Menikah dengan WNA di Indonesia: Syarat Dokumen, Legalisasi, dan Pencatatan

Apa itu perkawinan dengan WNA dan siapa yang terkena

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan kata lain, pasangan WNI dan WNA yang menikah di Indonesia termasuk perkawinan campuran. Aturan umumnya ada pada bagian khusus UU Perkawinan tentang perkawinan campuran.

Yang terkena adalah WNI, WNA, keluarga, serta petugas di KUA atau Dukcapil. Persyaratan dokumen berbeda dengan pernikahan sesama WNI karena petugas harus memastikan WNA tidak sedang terikat perkawinan lain dan memenuhi syarat menurut hukum negaranya.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Menurut ketentuan perkawinan campuran dalam UU Perkawinan, perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. Untuk membuktikannya, para pihak memperoleh surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. Surat keterangan itu diberikan oleh pegawai pencatat. Bila pegawai pencatat menolak memberikan surat keterangan, pihak yang berkepentingan dapat meminta pengadilan memberi keputusan.

Dalam praktik, hal itu diwujudkan melalui dokumen berikut.

Daftar ini adalah gambaran umum. Setiap kedutaan memiliki formulir dan nama surat yang berbeda, dan KUA atau Dukcapil dapat meminta tambahan. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 memuat persyaratan pendaftaran nikah secara umum; untuk WNA, tanyakan kebijakan KUA terkait dokumen asing.

Legalisasi dan penerjemahan

Dokumen yang diterbitkan di luar negeri biasanya perlu disahkan agar dapat dipakai di Indonesia. Bentuk pengesahannya bergantung pada negara asal: legalisasi berantai melalui otoritas negara asal lalu perwakilan Indonesia, atau apostille bila negara itu dan Indonesia sama-sama terikat konvensi yang berlaku. Karena status keterikatan dan prosedur dapat berubah, tanyakan kepada Kementerian Hukum atau Kementerian Luar Negeri serta perwakilan Indonesia di negara asal tentang tata cara terbaru. Setelah tiba di Indonesia, dokumen berbahasa asing diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Terjemahan tanpa sumpah sering ditolak.

Jangan lupa bahwa masa berlaku surat keterangan status dari kedutaan umumnya terbatas. Banyak kantor hanya menerima surat yang diterbitkan dalam jangka waktu tertentu sebelum akad. Tanyakan batasnya kepada KUA atau Dukcapil agar tidak perlu mengurus ulang.

Langkah praktis

1. Tentukan tempat dan tata cara. Bila kedua calon beragama Islam, pendaftaran di KUA. Bila non-Islam, pemberkatan di rumah ibadah lalu pencatatan di Dukcapil. Pasangan beda agama menghadapi masalah tambahan; baca nikah beda agama dan pencatatannya.
2. Hubungi kedutaan WNA. Tanyakan surat keterangan status, formulir, dan apakah calon harus hadir. Siapkan paspor dan bukti status.
3. Legalisasi. Jalankan legalisasi atau apostille sesuai arahan.
4. Terjemahkan. Gunakan penerjemah tersumpah.
5. Siapkan dokumen WNI. KTP, KK, akta kelahiran, surat pengantar kelurahan, dan formulir yang biasa diminta; lihat daftar dokumen nikah di KUA.
6. Daftar. Serahkan berkas ke KUA atau Dukcapil. Petugas memeriksa kelengkapan. Pendaftaran perlu dilakukan jauh hari karena pemeriksaan dokumen asing biasanya lebih lama.
7. Ikuti bimbingan perkawinan bila disyaratkan, lihat kursus calon pengantin.
8. Laksanakan akad atau pemberkatan dan terima buku nikah atau kutipan akta.
9. Perbarui dokumen lanjutan. WNA dapat mengajukan izin tinggal berdasarkan perkawinan; lihat status WNA menikah dengan WNI dan izin tinggal.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Aturan perkawinan campuran dalam UU Perkawinan relatif stabil. Perubahan yang terasa datang dari praktik administrasi: pencatatan nikah umat Islam dalam PMA 30/2024 (pengganti PMA 22/2024), pendaftaran daring, dan pemanfaatan dokumen elektronik. Selain itu, perkembangan kebijakan keimigrasian memengaruhi izin tinggal pasangan WNA. Dalam bidang kewarganegaraan, UU Kewarganegaraan mengatur akibat perkawinan campuran; baca perkawinan campuran WNI dan WNA dan pewarganegaraan WNA menikah dengan WNI. Kebijakan pemerintah tentang apostille dan legalisasi dapat berubah, jadi jangan berpegang pada pengalaman orang lain beberapa tahun lalu.

Perbedaan pencatatan untuk pasangan Muslim dan non-Muslim

Bagi pasangan yang keduanya beragama Islam, perkawinan dicatat oleh KUA di bawah Kementerian Agama. Calon WNA yang beragama Islam dapat menikah di KUA dengan memenuhi dokumen yang disebut. Pasangan yang beragama lain menikah di rumah ibadah, lalu pencatatannya dilakukan oleh Dukcapil. Pada beberapa daerah, pemberkatan harus dilakukan di hadapan pemuka agama yang terdaftar sebelum pasangan datang ke Dukcapil. Pasangan yang berbeda agama menghadapi hambatan pencatatan yang lebih berat, seperti dijelaskan pada artikel nikah beda agama.

