Isbat Nikah: Untuk Keperluan Apa Saja Menurut Pasal 7 KHI

Apa itu isbat nikah dan siapa yang terkena

Kata "isbat" berasal dari bahasa Arab yang berarti penetapan atau pengesahan. Isbat nikah adalah permohonan kepada Pengadilan Agama agar menetapkan bahwa suatu perkawinan sah, sehingga dapat dicatat. Perkawinan yang sudah dilaksanakan menurut agama tetapi belum memiliki akta nikah adalah contoh utama. Pembahasan umumnya ada pada isbat nikah dan nikah siri.

Yang terkena adalah pasangan yang menikah tanpa pencatatan, pasangan yang kehilangan buku nikah, pihak yang membutuhkan bukti perkawinan untuk urusan waris, pensiun, atau kependudukan, serta anak-anak mereka.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

Pasal 7 KHI (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991) menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Bila tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Pasal 7 ayat (3) KHI membatasi isbat nikah pada hal-hal yang berkenaan dengan:

1. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. hilangnya akta nikah;
3. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Ayat (4) menyebut pihak yang berhak mengajukan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Periksa teks resmi KHI untuk bunyi lengkap.

Penjelasan sederhana kelima alasan itu:

• Dalam rangka penyelesaian perceraian. Istri yang hendak menggugat cerai tetapi tidak punya akta nikah dapat meminta isbat bersamaan dengan gugatan cerai. Tanpa itu perceraian sulit diproses.
• Hilangnya akta nikah. Buku nikah hilang atau rusak, dan duplikat tidak dapat diperoleh karena catatan di kantor pencatat tidak ditemukan. Lihat buku nikah hilang atau rusak, cara mengurus duplikat.
• Keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat. Misalnya ada keraguan tentang wali atau saksi pada akad dahulu.
• Perkawinan sebelum 1974. Banyak pasangan lansia menikah ketika pencatatan belum lazim.
• Perkawinan tanpa halangan menurut UU Perkawinan. Perkawinan siri setelah 1974 yang sebenarnya memenuhi syarat dan tidak ada larangan, misalnya tidak ada ikatan perkawinan lain dan sudah cukup umur.

Alasan kelima sering menjadi jalan bagi pasangan nikah siri yang ingin diakui negara, tetapi hakim akan memeriksa ada tidaknya halangan. Misalnya bila salah satu pihak masih terikat perkawinan lain tanpa izin, atau belum cukup umur, permohonan sulit dikabulkan. Pembahasannya terkait dengan syarat sah perkawinan dan batas usia minimal menikah.

Kapan isbat nikah dibutuhkan

Beberapa keperluan yang lazim:

• membuat akta kelahiran dan kartu keluarga yang rapi;
• mengurus perceraian secara resmi;
• mengurus waris, termasuk bagi pasangan yang ditinggal meninggal (lihat isbat nikah bagi pasangan yang salah satunya sudah meninggal);
• mengajukan pensiun janda atau duda;
• mengurus asuransi, tunjangan, atau jaminan sosial;
• memperoleh pengakuan hak atas harta bersama;
• keperluan haji, umrah, atau paspor yang memerlukan bukti perkawinan;
• menikah kembali bagi pasangan yang ditinggal pasangan siri.

Langkah praktis

1. Cek alasan. Pastikan Anda masuk salah satu dari lima alasan Pasal 7 ayat (3) KHI.
2. Kumpulkan data perkawinan. Tanggal dan tempat akad, nama wali dan saksi, mahar, dan siapa yang menikahkan.
3. Siapkan bukti. Foto akad, surat keterangan dari RT/RW atau kepala desa, surat dari tokoh agama yang menikahkan, dan dokumen kelahiran anak.
4. Siapkan saksi. Orang yang hadir saat akad atau yang mengetahui hidup bersama sebagai suami istri.
5. Tulis permohonan. Berisi identitas, riwayat perkawinan, alasan isbat, dan tujuan.
6. Daftar ke Pengadilan Agama. Di wilayah tempat tinggal pemohon. Bayar panjar biaya. Pihak yang tidak mampu dapat mengajukan perkara prodeo.
7. Ikuti sidang. Hakim memeriksa alasan, bukti, dan saksi. Hakim dapat meminta pengumuman atau menghadirkan pihak tertentu.
8. Ambil penetapan. Setelah penetapan, bawa ke KUA atau Dukcapil untuk dicatat dan menerbitkan akta nikah atau kutipan.
9. Perbarui dokumen. Ubah status di KK, KTP, dan akta kelahiran anak bila perlu.

Untuk layanan yang lebih ringan bagi masyarakat tidak mampu, lihat isbat nikah terpadu dan sidang keliling pengadilan agama.

Tabel: alasan dan contoh bukti

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Rumusan Pasal 7 KHI belum berubah. Yang berubah adalah praktik dan layanan. Mahkamah Agung menyediakan sidang keliling, layanan terpadu bersama Dukcapil dan Kementerian Agama, serta pembebasan biaya bagi masyarakat tidak mampu melalui Peraturan Mahkamah Agung tentang layanan terpadu sidang keliling untuk penerbitan akta perkawinan dan akta kelahiran. Selain itu, beberapa pemerintah daerah mengadakan program isbat nikah terpadu. Periksa teks resmi Perma dan pengumuman setempat untuk jadwal serta persyaratan terbaru. Umur minimal menikah juga berubah: UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan usia 19 tahun untuk pria dan wanita, yang memengaruhi penilaian halangan perkawinan.

