Syarat Poligami Menurut KHI dan Peran Persetujuan Istri

Apa itu poligami menurut hukum dan siapa yang terkena

Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ayat (2) membuka pengecualian: pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan agama yang bersangkutan mengizinkannya.

Pembahasan ini berfokus pada pasangan Islam. Yang terkena: suami yang berniat beristri lebih dari satu, istri atau istri-istri yang sudah ada, calon istri, anak-anak, serta Pengadilan Agama yang memeriksa. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri, ada aturan tambahan; lihat nikah sesama PNS dan izin poligami PNS. Gambaran awal ada di poligami: syarat dan izin pengadilan.

Alasan yang diakui

Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan menyebut pengadilan hanya memberi izin bila:

• istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
• istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
• istri tidak dapat melahirkan keturunan.

KHI mengulang rumusan yang sama pada Pasal 57. Alasan ini bersifat alternatif: cukup salah satu terpenuhi. Di pengadilan alasan tersebut harus dibuktikan, misalnya dengan keterangan dokter untuk cacat badan, penyakit, atau ketidakmampuan melahirkan. Alasan semacam "ingin menikah lagi" atau "suka" tidak termasuk dan tidak cukup.

Syarat yang harus terpenuhi

Selain alasan, UU Perkawinan Pasal 5 ayat (1) menetapkan syarat yang bersifat kumulatif, artinya harus terpenuhi semuanya:

1. Persetujuan dari istri atau istri-istri.
2. Kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

KHI memperkuatnya. Pasal 55 KHI menyatakan beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan dibatasi paling banyak empat istri, dan syarat utama beristri lebih dari seorang adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Bila syarat adil tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. Pasal 56 KHI menyatakan suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, dan perkawinan yang dilakukan tanpa izin tidak mempunyai kekuatan hukum. Periksa teks resmi untuk redaksi lengkap.

Jadi ada dua lapis: alasan (salah satu) dan syarat (semua). Tidak cukup memiliki alasan tetapi tidak mampu menafkahi, dan sebaliknya.

Persetujuan istri: apa maknanya

Persetujuan istri adalah syarat paling sering dipersoalkan. Beberapa hal penting:

• Persetujuan harus diberikan sukarela. Persetujuan yang ditekan, dipaksa, atau dipalsukan dapat dipersoalkan.
• Dapat diberikan tertulis atau lisan di persidangan. KHI menyebut persetujuan dapat berupa tertulis atau lisan, dan persetujuan lisan diucapkan di depan sidang pengadilan. Periksa teks Pasal 58 KHI.
• Pengecualian. Persetujuan tidak diperlukan bagi suami yang istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau tidak ada kabar dari istri sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim. Ketentuan ini sempit dan diterapkan hati-hati.
• Bila istri tidak mau memberi persetujuan. KHI menyatakan Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri di persidangan, dan istri dapat mengajukan banding atau kasasi atas penetapan itu. Dalam praktik, hakim menimbang dengan sangat hati-hati bila istri menolak.
• Persetujuan harus dari semua istri bila sudah lebih dari satu.

Persetujuan istri bukan formalitas. Banyak permohonan ditolak karena persetujuan tidak jelas atau diragukan.

Langkah praktis

1. Periksa alasan. Apakah salah satu alasan Pasal 4 terpenuhi? Siapkan keterangan dokter bila perlu.
2. Bicarakan dengan istri. Jelaskan niat, minta pendapat, dan catat jawaban. Persetujuan sebaiknya tertulis, ditandatangani, dan dikuatkan di sidang.
3. Kumpulkan bukti kemampuan. Slip gaji, rekening koran, surat keterangan penghasilan, atau bukti usaha. Tunjukkan bahwa suami mampu menanggung beberapa rumah tangga.
4. Siapkan pernyataan berlaku adil. Surat pernyataan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak, termasuk soal nafkah, tempat tinggal, dan waktu.
5. Kumpulkan identitas dan dokumen perkawinan. KTP, kartu keluarga, buku nikah istri pertama, akta kelahiran anak, dan identitas calon istri.
6. Ajukan permohonan. Permohonan izin poligami diajukan suami ke Pengadilan Agama tempat tinggalnya. Alur sidang dijelaskan pada biaya dan lama proses permohonan izin poligami.
7. Hadir dan jawab pertanyaan hakim. Hakim memanggil dan mendengar istri.
8. Menikah setelah izin. Pernikahan dilakukan di hadapan pegawai pencatat dengan membawa penetapan pengadilan. Lihat pencatatan perkawinan di KUA dan Dukcapil.

Tabel: alasan dan syarat

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Rumusan inti tentang poligami pada UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 (pelaksanaan UU Perkawinan), dan KHI relatif stabil. UU No. 16 Tahun 2019 mengubah UU Perkawinan terutama soal usia minimum menikah, bukan syarat poligami. Perubahan yang perlu dicatat adalah KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026 dan memuat ketentuan pidana tentang perkawinan yang tidak sesuai ketentuan. Rincian pasal dan ancamannya sebaiknya dibaca dari teks resmi. Pengadilan juga makin menuntut bukti administratif dan keterbukaan, terutama persetujuan istri dan kemampuan finansial.

Kesalahan umum

Risiko nikah tanpa izin dibahas lebih jauh pada studi kasus poligami tanpa izin istri pertama.

