Penghayat Kepercayaan dan Kolom Agama di KTP: Hak dan Cara Pencatatannya

Siapa penghayat kepercayaan

Penghayat kepercayaan adalah warga negara yang menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan ini berakar dari tradisi dan budaya Nusantara dan bukan bagian dari enam agama yang selama ini paling dikenal dalam administrasi kependudukan. Penghayat memiliki organisasi, tata cara ibadah, dan komunitas tersendiri.

Konstitusi menjamin kebebasan setiap orang memeluk agama dan kepercayaannya. Namun untuk waktu lama, administrasi kependudukan belum sepenuhnya mencerminkan jaminan itu, sehingga penghayat sering kesulitan mengurus dokumen, pernikahan, pendidikan, atau pekerjaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Titik balik terjadi lewat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016. Menurut ulasan Hukumonline, Mahkamah menyatakan kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan (UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan". Mahkamah juga menyatakan ketentuan yang menyuruh kolom agama dikosongkan bagi penghayat kepercayaan (Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5)) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi mengikat.

Artinya, penghayat kepercayaan berhak dicatat dalam kolom yang sama dengan agama, bukan lagi dikosongkan. Menurut ulasan yang sama, penghayat dapat dicatat sebagai "Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa". Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa pembatasan pada agama tertentu tidak sejalan dengan jaminan kebebasan beragama dan berkepercayaan dalam UUD 1945.

Dasar kependudukan yang dimaksud adalah UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013. Periksa teks dan peraturan pelaksana terbaru untuk rincian teknisnya.

Dokumen yang terkena

Pencatatan kepercayaan berkaitan dengan beberapa dokumen kependudukan:

Sebuah ulasan akademik yang dimuat BINUS menyebut bahwa pada tahun-tahun awal sesudah putusan, penerapannya berbeda-beda antardaerah dan format pada beberapa dokumen belum seragam. Surat edaran dari kementerian yang membidangi kependudukan menginstruksikan dinas di daerah menerbitkan KK bagi penghayat. Keadaan terkini mungkin sudah berubah; tanyakan kepada dinas kependudukan setempat mengenai format dan syarat yang berlaku.

Hak yang melekat

Beberapa hak yang perlu diketahui penghayat dan keluarganya:

• Hak dicatat dalam dokumen kependudukan sesuai kepercayaan, tanpa diminta memilih agama yang tidak dianut.
• Hak dilayani oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil tanpa diskriminasi.
• Hak atas layanan publik yang bergantung pada dokumen, misalnya pendaftaran sekolah, pengurusan jaminan sosial, atau lamaran pekerjaan.
• Hak mencatatkan peristiwa penting seperti kelahiran dan perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku.
• Hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang menghormati keyakinannya. Peraturan teknis tentang layanan pendidikan kepercayaan diatur oleh kementerian yang membidangi pendidikan; periksa ketentuan terbaru.

Hak-hak ini sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dalam pelayanan publik. Pembahasan umum tentang pelayanan publik dapat dibaca pada Izin Ditolak bila layanan ditolak tanpa alasan sah.

Langkah mengurus pencatatan

Langkah di bawah ini adalah gambaran umum. Syarat dan format dapat berbeda antar-daerah.

1. Siapkan dokumen asal. KTP elektronik, KK, akta kelahiran, dan surat lain yang relevan.
2. Siapkan keterangan kepercayaan. Banyak dinas meminta surat keterangan dari organisasi penghayat atau pernyataan penghayat. Tanyakan format yang diterima.
3. Datang ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten atau kota tempat tinggal. Sampaikan bahwa Anda ingin mencatatkan kepercayaan pada data kependudukan.
4. Isi formulir perubahan data. Petugas akan mengarahkan formulir yang sesuai.
5. Verifikasi data. Petugas memeriksa dokumen dan data pada basis kependudukan.
6. Terima KK dan KTP baru. Periksa bahwa kolom agama/kepercayaan sudah tercatat sesuai.
7. Perbarui dokumen lain yang memuat data agama: ijazah (bila perlu), kartu BPJS, rekening bank, dan data kerja.

