WNA Menikah dengan WNI: Izin Tinggal, KITAS, dan KITAP Ikut Suami atau Istri

Apa itu KITAS dan KITAP, dan siapa yang terkena

KITAS adalah singkatan populer dari kartu izin tinggal terbatas. KITAP adalah kartu izin tinggal tetap. Keduanya merupakan bukti izin tinggal bagi orang asing di Indonesia. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam undang-undang itu, izin tinggal terdiri atas beberapa jenis, termasuk izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap.

Yang terkena adalah warga negara asing yang menikah dengan WNI dan hendak tinggal di Indonesia, serta WNI pasangannya yang biasanya berperan sebagai penjamin. Pembahasan umum tentang izin tinggal dan kewajiban penjamin ada pada izin tinggal WNA: KITAS, KITAP, dan kewajiban sponsor.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Orang asing yang menikah dengan WNI dikenal memiliki jalur izin tinggal berdasarkan penyatuan keluarga. Gambaran umumnya:

• Visa dan izin tinggal terbatas. Pasangan WNA dapat memperoleh visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas dengan alasan penyatuan keluarga, atas jaminan pasangan WNI. Izin ini berlaku untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang selama syarat terpenuhi.
• Izin tinggal tetap. Setelah menjalani izin tinggal terbatas dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi syarat, pasangan WNA dapat mengajukan izin tinggal tetap. Lamanya dan syaratnya diatur peraturan pelaksana dan kebijakan imigrasi, yang dapat berubah. Karena itu tidak disebut angka di sini.
• Penjamin. WNI pasangan umumnya menjadi penjamin yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan pasangan WNA.
• Kewajiban lapor. Pemegang izin tinggal wajib melaporkan perubahan data seperti alamat, status, atau perceraian kepada imigrasi dalam batas waktu yang ditentukan.
• Izin tinggal tidak sama dengan izin bekerja. Pasangan WNA yang ingin bekerja memerlukan izin kerja dan persetujuan tersendiri. Menurut ketentuan umum, izin tinggal karena penyatuan keluarga tidak otomatis memberi hak bekerja.

Setelah menikah, pasangan WNA dapat mengajukan pewarganegaraan bila memenuhi syarat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Prosesnya terpisah dari izin tinggal dan dibahas pada pewarganegaraan WNA menikah dengan WNI.

Tidak adanya paparan angka di atas disengaja. Menurut informasi imigrasi yang dapat diakses publik, ketentuan visa dan izin tinggal telah beberapa kali disesuaikan, termasuk setelah urusan imigrasi dipisahkan dalam kementerian tersendiri. Periksa situs resmi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk ketentuan terbaru.

Langkah praktis

1. Pastikan pernikahan tercatat. Buku nikah atau kutipan akta perkawinan adalah dokumen utama. Jika pernikahan di luar negeri, catat dahulu di Indonesia; lihat pencatatan pernikahan WNI di luar negeri.
2. Pilih jenis izin. Bila pasangan WNA masih berada di luar negeri, tanyakan jenis visa yang sesuai pada perwakilan Indonesia. Bila sudah di Indonesia dengan izin kunjungan, tanyakan kantor imigrasi apakah izin dapat dialihkan menjadi izin tinggal terbatas.
3. Siapkan dokumen. Umumnya paspor, buku nikah, KTP dan KK penjamin, surat jaminan, pas foto, dan dokumen pendukung lain. Dokumen asing perlu dilegalisasi dan diterjemahkan, seperti dibahas pada menikah dengan WNA di Indonesia.
4. Ajukan permohonan. Kini banyak layanan imigrasi diajukan secara daring. Ikuti petunjuk situs resmi.
5. Datang untuk pemeriksaan. WNA diminta hadir untuk wawancara, foto, dan sidik jari.
6. Bayar biaya resmi. Biaya merupakan penerimaan negara bukan pajak. Bayar hanya melalui kanal resmi dan simpan bukti.
7. Simpan kartu dan perpanjang tepat waktu. Keterlambatan dapat menimbulkan denda atau sanksi keimigrasian.
8. Laporkan perubahan. Misalnya pindah alamat, perubahan status, atau perceraian.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Dasar hukum keimigrasian adalah UU 6/2011, yang tetap menjadi payung. Peraturan di bawahnya berubah-ubah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memperbarui ketentuan visa dan izin tinggal melalui peraturan menteri dan memindahkan banyak layanan ke sistem daring. Urusan keimigrasian kini ditangani kementerian yang berbeda dari sebelumnya setelah pemisahan kementerian pada masa pemerintahan baru. Nama kartu juga berubah: layanan modern menggunakan kartu izin tinggal elektronik, dan istilah KITAS atau KITAP tetap dipakai masyarakat. Karena itu jangan mengandalkan pengalaman orang lain beberapa tahun lalu. Selalu periksa situs imigrasi dan tanyakan petugas.

Dokumen yang sering diminta imigrasi untuk penyatuan keluarga

Imigrasi pada umumnya meminta bukti hubungan perkawinan dan bukti kemampuan menjamin. Bukti perkawinan berupa buku nikah atau kutipan akta perkawinan, dilengkapi legalisasi bila diterbitkan di luar negeri. Bukti jaminan berupa surat pernyataan penjamin, KTP dan KK penjamin, dan kadang bukti penghasilan atau tempat tinggal. Dokumen identitas WNA berupa paspor dengan masa berlaku yang cukup, pas foto, serta surat pernyataan sesuai formulir imigrasi.

