Perdagangan Orang: Ciri, Modus Lowongan Kerja ke Luar Negeri, dan Cara Melapor

Apa itu perdagangan orang

Perdagangan orang adalah kejahatan yang memperlakukan manusia sebagai barang dagangan. Pelaku merekrut, mengangkut, menampung, atau memindahkan orang dengan cara yang tidak benar, lalu mengeksploitasinya. Eksploitasi bisa berupa kerja paksa, perbudakan, pelacuran, atau pengambilan organ tubuh.

Istilah hukumnya *tindak pidana perdagangan orang*, disingkat TPPO. Aturan pokoknya adalah UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perdagangan orang tidak harus melintasi negara. Ia bisa terjadi di dalam negeri, misalnya pekerja dijebak bekerja tanpa upah di kebun atau tempat hiburan. Korbannya bisa laki-laki, perempuan, atau anak.

Kesalahpahaman umum: korban dianggap "berangkat sukarela". Padahal hukum tidak menganggap persetujuan korban sebagai pembenar bila persetujuan itu diperoleh dengan tipu daya, jeratan utang, atau penyalahgunaan keadaan rentan.

Tiga unsur: proses, cara, dan tujuan

Cara paling mudah memahami TPPO adalah melihat tiga unsur.

Pada umumnya ketiga unsur itu dinilai bersama. Untuk anak, perlindungan lebih kuat: perekrutan anak untuk eksploitasi dapat dipersoalkan tanpa harus membuktikan semua unsur cara. Rincian rumusan perlu dibaca pada teks resmi UU Nomor 21 Tahun 2007. Sejak 2 Januari 2026, rumusan pidana pokok perdagangan orang dipindahkan ke Pasal 455 KUHP baru, yang mengancam penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun serta denda kategori IV sampai VII untuk perdagangan orang di dalam negeri (ayat (1)).

Modus yang sering terjadi

• Lowongan kerja ke luar negeri yang terlalu bagus. Gaji tinggi, syarat longgar, dan berangkat cepat.
• Biaya di muka yang besar. Calo meminta uang untuk "tiket", "visa", atau "pelatihan", lalu korban terjerat utang.
• Visa wisata untuk bekerja. Korban berangkat dengan visa kunjungan, sehingga tidak punya perlindungan sebagai pekerja resmi.
• Penahanan dokumen. Paspor dan ponsel disita setelah tiba.
• Janji pekerjaan di kafe atau restoran, namun ternyata dipaksa bekerja di hiburan malam.
• Pernikahan pesanan. Perempuan dijanjikan menikah dan hidup layak, ternyata dieksploitasi.
• Penipuan lowongan daring yang berujung menahan korban untuk bekerja pada penipuan online.
• Eksploitasi anak, termasuk dipaksa mengemis. Lihat eksploitasi ekonomi anak, mengemis, dan bekerja di jalan.

Tanda bahaya pada tawaran kerja

Biaya penempatan dan peran calo dibahas pada biaya penempatan pekerja migran dan calo. Penipuan lowongan daring dibahas pada penipuan online berkedok lowongan kerja.

Langkah praktis

Sebelum berangkat

1. Periksa agen. Penempatan pekerja migran harus melalui lembaga yang berizin. Tanyakan izin dan periksa pada kanal resmi pemerintah yang mengurus pelindungan pekerja migran.
2. Minta kontrak tertulis yang jelas tentang pekerjaan, upah, jam kerja, dan majikan, sebelum berangkat.
3. Jangan membayar di muka kepada perorangan. Tolak permintaan transfer ke rekening pribadi.
4. Beri tahu keluarga nama agen, alamat, tujuan, dan kontak darurat.
5. Simpan salinan paspor dan kontrak di tempat lain atau kirim ke keluarga.

Jika Anda mencurigai atau menjadi korban

1. Selamatkan diri bila aman. Jangan melawan pelaku bersenjata atau berkelompok.
2. Simpan bukti. Percakapan, foto, nama, nomor telepon, nomor rekening, dan dokumen.
3. Hubungi pihak yang berwenang. Laporkan ke polisi. Korban di luar negeri dapat menghubungi perwakilan Indonesia setempat. Kanal pengaduan resmi dan nomor layanan dapat berubah, sehingga periksa pada situs instansi terkait.
4. Minta perlindungan. Saksi dan korban dapat meminta perlindungan lewat permohonan perlindungan LPSK dan perlindungan saksi dan LPSK.
5. Minta pendampingan. Lembaga layanan perempuan dan anak, serta organisasi pendamping pekerja migran, dapat membantu kebutuhan medis, psikologis, dan hukum.
6. Ajukan restitusi, yaitu ganti kerugian dari pelaku. Lihat restitusi korban tindak pidana.
7. Simpan semua dokumen perkara. Salinan laporan, tanda terima, dan surat penting dapat berguna saat proses berlangsung.