Layanan pencatatan sipil dasarnya tidak dipungut biaya. Waspada terhadap calo atau pungutan yang tidak jelas. Bila diminta biaya, tanyakan dasar tertulisnya. Baca Membuat KTP Elektronik: Hilang atau Rusak untuk gambaran prosedur KTP.

Contoh: Seorang warga penghayat kepercayaan memiliki KTP yang kolom agamanya berisi tanda strip. Ia membawa KK dan KTP lama ke dinas kependudukan dan menyampaikan bahwa ia ingin dicatat sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Petugas memintanya melengkapi surat keterangan dari organisasi kepercayaannya. Setelah verifikasi, data diperbarui dan ia menerima KTP serta KK baru. Contoh ini fiktif dan hanya menggambarkan alur umum.

Pencatatan perkawinan dan peristiwa penting

Perkawinan penghayat dicatat melalui pencatatan sipil, dengan tata cara yang diatur peraturan pelaksana. Organisasi penghayat dan pemuka penghayat berperan dalam proses tertentu. Karena detail teknisnya diatur peraturan di bawah undang-undang yang dapat berubah, tanyakan syarat terbaru kepada dinas kependudukan dan organisasi penghayat. Pencatatan kelahiran anak mengikuti proses umum. Baca Akta Kelahiran dan Pengakuan Anak dan Akta Cerai dan Kependudukan.

Bila permohonan ditolak atau dipersulit

Langkah yang dapat ditempuh:

1. Minta alasan penolakan tertulis dan dasar aturan yang digunakan.
2. Ajukan keberatan kepada atasan petugas atau kepala dinas.
3. Adukan ke pengawas pelayanan publik, seperti Ombudsman, bila layanan ditunda berlarut atau diskriminatif.
4. Hubungi organisasi penghayat atau lembaga bantuan hukum yang berpengalaman.
5. Tempuh upaya hukum, misalnya gugatan di pengadilan tata usaha negara atas keputusan atau tindakan pejabat, dengan memperhatikan tenggat. Baca Gugatan Tata Usaha Negara: Tenggat 90 Hari.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat umum. Petugas tidak berwenang menolak pencatatan semata-mata karena kepercayaan yang dianut bukan agama tertentu.

Dampak praktis dalam kehidupan sehari-hari

Pencatatan yang sesuai memengaruhi banyak urusan: pendaftaran sekolah, pernikahan, BPJS, perbankan, kerja, dan layanan publik. Penghayat yang datanya masih tidak sesuai dapat mengalami kebingungan atau penolakan. Setelah KK dan KTP diperbarui, urus pembaruan di instansi lain. Simpan salinan dokumen baru dan fotokopi putusan. Bila lembaga swasta meminta pilihan agama dalam formulir daring yang tidak menyediakan opsi kepercayaan, sampaikan keberatan secara tertulis dan minta opsi yang sesuai.

Sensitivitas data keyakinan juga penting. Data agama dan kepercayaan termasuk data pribadi yang perlu dilindungi. Lihat Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta NIK Ganda dan Data Kependudukan Diblokir bila data kependudukan bermasalah.

Kesalahan umum

• Mengira pencatatan kepercayaan hanya dapat dilakukan lewat pengadilan.
• Membayar perantara untuk layanan yang pada dasarnya gratis.
• Tidak memperbarui dokumen lain setelah KK dan KTP berubah.
• Menyerah setelah penolakan pertama tanpa meminta alasan tertulis.
• Tidak menyimpan tanda terima permohonan.
• Menganggap semua dinas menerapkan format yang sama.
• Tidak memberi tahu anak dan keluarga tentang perubahan data.

Nama yang berbeda pada dokumen lama

Penghayat yang dulu mencatat agama tertentu agar urusan administrasi lancar mungkin kini ingin mengubahnya. Perubahan data kependudukan tunduk pada prosedur permohonan di dinas kependudukan, dan tidak selalu memerlukan penetapan pengadilan. Bila datanya berbeda antar-dokumen, misalnya antara KK, ijazah, dan akta nikah, urus penyelarasan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Baca Perubahan Nama di Ijazah dan Dokumen Lain sebagai gambaran tentang penyesuaian dokumen. Jangan mengubah data dengan cara tidak resmi.

