Membeli dari Pelaku Usaha Luar Negeri di Platform Belanja: Hak Konsumen dan Batasannya

Apa itu PMSE lintas negara dan siapa yang terkena

Perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) lintas negara adalah transaksi daring ketika penjual berada di luar Indonesia sedangkan pembeli di Indonesia, atau ketika platform asing dipakai untuk menjual kepada konsumen Indonesia. Contohnya: membeli barang dari toko luar negeri lewat platform belanja global, atau lewat toko lokal yang memesan dari luar negeri (barang titipan, jastip).

Yang terkena adalah konsumen Indonesia, penjual asing, penyelenggara platform global, perusahaan ekspedisi, dan otoritas kepabeanan. Konsumen perlu paham bahwa hak-hak mereka secara teori sama, tetapi cara menuntutnya lebih sulit.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Dasar pokoknya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang memuat ketentuan khusus tentang pelaku usaha luar negeri, dan peraturan pelaksananya di bidang perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026; rinciannya periksa pada teks resmi. Garis besarnya:

• Pelaku usaha luar negeri yang secara aktif menawarkan barang atau jasa kepada konsumen di Indonesia, dengan syarat-syarat tertentu, dianggap memenuhi kehadiran fisik tetap dan wajib memenuhi ketentuan hukum Indonesia. Rincian kriterianya periksa pada teks resmi.
• Pelaku usaha asing yang memenuhi kriteria tertentu perlu menunjuk perwakilan di Indonesia dan memenuhi kewajiban tertentu sesuai ketentuan perdagangan elektronik.
• Barang impor yang dijual di Indonesia wajib memenuhi ketentuan impor, standar, label, dan perizinan. Untuk barang yang dikirim langsung ke konsumen, berlaku ketentuan kepabeanan dan, pada kategori tertentu, batasan harga atau jenis barang. Rincian dan angka berubah, periksa peraturan perdagangan dan kepabeanan terbaru.
• Hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetap berlaku, yakni hak atas informasi benar, keamanan, dan ganti rugi.
• Penyelenggara platform wajib menyediakan layanan pengaduan dan memenuhi ketentuan penyelenggara PMSE sesuai kedudukannya.

Intinya: hukum Indonesia melihat penjual asing yang menyasar konsumen Indonesia sebagai pihak yang perlu mematuhi aturan, tetapi kemampuan memaksa mereka bergantung pada keberadaan perwakilan dan kerja sama platform.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

• Perluasan kewajiban lintas negara. PP 80/2019 mengatur pelaku usaha asing secara eksplisit, termasuk kewajiban memenuhi hukum Indonesia.
• Permendag 31/2023 sudah dicabut dan diganti Permendag 19/2026, yang mengatur perizinan, periklanan, dan pengawasan pelaku PMSE, termasuk platform. Periksa teks resmi untuk perincian, termasuk ketentuan barang impor.
• Kepabeanan. Aturan barang kiriman luar negeri, termasuk pembebasan atau pengenaan bea, berubah beberapa kali. Informasi harga dan batas nilai pada artikel lama sering sudah tidak akurat. Informasi resmi ada di situs kepabeanan.
• Perlindungan data pribadi. Pengiriman data pribadi lintas negara kini berada di bawah UU Pelindungan Data Pribadi. Pembentukan lembaga pengawasnya perlu dicek pada pengumuman resmi.

Kendala utama upaya hukum

Dalam praktik, jalur paling efektif bukan gugatan, melainkan mekanisme platform dan penyedia pembayaran. Banyak platform global memiliki kebijakan jaminan pengembalian dana bila barang tidak diterima atau tidak sesuai. Untuk metode pembayaran dengan fasilitas sengketa, penyedia pembayaran kadang bisa menengahi.

Langkah praktis

1. Sebelum membeli, cek apakah platform memiliki perwakilan atau layanan di Indonesia, kebijakan jaminan pembeli, dan ulasan penjual.
2. Bayar melalui sarana resmi platform. Hindari pembayaran langsung ke rekening pribadi atau dompet kripto.
3. Simpan bukti: halaman produk, deskripsi, harga, estimasi pengiriman, dan percakapan.
4. Pantau pengiriman. Simpan nomor resi. Barang lintas negara melewati bea cukai; ada kemungkinan penahanan.
5. Periksa barang saat tiba, rekam proses pembukaan paket.
6. Ajukan komplain di platform dalam batas waktu garansi pembeli. Lampirkan bukti.
7. Eskalasi. Bila platform tidak membantu, adukan ke instansi perdagangan atau layanan pengaduan konsumen pemerintah, dan ke penyedia pembayaran.
8. Pertimbangkan jalur hukum hanya bila nilai kerugian besar dan ada pihak di Indonesia yang bisa dituju, misalnya agen, importir, atau perwakilan. Lihat tertipu jual beli online bila ada unsur penipuan.

Barang titipan (jastip) dan importir perorangan

Sebagian orang membeli lewat perorangan di Indonesia yang membawakan barang dari luar negeri. Hubungannya berbeda. Penjual jastip adalah pelaku usaha di Indonesia sehingga lebih mudah dituntut. Namun jastip juga berisiko, misalnya barang tidak sesuai, pembayaran di muka, atau pelanggaran aturan impor. Hal penting yang perlu diperhatikan:

• Minta rincian harga, biaya, dan kebijakan bila barang tidak sesuai.
• Pastikan barang tidak melanggar larangan atau pembatasan impor.
• Simpan bukti transfer dan percakapan.
• Waspadai barang tanpa izin edar, khususnya kosmetik, obat, dan makanan. Lihat obat, kosmetik, dan makanan tanpa izin BPOM.
• Penjual jastip yang berusaha secara rutin memiliki kewajiban sebagai pelaku usaha, termasuk perizinan sesuai aturan yang berlaku.

