Tertipu Janji Kerja atau Pengiriman Pekerja: Langkah Lapor dan Hak Korban

Gambaran kejadian yang paling sering terjadi

Contoh: Pak Budi menemukan iklan di media sosial: "Dibutuhkan pekerja pabrik di luar negeri, gaji besar, tanpa pengalaman, berangkat cepat." Seorang perekrut mengajaknya bertemu, menunjukkan foto kantor, dan meminta biaya pendaftaran, medis, dan paspor. Pak Budi menyetor uang dua kali. Setelah beberapa minggu, jadwal berangkat terus mundur. Ia lalu mendengar dari peserta lain bahwa nama perusahaan itu tidak terdaftar.

Variasi yang sering muncul:

• Lowongan palsu di dalam negeri. Pelamar diminta membayar "biaya seragam", "pelatihan", atau "uang jaminan", lalu perekrut menghilang. Pembahasan umumnya ada di penipuan online berkedok lowongan kerja.
• Calo penempatan ke luar negeri. Perekrut perorangan tanpa izin menjanjikan berangkat cepat, kadang dengan visa kunjungan atau visa yang tidak sesuai bekerja.
• Berangkat tetapi pekerjaan berbeda. Korban dijanjikan pekerjaan tertentu, lalu dipaksa bekerja di tempat lain, tidak digaji, atau ditahan paspornya.
• Dokumen dipalsukan. Usia, identitas, atau status diubah supaya bisa diberangkatkan.
• Penjeratan utang. Biaya perjalanan dijadikan utang yang dipakai untuk menahan korban bekerja tanpa upah layak.

Ada perbedaan penting. Penipuan biasa terjadi bila perekrut membohongi supaya mendapat uang. Perdagangan orang terjadi bila ada proses merekrut, mengirim, atau menampung seseorang dengan cara menipu, memaksa, atau menyalahgunakan keadaan rentan untuk dieksploitasi. Aturan khususnya adalah UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penentuan apakah suatu kasus termasuk perdagangan orang dilakukan penyidik berdasarkan fakta, bukan berdasarkan perasaan korban. Karena itu, ceritakan semua fakta apa adanya, termasuk bila ada ancaman, penahanan dokumen, atau pembatasan gerak.

Sejak 2 Januari 2026, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku. Untuk penipuan, KUHP baru mengatur di Pasal 492. Aturan pidana khusus seperti perdagangan orang dan pelindungan pekerja migran tetap perlu diperiksa pada teks resmi terbaru karena ada penyesuaian pidana pada tahun 2026.

Yang harus dilakukan dalam 24 jam pertama

Langkah bergantung pada posisi korban: masih di Indonesia, sudah berangkat, atau sudah di luar negeri.

Bila masih di Indonesia dan belum berangkat

1. Hentikan pembayaran apa pun. Jangan menyetor uang tambahan dengan alasan "supaya cepat berangkat".
2. Amankan bukti: kuitansi, bukti transfer, pesan, brosur, iklan, kontrak. Tangkap layar iklan sebelum dihapus.
3. Jangan menyerahkan dokumen asli seperti ijazah, paspor, atau buku nikah. Bila sudah terlanjur, catat kapan dan kepada siapa, lalu minta tanda terima.
4. Cek legalitas perekrut. Tanyakan ke dinas ketenagakerjaan setempat dan kantor pelayanan pelindungan pekerja migran di daerah Anda apakah perusahaan penempatan itu berizin. Perusahaan penempatan resmi disebut P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia). Pelamar sebaiknya meminta bukti izin dan memeriksanya sendiri ke instansi, bukan hanya percaya pada sertifikat yang ditunjukkan perekrut.
5. Tulis kronologi dan daftar korban lain yang Anda kenal.
6. Lapor ke polisi atau minimal berkonsultasi dengan penyidik.