Layanan publik dan pendidikan

Anak penghayat kepercayaan berhak memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi. Sekolah umumnya meminta data agama untuk keperluan pelajaran pendidikan agama. Orang tua dapat menyampaikan bahwa anak menganut kepercayaan dan menanyakan layanan pendidikan kepercayaan yang tersedia. Peraturan di bidang pendidikan mengatur layanan itu, dan pelaksanaannya dapat berbeda antar-sekolah. Sampaikan permintaan secara tertulis kepada kepala sekolah, dan bila tidak ditanggapi, adukan kepada dinas pendidikan setempat.

Pada pekerjaan, pemberi kerja tidak boleh mensyaratkan agama tertentu tanpa alasan sah. Pekerja penghayat berhak diperlakukan setara dalam perekrutan dan hubungan kerja. Bila terjadi diskriminasi, kumpulkan bukti dan adukan kepada pengawas ketenagakerjaan atau lembaga hak asasi manusia.

Mengajukan pengaduan layanan publik

Bila dinas kependudukan menolak, menunda, atau meminta pungutan, ajukan pengaduan secara bertahap. Pertama, kepada pimpinan dinas lewat kanal pengaduan resmi. Kedua, kepada pemerintah daerah. Ketiga, kepada Ombudsman bila pelayanan tidak diselesaikan. Simpan surat permohonan, tanda terima, dan jawaban. Pengaduan yang disertai kronologi dan bukti lebih mudah ditindaklanjuti. Pengaduan layanan publik pada dasarnya tidak dipungut biaya.

Peran organisasi penghayat dan komunitas

Organisasi penghayat kepercayaan biasanya membantu anggotanya menyiapkan surat keterangan dan mendampingi ke dinas kependudukan. Bagi penghayat yang belum tergabung dalam organisasi, tanyakan kepada tokoh komunitas atau lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan dan kepercayaan. Pendampingan komunitas mengurangi kebingungan, terutama bila petugas belum terbiasa dengan permohonan semacam ini. Pastikan setiap surat dari organisasi memuat identitas organisasi, nama pengurus, dan tanda tangan yang jelas, karena kelengkapan surat sering menentukan lancarnya verifikasi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah penghayat kepercayaan boleh tidak mencantumkan agama di KTP? Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, penghayat berhak dicatat dengan kepercayaannya pada kolom yang sama. Pilihan mencatat sesuai kepercayaan merupakan hak, bukan kewajiban untuk dikosongkan.

Apa isi kolom yang dituliskan untuk penghayat? Menurut ulasan Hukumonline, dapat dituliskan "Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa". Format teknis dapat diatur lebih lanjut oleh kementerian, sehingga tanyakan ke dinas setempat.

Apakah anak penghayat dapat dicatat sama dengan orang tuanya? Pencatatan anak mengikuti ketentuan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Tanyakan prosedurnya kepada dinas kependudukan dan siapkan dokumen orang tua.

Ringkasan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa kata "agama" dalam ketentuan kolom dokumen kependudukan mencakup "kepercayaan", dan melarang pengosongan kolom bagi penghayat. Penghayat dapat meminta pencatatan pada KK dan KTP elektronik di dinas kependudukan dengan dokumen pendukung. Siapkan dokumen, hindari calo, simpan tanda terima, dan ajukan keberatan atau pengaduan bila permohonan ditolak. Periksa syarat teknis terbaru di daerah masing-masing.

Dasar hukum

• UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013
• Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016
• UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Baca juga

• NIK Ganda dan Data Kependudukan Diblokir: Penyebab dan Cara Memperbaiki
• Akta Kelahiran dan Pengakuan Anak: Dokumen Penting yang Sering Terlewat
• Izin yang ditolak atau tidak ditindaklanjuti

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.