Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME

Apa itu perkawinan penghayat dan siapa yang terkena

Perkawinan penghayat adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kata "kepercayaannya" menunjukkan bahwa negara mengakui perkawinan menurut kepercayaan. Penghayat kepercayaan adalah warga negara yang memeluk kepercayaan tersebut, biasanya terhimpun dalam organisasi penghayat yang terdaftar.

Yang terkena adalah pasangan penghayat, pemuka penghayat yang memimpin upacara, organisasi penghayat, dan petugas pencatat sipil. Pasangan yang salah satunya penghayat dan lainnya pemeluk agama menghadapi persoalan tambahan yang dibahas pada nikah beda agama dan pencatatannya.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Pencatatan perkawinan penghayat diatur dalam undang-undang administrasi kependudukan beserta peraturan pelaksananya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, pokok-pokok yang dikenal adalah sebagai berikut. Rumusan pasal dan batas waktu persisnya perlu dibaca pada teks resmi.

• Perkawinan dilangsungkan di hadapan pemuka penghayat. Pemuka ini ditunjuk oleh organisasi penghayat kepercayaan.
• Organisasi dan pemuka terdaftar. Organisasi penghayat didaftarkan pada instansi pemerintah yang membidangi, dan pemuka penghayat ditetapkan serta didaftarkan sehingga berwenang melangsungkan perkawinan.
• Pencatatan oleh Dukcapil. Setelah perkawinan, pasangan mendaftarkan perkawinannya pada instansi pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat, dengan membawa surat bukti perkawinan dari pemuka atau organisasi penghayat.
• Kutipan akta perkawinan. Dukcapil menerbitkan kutipan akta perkawinan, sama seperti bagi pemeluk agama non-Islam yang dicatat di Dukcapil.
• Dua saksi. Perkawinan umumnya dihadiri saksi, dan surat bukti dari pemuka penghayat memuat identitas saksi.

Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017 memperkuat posisi penghayat dengan menyatakan bahwa kolom agama pada dokumen kependudukan dapat memuat "kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa" tanpa merinci. Pembahasan terkait ada pada penghayat kepercayaan dan kolom agama di KTP. Nomor putusannya tidak dikutip di sini untuk menghindari kekeliruan; periksa situs Mahkamah Konstitusi.

Langkah praktis

1. Pastikan status kependudukan. Cek KTP dan KK: kolom agama untuk penghayat dapat berisi "Kepercayaan terhadap Tuhan YME". Bila belum, urus perubahan data di Dukcapil.
2. Hubungi organisasi penghayat. Tanyakan pemuka yang berwenang di wilayah Anda dan syarat internal, misalnya keanggotaan dan upacara.
3. Siapkan dokumen. Umumnya KTP, KK, akta kelahiran, pas foto, surat pengantar dari kelurahan, dan dokumen status (akta cerai atau akta kematian bila pernah menikah). Daftar dokumen pada daftar dokumen nikah di KUA dapat menjadi acuan, namun untuk penghayat tujuannya adalah Dukcapil.
4. Langsungkan perkawinan di hadapan pemuka penghayat. Upacara mengikuti tata cara kepercayaan Anda.
5. Mintalah surat bukti perkawinan. Surat ini ditandatangani pemuka dan memuat identitas pasangan, tanggal, tempat, dan saksi.
6. Daftarkan ke Dukcapil. Bawa surat bukti, KTP, KK, akta lahir, dan pas foto. Tanyakan batas waktu pelaporan karena ketentuan administrasi kependudukan memuat tenggat.
7. Terima kutipan akta perkawinan. Periksa ejaan nama dan data. Perbarui KK.
8. Perbarui dokumen lain seperti paspor, BPJS, dan data kerja.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Perubahan paling berarti terjadi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tentang kolom agama pada dokumen kependudukan, yang menyebabkan penghayat diakui dalam administrasi tanpa harus memilih salah satu agama. Sebelumnya, perkawinan penghayat sulit dicatat dan anak menghadapi kesulitan administrasi. Sejak itu pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana, di antaranya PP 40/2019, yang mengatur tata cara pencatatan perkawinan penghayat. Kebijakan daerah dan kantor Dukcapil memiliki praktik berbeda, sehingga hasilnya tidak selalu seragam. Bila petugas menolak, mintalah penolakan tertulis dan alasannya, lalu ajukan pengaduan ke atasan atau Ombudsman.

Pemuka penghayat dan organisasi: bagaimana statusnya

Organisasi penghayat kepercayaan terdaftar pada instansi pemerintah yang membidangi kebudayaan. Pemuka penghayat adalah tokoh yang ditunjuk organisasi untuk memimpin upacara dan melayani anggota. Agar surat bukti perkawinan diterima Dukcapil, pemuka umumnya harus terdaftar atau ditetapkan sesuai ketentuan. Karena administrasinya dikelola pemerintah pusat dan daerah, calon pasangan sebaiknya menanyakan kepada organisasi apakah pemuka mereka sudah terdaftar dan siapa pejabat yang menandatangani suratnya.

Bila pemuka belum terdaftar, pasangan dapat meminta organisasi mengurus pendaftaran atau menggunakan pemuka lain yang telah terdaftar. Jangan memaksakan upacara tanpa memastikan hal ini, sebab ketidaksesuaian administrasi dapat menunda pencatatan.

