Perusakan Barang Milik Orang Lain: Unsur, Contoh, dan Ganti Rugi

Apa itu perusakan barang

Perusakan barang adalah perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan dilakukan secara melawan hukum. Contohnya memecahkan kaca jendela, menggores mobil, merobohkan pagar, merobek spanduk, atau mematikan tanaman milik orang lain.

Perbuatan ini diatur dalam hukum pidana. Dalam KUHP lama (yang berlaku sampai 1 Januari 2026), ketentuan pokoknya ada di Pasal 406. Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026, ketentuan padanannya adalah Pasal 521. Perbuatan yang terjadi sebelum 2 Januari 2026 dan perkara yang sedang berjalan dinilai berdasarkan aturan peralihan, sehingga ketentuan mana yang dipakai perlu dinilai satu per satu.

Unsur-unsur yang dinilai

Menurut penjelasan hukumonline atas Pasal 406 KUHP lama, unsur-unsurnya adalah:

1. Subjek: "barangsiapa", yaitu setiap orang.
2. Kesalahan: dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.
3. Perbuatan: menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan.
4. Objek: barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Pasal 521 KUHP baru mengatur perusakan atau penghancuran barang milik orang lain secara melawan hukum. Penjelasannya menyebut bahwa "merusak" berarti barang tidak dapat dipakai untuk sementara dan masih dapat diperbaiki, sedangkan "menghancurkan" berarti barang rusak total sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Menurut sumber yang dibuka, ancaman pidana dalam KUHP baru Pasal 521 ayat (1) adalah penjara paling lama dua tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori IV. Ayat (2) mengatur kerugian yang tidak lebih dari Rp500.000 dengan ancaman yang lebih ringan, yaitu penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II. Kategori denda berubah mengikuti ketentuan yang berlaku, jadi periksa teks resmi terbaru bila akan memakai angka.

Kata kunci: sengaja dan melawan hukum

Dua unsur sering menentukan hasil perkara.

Sengaja. Merusak karena kelalaian, misalnya senggolan tidak sengaja saat memundurkan mobil, umumnya bukan perusakan pidana. Orang itu tetap dapat diminta ganti rugi secara perdata. Namun jika seseorang sengaja menendang spion sebab marah, unsur kesengajaan terpenuhi. Pembuktian kesengajaan biasanya dari rekaman, saksi, dan situasi kejadian.

Melawan hukum. Perbuatan merusak tanpa hak. Contoh yang bukan melawan hukum misalnya petugas berwenang yang membongkar bangunan berdasarkan perintah yang sah, atau pemilik yang membongkar barangnya sendiri. Namun pemilik yang merasa berhak membongkar pagar yang ia kira melewati batas tidak serta-merta aman. Jika batas belum jelas, merobohkan sendiri dapat dipersoalkan. Selesaikan dulu lewat pengukuran. Baca sengketa batas tanah dan pengukuran.

Barang yang dirusak harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Bila barang itu milik bersama dengan pelaku, ketentuan ini tetap dapat berlaku sepanjang sebagian milik orang lain.

Contoh perusakan dalam kehidupan sehari-hari

Bila perusakan dilakukan bersama-sama oleh banyak orang, ketentuan lain tentang kekerasan bersama dapat berlaku. Baca juga pengeroyokan dan kekerasan bersama.

Jalur pidana dan jalur perdata: apa bedanya

Dua jalur ini dapat berjalan sendiri-sendiri, dan tidak saling menggantikan.

Dasar gugatan perdata biasanya perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk menggantinya. Baca perbuatan melawan hukum dan gugatan dan perkara perdata dan pidana yang berjalan bersamaan.

Ganti rugi tidak harus lewat pengadilan. Banyak perkara selesai dengan perdamaian: pelaku memperbaiki atau mengganti barang, korban mencabut laporan. Perlu hati-hati, karena tidak semua tindak pidana dapat dihentikan dengan perdamaian. Pelajari restorative justice dan pencabutan laporan polisi.