Bila sudah berangkat atau berada di luar negeri

1. Utamakan keselamatan. Bila ada ancaman, kekerasan, atau paspor ditahan, hubungi perwakilan Indonesia setempat, yaitu KBRI (Kedutaan Besar) atau KJRI (Konsulat Jenderal). Mereka punya layanan pengaduan bagi warga negara.
2. Beri tahu keluarga di Indonesia lokasi Anda dan nama perekrut, agen, dan majikan.
3. Simpan salinan dokumen di ponsel atau di tangan keluarga: paspor, visa, kontrak, bukti pembayaran.
4. Keluarga di Indonesia melapor ke polisi dan instansi pelindungan pekerja migran, membawa semua data yang ada.
5. Hindari membayar pihak yang menawarkan "menjemput" Anda dengan biaya besar tanpa dasar jelas.

Yang jangan dilakukan:

• Jangan berangkat dengan visa yang tidak sesuai bekerja karena disuruh perekrut.
• Jangan menandatangani kontrak yang tidak Anda mengerti atau bahasanya asing tanpa terjemahan.
• Jangan menghapus percakapan dengan perekrut.
• Jangan mengonfrontasi perekrut secara langsung bila ada risiko ancaman.

Bukti yang dikumpulkan dan cara menyimpannya

Beberapa kebiasaan baik:

• Simpan semua bukti di dua tempat berbeda.
• Jangan mengedit tangkapan layar atau foto.
• Satu folder per jenis bukti dengan nama berkas jelas.
• Bila korban banyak, kumpulkan bukti bersama, tetapi tiap orang tetap memegang bukti pribadinya.

Melapor ke mana

Pembagian tugas kementerian dapat berubah mengikuti penataan pemerintah. Karena itu, periksa nama dan alamat kantor terbaru di situs resmi kementerian terkait sebelum datang.

Lapor di wilayah mana? Laporan dapat diajukan di kantor polisi tempat kejadian, tempat pembayaran, atau tempat tinggal korban. Bila perekrut berada di kota lain, laporan tetap bisa diterima di tempat tinggal korban dan dapat dilimpahkan ke wilayah yang tepat. Perkara perdagangan orang yang menyangkut banyak daerah biasanya ditangani polres atau polda.

Bila laporan ditolak di satu kantor, mintalah alasan secara tegas. Datangi polres atau polda, ajukan melalui kanal pengaduan resmi kepolisian, atau lapor lewat lembaga pendamping. Penjelasan umum ada di laporan ke polisi ditolak atau dihentikan. Bila dugaan perdagangan orang kuat, sampaikan juga kepada unit yang menangani perempuan dan anak atau perdagangan orang di polres atau polda.

Hari-H di kantor polisi

1. Datang ke SPKT. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) adalah loket piket penerima laporan. Katakan ingin melapor atas dugaan penipuan lowongan kerja atau dugaan perdagangan orang.
2. Bertemu petugas piket. Petugas menanyakan ringkasan kejadian lalu mengarahkan perkara ke unit yang berwenang, misalnya unit reserse kriminal umum atau unit perlindungan perempuan dan anak untuk korban tertentu.
3. Yang dibawa:
4. - KTP asli dan fotokopi.
5. - Semua bukti yang dikumpulkan.
6. - Daftar korban lain dan saksi.
7. - Kronologi tertulis.
8. - Paspor atau salinan, bila ada.
9. - Surat kuasa bila keluarga atau advokat mewakili.
10. Yang ditanyakan. Siapa perekrut, bagaimana perkenalan, janji apa yang dibuat, uang apa saja yang dibayar dan kepada siapa, dokumen apa yang diserahkan, siapa saja korban lain, apa yang terjadi setelah pembayaran. Jawab apa adanya dan jangan menutupi hal yang memalukan. Penyidik perlu mengetahui apakah ada kekerasan atau pembatasan kebebasan.
11. Yang diterima. Surat Tanda Terima Laporan Polisi bernomor. Perkembangan disampaikan lewat SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan atau Penyidikan). Peraturannya ada dalam Perpol (Peraturan Kepolisian Negara) No. 6 Tahun 2019 tentang manajemen penyidikan; periksa teks resmi terbaru. Penjelasan umum ada di laporan polisi, SP2HP, dan tindak lanjut.
12. Lama. Pembuatan laporan umumnya beberapa jam. Penyidikan bisa berminggu-minggu sampai berbulan-bulan, terutama bila korban banyak atau perekrut berpindah-pindah. Tidak ada waktu pasti.
13. Biaya. Pelayanan laporan dan penyidikan di kepolisian tidak dipungut biaya. Jangan membayar siapa pun yang mengaku bisa "mempercepat".

