Rekber (Rekening Bersama) dalam Jual Beli Daring: Aman atau Tidak, dan Apa Perlindungan Hukumnya

Apa itu rekber dan bagaimana kedudukan hukumnya

Rekber pada dasarnya adalah pihak ketiga yang memegang uang pembeli sementara waktu. Orang yang menjadi perantara bisa pemilik akun di grup jual beli, admin forum, atau pihak yang mengaku berpengalaman. Sebagian rekber bekerja secara profesional dengan identitas jelas. Sebagian lainnya hanya akun yang dipercaya karena banyak testimoni.

Penting dipahami bahwa hukum Indonesia tidak mengatur rekber sebagai lembaga tersendiri. Tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa rekber wajib berizin atau dijamin. Jadi, ketika Anda menyerahkan uang kepada rekber di media sosial, kedudukan hukumnya adalah perjanjian biasa: penitipan atau pemberian kuasa untuk menyimpan dan meneruskan uang. Perlindungan Anda berasal dari perjanjian itu dan dari bukti yang tersedia, bukan dari izin lembaga.

Berbeda dengan itu, marketplace resmi yang menahan dana pembeli sampai barang diterima menjalankan fungsi serupa dalam sistem elektronik yang ia kelola. Ia mempunyai kewajiban sebagai penyelenggara sistem elektronik dan terdaftar. Perbedaan ini yang menentukan tingkat keamanan.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

• Jual beli sebagai perjanjian. Menurut KUH Perdata, perjanjian sah apabila ada kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal (Pasal 1320). Jual beli daring pun termasuk. Janji yang dibuat sah mengikat seperti undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338).
• Wanprestasi. Bila penjual tidak mengirim barang atau barang tidak sesuai, itu pelanggaran perjanjian. Bahasan ada pada somasi dan wanprestasi.
• Transaksi elektronik. Kesepakatan melalui percakapan dan dokumen elektronik dapat menjadi bukti. Lihat alat bukti perdata dan bukti elektronik.
• Penipuan. Bila penjual atau rekber sejak awal berniat menipu, perbuatannya masuk penipuan. Dalam KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026 penipuan diatur di Pasal 492. Bila rekber menerima uang untuk diteruskan lalu menguasainya sendiri, dapat dinilai penggelapan, yang dalam KUHP baru berada di Pasal 486. Perbedaan keduanya dijelaskan di penipuan dan penggelapan, perbedaannya.
• Perlindungan konsumen. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha beritikad baik dan memberi informasi yang benar. Penjual daring yang berjualan sebagai usaha terikat aturan itu.

Tabel perbandingan: rekber perorangan dan penahanan dana platform

Aturan marketplace dan tanggung jawab platform dibahas di kewajiban platform marketplace menurut PP 80/2019.

Langkah praktis bernomor sebelum bertransaksi

1. Utamakan fitur resmi. Bila barang dijual di marketplace, bayar di dalam aplikasi, bukan pindah ke percakapan pribadi. Ajakan pindah ke luar aplikasi adalah tanda bahaya.
2. Cek identitas. Lihat usia akun, ulasan nyata, dan konsistensi nama pemilik rekening dengan nama akun. Nama rekening tujuan yang berbeda-beda patut dicurigai.
3. Cek rekber. Jangan percaya testimoni yang mudah dipalsukan. Pastikan identitas perantara, alamat, dan jejaknya di luar grup tersebut. Tanyakan bagaimana dana disimpan dan siapa penanggung jawabnya.
4. Tulis kesepakatan. Catat barang, spesifikasi, harga, biaya rekber, ongkos kirim, batas waktu, dan syarat pengembalian dalam satu pesan yang disetujui kedua pihak.
5. Bayar dengan jejak yang jelas. Gunakan transfer bank atau dompet digital dengan bukti, bukan tunai tanpa catatan.
6. Rekam saat membuka paket. Rekam tanpa jeda, sejak paket masih tersegel sampai isi dicek. Video ini bukti utama bila barang tidak sesuai.
7. Konfirmasi setelah barang dicek. Jangan meminta rekber meneruskan dana sebelum barang diterima dan diperiksa.
8. Simpan semua bukti. Percakapan, resi, foto, video, dan bukti transfer disimpan minimal sampai sengketa tertutup.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Tidak ada aturan baru yang secara khusus mengatur rekber. Yang berubah ada di sekitarnya. Pertama, KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026 sehingga nomor pasal penipuan dan penggelapan berubah. Kedua, UU ITE telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024. Ketiga, hukum acara pidana berganti dengan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025). Keempat, kanal pelaporan rekening penipu dan kerja sama bank terus berkembang. Dampak bagi pembeli: laporan penipuan sekarang merujuk pada ketentuan yang baru, tetapi prinsip pembuktiannya sama: kesepakatan, bukti pembayaran, dan bukti kerugian.

Bila terjadi sengketa

Pertama, hubungi penjual dan rekber secara tertulis, minta penyelesaian dalam waktu tertentu. Kedua, kirim somasi bila tidak ditanggapi. Ketiga, laporkan rekening dan akun ke platform serta kanal pelaporan. Keempat, bila ada indikasi penipuan, buat laporan polisi dengan bukti lengkap. Proses lapor setelah tertipu dibahas di tertipu jual beli online: langkah lapor, bukti, dan proses sampai sidang.

Perlu dibedakan antara dua jenis masalah. Jika barang yang dikirim ternyata berbeda spesifikasi tetapi penjual tetap beritikad baik, persoalannya cenderung wanprestasi dan diselesaikan perdata. Jika penjual dan rekber sama-sama menghilang setelah menerima uang, unsur penipuan lebih kuat. Pembuktian niat sejak awal adalah inti perkara pidana, sehingga pola perilaku yang sama pada korban lain sering membantu.

