Anak Berhadapan dengan Hukum: Batas Umur, Diversi, Hak Anak, dan Proses Menurut UU SPPA

Orang tua yang anaknya dilaporkan ke polisi sering panik. Padahal hukum Indonesia memiliki sistem khusus bagi anak yang mengutamakan pembinaan dan penyelesaian di luar pengadilan. Artikel ini menjelaskan batas umur, diversi, hak anak, dan langkah yang dapat dilakukan orang tua.

Apa itu anak berhadapan dengan hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mencakup anak yang berkonflik dengan hukum (diduga melakukan tindak pidana), anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi. Artikel ini terutama membahas anak yang berkonflik dengan hukum. Dasar hukumnya adalah UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang berlaku sejak 2014 dan menggantikan undang-undang pengadilan anak sebelumnya. Prinsip dasarnya: kepentingan terbaik bagi anak, pembinaan, dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. UU Perlindungan Anak (UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah, antara lain dengan UU Nomor 35 Tahun 2014) juga mendasari perlindungan anak.

Batas umur pertanggungjawaban

UU SPPA menggunakan batas umur sebagai berikut:

• Di bawah 12 tahun: anak belum dapat diproses pidana. Penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial memutuskan apakah anak diserahkan kepada orang tua atau wali, atau diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial.
• 12 sampai di bawah 18 tahun: anak dapat diproses melalui sistem peradilan pidana anak.
• 12 sampai di bawah 14 tahun: hanya dapat dikenai tindakan, bukan pidana penjara. Contoh tindakan: pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan, atau kewajiban mengikuti pendidikan.
• 14 sampai di bawah 18 tahun: dapat dikenai pidana atau tindakan, dengan pidana penjara sebagai upaya terakhir.

Batas umur dihitung saat tindak pidana dilakukan. Bila saat melakukan perbuatan anak belum 18 tahun, lalu perkaranya diajukan ke sidang setelah ia melewati 18 tahun tetapi belum mencapai 21 tahun, ia tetap diperiksa dalam sistem peradilan anak. Akta kelahiran atau dokumen umur lainnya sangat penting; lihat akta kelahiran.

Diversi: apa dan kapan

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuannya mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Syarat utama diversi menurut UU SPPA:

1. Tindak pidana diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun.
2. Bukan pengulangan tindak pidana.

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Prosesnya melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban atau orang tua korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Musyawarah dipimpin fasilitator (penyidik, penuntut umum, atau hakim, sesuai tingkat pemeriksaan). Pedoman pelaksanaannya diatur lebih rinci dalam peraturan Mahkamah Agung tentang diversi.

Kesepakatan diversi dapat berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, penyerahan kembali kepada orang tua, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau lembaga kesejahteraan sosial, atau pelayanan masyarakat. Ketentuan tertentu mengenai batas waktu proses diversi di tiap tingkat diatur dalam undang-undang; periksa teks resmi.

Contoh: Seorang remaja berusia 15 tahun terlibat perkelahian yang menyebabkan teman sekolahnya luka ringan. Orang tua korban melapor ke polisi. Penyidik memanggil orang tua kedua anak, pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, dan guru sekolah. Dalam musyawarah, anak meminta maaf, orang tuanya menanggung biaya pengobatan, dan anak berjanji mengikuti konseling di sekolah. Kesepakatan dituangkan secara tertulis dan disahkan, sehingga perkara tidak dilanjutkan ke pengadilan.

Hak anak dalam proses hukum

UU SPPA menjamin sejumlah hak bagi anak, antara lain:

• diperlakukan secara manusiawi sesuai kebutuhan sesuai umurnya;
• dipisahkan dari orang dewasa dalam penahanan dan penempatan;
• memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
• melakukan kegiatan rekreasional dan memperoleh pendidikan;
• tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
• tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat;
• sidang tertutup untuk umum dan identitas dirahasiakan;
• diberi kesempatan didampingi orang tua atau wali dan pendamping lainnya.

Identitas anak, korban, dan saksi anak wajib dirahasiakan oleh media. Pelanggaran kerahasiaan dapat diancam pidana. Orang tua sebaiknya tidak menyebarkan perkara di media sosial.

Peran Bapas dan pendamping

Dalam sistem anak, ada lembaga dan petugas khusus:

1. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), yang membuat laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) tentang latar belakang anak dan mendampingi selama proses.
2. Pekerja sosial profesional yang mendampingi anak dan membantu pemulihan.
3. Penyidik, penuntut umum, dan hakim anak yang telah memiliki pelatihan khusus.
4. Advokat atau pemberi bantuan hukum yang wajib mendampingi anak sejak pemeriksaan awal.
5. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bila anak harus ditempatkan.

Orang tua dapat meminta bantuan hukum gratis kepada organisasi bantuan hukum terakreditasi bila tidak mampu.