Contoh: Bu Lastri melaporkan perekrut yang menjanjikan anaknya bekerja di luar negeri. Ia membawa kuitansi, tangkapan layar pesan, dan daftar lima korban lain. Petugas SPKT mencatat laporan dan menyerahkan tanda terima. Penyidik kemudian memanggilnya dan memeriksa para korban, lalu memeriksa apakah perusahaan perekrut memiliki izin penempatan. Hasil akhirnya belum diketahui, tetapi prosedur berjalan transparan dan tanpa biaya.

Hak korban dan pelapor

Perlu dicatat bahwa undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban telah diganti dengan UU No. 3 Tahun 2026. Syarat dan tata cara permohonan perlindungan LPSK sebaiknya dicek pada teks resmi terbaru dan pada situs LPSK. Untuk gambaran hak korban pada hukum acara pidana baru, lihat KUHAP baru: hak korban dan pelapor.

Korban perdagangan orang tidak seharusnya dipidana semata-mata karena menjadi korban. Bila korban sempat memakai dokumen palsu atau tinggal tanpa izin akibat dipaksa pelaku, sampaikan hal itu kepada penyidik dan pendamping hukum sejak awal.

Proses hukum tahap demi tahap

1. Penyelidikan. Polisi memeriksa apakah ada peristiwa pidana, mengumpulkan keterangan korban dan saksi, serta memeriksa izin perusahaan.
2. Penyidikan. Penyidik mengumpulkan bukti, memeriksa pelaku, menyita dokumen, menelusuri rekening, dan bila lintas negara, dapat bekerja sama dengan pihak luar negeri lewat jalur resmi.
3. Penetapan tersangka. Setelah bukti permulaan cukup. Pada perkara dengan banyak pelaku, tersangka bisa ditetapkan bertahap.
4. Penahanan. Tersangka dapat ditahan bila syarat terpenuhi.
5. Pelimpahan ke kejaksaan. Berkas diperiksa jaksa penuntut umum; dapat dikembalikan untuk dilengkapi.
6. Penuntutan. Jaksa menyusun surat dakwaan dan melimpahkan ke pengadilan negeri.
7. Sidang. Dakwaan dibacakan, saksi (termasuk korban) didengar, ahli dan terdakwa diperiksa, jaksa menyampaikan tuntutan, terdakwa menyampaikan pembelaan, lalu hakim memutus. Pada perkara tertentu, korban bisa didengar dengan pengamanan, misalnya tanpa bertatap langsung dengan terdakwa, sesuai ketentuan.
8. Upaya hukum. Banding ke pengadilan tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung, dengan tenggat masing-masing.
9. Eksekusi. Dilakukan jaksa setelah putusan berkekuatan hukum tetap, termasuk bila ada perintah restitusi.

Tidak ada waktu pasti; semuanya bergantung pada kompleksitas perkara. Perkara dengan banyak korban dan pelaku lintas daerah atau negara cenderung lebih lama. KUHP baru dan KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026, sehingga istilah dan tata cara bisa berbeda dari sumber lama. Tanyakan ke penyidik atau advokat, dan jangan memakai nomor pasal hukum acara dari sumber lama.