Langkah bagi korban

1. Amankan bukti segera. Foto dan video kerusakan dari berbagai sisi sebelum diperbaiki. Catat tanggal dan jam.
2. Kumpulkan saksi dan rekaman. Tetangga, satpam, atau kamera pengawas di sekitar tempat kejadian.
3. Hitung kerugian. Minta taksiran dari bengkel, tukang, atau toko. Simpan nota bila sudah diperbaiki.
4. Coba selesaikan dengan baik. Sampaikan keberatan dan minta ganti rugi tertulis. Bila perlu, libatkan RT/RW. Baca musyawarah warga dan mediasi.
5. Kirim somasi bila tidak ada tanggapan. Teguran tertulis yang menyebut kerugian dan tenggat.
6. Lapor polisi bila perbuatannya jelas sengaja. Bawa semua bukti dan identitas saksi. Minta tanda bukti laporan.
7. Pertimbangkan gugatan perdata untuk memulihkan kerugian, terutama bila nilainya besar.

Langkah bagi pihak yang dituduh

1. Jangan menghilangkan bukti atau menghubungi saksi untuk menekan.
2. Pahami tuduhannya. Apa yang dirusak, kapan, dan apa dasar tuduhan.
3. Pertimbangkan perbaikan atau ganti rugi bila memang bersalah. Itikad baik sering menjadi pertimbangan.
4. Dampingi dengan advokat sebelum memberikan keterangan resmi. Baca hak tersangka saat ditangkap dan surat panggilan polisi dan hak terperiksa.
5. Simpan bukti pembelaan: bukti bahwa barang milik sendiri, tidak sengaja, atau ada izin.

Contoh: Pak Joni kesal karena motor tetangganya, Pak Rudi, menghalangi pintu garasinya setiap pagi. Suatu hari ia menendang motor itu hingga lampu depan pecah. Pak Rudi merekam kejadian dari kamera rumahnya, memotret kerusakan, dan menunjukkan taksiran biaya dari bengkel. Mereka dipertemukan pengurus RT. Pak Joni mengganti biaya perbaikan dan keduanya sepakat mengatur tempat parkir. Pak Rudi tidak melanjutkan laporan polisi. Seandainya tidak damai, Pak Joni dapat dilaporkan dan juga digugat ganti rugi.

Perdamaian dan akibatnya pada perkara pidana

Banyak korban perusakan lebih ingin kerugiannya diganti daripada pelaku dihukum. Pelaku pun ingin menyelesaikan secara damai. Perdamaian memang dapat mengubah arah perkara, tetapi akibatnya berbeda-beda.

• Pada tahap awal, korban belum melapor: perdamaian dan ganti rugi dapat menghentikan masalah tanpa laporan.
• Setelah laporan dibuat: korban dapat meminta laporan dicabut, tetapi penyidik menilai apakah perkara dapat dihentikan. Tidak semua delik bisa dihentikan hanya dengan pencabutan.
• Pada perkara tertentu, keadilan restoratif (penyelesaian dengan pemulihan korban) dapat menjadi dasar penghentian atau pengalihan proses sesuai aturan yang berlaku.

Karena KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026, tata cara dan syarat penghentian perkara perlu dicek pada teks resmi atau ditanyakan kepada advokat. Baca KUHAP baru dan keadilan restoratif.

Surat perdamaian sebaiknya memuat: identitas kedua pihak, uraian kejadian singkat, jumlah ganti rugi dan cara pembayarannya, pernyataan bahwa korban telah menerima, dan tanda tangan bermeterai serta saksi. Simpan buktinya.