Perkawinan dan pewarisan dalam keluarga penghayat

Keluarga penghayat memiliki tradisi waris dan adat sendiri. Hukum negara mengakui kedudukan perkawinan yang tercatat, sehingga hak waris pasangan dan anak dapat dibuktikan dengan akta. Dalam pembagian warisan, hukum yang dipakai dapat berupa hukum adat, kesepakatan keluarga, atau hukum perdata, tergantung kasus. Pembahasan umum tentang warisan dalam perkawinan campuran dapat dilihat pada warisan dalam perkawinan campuran, sedangkan perjanjian kawin dibahas pada perjanjian perkawinan.

Bagi anak, akta kelahiran dengan nama kedua orang tua dan kolom agama yang mencerminkan kepercayaan membantu dalam pendaftaran sekolah dan layanan publik. Bila petugas sekolah atau layanan kesehatan menolak data kepercayaan, orang tua dapat memberikan salinan peraturan dan putusan terkait serta meminta penjelasan tertulis.

Kendala yang sering dihadapi dan cara menyikapinya

Kendala paling umum adalah petugas yang belum familiar dengan prosedur penghayat. Bila itu terjadi, bawa salinan peraturan yang relevan, surat bukti dari pemuka, dan tanda daftar organisasi. Sampaikan dengan sopan bahwa pencatatan perkawinan penghayat memiliki dasar dalam peraturan administrasi kependudukan. Minta petugas berkonsultasi dengan atasan atau dinas provinsi. Bila tetap ditolak, minta surat penolakan tertulis, lalu ajukan pengaduan ke kepala dinas, Ombudsman, atau lembaga bantuan hukum.

Kendala lain adalah stigma sosial. Pasangan penghayat kadang menghadapi tekanan keluarga atau lingkungan. Organisasi penghayat dan lembaga hak asasi manusia dapat memberi pendampingan. Pengakuan administratif penting agar anak dan keluarga mendapat layanan publik yang setara. Simpan semua dokumen dan jangan ragu meminta bantuan hukum bila hak Anda dihalangi.

Kesalahan umum

Contoh: Ayu dan Bayu adalah pasangan fiktif penghayat dari sebuah organisasi kepercayaan di daerah. Mereka menikah dalam upacara yang dipimpin pemuka penghayat terdaftar, dengan dua saksi. Pemuka membuat surat bukti perkawinan. Tiga hari kemudian mereka datang ke Dukcapil membawa surat itu serta KTP dan KK. Petugas memeriksa lalu menerbitkan kutipan akta perkawinan. Ayu kemudian memperbarui kartu keluarga mereka. Contoh ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Hak anak dan hak keluarga setelah pencatatan

Perkawinan yang tercatat memberikan kepastian bagi anak. Akta kelahiran mencantumkan nama kedua orang tua, dan hak waris serta hak nafkah mudah dibuktikan. Pembahasan umum tentang akta kelahiran ada pada akta kelahiran dan pengakuan anak. Perceraian pasangan penghayat dilakukan melalui pengadilan negeri, sementara pemeluk Islam melalui pengadilan agama. Pencatatannya pada Dukcapil. Pasangan yang berbeda kepercayaan dan agama dapat menghadapi hambatan, karenanya konsultasi dini sangat membantu.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah perkawinan penghayat sah menurut negara? Sah apabila dilangsungkan menurut kepercayaannya dan dicatat sesuai ketentuan administrasi kependudukan. Pasal 2 UU Perkawinan memberi dasar.

Siapa yang menerbitkan akta? Dukcapil. Pemuka penghayat menerbitkan surat bukti perkawinan, bukan akta.

Apakah penghayat boleh menikah dengan pemeluk agama? Persoalannya kompleks. Pencatatan perkawinan beda keyakinan dibahas pada artikel khusus yang ditautkan di atas. Konsultasikan dengan Dukcapil dan advokat.

Bagaimana jika perkawinan sudah berlangsung lama dan belum tercatat? Tanyakan kepada Dukcapil tentang pencatatan terlambat dan, bila perlu, penetapan pengadilan negeri. Lihat pencatatan perkawinan di KUA dan Dukcapil.

Ringkasan

• Pasal 2 UU Perkawinan mengakui perkawinan menurut kepercayaan.
• Perkawinan penghayat dilangsungkan di hadapan pemuka penghayat terdaftar dan dicatat di Dukcapil.
• Dasar pencatatan ada pada UU Administrasi Kependudukan dan PP 40/2019.
• Putusan MK 2017 memperkuat pengakuan penghayat dalam dokumen kependudukan.
• Simpan surat bukti dari pemuka dan daftarkan tepat waktu.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
• UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
• PP No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Baca juga

• Pencatatan Perkawinan di KUA dan Dukcapil: Dokumen, Prosedur, dan Akibat Jika Tidak Tercatat
• Nikah Beda Agama di Indonesia: Sikap Hukum dan Masalah Pencatatannya
• Akta Kelahiran dan Pengakuan Anak: Dokumen Penting yang Sering Terlewat
• Pencatatan Perkawinan Non-Muslim di Dukcapil: Pemberkatan, Dokumen, dan Akta Perkawinan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.