Wali Adhal: Ketika Wali Enggan Menikahkan dan Penetapan Pengadilan Agama

Apa itu wali adhal dan siapa yang terkena

Wali nikah adalah laki-laki yang berhak menikahkan perempuan dalam pernikahan Islam. Urutannya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI): wali nasab, yaitu kerabat laki-laki dari garis ayah seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, dan seterusnya, dan wali hakim bila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan. Pembahasan umum tentang urutan wali ada pada wali nikah dan wali hakim.

Adhal secara bahasa berarti menolak atau menghalangi. Wali adhal adalah wali nasab yang enggan atau menolak menikahkan perempuan yang sudah dewasa, memenuhi syarat, dan memiliki calon pasangan yang sekufu atau layak, tanpa alasan yang dibenarkan hukum. Yang terkena adalah calon pengantin perempuan beragama Islam yang walinya menolak, calon suami, dan wali itu sendiri.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

KHI menyatakan bahwa bila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah. Khusus untuk wali yang enggan atau adhal, wali hakim baru dapat bertindak setelah ada putusan atau penetapan pengadilan agama tentang wali tersebut. Dengan bahasa sehari-hari: KUA tidak boleh langsung mengganti wali hanya karena wali menolak. Harus ada penetapan hakim bahwa wali itu memang adhal.

Beberapa pokok yang perlu dipahami:

• Penolakan harus tanpa alasan sah. Wali boleh menolak bila ada alasan yang dibenarkan, misalnya calon suami terbukti menipu, sudah beristri tanpa izin, terlibat kekerasan, atau terdapat halangan perkawinan seperti hubungan sesusuan. Jika penolakan berdasarkan alasan semacam itu, pengadilan tidak akan menetapkan wali adhal.
• Calon harus sekufu. Dalam pandangan fikih, kafaah atau kesetaraan terutama menyangkut agama dan akhlak. Perbedaan suku, kekayaan, atau pekerjaan saja umumnya tidak cukup untuk menolak.
• Permohonan diajukan oleh calon pengantin perempuan kepada pengadilan agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon. Ini perkara permohonan (voluntair), bukan gugatan melawan wali, tetapi wali dipanggil untuk didengar.
• Penetapan menjadi dasar bagi wali hakim. Setelah penetapan, KUA menetapkan wali hakim yang akan menikahkan, biasanya Kepala KUA setempat.

Ketentuan administrasi pernikahan dengan wali hakim juga disebut dalam peraturan pencatatan nikah yang baru, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024. Detail tata caranya periksa pada teks resmi atau tanyakan ke KUA.

Langkah praktis

1. Pastikan wali benar-benar menolak. Bicarakan dulu dengan wali, bila mungkin dengan perantara tokoh yang dihormati. Banyak penolakan reda setelah dialog.
2. Kumpulkan bukti penolakan. Misalnya pesan tertulis, surat, atau keterangan saksi yang mendengar penolakan.
3. Daftarkan kehendak nikah ke KUA. KUA biasanya memberikan surat penolakan atau pernyataan bahwa wali nasab menolak, sehingga perkara dapat dibawa ke pengadilan. Baca daftar dokumen nikah di KUA.
4. Susun surat permohonan. Isinya identitas pemohon, uraian bahwa pemohon dewasa dan ingin menikah dengan calon tertentu, bahwa tidak ada halangan perkawinan, bahwa wali menolak tanpa alasan sah, dan permintaan agar hakim menetapkan wali adhal dan memerintahkan wali hakim bertindak.
5. Daftarkan ke pengadilan agama dan bayar panjar biaya perkara sesuai taksiran. Bagi yang tidak mampu tersedia layanan bebas biaya perkara.
6. Hadiri sidang. Hakim memeriksa kelengkapan identitas, memanggil wali, mendengar calon pasangan, dan memeriksa saksi, misalnya keluarga dekat yang mengetahui penolakan.
7. Terima penetapan. Bila dikabulkan, hakim menyatakan wali adhal dan menetapkan wali hakim. Bawa salinan ke KUA.
8. Lanjutkan pendaftaran dan akad. Wali hakim menikahkan sesuai prosedur.

Alat bukti yang berguna

Pengadilan membutuhkan keyakinan bahwa penolakan wali tidak berdasar. Bukti yang membantu antara lain surat penolakan KUA, pesan atau rekaman percakapan yang sah, keterangan saksi dari keluarga, surat keterangan dari kelurahan tentang status calon suami, dan bukti bahwa calon suami berakhlak baik serta seagama. Hakim juga akan mencari tahu apakah penolakan didasarkan alasan agama yang sah.

Bukti tentang kesiapan calon suami, misalnya pekerjaan atau penghasilan, membantu menunjukkan bahwa penolakan karena alasan ekonomi saja tidak cukup kuat. Namun hindari dokumen palsu atau saksi yang dibuat-buat karena itu bisa berakibat pidana.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Dasar wali hakim dan adhal dalam KHI relatif stabil sejak Kompilasi diberlakukan. Praktik pencatatan berubah karena aturan administratif yang lebih baru. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 menggantikan peraturan pencatatan sebelumnya (termasuk PMA 22/2024) dan juga menyinggung pernikahan dengan wali hakim; periksa teks resminya. Alur layanan yang makin terdigitalisasi, termasuk pendaftaran daring, berpengaruh pada cara dokumen diajukan, tetapi tidak menghapus kewajiban meminta penetapan pengadilan untuk wali yang adhal. Karena perubahan dapat terjadi, tanyakan KUA dan pengadilan agama mengenai alur dan formulir terbaru.