Kesalahan umum

Contoh kasus fiktif

Contoh: Pak Maman dan Bu Titin menikah di desa pada tahun 1970-an, sebelum UU Perkawinan berlaku. Buku nikah tidak pernah diterbitkan. Ketika Bu Titin hendak mengurus pensiun suaminya yang meninggal, instansi meminta bukti perkawinan. Anak mereka mengajukan isbat nikah dengan alasan perkawinan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, membawa saksi lansia dan surat keterangan desa. Pengadilan memeriksa dan menetapkan. Cerita ini fiktif; hasil nyata bergantung pada bukti.

Isbat nikah dan poligami tanpa izin

Perkawinan siri kedua yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuan istri pertama menghadapi kesulitan serius. Salah satu alasan isbat adalah tidak adanya halangan perkawinan, sedangkan perkawinan yang terikat dengan perkawinan lain adalah halangan kecuali telah memperoleh izin. Dalam praktik, permohonan isbat atas poligami tanpa izin sering ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, kecuali ada keadaan khusus yang dinilai hakim. Lihat syarat poligami menurut KHI. Karena itu pemohon harus jujur soal status perkawinannya sebelum mengajukan.

Bagaimana hakim menilai bukti akad

Pada isbat, hakim mencari keyakinan bahwa akad nikah pernah terjadi dengan memenuhi rukun. Rukun dalam hukum Islam meliputi calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab kabul. Hakim biasanya menanyakan masing-masing unsur kepada pemohon dan saksi. Saksi diharapkan menerangkan hal yang sama secara garis besar. Perbedaan detail kecil wajar karena waktu yang lama, tetapi perbedaan pokok seperti siapa wali bisa menimbulkan keraguan. Mintalah saksi mengingat bersama sebelum sidang, tanpa menyeragamkan jawaban secara tidak jujur.

Setelah penetapan: pencatatan dan dokumen turunan

Penetapan isbat belum otomatis berarti akta nikah di tangan. Pemohon harus membawa penetapan ke KUA atau Dukcapil untuk dicatat. Setelah itu, perbarui kartu keluarga, KTP, dan akta kelahiran anak bila perlu. Bila ada anak yang lahir sebelum isbat, tanyakan kepada Dukcapil bagaimana akta anak dapat disesuaikan. Simpan penetapan asli dengan baik dan fotokopi beberapa lembar karena akan diminta banyak instansi.

Isbat nikah dan umur calon pada saat akad

Salah satu hal yang diperiksa hakim adalah apakah para pihak sudah cukup umur ketika menikah. Menurut UU No. 16 Tahun 2019, batas usia menikah adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Untuk perkawinan sebelum aturan itu berlaku, hakim menilai berdasarkan aturan yang berlaku saat akad. Perkawinan yang melibatkan anak pada masa kini diarahkan lewat dispensasi kawin. Pembahasan ada di dispensasi kawin usia anak. Karena itu pemohon perlu menyiapkan data tanggal lahir yang benar dan bukti usia.

Perbedaan isbat nikah dan dispensasi serta pembatalan

Isbat nikah bertujuan mengesahkan perkawinan yang sudah terjadi. Dispensasi kawin adalah izin menikah bagi calon yang belum cukup umur. Pembatalan perkawinan adalah permintaan agar perkawinan dianggap tidak sah karena melanggar syarat. Ketiganya berbeda. Jangan mengajukan isbat bila yang dibutuhkan sebenarnya dispensasi, atau sebaliknya. Pembahasan pembatalan ada di pencegahan dan pembatalan perkawinan.

Biaya dan bantuan bagi yang tidak mampu

Permohonan isbat dikenai biaya perkara seperti perkara lain di Pengadilan Agama. Besarnya ditaksir kepaniteraan dan berbeda antarpengadilan. Bagi yang tidak mampu, tersedia perkara prodeo (cuma-cuma) dengan bukti ketidakmampuan, misalnya surat keterangan dari kelurahan atau kartu bantuan sosial, serta layanan pos bantuan hukum. Sidang keliling dan layanan terpadu juga membantu masyarakat yang jauh dari pengadilan. Hindari calo yang menawarkan penerbitan akta nikah tanpa sidang, karena hal itu tidak sah dan berisiko penipuan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua nikah siri bisa diisbatkan? Tidak. Harus masuk alasan Pasal 7 ayat (3) dan tidak ada halangan perkawinan.

Siapa yang boleh mengajukan? Suami atau istri, anak-anak, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan.

Berapa lama prosesnya? Bervariasi, tergantung kelengkapan dan jadwal sidang. Tidak ada jaminan.

Setelah isbat, apa yang berubah? Perkawinan diakui dan dapat dicatat, sehingga mempermudah urusan kependudukan, waris, dan lain-lain.

Ringkasan

• Isbat nikah adalah penetapan Pengadilan Agama tentang sahnya perkawinan yang belum tercatat.
• Pasal 7 ayat (3) KHI membatasi alasan pada lima hal.
• Suami, istri, anak, wali nikah, dan pihak berkepentingan dapat mengajukan.
• Bukti akad dan saksi sangat menentukan.
• Setelah penetapan, catatkan di KUA atau Dukcapil.
• Periksa teks resmi KHI dan informasi pengadilan terbaru.

Dasar hukum

• Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Baca juga

• Isbat Nikah: Cara Mengesahkan Pernikahan yang Belum Tercatat
• Isbat Nikah Terpadu: Layanan Bersama Pemerintah Daerah dan Pengadilan
• Isbat Nikah Setelah Salah Satu Pasangan Meninggal: Untuk Waris dan Pensiun

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.