Imigrasi dapat meminta dokumen tambahan, misalnya bukti asuransi kesehatan, surat keterangan catatan kepolisian, atau bukti keberadaan anak. Karena syarat dapat berubah, jangan mengandalkan daftar lama. Pasangan yang menyiapkan berkas lengkap sejak awal dan mengajukan jauh sebelum izin sebelumnya berakhir biasanya terhindar dari masalah.

Hak dan kewajiban pemegang izin tinggal

Pemegang izin tinggal berhak tinggal di Indonesia selama izin berlaku dan sesuai ketentuan. Ia wajib membawa dokumen izin, melapor perubahan, menaati hukum Indonesia, dan tidak menyalahgunakan izin. Pelanggaran dapat berujung tindakan administratif keimigrasian, seperti pembatalan izin, pengenaan biaya beban, pendeportasian, atau penangkalan. Jenis tindakan tergantung pelanggaran dan peraturan terbaru.

WNI pasangan penjamin juga memikul tanggung jawab. Bila WNA melanggar, penjamin dapat dimintai keterangan. Karena itu pasangan sebaiknya terbuka dan memahami kewajiban masing-masing. Untuk bantuan, hubungi kantor imigrasi setempat atau penasihat hukum yang berpengalaman.

Pertimbangan praktis sebelum memutuskan tinggal menetap

Pasangan campuran sebaiknya menimbang beberapa hal sebelum menetap di Indonesia: kemampuan finansial, akses layanan kesehatan, pendidikan anak, serta rencana pekerjaan pasangan WNA. Pertimbangkan juga rencana bila suatu saat perkawinan berakhir. Banyak pasangan membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah untuk mengatur harta. Selain itu, mintalah penasihat hukum memeriksa implikasi kepemilikan properti dan warisan. Membuat rencana tertulis sejak awal membantu menghindari kejutan di kemudian hari.

Kesalahan umum

Contoh: Lina, WNI, menikah dengan Marco, WNA fiktif, dan mencatatkan pernikahan di Indonesia. Marco masuk dengan visa kunjungan. Mereka bertanya ke imigrasi dan diberi tahu bahwa perlu mengajukan izin tinggal terbatas berdasarkan penyatuan keluarga dengan Lina sebagai penjamin. Mereka menyiapkan buku nikah, paspor, dan surat jaminan, mengajukan secara daring, lalu menjalani pemeriksaan. Setelah izin terbit, Marco menyimpan kartu dan mencatat tanggal berakhir. Ia tidak bekerja karena izin tinggal itu tidak memberi hak bekerja, dan mulai mengurus izin kerja lewat pemberi kerja bila nanti diperlukan. Contoh ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Bagaimana bila pernikahan berakhir

Izin tinggal yang diberikan karena penyatuan keluarga bergantung pada hubungan perkawinan. Bila perkawinan berakhir karena perceraian atau meninggalnya pasangan WNI, status izin tinggal dapat terdampak. Imigrasi biasanya memberi opsi atau tenggat untuk menyesuaikan status, namun tidak ada jaminan. Pembahasan perceraian dengan WNA ada pada cerai dengan pasangan WNA yang tinggal di luar negeri. Bagi pemegang izin tinggal tetap, kebijakan berbeda dan harus ditanyakan ke imigrasi. Jika ada anak dari perkawinan, hak asuh dan keberadaan anak di Indonesia akan dipertimbangkan, tetapi keputusan akhir tetap ada pada pejabat imigrasi dan pengadilan.

Properti, pekerjaan, dan hak lain

Pemegang izin tinggal karena perkawinan memiliki pembatasan tertentu. Kepemilikan tanah oleh WNA dibatasi hukum agraria; lihat hak pasangan WNA memiliki rumah di Indonesia dan perjanjian kawin dan kepemilikan tanah bagi WNI yang menikah dengan WNA. Hak bekerja, membuka usaha, dan mengakses layanan tertentu bergantung pada jenis izin. SIM bagi WNA juga memiliki aturan khusus; lihat SIM internasional dan SIM WNA.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pasangan WNA otomatis menjadi WNI setelah menikah? Tidak. Pewarganegaraan memerlukan permohonan dan syarat tersendiri menurut UU Kewarganegaraan.

Apakah KITAS berlaku selamanya? Tidak. KITAS berlaku untuk jangka waktu terbatas dan harus diperpanjang. KITAP berlaku lebih lama atau tetap menurut ketentuan, tetapi tetap ada kewajiban lapor dan pembaruan kartu.

Siapa yang menjadi penjamin? Umumnya pasangan WNI. Penjamin memiliki tanggung jawab terhadap keberadaan WNA.

Berapa lama sebelum bisa mengajukan KITAP? Syarat jangka waktu dapat berubah. Tanyakan langsung ke imigrasi dan periksa situs resmi.

Ringkasan

• KITAS adalah izin tinggal terbatas; KITAP adalah izin tinggal tetap; dasarnya UU 6/2011 tentang Keimigrasian.
• WNA yang menikah dengan WNI dapat mengajukan izin tinggal berdasarkan penyatuan keluarga, dengan pasangan WNI sebagai penjamin.
• Izin tinggal tidak sama dengan izin bekerja dan bukan kewarganegaraan.
• Ketentuan teknis sering berubah; periksa situs resmi imigrasi.
• Perpanjang tepat waktu dan laporkan perubahan status.

Dasar hukum

• UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
• UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Baca juga

• Pewarganegaraan WNA yang Menikah dengan WNI: Syarat, Masa Tinggal, dan Prosedur
• Perkawinan Campuran WNI dan WNA: Syarat, Harta, Kewarganegaraan Anak
• Hak Pasangan WNA Memiliki Rumah di Indonesia: Hak Pakai dan Perjanjian Kawin

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.