Nikah Ulang atau Tajdid Nikah: Perlukah Dicatat dan Apa Bedanya dengan Isbat Nikah

Apa itu nikah ulang atau tajdid nikah dan siapa yang terkena

Tajdid nikah berarti memperbarui akad nikah. Pasangan yang sudah menikah mengucapkan ijab dan kabul lagi, biasanya dengan wali dan saksi yang benar. Alasannya beragam: ragu akad pertama sah karena wali tidak berhak, saksi kurang, atau ada kekeliruan lafaz; keyakinan baru mengenai syarat pernikahan; atau sekadar memperbarui komitmen. Sebagian ulama membolehkan tajdid sebagai kehati-hatian, sebagian lain menilai tidak perlu jika akad pertama sudah memenuhi syarat.

Yang terkena adalah pasangan Islam yang merasa perlu mengulang akad, wali, saksi, dan petugas pencatat bila akad ulang hendak dicatat. Persoalan hukum negara muncul karena pencatatan nikah dilakukan sekali untuk satu perkawinan.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Hukum negara menganggap perkawinan sebagai satu peristiwa hukum yang dicatat sekali. Pasal 2 UU Perkawinan mensyaratkan keabsahan menurut agama dan pencatatan. Tidak ada ketentuan khusus tentang "nikah ulang" yang membuat perkawinan baru menggantikan yang lama. Oleh karena itu:

• Bila pernikahan pertama sudah tercatat dan sah, nikah ulang tidak perlu dicatat. Pasangan sudah memiliki buku nikah dan status kawin. Akad ulang hanya bernilai keagamaan dan tidak mengubah tanggal perkawinan resmi. Petugas KUA biasanya tidak mencatat akad kedua bagi pasangan yang sudah tercatat sebagai suami istri.
• Bila pernikahan pertama tidak tercatat (siri), pasangan dapat memilih dua jalur. Jalur pertama adalah isbat nikah, yakni permohonan ke pengadilan agama agar pernikahan terdahulu dinyatakan sah. Jalur kedua adalah akad ulang yang memenuhi syarat, lalu didaftarkan ke KUA. Pilihan tergantung fakta dan kebijakan setempat.
• Bila ada keraguan serius tentang syarat sah akad pertama, misalnya wali tidak berhak, pasangan berkonsultasi kepada pemuka agama dan KUA. Akad ulang dengan wali yang benar dapat memperbaiki kekurangan dari sisi agama, sedangkan perbaikan administrasi menyusul.
• Akad ulang tidak boleh dipakai untuk menutupi hal terlarang. Misalnya mengulang akad untuk memalsukan tanggal, menghilangkan jejak poligami, atau menghindari masa tunggu.

Hubungannya dengan isbat nikah dibahas di isbat nikah dan nikah siri dan isbat nikah untuk keperluan apa saja (Pasal 7 KHI). Pasal 7 KHI membuka kemungkinan isbat antara lain karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

Perbedaan nikah ulang dan isbat nikah

Perbedaan tanggal itu penting. Bila pasangan menikah siri pada 2015 lalu mengulang akad pada 2025 dan hanya mencatat akad 2025, anak yang lahir pada 2018 akan dianggap lahir sebelum tanggal perkawinan tercatat, sehingga status anak perlu penjelasan. Isbat nikah mempertahankan tanggal perkawinan yang sebenarnya jika dikabulkan. Pembahasan status anak ada pada anak sah dan anak lahir sebelum nikah.

Langkah praktis

1. Pastikan alasan. Tulis apa yang diragukan: wali, saksi, lafaz, atau hal lain. Tanyakan kepada pemuka agama yang berwenang, bukan sekadar kabar dari mulut ke mulut.
2. Periksa pencatatan. Cari buku nikah atau akta. Bila hilang, tanyakan ke KUA, lihat buku nikah hilang atau rusak.
3. Bila sudah tercatat, tanyakan kepada KUA apakah akad ulang perlu didaftarkan. Umumnya tidak. Anda dapat melakukannya secara keagamaan sebagai penguat tanpa mengubah catatan.
4. Bila belum tercatat, bandingkan dua jalur. Isbat nikah cocok bila pernikahan lama sah menurut agama dan Anda ingin mempertahankan tanggalnya. Akad ulang cocok bila ada kekurangan syarat yang tak dapat diperbaiki lewat isbat.
5. Bila memilih akad ulang yang dicatat, daftarkan ke KUA dengan dokumen biasa. Jelaskan kepada petugas bahwa ini akad ulang bagi pasangan yang sebelumnya menikah di bawah tangan. Petugas dapat memberi petunjuk khusus. Lihat daftar dokumen nikah di KUA.
6. Tangani anak dan harta. Bila ada anak atau harta yang diperoleh sebelum pencatatan, bicarakan dengan advokat agar tidak merugikan.
7. Simpan bukti berupa foto, saksi, dan dokumen.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Tidak ada peraturan khusus baru yang menciptakan kategori "nikah ulang" dalam hukum negara. Yang berubah adalah prosedur pencatatan dan program pemerintah. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 (pengganti PMA 22/2024) mengatur pencatatan pernikahan dan alur pendaftaran. Pemerintah daerah juga menyelenggarakan program isbat nikah terpadu yang memudahkan pasangan, sebagaimana dibahas di isbat nikah terpadu. Karena program tahunan dan persyaratannya berbeda tiap daerah, tanyakan kepada pengadilan agama dan dinas kependudukan setempat.

