yang berlaku 2 Januari 2026 mengatur perkara pidana, jadi tidak mengubah jalur perdata-perburuhan dalam kasus ini.

Analisis: aturan diterapkan ke fakta

Argumen Pak Andi. PKWT dua belas bulan adalah janji dua arah. Selama CV Maju Jaya tidak membuktikan pelanggaran, kontrak tidak boleh diakhiri begitu saja. Karena diakhiri lebih awal oleh pemberi kerja, Pak Andi menuntut ganti rugi sebesar upah sampai kontrak berakhir, ditambah hak lain yang timbul dari hubungan kerja, misalnya uang kompensasi serta upah dan tunjangan yang belum dibayar.

Titik lemah Pak Andi. Bila kontraknya memuat klausul yang jelas tentang pemutusan dini disertai kompensasi tertentu, hakim akan membaca klausul itu bersama aturan undang-undang. Pak Andi juga lemah bila tidak punya salinan kontrak atau bukti upah. Bila ia pernah menerima pernyataan tertulis bahwa ia setuju kontrak diakhiri, posisinya berubah.

Argumen CV Maju Jaya. CV Maju Jaya akan menyatakan bahwa penjualan menurun sehingga ada kebutuhan efisiensi, dan bahwa Pak Andi tidak dirugikan karena sudah menerima upah sampai hari terakhir. Mereka mungkin juga berdalih bahwa Pak Andi setuju secara lisan.

Titik lemah CV Maju Jaya. Alasan penjualan menurun tidak otomatis menghapus kewajiban membayar ganti rugi sisa kontrak. Persetujuan lisan sulit dibuktikan. Tidak adanya surat resmi dan perundingan memperburuk posisinya.

Menghitung ganti rugi. Rumus sederhananya: upah per bulan dikali jumlah bulan yang tersisa, dengan penyesuaian bila kontrak punya komponen tetap dan tidak tetap.

Contoh: upah Pak Andi dalam kasus rekaan ini adalah jumlah tertentu per bulan, dan sisa kontrak tujuh bulan. Ganti rugi yang dituntut kira-kira jumlah upah itu dikali tujuh. Angka ini hanya ilustrasi; hasil sebenarnya bergantung pada isi kontrak, bukti, dan penilaian hakim.

Alternatif non-uang. Dalam perundingan, kedua pihak dapat menyepakati hal lain: melanjutkan kerja sampai ada penempatan baru, memberi pembayaran bertahap, atau membuat surat keterangan kerja yang baik. Kesepakatan ini perlu dituangkan tertulis.

Bukti yang dibutuhkan. Untuk Pak Andi: kontrak asli atau salinan, slip atau bukti transfer upah, absensi, pesan atau surat pemberitahuan pemutusan, dan catatan tanggal permintaan perundingan. Untuk CV Maju Jaya: bukti alasan yang dikemukakan, bukti pembayaran seluruh hak, dan setiap surat persetujuan dari pekerja.

Langkah yang dapat ditempuh

Berikut urutan yang realistis bagi pekerja dalam posisi seperti Pak Andi.

1. Kumpulkan dokumen: kontrak, slip upah, bukti transfer, absensi, dan percakapan yang menyebut pemutusan.
2. Jangan menandatangani surat apa pun yang menyatakan "mengundurkan diri" atau "setuju diakhiri" sebelum memahami isinya.
3. Kirim surat permintaan perundingan bipartit secara tertulis, lengkap dengan tuntutan dan tenggat jawaban yang wajar. Simpan bukti pengiriman.
4. Catat hasil perundingan dalam risalah yang ditandatangani kedua pihak. Bila buntu, minta risalah menyatakan perundingan gagal.
5. Ajukan pencatatan perselisihan ke dinas ketenagakerjaan kabupaten atau kota. Sertakan risalah bipartit dan bukti.
6. Ikuti mediasi. Mediator dapat mengeluarkan anjuran tertulis. Baca anjuran mediator, diterima atau ditolak.
7. Bila belum selesai, siapkan gugatan ke PHI pada pengadilan negeri di wilayah tempat kerja. Pelajari gugatan ke PHI.

Hal praktis yang sering terlewat

Periksa dulu apakah PKWT-nya sah. Banyak sengketa kontrak bermula dari kontrak yang sebenarnya tidak memenuhi syarat. PKWT hanya boleh dipakai untuk pekerjaan yang sifatnya sementara, musiman, atau berhubungan dengan produk baru, serta pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu. Pekerjaan pergudangan yang berjalan terus-menerus di toko patut dipertanyakan apakah memang bersifat sementara. Bila PKWT tidak memenuhi syarat, status hubungan kerja dapat dipersoalkan menjadi PKWTT, dan hitungan haknya berubah, termasuk pesangon. Penilaian ini bergantung fakta dan teks resmi.