Jalur lain: damai, perdata, dan hak pekerja

• Damai atau restorative justice. Pada penipuan biasa, damai dengan pengembalian uang kadang ditawarkan. Pastikan uang benar-benar kembali sebelum mencabut laporan, dan buat kesepakatan tertulis. Pada dugaan perdagangan orang, perkara sangat serius; damai tidak otomatis menghentikan proses dan harus dikonsultasikan dengan penyidik atau advokat. Penjelasan ada di pencabutan laporan dan perdamaian pada delik aduan.
• Gugatan perdata. Korban dapat menggugat pengembalian uang berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Untuk nilai kecil, gugatan sederhana mungkin cocok; lihat gugatan sederhana di pengadilan negeri: batas nilai dan cara.
• Penggabungan ganti rugi dalam perkara pidana. Pada keadaan tertentu korban dapat meminta ganti kerugian dalam proses pidana; periksa teks resmi hukum acara pidana terbaru.
• Hak sebagai pekerja migran. Bila korban benar-benar berangkat lewat jalur resmi tetapi dirugikan, ada hak atas upah, perlindungan, dan penyelesaian sengketa. Penjelasan ada di pekerja migran: penempatan dan perlindungan.
• Biaya penempatan. Pembahasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dipungut dari calon pekerja migran ada di biaya penempatan pekerja migran dan calo. Prinsip umumnya, calon pekerja sebaiknya memeriksa ketentuan biaya resmi sebelum menyetor apa pun.

Cara memeriksa lowongan sebelum membayar

Pencegahan jauh lebih murah daripada pemulihan. Beberapa pemeriksaan sederhana:

1. Periksa alamat kantor. Datangi kantornya bila memungkinkan, atau minta keluarga menengok. Kantor yang hanya ada di foto patut dicurigai.
2. Periksa izin ke instansi, bukan ke perekrut. Telepon atau datangi dinas ketenagakerjaan atau kantor pelindungan pekerja migran, lalu cocokkan nama perusahaan dan nomor izin.
3. Bandingkan kontrak dengan iklan. Jabatan, upah, lokasi, dan jam kerja harus sama.
4. Pahami kontrak. Bila berbahasa asing, minta terjemahan dan baca bersama keluarga.
5. Cari tahu soal biaya. Tanyakan dasar tertulis untuk setiap biaya. Ketentuan biaya penempatan sebaiknya dibandingkan dengan aturan resmi terbaru.
6. Waspadai tekanan waktu. Kalimat seperti "kuota tinggal tiga orang" atau "bayar hari ini atau hangus" adalah taktik umum.
7. Beri tahu keluarga nama perekrut, alamat, dan tanggal keberangkatan.

Bila salah satu pemeriksaan gagal, tunda pembayaran. Perekrut yang jujur akan memberi waktu.

Kesalahan yang sering terjadi

• Percaya pada janji gaji tinggi tanpa memeriksa izin perekrut.
• Membayar tunai tanpa kuitansi. Selalu minta kuitansi bermaterai atau bukti transfer.
• Menyerahkan dokumen asli kepada perekrut.
• Menerima visa kunjungan atau visa turis untuk bekerja.
• Tidak mengabari keluarga siapa perekrut dan ke mana akan berangkat.
• Takut melapor karena merasa ikut salah. Korban yang tertipu tetap berhak melapor.
• Menyelesaikan sendiri dengan menagih secara kasar. Dapat berbalik menjadi laporan terhadap korban.
• Mengira perekrut perorangan boleh menempatkan ke luar negeri. Penempatan ke luar negeri dilakukan oleh lembaga yang berizin atau lewat mekanisme resmi pemerintah.
• Menyebarkan data korban lain atau tuduhan tanpa bukti di media sosial.

Waspada makelar kasus dan biaya siluman

Setelah tertipu, korban sering didatangi pihak yang menjanjikan "mengurus perkara" atau "menarik uang kembali" dengan biaya di muka. Ada juga perekrut yang menawarkan "paket ganti rugi" asal korban mau berangkat lagi lewat jalurnya.

Pegangan sederhana:

• Pelayanan laporan dan penyidikan di kepolisian tidak dipungut biaya.
• Perlindungan LPSK dan bantuan perwakilan Indonesia di luar negeri tidak memerlukan perantara berbayar.
• Tidak ada pihak yang dapat menjamin uang pasti kembali atau pelaku pasti dihukum.
• Advokat yang sah bekerja berdasarkan surat kuasa dan perjanjian jasa tertulis, dengan kuitansi.

Bila menemui tawaran mencurigakan, simpan bukti dan laporkan ke polisi atau kanal pengaduan resmi.

