Syarat Sah Perkawinan Menurut Pasal 2 UU Perkawinan: Agama dan Pencatatan

Apa itu syarat sah perkawinan dan siapa yang terkena

Perkawinan di Indonesia diatur terutama oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini berlaku bagi semua warga negara Indonesia, apa pun agamanya. Bagi pemeluk Islam ada aturan tambahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu pedoman hukum keluarga Islam yang dipakai pengadilan agama.

"Syarat sah" berarti syarat yang harus dipenuhi supaya perkawinan diakui. Pasal 2 UU Perkawinan memuat dua ayat. Ayat pertama berbicara tentang sahnya perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Ayat kedua berbicara tentang pencatatan menurut peraturan perundang-undangan.

Siapa yang terkena? Semua calon pasangan, tanpa kecuali. Pasangan yang menikah di KUA, di gereja, di vihara, di pura, di klenteng, maupun di hadapan pemuka penghayat kepercayaan sama-sama terikat dua ayat itu. Ketentuan ini juga penting bagi keluarga, karena status sah atau tidaknya perkawinan menentukan hak istri, hak suami, status anak, dan hak waris.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Ayat pertama: sah menurut agama dan kepercayaan. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya, rukun dan syarat yang ditetapkan agama harus dipenuhi. Pada pernikahan Islam, misalnya, ada calon mempelai, wali, saksi, serta ijab dan kabul. Pada agama lain, pemuka agama setempat memberikan pemberkatan atau peneguhan sesuai tata cara agamanya. Negara tidak menciptakan aturan ritual sendiri. Negara menyerahkannya kepada ajaran agama.

Ayat kedua: dicatat. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bagi yang non-Islam. Pembahasan lebih rinci ada pada pencatatan perkawinan di KUA dan Dukcapil.

Bagaimana hubungan keduanya? Ada dua cara memahaminya. Pendapat pertama menyebut kedua ayat berdiri sendiri: sahnya perkawinan ditentukan agama, sedangkan pencatatan hanya urusan administrasi. Pendapat kedua menyebut keduanya kumulatif: perkawinan baru lengkap dan memiliki kekuatan hukum penuh bila dicatat. Dalam praktik pengadilan dan layanan publik, perkawinan yang tidak tercatat sulit dibuktikan. Instansi hampir selalu meminta akta nikah untuk mengurus kartu keluarga, akta kelahiran anak, tunjangan pegawai, atau warisan.

Syarat lain dalam undang-undang. Selain Pasal 2, ada syarat materiil yang harus dipenuhi, antara lain persetujuan kedua calon mempelai, batas usia, izin orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun, serta tidak adanya larangan perkawinan. Bila syarat itu tidak terpenuhi, perkawinan dapat dimintakan pembatalan. Silakan baca pencegahan dan pembatalan perkawinan.

Langkah praktis agar perkawinan sah dan tercatat

1. Pastikan syarat agama. Bicarakan dengan pemuka agama atau pengurus rumah ibadah. Tanyakan syarat khusus, misalnya wali dan saksi pada pernikahan Islam, atau surat baptis dan surat permohonan pemberkatan pada beberapa gereja.
2. Siapkan dokumen identitas. Umumnya kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, dan pas foto. Dokumen tambahan bergantung pada status calon, misalnya akta cerai atau akta kematian pasangan terdahulu.
3. Urus surat pengantar dari desa atau kelurahan. Petugas biasanya meminta Anda lebih dulu membuat surat dari RT dan RW.
4. Daftarkan kehendak nikah. Bagi pemeluk Islam, ke KUA. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 menyebut pendaftaran dilakukan paling lambat sepuluh hari kerja sebelum akad. Bila kurang dari itu, ada surat dispensasi dari camat atau surat pernyataan dengan alasan. Bagi non-Islam, ke Dukcapil setelah pemberkatan, dengan batas waktu yang ditentukan peraturan kependudukan.
5. Ikuti pemeriksaan dan bimbingan. Petugas memeriksa berkas. Calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan.
6. Laksanakan akad atau pemberkatan. Hadirkan wali, saksi, atau pemuka agama sesuai kebutuhan.
7. Terima bukti pencatatan. Pemeluk Islam menerima buku nikah. Non-Islam menerima kutipan akta perkawinan. Periksa ejaan nama, tanggal lahir, dan nomor induk kependudukan sebelum meninggalkan kantor.

Biaya resmi bergantung pada lokasi akad. Besarnya dibahas pada nikah di luar KUA, biaya resmi, dan gratifikasi.