Kapan penolakan wali dianggap beralasan

Tidak setiap penolakan wali adalah adhal. Hakim menilai apakah wali punya alasan yang sah menurut hukum dan agama. Beberapa contoh alasan yang dapat diterima: calon suami masih terikat perkawinan yang belum sah berakhir, calon suami tidak seagama bila agama menjadi syarat, ada hubungan yang dilarang menikah, calon suami terbukti pernah melakukan kekerasan terhadap calon istri, atau calon suami tidak mampu menjalankan kewajiban pokok dan berperilaku buruk secara nyata. Penolakan karena beda suku, tidak cocok dengan keluarga, atau kesenjangan sosial semata biasanya tidak cukup.

Hakim juga dapat menimbang kondisi calon pengantin perempuan: usia, kemandirian, dan kesungguhan niatnya. Hakim tidak memaksakan pernikahan, tetapi memastikan hak perempuan untuk menikah tidak dihalangi tanpa alasan. Jika alasan penolakan ternyata sah, permohonan ditolak dan pasangan perlu mencari penyelesaian lain.

Bedanya dengan wali yang tidak ada, gaib, atau tidak diketahui

Selain adhal, wali hakim dapat bertindak pada beberapa keadaan lain: wali nasab tidak ada, wali tidak mungkin dihadirkan, wali tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib. Pada keadaan itu prosedurnya berbeda dan sering lebih ringan, misalnya cukup pernyataan di KUA dengan bukti tertentu atau penetapan bila diperlukan. Adhal selalu memerlukan penetapan pengadilan karena ada wali yang nyata dan menolak. Agar tidak keliru memilih jalur, minta KUA menjelaskan kategori yang sesuai.

Bagi calon pengantin yang walinya sudah meninggal dan hanya tersisa kerabat jauh, KUA dapat membantu menelusuri wali nasab berikutnya. Bila semuanya tiada, wali hakim bertindak. Hal ini tidak termasuk adhal. Pembahasan lebih lengkap ada pada artikel wali nikah dan wali hakim yang ditautkan di atas.

Kesalahan umum

Contoh: Nadia berusia 27 tahun, bekerja sebagai guru, dan ingin menikah dengan Yusuf, rekan sesama guru yang berakhlak baik. Ayah Nadia menolak karena tidak suka dengan keluarga Yusuf, tanpa menyebut alasan lain. Dialog keluarga tidak berhasil. KUA memberi surat bahwa wali nasab menolak. Nadia mengajukan permohonan ke pengadilan agama, menghadirkan paman dan kakaknya sebagai saksi. Setelah memanggil sang ayah dan memeriksa fakta, hakim menyatakan ayah adhal dan menetapkan wali hakim. Nadia membawa penetapan ke KUA dan akadnya dilangsungkan. Contoh ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Hubungan dengan masalah lain

Wali adhal berbeda dengan izin orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun. Calon yang masih di bawah 21 tahun memerlukan izin tertulis orang tua, dan jika orang tua menolak, jalurnya adalah permohonan izin ke pengadilan. Lihat izin orang tua untuk menikah di bawah 21 tahun. Pada kasus nyata, kedua persoalan bisa muncul sekaligus, sehingga permohonan perlu disusun cermat. Untuk calon yang menikah bagi kedua kalinya setelah perceraian, wali tetap diperlukan bagi perempuan, dan masa tunggu perlu dihormati (lihat masa tunggu bagi janda dan duda).

Perlu pula diingat bahwa pengadilan agama hanya menangani perkara bagi pemeluk Islam. Calon pengantin non-Islam tidak memerlukan wali dalam arti fikih, sehingga tidak memakai jalur ini.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa lama proses wali adhal? Lamanya tergantung jadwal sidang dan kehadiran wali. Tidak ada angka pasti yang bisa dijanjikan. Tanyakan kepada kepaniteraan.

Apakah wali yang dikalahkan bisa melawan? Pihak yang keberatan dapat menggunakan upaya hukum menurut hukum acara. Praktik dan tenggat perlu ditanyakan ke pengadilan.

Bagaimana bila wali tidak diketahui keberadaannya? Itu bukan adhal, melainkan wali tidak diketahui atau gaib. Wali hakim dapat bertindak sesuai prosedur KUA dan pengadilan.

Apakah calon suami ikut hadir? Umumnya ya, untuk diperiksa identitas dan kelayakan. Hadirkan KTP dan dokumen status.

Ringkasan

• Wali adhal adalah wali nasab yang menolak menikahkan tanpa alasan sah.
• Berdasarkan KHI, wali hakim baru dapat bertindak setelah ada penetapan pengadilan agama tentang wali yang adhal.
• Permohonan diajukan oleh calon pengantin perempuan ke pengadilan agama di domisilinya.
• Siapkan bukti penolakan dan kelayakan calon suami, serta saksi.
• Jangan memakai wali palsu; pernikahan dapat dibatalkan.

Dasar hukum

• Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

Baca juga

• Izin Orang Tua untuk Menikah di Bawah 21 Tahun: Aturan dan Jalan Keluarnya
• Nikah dengan Wali Palsu atau Penghulu Palsu: Sah atau Tidak dan Cara Membatalkannya
• Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan: Siapa yang Boleh dan Bagaimana Caranya
• Daftar Dokumen Nikah di KUA: Formulir N1 sampai N4 dan Fungsinya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.