Perusakan dalam hubungan sewa, kerja, dan keluarga

Perusakan tidak hanya terjadi antartetangga. Beberapa situasi lain:

• Sewa-menyewa. Penyewa merusak rumah atau perabot milik pemilik. Biasanya diselesaikan lewat uang jaminan atau ganti rugi sesuai perjanjian. Bila sengaja dan merugikan besar, jalur pidana dapat dipertimbangkan.
• Hubungan kerja. Karyawan merusak peralatan kantor. Pengusaha tidak boleh serta-merta memotong upah sebesar kerugian. Penyelesaian ada pada perjanjian kerja dan prosedur sah.
• Keluarga. Merusak barang milik pasangan atau anggota keluarga dapat menjadi bagian dari kekerasan dalam rumah tangga psikis atau ekonomi dalam keadaan tertentu. Baca penelantaran rumah tangga dan KDRT psikis.
• Kendaraan dan jalan. Kerusakan akibat kecelakaan lalu lintas mengikuti aturan tersendiri. Baca ganti rugi kecelakaan lalu lintas.

Cara menyusun tuntutan ganti rugi yang meyakinkan

Tuntutan yang baik dapat dibuktikan. Gunakan rumus sederhana: biaya perbaikan atau penggantian + kerugian lain yang nyata (misalnya biaya sewa pengganti) - nilai yang sudah dikembalikan. Lampirkan taksiran, nota, dan foto. Hindari memasukkan angka yang tidak bisa dibuktikan, seperti "kerugian nama baik" tanpa dasar. Hakim menilai kerugian yang wajar dan terbukti. Untuk barang yang sudah lama dipakai, nilai penggantian dapat memperhitungkan penyusutan, sehingga tuntutan harga baru bisa dinilai berlebihan.

Kesalahan yang sering terjadi

• Memperbaiki barang sebelum mendokumentasikan kerusakan.
• Menuduh orang tanpa bukti, padahal kerusakan bisa disebabkan hal lain.
• Menuntut jumlah ganti rugi tanpa nota atau taksiran.
• Menganggap perusakan oleh anak kecil tidak ada akibatnya. Orang tua dapat diminta bertanggung jawab secara perdata.
• Menyelesaikan dengan ancaman atau pemukulan.
• Mengira perdamaian pasti menghentikan perkara pidana.
• Merobohkan pagar atau bangunan sendiri karena merasa batas tanah miliknya, tanpa pengukuran resmi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah merusak barang tanpa sengaja bisa dipidana? Perusakan pidana mensyaratkan kesengajaan. Perusakan karena kelalaian umumnya tidak dipidana berdasarkan pasal perusakan, tetapi pelaku tetap dapat dimintai ganti rugi secara perdata.

Apakah korban bisa langsung menggugat tanpa lapor polisi? Bisa. Jalur perdata berdiri sendiri. Gugatan memerlukan bukti perbuatan, kerugian, dan hubungan sebab akibat.

Bagaimana bila pelaku adalah anak di bawah umur? Penanganan anak mengikuti sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan pembinaan dan diversi. Baca anak berhadapan dengan hukum dan diversi. Orang tua dapat diminta bertanggung jawab atas kerugian secara perdata.

Ringkasan

Perusakan barang terjadi bila seseorang sengaja dan melawan hukum merusak barang milik orang lain. Dasarnya Pasal 406 KUHP lama dan Pasal 521 KUHP baru. Selain pidana, korban dapat menuntut ganti rugi lewat gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum. Dokumentasikan kerusakan, hitung kerugian, coba damai, lalu lapor atau gugat bila perlu. Hindari main hakim sendiri dan konsultasikan dengan advokat.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 521; berlaku 2 Januari 2026).
• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama (Pasal 406), untuk perbuatan sebelum 2 Januari 2026.
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365 (perbuatan melawan hukum).

Baca juga

• Perbuatan Melawan Hukum: Dasar Gugatan Ganti Rugi
• Pengeroyokan dan Kekerasan Bersama: Pasal, Peran, dan Pembuktian
• Restorative Justice: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan
• Sengketa Batas Tanah: Pengukuran Ulang, Mediasi BPN, dan Gugatan ke Pengadilan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.