Mitos atau Fakta: Pekerja Kontrak Tidak Dapat Pesangon?

Anggapan yang beredar

Di banyak tempat kerja beredar kalimat, "Kamu kan karyawan kontrak, jadi kalau kontrak habis ya sudah, tidak ada apa-apa." Pekerja menerima begitu saja dan pulang tanpa tahu bahwa ada hak yang seharusnya dibayarkan. Di sisi lain, ada pekerja yang menuntut "pesangon" padahal yang tepat adalah uang kompensasi. Perbedaan istilah ini penting karena menentukan dasar tagihan dan cara menghitung.

PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha untuk hubungan kerja dalam waktu tertentu, atau untuk pekerjaan tertentu. PKWTT adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu, sering disebut karyawan tetap. Pembahasan umum dapat dibaca di karyawan kontrak dan tetap dan PKWT, kontrak kerja, dan batasannya.

Mana yang mitos, mana yang fakta

Aturan yang berlaku dengan bahasa sehari-hari

Ketentuan kompensasi PKWT berasal dari UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah melalui ketentuan Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) dan diatur lebih rinci dalam PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Poin-poin pentingnya:

• Uang kompensasi wajib diberikan pengusaha kepada pekerja PKWT saat perjanjian berakhir. Syaratnya, pekerja telah bekerja paling sedikit satu bulan secara terus menerus (Pasal 15 PP 35/2021).
• Cara menghitung (Pasal 15 ayat 1): untuk masa kerja 12 bulan secara terus menerus, kompensasi sebesar satu bulan upah. Bila masa kerja kurang dari 12 bulan, dihitung secara proporsional, yaitu masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan upah. Untuk masa kerja lebih dari 12 bulan, dihitung proporsional dengan cara yang sama.
• Perpanjangan atau pembaruan kontrak. Kompensasi dihitung sesuai masa kerja pada tiap kontrak. Batas waktu dan jumlah perpanjangan PKWT diatur dalam aturan; periksa teks resmi terbaru.
• Pekerja yang kontraknya diputus lebih awal tanpa alasan yang dibenarkan dapat berhak atas ganti rugi, yakni upah sampai batas berakhirnya jangka waktu kontrak. Lihat PKWT diputus sebelum berakhir: ganti rugi sisa kontrak.
• Klausul yang meniadakan kompensasi bertentangan dengan peraturan dan berpotensi batal.

Rincian kompensasi lebih lanjut dibahas di uang kompensasi PKWT berakhir dan kontrak kerja PKWT berakhir: hak uang kompensasi dan perpanjangan.

Upah yang dipakai untuk menghitung adalah upah pekerja, yang pembahasannya ada di upah yang dipakai. Besaran akhir bergantung pada komponen upah dalam perjanjian dan peraturan yang berlaku.

Pidana, perdata, atau hubungan industrial

Perselisihan hak ini adalah perselisihan hubungan industrial, bukan perkara pidana. Penyelesaiannya melalui bipartit, mediasi, dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Pidana hanya relevan bila ada unsur lain, misalnya pemalsuan dokumen atau penipuan. Pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan dapat dikenai sanksi sesuai undang-undang; besaran ancaman perlu dicek pada teks resmi terbaru karena UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana berlaku sejak 2 Januari 2026.

Kapan uang kompensasi tidak berlaku

Beberapa keadaan perlu dicermati. Uang kompensasi umumnya tidak berlaku untuk pekerja yang bukan PKWT, misalnya karyawan tetap, yang mendapat hak PHK berbeda (pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak, menurut ketentuan). Hak PHK pekerja tetap dibahas di hak pesangon PHK. Aturan juga mengecualikan kelompok tertentu, misalnya tenaga kerja asing, dari kewajiban kompensasi. Selain itu, pekerja yang mengundurkan diri atau diberhentikan karena alasan kesalahan berat mengikuti ketentuan lain. Cek peraturan dan perjanjian Anda.

Bila kontrak PKWT berulang terus menerus melewati batas yang diperbolehkan, hubungan kerja dapat berubah menjadi PKWTT menurut ketentuan. Studi kasusnya ada di PKWT berulang menjadi karyawan tetap. Dalam keadaan itu, hak pekerja mengikuti PKWTT.

Langkah praktis bagi pekerja kontrak

1. Baca perjanjian kerja. Cek jenis (PKWT atau PKWTT), tanggal mulai dan berakhir, upah, dan klausul kompensasi.
2. Hitung masa kerja. Jumlahkan masa kerja berturut-turut, termasuk perpanjangan.
3. Hitung uang kompensasi. Gunakan rumus proporsional dengan upah bulanan Anda. Minta rincian perhitungan dari bagian personalia.
4. Minta secara tertulis sebelum atau saat kontrak berakhir. Simpan bukti permintaan.
5. Jangan menandatangani pernyataan "tidak ada tuntutan" sebelum hak dibayar dan perhitungan Anda jelas.
6. Lakukan perundingan bipartit bila tidak dibayar, dan catat hasilnya.
7. Adukan ke dinas ketenagakerjaan dan ikuti mediasi.
8. Pertimbangkan gugatan ke PHI, dengan bantuan serikat pekerja atau advokat, dan perhatikan batas waktu.