KUHP baru yang berlaku 2 Januari 2026 juga memuat ketentuan yang berhubungan dengan hidup bersama tanpa perkawinan sah. Pembahasannya ada pada tinggal serumah tanpa menikah dalam KUHP baru. Periksa teks resmi untuk nomor pasal dan syarat pengaduan.

Alasan yang sering melatarbelakangi nikah ulang

Ada beberapa alasan yang kerap terdengar. Pertama, pasangan menikah siri bertahun-tahun, lalu ingin pernikahan mereka diakui negara dan memilih mengulang akad di KUA. Kedua, pasangan mendengar ceramah atau nasihat bahwa akad pertama bermasalah karena wali atau saksi. Ketiga, pasangan pernah mengalami konflik besar dan terucap kata yang dikhawatirkan menjadi talak, sehingga mereka mengulang akad untuk berhati-hati. Keempat, pasangan pindah keyakinan atau mazhab dan ingin menyesuaikan akad.

Masing-masing alasan membawa konsekuensi hukum berbeda. Pada alasan ketiga, misalnya, soal talak yang terucap perlu dibahas dengan pemuka agama dan, bila menyangkut perceraian menurut hukum negara, diselesaikan lewat pengadilan. Talak di luar sidang tidak otomatis memutus perkawinan menurut hukum negara, seperti dibahas pada talak di luar pengadilan dan pengesahannya. Karena itu memutuskan akad ulang tanpa memahami status hukum sebenarnya dapat menimbulkan kekacauan administrasi.

Risiko administrasi yang perlu dihindari

Risiko pertama adalah data ganda. Pasangan yang sudah tercatat lalu mendaftar lagi dapat membuat sistem pencatatan menolak karena nomor induk kependudukan sudah berstatus kawin. Risiko kedua adalah tanggal perkawinan ganda yang menimbulkan keraguan pada status anak, harta bersama, dan hak waris. Risiko ketiga adalah anggapan bahwa akad ulang memutus akibat hukum perkawinan pertama, padahal tidak demikian menurut hukum negara. Risiko keempat adalah penyalahgunaan: sebagian orang memakai akad ulang untuk menyembunyikan perkawinan lain.

Cara mengurangi risiko: tulis kronologi, konsultasi dengan KUA sebelum akad, dan minta penjelasan tertulis bila perlu. Dokumentasikan setiap langkah. Bila ada harta atau anak, libatkan advokat.

Kesalahan umum

Contoh: Pak Hasan dan Bu Marni, pasangan fiktif, menikah siri pada 2012 dan memiliki dua anak. Mereka belum pernah mencatatkan pernikahan. Seorang ustaz menyarankan tajdid nikah. Mereka bertanya kepada KUA, yang menjelaskan bahwa akad ulang tidak otomatis mengakui pernikahan 2012 dan menyarankan isbat nikah supaya tanggal perkawinan dan status anak jelas. Mereka mengikuti sidang isbat bersama dua saksi, memperoleh penetapan, lalu mencatatkan pernikahan. Mereka tetap melakukan doa bersama sebagai syukur tanpa menjadikannya akad baru. Contoh ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Siapa yang boleh menjadi wali dan saksi pada akad ulang

Aturan wali dan saksi pada akad ulang sama dengan akad pertama. Wali yang berhak adalah wali nasab sesuai urutan, atau wali hakim bila tidak ada atau enggan menurut prosedur. Saksi minimal dua orang yang memenuhi syarat menurut agama. Bila akad pertama diragukan karena wali, akad ulang harus menghadirkan wali yang tepat, dan persoalan wali dapat dibaca pada wali nikah dan wali hakim. Bila wali menolak, jalur wali adhal tersedia.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah nikah ulang membuat pasangan harus bercerai dulu? Pandangan berbeda. Sebagian ulama menganggap tajdid tidak mengharuskan cerai, hanya pembaruan akad. Dari sisi hukum negara, perceraian harus melalui pengadilan. Konsultasikan kepada pemuka agama dan KUA.

Apakah buku nikah baru akan terbit? Tidak untuk pasangan yang sudah memiliki buku nikah dari pencatatan pertama. Untuk yang belum tercatat, buku nikah terbit bila pencatatan berhasil.

Apakah akad ulang dapat mengganti nama atau tanggal di dokumen? Tidak. Perubahan data dilakukan melalui penetapan pengadilan, lihat penetapan pengadilan koreksi data akta nikah.

Apakah ada biaya? Biaya mengikuti ketentuan pendaftaran dan, bila di luar kantor, tarif resmi. Lihat biaya nikah di luar KUA.

Ringkasan

• Tajdid nikah adalah pembaruan akad karena ragu atau sebagai penguat; hukum negara tidak mengaturnya sebagai kategori sendiri.
• Bila pernikahan pertama sudah tercatat, nikah ulang umumnya tidak perlu dicatat.
• Bila belum tercatat, isbat nikah mempertahankan tanggal perkawinan lama; akad ulang yang dicatat memberi tanggal baru.
• Tanggal perkawinan penting bagi status anak dan harta.
• Jangan memakai akad ulang untuk menutupi pelanggaran.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
• Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

Baca juga

• Isbat Nikah: Cara Mengesahkan Pernikahan yang Belum Tercatat
• Isbat Nikah: Untuk Keperluan Apa Saja Menurut Pasal 7 KHI
• Isbat Nikah Terpadu: Layanan Bersama Pemerintah Daerah dan Pengadilan
• Anak Sah dan Anak yang Lahir Sebelum Orang Tuanya Menikah: Status dan Akta Lahir

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.