Contoh alur waktu (fiktif)

Tabel ini ilustrasi fiktif, bukan perkiraan resmi.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Keduanya menggantikan KUHP lama (warisan Wetboek van Strafrecht) dan KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981). Nomor pasal dan beberapa rumusan berubah, sehingga pasal yang Anda temukan di artikel atau berita lama sering sudah bernomor lain.

Perbuatan	Aturan lama	Aturan sekarang
Penipuan	Pasal 378 KUHP lama	Pasal 492 KUHP baru
Penggelapan	Pasal 372 KUHP lama	Pasal 486 KUHP baru
Pemalsuan surat	Pasal 263 KUHP lama	Pasal 391 dan 392 KUHP baru

Padanan nomor pasal di atas bersumber dari rujukan sekunder; periksa teks resmi UU No. 1 Tahun 2023 sebelum mengutipnya.

Untuk kejadian sebelum 2 Januari 2026, berlaku aturan peralihan: pada umumnya dipakai ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terlapor. Karena itu pasal yang dipakai penyidik bisa berbeda dari contoh di sini. Tanyakan kepada penyidik atau advokat pasal mana yang dipakai pada perkara Anda.

Perlindungan saksi dan korban kini diatur UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (berlaku sejak 20 Mei 2026), yang menggantikan UU No. 13 Tahun 2006 dan UU No. 31 Tahun 2014.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saya bisa melapor kalau saya yang menyerahkan uang secara sukarela? Bisa. Menyerahkan uang karena dibohongi bukan kesalahan korban. Yang dinilai penyidik adalah apakah ada tipu muslihat atau janji palsu.

Apa bedanya penipuan lowongan kerja dengan perdagangan orang? Penipuan berfokus pada pembohongan untuk memperoleh uang. Perdagangan orang berfokus pada perekrutan, pengiriman, atau penampungan seseorang untuk dieksploitasi dengan cara penipuan, paksaan, atau penyalahgunaan keadaan rentan. Penilaiannya dilakukan penyidik dan hakim berdasarkan fakta.

Bisakah LPSK membantu saya? LPSK dapat memberikan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban pada perkara tertentu, termasuk perdagangan orang, bila syarat terpenuhi. Permohonan diajukan langsung dan dinilai oleh LPSK. Periksa syarat terbaru di situs resmi.

Apakah uang saya bisa kembali? Tidak ada jaminan. Uang dapat kembali lewat damai, restitusi, atau gugatan, tetapi bergantung pada kemampuan pelaku membayar dan hasil proses hukum.

Saya takut pelaku mengancam keluarga saya. Bagaimana? Sampaikan ancaman itu kepada penyidik sejak awal dan simpan buktinya. Minta perlindungan kepolisian dan, bila relevan, ajukan permohonan ke LPSK. Jangan menyelesaikan sendiri secara langsung.

Ringkasan

Tertipu janji kerja dapat berupa penipuan biasa atau sampai pada perdagangan orang. Mulailah dengan menghentikan pembayaran, mengamankan bukti, dan memeriksa izin perekrut ke instansi resmi. Laporkan ke polisi, serta ke instansi pelindungan pekerja migran atau perwakilan Indonesia bila menyangkut luar negeri. Pelayanan laporan di kepolisian tidak dipungut biaya, dan perkembangan dapat ditanyakan lewat SP2HP. Korban dapat meminta perlindungan, termasuk lewat LPSK pada perkara tertentu, serta restitusi bila syarat terpenuhi. Hati-hati terhadap makelar kasus. Proses bisa panjang dan tidak ada jaminan hasil. Gambaran seluruh seri ada di panduan lengkap tertipu dari kejadian sampai putusan.

Untuk kasus tertentu, konsultasi dengan advokat dapat membantu menimbang jalur pidana, perdata, atau damai sesuai bukti yang Anda miliki.

Dasar hukum

• UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
• UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• Perma No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

Baca juga

• Tertipu? Panduan Lengkap dari Kejadian sampai Putusan Pengadilan
• Pekerja Migran Indonesia: Penempatan, Biaya, dan Perlindungan Hukum
• Laporan Polisi dan SP2HP: Cara Melapor, Hak Pelapor, dan Memantau Perkembangan Perkara

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.