Akibat bila salah satu syarat tidak terpenuhi

Jalur untuk pernikahan yang belum tercatat dibahas pada isbat nikah dan nikah siri. Isbat nikah adalah permohonan kepada pengadilan agama agar pernikahan yang sudah sah secara agama dinyatakan sah dan dicatat.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Aturan inti Pasal 2 tidak berubah sejak 1974. Perubahan penting terjadi pada hal lain. Pertama, UU Nomor 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia perkawinan perempuan sehingga sama dengan laki-laki, yaitu 19 tahun. Kedua, pencatatan nikah umat Islam kini diatur Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, yang berlaku sejak 30 Desember 2024 dan menggantikan PMA Nomor 22 Tahun 2024. Ketiga, KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) berlaku sejak 2 Januari 2026 dan memuat ketentuan pidana yang berkaitan dengan kehidupan bersama di luar perkawinan. Periksa teks resmi untuk rincian dan syarat pengaduannya; ulasan singkatnya ada pada tinggal serumah tanpa menikah dalam KUHP baru.

Mengapa pencatatan penting dalam kehidupan sehari-hari

Pencatatan sering dianggap formalitas. Padahal akta nikah menjadi pintu masuk banyak urusan lain. Berikut beberapa contoh keperluan yang hampir selalu meminta akta nikah.

• Kartu keluarga. Status "kawin" dan hubungan "istri" atau "suami" dalam kartu keluarga dicantumkan berdasarkan akta. Tanpa akta, petugas kependudukan dapat menolak mengubahnya.
• Akta kelahiran anak. Anak yang lahir dari orang tua yang perkawinannya tercatat memperoleh akta dengan nama kedua orang tua. Bila tidak tercatat, akta cenderung hanya mencantumkan ibu. Hal ini berpengaruh pada nafkah dan warisan anak. Baca akta kelahiran dan pengakuan anak.
• Tunjangan dan asuransi. Perusahaan, instansi pemerintah, dan penyelenggara jaminan sosial biasanya mensyaratkan akta nikah untuk mendaftarkan pasangan sebagai tanggungan.
• Warisan. Ahli waris suami atau istri membuktikan haknya dengan akta nikah, selain surat keterangan waris.
• Perceraian. Pengadilan memeriksa bukti perkawinan lebih dulu. Tanpa bukti, gugatan cerai bisa terhambat.
• Paspor, visa, dan urusan luar negeri. Banyak kedutaan meminta akta nikah yang sudah dilegalisasi untuk visa pasangan.

Karena itu, memenuhi ayat kedua Pasal 2 bukan semata kewajiban terhadap negara. Pencatatan melindungi kedua pasangan dan terutama anak.

Perkawinan menurut agama selain Islam

Pada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, pemuka agama memberikan pemberkatan atau peneguhan sesuai tata cara masing-masing. Setelah itu pasangan membawa surat dari pemuka agama ke Dukcapil untuk dicatat dan memperoleh kutipan akta perkawinan. Bagi umat yang memeluk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada ketentuan khusus tentang pemuka penghayat. Bagian itu dibahas terpisah pada pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan. Untuk gambaran pencatatan di Dukcapil, baca juga pencatatan pernikahan non-Muslim di catatan sipil.

Ada satu pelajaran praktis dari sini. Jangan menunggu lama antara pemberkatan dan pendaftaran di Dukcapil. Surat dari rumah ibadah dan saksi masih segar di ingatan pada minggu-minggu awal. Bila tertunda bertahun-tahun, Anda mungkin perlu melalui prosedur penetapan pengadilan yang lebih panjang.

Siapa yang boleh mempersoalkan keabsahan perkawinan

Tidak semua orang dapat mengajukan pembatalan. Pihak yang berkepentingan umumnya meliputi suami atau istri, keluarga dalam garis lurus ke atas, wali, dan pejabat yang berwenang, tergantung alasan pembatalannya. Pembatalan tidak otomatis menghapus semua akibat. Undang-undang melindungi anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan, sehingga status anak tidak hilang begitu saja. Pasangan yang beritikad baik pun mendapat perlindungan tertentu. Karena rinciannya bergantung pada fakta, konsultasi dengan advokat atau pengadilan agama setempat sangat dianjurkan.

Tiga situasi yang sering membingungkan

Pernikahan di luar negeri. Warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri tetap perlu memperhatikan pencatatan. Perkawinan itu sah bila memenuhi hukum negara tempat dilangsungkan dan tidak melanggar UU Perkawinan Indonesia, lalu dilaporkan kepada perwakilan Indonesia atau Dukcapil setelah kembali. Penjelasan lengkap ada pada pencatatan pernikahan WNI di luar negeri.