Penahanan dan pidana bagi anak

Penahanan anak hanya dapat dilakukan bila anak berusia 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara tujuh tahun atau lebih. Jangka waktunya lebih singkat daripada penahanan orang dewasa. Anak ditahan di LPAS dan tidak boleh digabungkan dengan tahanan dewasa.

Jenis pidana bagi anak antara lain peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Pidana penjara bagi anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana orang dewasa, dan penjara hanya dijatuhkan sebagai upaya terakhir. Anak juga tidak dapat dijatuhi pidana mati atau seumur hidup.

Langkah orang tua

1. Tetap tenang, hindari memarahi atau memaksa anak membuat pengakuan di depan petugas tanpa pendamping.
2. Hubungi advokat atau pemberi bantuan hukum, serta minta pendampingan Bapas.
3. Dampingi anak selama pemeriksaan dan pastikan hak-haknya terpenuhi.
4. Siapkan dokumen umur, kartu keluarga, rapor, dan keterangan sekolah.
5. Dukung upaya diversi: hubungi korban atau keluarga korban dengan sopan, melalui pendamping bila perlu.
6. Siapkan rencana pembinaan: konseling, kegiatan positif, dan pengawasan.
7. Catat dan simpan semua kesepakatan dan surat.

Anak sebagai korban atau saksi

Anak korban dan anak saksi juga berhak atas perlindungan khusus, pendampingan psikologis, kerahasiaan identitas, dan restitusi (ganti rugi yang dibayar pelaku kepada korban). Pemeriksaan dilakukan dengan cara yang ramah anak. Untuk kasus kekerasan seksual, lihat pencabulan dan perlindungan anak. Untuk perlindungan saksi, lihat perlindungan saksi dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kesalahan yang sering terjadi

• Menyembunyikan anak atau menolak datang ke pemeriksaan.
• Membiarkan anak diperiksa tanpa pendamping.
• Menolak berdamai karena gengsi sehingga kehilangan kesempatan diversi.
• Memberi uang kepada petugas untuk "mengurus" perkara.
• Mengunggah foto atau identitas anak yang berperkara.
• Mengabaikan bimbingan Bapas setelah kesepakatan diversi, sehingga kesepakatan dianggap tidak dilaksanakan.

Pendidikan anak selama proses

Anak yang berperkara tetap berhak melanjutkan pendidikan. Orang tua sebaiknya berkomunikasi dengan sekolah secara terbuka, meminta kebijakan keringanan kehadiran, dan menjelaskan bahwa anak sedang menjalani proses pembinaan. Sekolah tidak seharusnya mengeluarkan anak semata karena diduga terlibat perkara sebelum ada proses yang jelas. Bila sekolah menolak, adukan ke dinas pendidikan atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan simpan bukti surat-menyurat. Bagi anak yang ditempatkan di LPKA, pendidikan formal dan keterampilan disediakan di dalam lembaga.

Perbedaan dengan perkara orang dewasa

Perkara anak diperiksa oleh hakim anak dalam sidang tertutup, dengan suasana yang lebih ramah dan tanpa toga atau seragam yang menakutkan. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka namun identitas anak tidak boleh dipublikasikan. Hukum acara yang berlaku mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP; sejak 2 Januari 2026 berlaku UU Nomor 20 Tahun 2025), kecuali ditentukan lain dalam UU SPPA. Perbedaan ini dimaksudkan agar anak tidak mengalami trauma dan dapat kembali ke masyarakat.

Setelah perkara selesai

Setelah masa pembinaan atau pidana selesai, anak berhak atas reintegrasi: kembali ke keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bapas mendampingi anak melalui pembimbingan pascapembinaan. Orang tua dapat membantu dengan memantau pergaulan, mencarikan kegiatan positif, dan menjaga komunikasi dengan pembimbing. Penting pula untuk mencegah stigma; catatan perkara anak dilindungi kerahasiaannya sesuai ketentuan.

Ringkasan

Anak di bawah 12 tahun tidak diproses pidana, anak 12 sampai 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, dan anak 14 sampai 18 tahun dapat dipidana sebagai upaya terakhir. Diversi wajib diupayakan untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah tujuh tahun yang bukan pengulangan. Anak berhak atas pendamping, kerahasiaan, dan penahanan yang terpisah dari dewasa. Orang tua sebaiknya segera mencari pendampingan hukum dan mendukung penyelesaian damai serta pembinaan.

Dasar hukum

• UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
• UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014.
• Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
• Konvensi Hak Anak (diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990).

Baca juga

• Restorative Justice: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan
• Akta Kelahiran dan Pengakuan Anak: Dokumen Penting yang Sering Terlewat
• Perlindungan Saksi dan Korban: Peran LPSK dan Haknya
• Didampingi penasihat hukum: untuk apa di ruang pemeriksaan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.