Panduan khusus untuk korban lowongan palsu ada pada tertipu janji kerja atau pengiriman pekerja, langkah lapor dan hak korban.

Hak korban

Korban TPPO memiliki hak-hak yang dijamin undang-undang. Intinya mencakup perlindungan dari ancaman, rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan, dan pemulihan, serta hak mengajukan restitusi. Korban tidak seharusnya dihukum atas perbuatan yang dipaksakan kepadanya, misalnya pelanggaran keimigrasian akibat tertipu. Penilaian akhir bergantung pada hukum acara dan pertimbangan penegak hukum, sehingga pendampingan hukum penting.

Keluarga korban juga punya peran, misalnya melapor, menyimpan bukti, dan menjaga komunikasi dengan korban.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

• UU Nomor 21 Tahun 2007 tetap menjadi rujukan TPPO, tetapi Pasal 2 undang-undang itu dinyatakan tidak berlaku oleh KUHP baru (Pasal 622) dan rumusannya kini ada pada Pasal 455 KUHP baru.
• KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) berlaku sejak 2 Januari 2026. Pasal 455 memuat rumusan perdagangan orang, dan Pasal 456 memungkinkan pidana tambahan berupa pencabutan hak. Perubahan pada kejahatan lain yang bersinggungan, seperti penipuan dan pemerasan, dapat memengaruhi perkara yang menyertai TPPO.
• UU Perlindungan Saksi dan Korban lama (UU 13/2006) telah dicabut oleh UU No. 3 Tahun 2026. Karena itu, rujukan perlindungan terbaru perlu diperiksa pada teks UU No. 3 Tahun 2026.
• Pelindungan pekerja migran kini ditangani lembaga yang menangani pelindungan pekerja migran Indonesia. Nama dan kewenangan kelembagaan perlu diperiksa pada situs resmi.
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dapat memengaruhi ancaman pidana.

Contoh: tawaran kerja di kafe luar negeri

Contoh: Sari, 22 tahun, ditawari kerja di kafe di luar negeri oleh seorang kenalan di media sosial. Gaji dijanjikan sangat tinggi, tanpa tes, dan berangkat dua pekan lagi dengan visa wisata. Ia diminta mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi sebagai biaya tiket dan pengurusan.

Sari curiga. Ia tidak mentransfer uang. Ia menyimpan percakapan, nama akun, dan nomor rekening, lalu menanyakan izin penempatan kepada instansi yang mengurus pelindungan pekerja migran. Instansi itu tidak menemukan agen tersebut. Sari melapor ke polisi dengan bukti percakapan dan mengajak keluarga mendampingi.

Sari tidak berangkat. Penyidik dapat menelusuri rekening dan jaringan rekrutmen. Contoh ini rekaan dan hanya untuk edukasi.

Peran berbagai pihak dalam jaringan

TPPO jarang dilakukan satu orang. Jaringan biasanya terdiri dari perekrut di desa, perantara yang mengurus dokumen, penampung, pengangkut, dan pihak yang memanfaatkan korban di tujuan. Setiap peran dapat dijerat sesuai perbuatannya. Pihak yang hanya menerima uang, menyediakan tempat, atau mengurus dokumen palsu pun dapat dipersoalkan.

Aparat atau pejabat yang menyalahgunakan wewenang untuk meloloskan korban juga dapat dikenai ketentuan tambahan. Karena itu, laporan yang menyebut nama dan peran sebanyak mungkin membantu penyidik memetakan jaringan.

Korporasi, misalnya perusahaan penyalur tenaga kerja, juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Gambaran pertanggungjawaban badan usaha ada pada pertanggungjawaban pidana pengurus dan korporasi.