Contoh: Rina (nama fiktif) bekerja sebagai staf administrasi dengan kontrak sembilan bulan dan upah bulanan tertentu. Saat kontrak berakhir, bagian personalia mengatakan bahwa kontrak tidak mendapat pesangon. Rina menghitung hak kompensasinya secara proporsional: sembilan dibagi dua belas dikali satu bulan upah. Ia meminta secara tertulis, lalu perusahaan memeriksa dan membayar. Rina tidak mengklaim pesangon, tetapi kompensasi, sehingga permintaannya sesuai dengan aturan.

Pengusaha: apa yang perlu diperhatikan

Bagi pengusaha, kepatuhan pada ketentuan PKWT melindungi dari sengketa. Pastikan pekerjaan yang dikontrak memang jenis yang boleh dikontrak, perjanjian dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia, kompensasi dihitung dan dibayar tepat waktu, dan perpanjangan dilakukan sesuai batas. Siapkan anggaran kompensasi sejak awal kontrak. Kesalahan yang sering terjadi adalah mengira kompensasi dapat digantikan dengan bonus perpanjangan. Dalam sengketa, catatan administrasi yang rapi menjadi pembela terbaik.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Kompensasi PKWT diperkenalkan melalui ketentuan Cipta Kerja dan PP 35/2021, menggantikan aturan lama dalam peraturan menteri yang sudah tidak berlaku. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak lagi berlaku; rujukan saat ini adalah UU No. 6 Tahun 2023 bersama Perppu No. 2 Tahun 2022. Selain itu, DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026, tetapi undang-undang itu baru berlaku satu tahun sejak ditetapkan dan diundangkan, sehingga aturan di atas tetap berlaku untuk saat ini. Pantau naskah resminya.

Kesalahan umum

Contoh perhitungan sederhana

Misalkan seorang pekerja memiliki kontrak sepuluh bulan dengan upah bulanan tertentu. Kompensasi proporsional dihitung sepuluh dibagi dua belas dikali satu bulan upah. Bila kontrak diperpanjang menjadi total dua puluh empat bulan secara berturut-turut, perhitungan mengikuti masa kerja yang berlaku pada setiap perjanjian sesuai ketentuan. Angka sebenarnya bergantung pada komponen upah yang dipakai dan pada ketentuan terbaru, sehingga minta rincian tertulis dari perusahaan dan bandingkan dengan perhitungan Anda sendiri.

Hak lain yang ikut dihitung

Selain kompensasi, pekerja kontrak tetap berhak atas upah yang belum dibayar, upah lembur, tunjangan hari raya sesuai syarat, dan jaminan sosial selama bekerja. Cuti yang belum diambil perlu dicek dalam perjanjian atau peraturan perusahaan. Susun daftar hak yang belum diterima sebelum menandatangani dokumen akhir hubungan kerja, supaya semua dibahas dalam satu kesempatan.

Serikat pekerja dan pendamping

Pekerja kontrak yang belum mengerti hitungan dapat meminta bantuan serikat pekerja, lembaga bantuan hukum, atau pengawas ketenagakerjaan. Bawa perjanjian kerja, slip gaji, dan catatan masa kerja. Pendamping dapat membantu menghitung dan menyusun surat tagihan agar tidak ada yang terlewat.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pekerja kontrak yang diangkat menjadi karyawan tetap tetap berhak atas kompensasi kontrak sebelumnya? Menurut rujukan yang berlaku, hak kompensasi atas kontrak sebelumnya tetap dihitung sesuai masa kerja. Konsultasikan rincian dengan pengawas atau advokat.

Bagaimana jika kontrak diputus sebelum waktunya? Pekerja dapat berhak atas ganti rugi sebesar upah hingga berakhirnya kontrak, kecuali ada alasan sah seperti pelanggaran berat sesuai ketentuan. Periksa isi perjanjian.

Apakah masa percobaan boleh pada pekerja kontrak? Aturan umum melarang masa percobaan dalam PKWT. Pembahasan terkait ada di mitos atau fakta masa percobaan boleh dipecat tanpa alasan.

Ringkasan

• Pekerja kontrak umumnya tidak menerima "pesangon", tetapi berhak atas uang kompensasi saat kontrak berakhir.
• Kompensasi dihitung proporsional: untuk 12 bulan sama dengan satu bulan upah (PP 35/2021).
• Syarat masa kerja minimal satu bulan terus menerus.
• Klausul peniadaan kompensasi bertentangan dengan peraturan.
• Kontrak yang diputus lebih awal dapat memicu ganti rugi.
• UU Pelindungan Ketenagakerjaan belum berlaku; pantau naskah resminya.

Dasar hukum

• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Baca juga

• Uang Kompensasi PKWT Saat Kontrak Berakhir: Hak dan Cara Hitung
• Kontrak Kerja PKWT Berakhir: Hak Uang Kompensasi dan Perpanjangan
• Kontrak Kerja (PKWT): Batas Waktu, Hak, dan Yang Harus Diperhatikan
• Hak Pesangon PHK: Berapa yang Seharusnya Anda Terima?
• Studi Kasus: Karyawan Toko Dikontrak Berulang, Bisakah Jadi Karyawan Tetap?

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.