Contoh kasus fiktif

Contoh: Pak Hasan dan Bu Salma menikah lima belas tahun. Bu Salma mengidap penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan, dan dokter menerangkan ia tidak dapat menjalankan sebagian kewajiban sebagai istri. Pak Hasan ingin menikah lagi. Bu Salma menyetujui setelah berdiskusi dengan keluarga, dan menyatakan hal itu di persidangan. Pak Hasan membawa slip penghasilan dan membuat pernyataan sanggup berlaku adil. Hakim menimbang alasan, persetujuan, kemampuan, dan keadilan, lalu memutus. Hasilnya bergantung pada bukti. Cerita ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Keadilan dalam praktik

Syarat "berlaku adil" bukan sekadar janji. Adil mencakup nafkah, tempat tinggal, giliran waktu, dan perlakuan terhadap anak. Hakim biasanya menanyakan rencana konkret: di mana istri-istri akan tinggal, bagaimana pembagian nafkah, dan bagaimana anak-anak dipenuhi kebutuhannya. Jawaban umum seperti "saya akan berusaha adil" kurang kuat. Siapkan rincian tertulis.

Dalam Islam, keadilan dalam hal lahiriah menjadi ukuran hukum. Pembahasan keagamaan yang lebih dalam ada pada ulama dan lembaga keagamaan. Sebagai situs hukum, artikel ini hanya merujuk aturan negara.

Perbedaan izin poligami bagi umat Islam dan non-Islam

UU Perkawinan memuat ketentuan poligami yang berlaku bagi semua warga, dengan syarat bahwa agama yang bersangkutan mengizinkan. Dalam praktik, pengaturan terperinci dan pengadilan yang berwenang berbeda menurut agama. Bagi umat Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama dan KHI menjadi pedoman. Bagi agama lain, banyak agama menganut monogami sehingga izin pengadilan negeri jarang atau tidak tersedia. Artikel ini hanya membahas poligami bagi umat Islam.

Hak istri pertama dan istri berikutnya

Poligami yang sah tidak menghapus hak istri pertama. Ia tetap berhak atas nafkah, tempat tinggal, dan perlakuan adil. KHI mengatur bahwa harta bersama dari perkawinan masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Artinya, harta yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama menjadi harta bersama dengan istri pertama, sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan dengan istri kedua menjadi harta bersama dengan istri kedua. Pembagian saat perceraian atau kematian dihitung sesuai tiap perkawinan. Istri yang merasa haknya dilanggar dapat menggugat. Lihat cerai karena suami tidak memberi nafkah.

Contoh pertanyaan hakim dalam sidang izin

Agar pembaca siap, berikut gambaran pertanyaan yang lazim ditanyakan kepada pemohon dan istri: sudah berapa lama menikah dan berapa anak, apa alasan ingin menikah lagi, apakah istri mengetahui dan menyetujui, siapa calon istri dan apa statusnya, berapa penghasilan bulanan, bagaimana rencana tempat tinggal dan pembagian nafkah, serta bagaimana suami akan membagi waktu. Kepada istri hakim dapat menanyakan apakah persetujuan diberikan dengan sukarela dan apakah ada tekanan. Menjawab dengan jujur dan konkret jauh lebih baik daripada jawaban umum.

Poligami dan hukum pidana

Perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum dapat berimplikasi pidana. KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) berlaku sejak 2 Januari 2026 dan memuat ketentuan tentang perkawinan yang dilakukan padahal masih terikat perkawinan lain. Nomor pasal dan ancaman pidananya perlu dibaca dari teks resmi terbaru. Sebelum menikah lagi, pastikan semua izin dan persetujuan terpenuhi. Penjelasan umum tentang akibat pernikahan tanpa izin ada di studi kasus poligami tanpa izin istri pertama.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah istri pertama bisa menolak? Bisa. Namun pengadilan dapat tetap memeriksa dan menimbang. Istri dapat mengajukan upaya hukum atas penetapan.

Apakah poligami siri sah? Tidak mempunyai kekuatan hukum menurut KHI bila tanpa izin pengadilan. Dalam beberapa keadaan, isbat nikah terhadap perkawinan itu sulit dikabulkan. Baca isbat nikah untuk keperluan apa saja.

Apakah ada batas jumlah istri? KHI membatasi paling banyak empat istri pada waktu bersamaan.

Apakah izin berlaku untuk calon istri tertentu? Izin biasanya diajukan untuk calon istri tertentu yang disebut dalam permohonan. Tanyakan kepada panitera.

Ringkasan

• Asas hukum adalah monogami; poligami hanya lewat izin Pengadilan Agama.
• Harus ada salah satu alasan Pasal 4 dan semua syarat Pasal 5.
• Persetujuan istri sukarela dan dikuatkan di sidang.
• Suami wajib membuktikan mampu menafkahi dan sanggup berlaku adil.
• Poligami tanpa izin tidak mempunyai kekuatan hukum.
• Periksa teks resmi dan aturan terbaru.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Baca juga

• Poligami: Syarat, Alasan, dan Izin Pengadilan Menurut UU Perkawinan
• Alur, Biaya, dan Lama Proses Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama
• Nikah Sesama PNS dan Izin Poligami PNS: Aturan PP 10/1983 dan PP 45/1990
• Pencatatan Perkawinan di KUA dan Dukcapil: Dokumen, Prosedur, dan Akibat Jika Tidak Tercatat

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.