Perkawinan yang terjadi puluhan tahun lalu. Banyak pasangan lanjut usia menikah sebelum ada kewajiban pencatatan yang ketat, dan buku nikah mereka hilang. Pasangan seperti ini tidak harus menikah ulang. Mereka dapat meminta salinan dari KUA tempat dicatat, atau mengajukan penetapan pengadilan bila catatan memang tidak ada.

Pernikahan dengan wali dan saksi yang kurang lengkap. Bila rukun menurut agama kurang, misalnya wali tidak sah atau saksi tidak memenuhi syarat, pernikahan dapat dimintakan pembatalan meskipun sudah tercatat. Bagi yang ragu, jalan yang lazim adalah memperbaiki akad di hadapan pemuka agama dan memberi tahu petugas pencatat. Bahasan khusus ada pada nikah dengan wali palsu atau penghulu palsu dan nikah ulang atau tajdid nikah.

Prinsip yang bisa dipegang: bila ada keraguan tentang salah satu dari dua syarat Pasal 2, lebih baik bertanya sejak awal kepada petugas KUA, Dukcapil, atau advokat daripada menunggu sampai masalah muncul ketika anak lahir atau pasangan wafat. Biaya meluruskan administrasi di awal hampir selalu lebih kecil daripada biaya perkara belakangan.

Kesalahan umum

Contoh: Rina dan Dimas menikah secara adat dan agama di kampung dengan dihadiri keluarga, wali, dan dua saksi. Mereka berencana mencatatkan nanti setelah pindah kota. Dua tahun kemudian anak mereka lahir dan akta kelahiran hanya mencantumkan nama ibu karena mereka tidak punya buku nikah. Mereka akhirnya mengajukan isbat nikah, menyiapkan keterangan saksi, lalu mencatatkan pernikahan. Prosesnya makan waktu dan tenaga yang sebenarnya dapat dihindari bila mereka mendaftar sejak awal. Contoh ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pernikahan siri sah menurut negara? Istilah siri biasanya dipakai untuk pernikahan yang memenuhi syarat agama tetapi tidak dicatat. Dari sisi agama, pernikahan itu dapat dianggap sah bila rukunnya terpenuhi. Dari sisi negara, pernikahan tersebut belum memiliki bukti resmi sampai dicatat, misalnya lewat isbat nikah.

Apakah pencatatan harus dilakukan sebelum atau sesudah akad? Bagi pemeluk Islam, pendaftaran kehendak nikah dilakukan sebelum akad, lalu pencatatan dilakukan saat akad. Bagi non-Islam, pemberkatan dilakukan lebih dulu, kemudian didaftarkan di Dukcapil dalam batas waktu peraturan kependudukan. Periksa ketentuan terbaru di kantor setempat.

Bagaimana jika agama kedua calon berbeda? Hal ini tergolong sulit dan banyak dipersoalkan. Lihat pembahasan khusus pada nikah beda agama dan pencatatannya sebelum mengambil langkah.

Apakah pernikahan lewat video call sah? Pembahasannya ada pada pernikahan lewat video call. Pada umumnya syarat kehadiran, wali, dan saksi tetap menjadi perhatian utama.

Ringkasan

• Pasal 2 UU Perkawinan memuat dua hal: sah menurut agama dan kepercayaan, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan.
• Syarat agama menentukan keabsahan menurut ajaran. Pencatatan memberi bukti dan kekuatan hukum dalam urusan administrasi, hak, dan warisan.
• Pemeluk Islam mencatat di KUA, non-Islam di Dukcapil.
• Perkawinan yang belum tercatat dapat dimintakan isbat nikah ke pengadilan agama.
• Syarat lain seperti persetujuan mempelai, usia, dan izin orang tua juga harus dipenuhi.
• Hindari calo dan data palsu karena dapat berujung pembatalan dan pidana.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

Baca juga

• Pencatatan Perkawinan di KUA dan Dukcapil: Dokumen, Prosedur, dan Akibat Jika Tidak Tercatat
• Isbat Nikah: Cara Mengesahkan Pernikahan yang Belum Tercatat
• Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan: Siapa yang Boleh dan Bagaimana Caranya
• Batas Usia Minimal Menikah 19 Tahun: Aturan, Dispensasi, dan Akibatnya
• Nikah Beda Agama di Indonesia: Sikap Hukum dan Masalah Pencatatannya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.