Bentuk-bentuk eksploitasi

• Kerja paksa dan perbudakan. Bekerja tanpa upah layak, tanpa kebebasan, dengan pengawasan ketat.
• Eksploitasi seksual. Memaksa atau menjerat orang untuk melayani kepentingan seksual.
• Penjeratan utang. Utang yang terus bertambah sehingga korban tidak bisa berhenti bekerja.
• Pemanfaatan organ. Pengambilan organ tubuh dengan paksaan atau tipuan.
• Eksploitasi anak. Pekerja anak, pengemis anak, atau anak dalam industri hiburan.
• Pernikahan paksa. Perkawinan yang diatur untuk mengeksploitasi. Lihat perkawinan anak dan pemaksaan perkawinan sebagai pidana.
• Kerja pada penipuan daring. Korban dipaksa menjalankan penipuan online di lokasi tertutup.

Kerja sama internasional dan pemulangan

Korban di luar negeri sering menghadapi kendala bahasa, izin tinggal, dan akses hukum. Perwakilan Indonesia di luar negeri dapat membantu perlindungan dan pemulangan. Keluarga dapat membantu dengan menyiapkan identitas korban, foto, dan data majikan atau agen. Biaya pemulangan dan prosedurnya bergantung pada kasus, sehingga tanyakan kepada kanal resmi.

Setelah pulang, korban membutuhkan pemulihan: layanan kesehatan, konseling, dan dukungan ekonomi. Korban yang bersedia menjadi saksi dapat memperoleh perlindungan. Bahasan ada pada saksi mahkota dan justice collaborator untuk membedakan status saksi korban dari saksi pelaku.

Mengenali perdagangan orang di sekitar kita

Warga dapat berperan. Tanda-tanda yang patut diperhatikan: orang yang tampak ketakutan dan tidak boleh keluar, perempuan atau anak yang selalu diantar dan dijaga, pekerja yang tidak memegang dokumennya sendiri, atau tempat usaha dengan pekerja yang tinggal di lokasi tanpa kebebasan. Jangan menghakimi atau melakukan penggerebekan sendiri. Catat alamat, ciri, dan waktu, lalu laporkan kepada polisi atau kanal resmi.

Tokoh masyarakat dan aparat desa dapat menyebarkan informasi tentang jalur resmi bekerja ke luar negeri dan bahaya calo. Penyuluhan di tingkat desa sering lebih efektif daripada penindakan setelah kejadian.

Kesalahan umum

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah korban yang berangkat dengan persetujuan sendiri tetap korban? Ya, bila persetujuannya diperoleh dengan penipuan, jeratan utang, atau penyalahgunaan posisi rentan. Hukum memperhatikan cara perekrutan dan eksploitasi, bukan hanya apakah korban berangkat sendiri.

Apakah calo yang hanya mengantar bisa dipidana? Bisa, bila ia berperan dalam proses perekrutan atau pengiriman untuk tujuan eksploitasi. Peran setiap orang dinilai satu per satu. Bahasan peran ada pada turut serta dan pembantuan.

Ke mana melapor bila korban masih di luar negeri? Keluarga dapat melapor ke polisi dan menghubungi kanal pelindungan pekerja migran serta perwakilan Indonesia di negara tujuan. Nomor layanan sering berubah, sehingga periksa situs instansi resmi.

Apakah korban perlu membayar kembali biaya yang dijanjikan agen? Utang yang timbul dari jeratan tidak boleh dijadikan alat mengikat korban. Konsultasikan dengan pendamping hukum.

Ringkasan

• Perdagangan orang memiliki tiga unsur: proses, cara, dan tujuan eksploitasi.
• Modus umum adalah lowongan kerja palsu, biaya di muka, visa wisata, dan penahanan dokumen.
• Periksa izin agen dan kontrak sebelum berangkat, dan jangan transfer ke rekening pribadi.
• Korban berhak atas perlindungan, rehabilitasi, pemulangan, dan restitusi.
• Laporkan ke polisi dan kanal resmi, simpan bukti, dan minta pendampingan.
• Periksa teks resmi UU Nomor 21 Tahun 2007 dan kanal pengaduan terbaru.

Dasar hukum

• UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru, berlaku 2 Januari 2026)
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Tertipu janji kerja atau pengiriman pekerja langkah lapor dan hak korban
• Biaya penempatan pekerja migran dan calo
• Penipuan online berkedok lowongan kerja
• Permohonan Perlindungan LPSK: Syarat dan Prosedur Mengajukan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.