Contoh: Dimas memesan telepon seluler bekas dari penjual di grup jual beli. Penjual mengusulkan rekber dengan akun yang disebut terpercaya. Dimas mentransfer ke rekening atas nama perorangan. Setelah barang tidak datang, rekber berkata penjual menghilang dan uang tidak bisa dikembalikan. Dimas menyimpan percakapan, bukti transfer, dan tangkapan layar profil kedua akun, lalu melapor ke bank dan polisi. Karena rekber ternyata menerima uang tetapi tidak meneruskannya pada keadaan yang disepakati, penyidik dapat menilai peran rekber secara terpisah dari penjual.

Kesalahan umum

• Menganggap kata rekber sama dengan jaminan.
• Percaya pada testimoni di grup tanpa memeriksa sumbernya.
• Membayar ke rekening yang namanya berbeda dari penjual.
• Setuju memindahkan transaksi ke luar aplikasi marketplace.
• Tidak merekam video saat membuka paket.
• Menyetujui pencairan dana ke penjual sebelum barang dicek.
• Menghapus percakapan setelah sengketa muncul.
• Menyebarkan identitas penipu secara terbuka tanpa bukti kuat, sehingga justru dilaporkan balik.

Hak pembeli yang sering terlewat

Pembeli kerap lupa bahwa sebagian hak tetap berlaku walaupun transaksi dilakukan di luar marketplace. Pembeli berhak atas informasi yang benar mengenai kondisi barang, hak atas barang yang sesuai dengan yang dijanjikan, dan hak mengajukan keluhan. Bila penjual berjualan secara usaha, ia termasuk pelaku usaha dan terikat aturan perlindungan konsumen, meskipun hanya berjualan lewat media sosial.

Satu hal lagi yang jarang diperhatikan adalah batas tanggung jawab antara penjual dan jasa kurir. Bila barang rusak karena pengiriman, periksa apakah barang diasuransikan dan apakah ada bukti kondisi paket saat diterima. Hal itu dibahas pada hak konsumen jasa pengiriman barang rusak atau hilang. Bukti tangkapan layar iklan, deskripsi barang, dan janji penjual juga penting karena iklan yang menyesatkan dapat menjadi dasar keberatan.

Jangan lupa menimbang nilai transaksi. Untuk barang bernilai tinggi seperti kendaraan atau gawai mahal, sebaiknya bertransaksi langsung, memeriksa barang, dan membuat bukti serah terima tertulis. Rekber paling aman dipandang sebagai alat bantu terbatas, bukan pengganti kehati-hatian.

Mengapa platform resmi lebih mudah dimintai pertanggungjawaban

Penyelenggara marketplace adalah badan usaha yang dapat dikenali, memiliki syarat layanan, dan dapat dimintai penjelasan melalui kanal pengaduan resmi. Bila dana ditahan lalu tidak dikembalikan secara tidak wajar, konsumen dapat mengadu kepada penyelenggara, kemudian kepada lembaga pengawas sektor terkait, atau mengajukan sengketa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Perbandingan jalurnya ada pada BPSK, pengadilan, dan OJK untuk sengketa konsumen.

Rekber perorangan tidak punya jalur sejelas itu. Konsumen harus mengandalkan pelaporan polisi dan gugatan perdata terhadap orang yang identitasnya kadang tidak jelas. Biaya dan waktu yang dibutuhkan sering lebih besar daripada nilai barang. Pertimbangkan hal ini sebelum memilih jalur di luar platform.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah rekber legal? Memakai pihak ketiga untuk menyimpan uang sementara pada dasarnya tidak dilarang. Namun tidak ada pengaturan khusus yang menjamin atau mengawasinya, sehingga legalitas praktik tertentu bergantung pada cara kerjanya.

Apakah rekber ikut bertanggung jawab jika uang hilang? Bisa. Rekber yang menerima uang dan tidak meneruskannya sesuai kesepakatan dapat digugat secara perdata, dan bila ada unsur pidana dapat dilaporkan sebagai penggelapan atau turut serta penipuan. Pembuktian peran sangat penting.

Berapa lama saya harus menyimpan bukti? Simpan selama perkara berjalan dan sesudahnya sampai Anda yakin tidak ada sengketa lanjutan. Untuk gugatan perdata, tenggat daluwarsa berlaku; konsultasikan agar tidak terlambat.

Apakah video unboxing diterima sebagai bukti? Video dapat menjadi bukti elektronik pendukung. Nilainya bergantung pada keutuhan rekaman, tanggal, dan kesesuaian dengan alat bukti lain. Hakim atau penyidik tetap menilainya bersama bukti lain.

Ringkasan

• Rekber tidak diatur khusus, sehingga keamanannya bergantung pada siapa perantaranya.
• Platform resmi yang menahan dana lebih mudah diminta pertanggungjawaban.
• Tulis kesepakatan, bayar dengan jejak jelas, dan rekam saat membuka paket.
• Penipuan di KUHP baru Pasal 492 dan penggelapan Pasal 486 berlaku sejak 2 Januari 2026.
• Waspadai rekber palsu dan rekening atas nama pihak lain.
• Bila bermasalah, lapor ke bank dan polisi dengan bukti lengkap.

Dasar hukum

• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Baca juga

• Kewajiban Platform Marketplace Menurut PP 80 Tahun 2019
• Penipuan dan Penggelapan: Perbedaan Unsur, Contoh Kasus, dan Aturan KUHP Lama serta Baru
• Alat Bukti Perdata dan Bukti Elektronik: Surat, Saksi, Chat, dan Dokumen Digital

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.