Contoh: Seorang pembeli memesan peralatan kamera dari penjual luar negeri lewat platform global. Barang tidak tiba dalam waktu yang dijanjikan. Pembeli memeriksa resi, mengajukan komplain lewat platform, dan menyimpan bukti pembayaran. Platform meminta penjual memberi bukti pengiriman; karena penjual tidak dapat menunjukkannya, platform mengembalikan dana. Pada pesanan lain, pembeli menerima barang tidak sesuai, tetapi batas waktu komplain sudah lewat, sehingga ia hanya mendapat pengembalian sebagian setelah negosiasi. Dari dua kisah fiktif ini terlihat bahwa waktu dan jalur platform sangat menentukan.

Kesalahan umum

• Menganggap hak konsumen otomatis dapat ditegakkan terhadap siapa pun. Penegakan bergantung yurisdiksi dan mekanisme platform.
• Tidak memeriksa label dan izin edar untuk barang konsumsi.
• Mengabaikan batas waktu komplain. Platform global kerap memberi jangka pendek.
• Mengira bea masuk tidak berlaku. Barang kiriman tertentu dapat dikenai bea; periksa ketentuan.
• Percaya penjual yang meminta komunikasi di luar platform.
• Menuntut sendiri tanpa menghitung biaya. Seringkali tidak sebanding.

Bea masuk dan barang tertahan

Barang dari luar negeri melewati pemeriksaan kepabeanan. Pada beberapa kategori, barang kiriman dikenai bea masuk dan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, dan aturan ini berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, harga murah di layar belum tentu harga akhir.

Hal yang perlu diperhatikan konsumen:

• Periksa apakah harga yang ditampilkan sudah termasuk biaya impor atau belum. Platform sering menjelaskan di halaman pembayaran.
• Barang tertentu dilarang atau dibatasi impornya. Barang seperti itu dapat ditahan atau dimusnahkan.
• Bila barang tertahan di kepabeanan, hubungi ekspedisi atau platform untuk status dan dokumen yang diminta. Jangan memberi uang kepada pihak yang mengaku petugas dan meminta transfer pribadi.
• Simpan bukti pembayaran bea bila ada, sebagai dasar tuntutan jika barang akhirnya tidak diterima.

Informasi pasti mengenai tarif dan batas nilai ada pada situs resmi kepabeanan. Artikel ini tidak menyebut angka karena sering berubah.

Hak atas data pribadi pada transaksi lintas negara

Membeli dari toko asing berarti data Anda, seperti nama, alamat, dan nomor telepon, dikirim ke luar negeri. UU Pelindungan Data Pribadi mengatur pengiriman data lintas negara, dan pengendali data wajib menjamin perlindungan yang memadai. Hak Anda sebagai subjek data tercantum pada hak subjek data pribadi menurut UU PDP.

Langkah hati-hati: berikan data seperlunya, jangan mengunggah dokumen identitas bila tidak perlu, dan gunakan alamat penerima yang tidak menimbulkan risiko. Jika data bocor dan Anda menerima pesan penipuan, simpan buktinya dan ikuti panduan spam penawaran dan data pribadi bocor. Selama lembaga pengawas PDP belum berfungsi penuh (periksa pengumuman resmi), jalur laporan lain tetap perlu dimanfaatkan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saya bisa menggugat penjual asing di pengadilan Indonesia? Secara prinsip ada kemungkinan bila ada dasar yurisdiksi atau perwakilan di Indonesia, tetapi eksekusi putusan sulit. Konsultasikan dengan advokat dan pertimbangkan jalur platform terlebih dahulu.

Siapa yang menanggung bila barang ditahan bea cukai? Tergantung syarat penjualan dan pengiriman. Baca kebijakan platform dan informasi resmi kepabeanan sebelum membeli.

Apakah platform global wajib mengikuti hukum Indonesia? Platform yang memenuhi kriteria penyelenggara PMSE yang menyasar konsumen Indonesia diwajibkan memenuhi ketentuan Indonesia. Rinciannya periksa pada teks resmi.

Bagaimana dengan toko luar negeri yang menjual lewat media sosial? Risikonya lebih tinggi karena tidak ada perlindungan platform. Gunakan metode pembayaran yang bisa dibatalkan dan waspada penipuan. Lihat kewajiban platform marketplace menurut PP 80 Tahun 2019.

Ringkasan

• Hukum Indonesia memandang pelaku usaha asing yang menyasar konsumen Indonesia sebagai pihak yang perlu mematuhi ketentuan PMSE.
• Dalam praktik, penegakan lintas negara sulit; jalur platform dan penyedia pembayaran paling efektif.
• Barang impor harus mematuhi aturan impor, label, dan izin edar; aturan kepabeanan berubah.
• Bayar lewat sarana resmi, simpan bukti, dan patuhi batas waktu komplain.
• Hitung biaya dan peluang sebelum menempuh gugatan; periksa PP 80/2019 dan Permendag 19/2026.

Dasar hukum

• PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Baca juga

• Hak Pembeli di Marketplace: Retur, Barang Tidak Sesuai, dan Sengketa Belanja Online
• Komplain di marketplace: jalur platform dan bukti Anda
• Barang Palsu di E-Commerce: Tanggung Jawab Penjual, Platform, dan Hak Pembeli
• Obat, Kosmetik, dan Makanan Tanpa Izin BPOM: Bahaya, Hak Konsumen, dan Cara Melapor
• Tertipu Jual Beli Online: Langkah Lapor, Bukti, dan Proses sampai Sidang

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.