Bedakan berakhirnya kontrak dan diputusnya kontrak. Kontrak yang berakhir karena jangka waktunya habis membawa hak uang kompensasi. Kontrak yang diputus di tengah jalan membawa persoalan tambahan, yaitu ganti rugi. Pemberi kerja sering menyebut "kontrak berakhir" padahal kontrak belum habis. Karena itu cantumkan tanggal berakhir sesuai kontrak pada surat keberatan.

Perhatikan klausul dalam kontrak. Sebagian kontrak memuat klausul masa percobaan, klausul pemutusan dengan pemberitahuan, atau klausul pelanggaran berat. Klausul itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Bila ada, minta advokat atau pengawas membacanya bersama Anda.

Simpan bukti pemberitahuan. Pemutusan lisan sulit dibuktikan. Segera minta surat tertulis, atau kirim pesan konfirmasi seperti, "Sesuai penyampaian Bapak pada hari ini, kontrak saya diakhiri mulai tanggal ... mohon konfirmasi." Balasan atau diamnya pihak lain dapat menjadi petunjuk.

Pertimbangkan biaya dan waktu. Gugatan PHI membutuhkan persiapan bukti dan kehadiran di sidang. Untuk selisih nominal yang kecil, perundingan atau mediasi sering lebih efisien. Untuk nominal besar atau sengketa status, pendampingan advokat atau serikat pekerja layak dipertimbangkan.

Istilah penting

Daftar periksa sebelum bertindak

• Salinan kontrak ada.
• Tanggal berakhir menurut kontrak dicatat.
• Bukti upah terkumpul.
• Surat perundingan dikirim.
• Tidak ada surat pelunasan yang ditandatangani sembarangan.
• Jalur mediasi dipahami.

Kemungkinan hasil

Hasil perkara seperti ini tergantung bukti dan penilaian hakim. Tidak ada jaminan bagi pihak mana pun.

Dalam setiap skenario, kedua pihak sebaiknya menghitung biaya waktu dan tenaga sebelum memilih jalur.

Pelajaran dan kesalahan yang bisa dihindari

Contoh surat permintaan perundingan

Contoh surat singkat (fiktif) dari pekerja:

Contoh: "Kepada Yth. Pimpinan CV Maju Jaya. Saya bekerja berdasarkan PKWT yang ditandatangani pada awal Januari untuk masa dua belas bulan. Pada akhir Mei, saya diberi tahu secara lisan bahwa kontrak berakhir. Saya memohon perundingan bipartit pada tanggal ... pukul ... di ... untuk membahas hak atas sisa masa kontrak dan uang kompensasi. Mohon konfirmasi tertulis paling lambat tujuh hari sejak surat ini diterima. Hormat saya, Andi."

Surat ini hanya contoh rekaan. Sesuaikan dengan keadaan nyata dan konsultasikan dengan serikat pekerja atau advokat bila perlu.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah PKWT boleh diakhiri sebelum waktunya? Pada prinsipnya bisa, tetapi pihak yang mengakhiri umumnya wajib memberi ganti rugi sebesar upah sampai kontrak berakhir. Periksa teks resmi UU Ketenagakerjaan dan PP 35 Tahun 2021 untuk rincian dan pengecualian.

Apakah pekerja yang mengundurkan diri sendiri di tengah kontrak juga harus membayar ganti rugi? Aturan umum menyebut kewajiban timbal balik. Karena itu, pengunduran diri dini dari PKWT perlu dilakukan dengan memperhatikan isi kontrak. Baca dulu perjanjiannya.

Apakah uang kompensasi dan ganti rugi sisa kontrak sama? Tidak. Uang kompensasi adalah hak saat PKWT berakhir, sedangkan ganti rugi sisa kontrak muncul bila pihak mengakhiri sebelum waktunya. Keduanya dapat dituntut sejauh aturan mengizinkan.

Ke mana harus mengadu? Mulailah dari perundingan bipartit, lalu dinas ketenagakerjaan kabupaten atau kota. Pengawas ketenagakerjaan dapat dimintai bantuan untuk pelanggaran norma.

Ringkasan

Kasus fiktif Pak Andi memperlihatkan bahwa PKWT yang diputus sebelum waktunya bukan sekadar "kontrak habis". Pihak yang memutus pada prinsipnya wajib mengganti upah sampai kontrak berakhir, selain hak lain yang timbul. Jalurnya bipartit, mediasi, lalu PHI. Hasilnya tergantung bukti dan penilaian hakim. Simpan kontrak, tulis semua tuntutan, dan jangan menandatangani surat yang belum dipahami.

Dasar hukum

• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagaimana diubah UU No. 6 Tahun 2023)
• PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
• UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Baca juga

• Kontrak Kerja (PKWT): Batas Waktu, Hak, dan Yang Harus Diperhatikan
• Kontrak kerja diputus sebelum waktunya hak atas sisa kontrak
• Kontrak kerja pkwt berakhir hak uang kompensasi dan perpanjangan
• Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Bipartit sampai Pengadilan
• Gugatan ke pengadilan hubungan industrial: yang disiapkan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.