Bila WNA berstatus mualaf demi menikah, KUA dapat meminta surat keterangan masuk Islam dari lembaga yang berwenang. Keputusan memeluk agama adalah urusan pribadi; pasangan sebaiknya memastikan niat tulus dan memahami konsekuensi. Pernikahan yang disusun hanya demi dokumen dapat menimbulkan masalah ketika terjadi sengketa.

Mengurus dokumen dari luar negeri tanpa harus pulang

Banyak calon WNA tidak berada di Indonesia ketika mengurus dokumen. Mereka dapat meminta surat keterangan dari kedutaan negaranya di Jakarta atau dari otoritas di negara asal, yang kemudian dilegalisasi dan dikirimkan. Pastikan dokumen asli dikirim, bukan sekadar pindaian, karena KUA atau Dukcapil biasanya membutuhkan asli. Gunakan jasa kurir tercatat dan simpan nomor resi. Bila dokumen harus diterjemahkan, tanyakan apakah terjemahan boleh dilakukan di Indonesia setelah dokumen tiba.

Jangan lupa memeriksa masa berlaku visa atau izin kunjungan WNA. Bila calon WNA tinggal terlalu lama di Indonesia melebihi izin, ia dapat dikenai sanksi keimigrasian dan hal ini dapat mempersulit pendaftaran. Rencanakan kunjungan secara realistis dan ajukan perpanjangan sebelum habis.

Biaya dan waktu: gambaran umum tanpa angka pasti

Biaya terbesar biasanya berasal dari legalisasi, penerjemahan tersumpah, dan pengiriman dokumen, bukan dari pencatatan itu sendiri. Besarnya bervariasi menurut negara dan penyedia jasa, sehingga tidak ada angka yang dapat dijanjikan. Waktu pengurusan juga bervariasi: dokumen dari luar negeri dapat memakan beberapa minggu. Susun jadwal mundur dari tanggal akad yang diinginkan, sisakan waktu cadangan, dan hindari menentukan gedung atau katering sebelum dokumen selesai.

Kesalahan umum

Contoh: Maya, WNI, dan Daniel, WNA dari sebuah negara fiktif, ingin menikah secara Islam di kota Maya. Daniel masuk Islam beberapa bulan sebelumnya dan memiliki surat keterangan dari pemuka agama. Kedutaan negara Daniel menerbitkan surat keterangan status, yang kemudian dilegalisasi dan diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Maya dan Daniel mendaftar ke KUA enam minggu sebelum tanggal akad. Petugas meminta tambahan fotokopi paspor dan bukti izin tinggal. Setelah semua lengkap, akad dilangsungkan dan pernikahan dicatat. Contoh ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Harta, anak, dan kewarganegaraan setelah menikah

Perkawinan campuran memiliki konsekuensi pada harta dan anak. Pasangan WNI dan WNA tunduk pada pembatasan kepemilikan tanah bagi WNA serta pada ketentuan harta bersama. Banyak pasangan membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah. Pembahasannya ada pada perkawinan campuran: harta, anak, dan perjanjian pranikah. Status kewarganegaraan anak dibahas pada anak lahir dari ibu WNI dan ayah WNA.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah WNA harus masuk Islam untuk menikah di KUA? Pernikahan di KUA berlaku bagi pasangan yang beragama Islam. Bila salah satu beragama lain, jalurnya berbeda dan lebih rumit. Konsultasikan dengan KUA atau Dukcapil.

Bisakah menikah di Indonesia tanpa surat dari kedutaan? Biasanya tidak. Surat itu membuktikan WNA bebas halangan menikah. Jika kedutaan tidak menerbitkannya, tanyakan alternatif ke pegawai pencatat dan, bila perlu, pengadilan.

Apakah pernikahan di Indonesia diakui di negara asal WNA? Itu tergantung hukum negara asal. Tanyakan kedutaan tentang pencatatan atau pelaporan di sana.

Berapa lama prosesnya? Tidak dapat dipastikan. Siapkan beberapa minggu hingga beberapa bulan, terutama untuk dokumen luar negeri.

Ringkasan

• Perkawinan WNI dan WNA di Indonesia adalah perkawinan campuran yang mensyaratkan bukti terpenuhinya syarat menurut hukum masing-masing pihak.
• Dokumen kunci: surat keterangan status dari kedutaan, paspor, akta lahir, akta cerai atau kematian, dan dokumen WNI.
• Dokumen asing biasanya perlu dilegalisasi dan diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
• Pencatatan di KUA bagi pasangan Islam dan di Dukcapil bagi non-Islam.
• Mulailah dari kedutaan dan daftar jauh hari.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
• Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

Baca juga

• Perkawinan Campuran WNI dan WNA: Syarat, Harta, Kewarganegaraan Anak
• Pewarganegaraan WNA yang Menikah dengan WNI: Syarat, Masa Tinggal, dan Prosedur
• Anak dari Ibu WNI dan Ayah WNA: Status Kewarganegaraan dan Pencatatan Kelahiran
• WNA Menikah dengan WNI: Izin Tinggal, KITAS, dan KITAP Ikut Suami atau Istri

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.