Merekam Percakapan Telepon atau Rapat Tanpa Izin: Boleh atau Tidak

Merekam berbeda dari menyadap

Dua istilah sering tertukar.

• Merekam berarti menyimpan percakapan oleh salah satu pihak yang ikut dalam percakapan itu.
• Menyadap (intersepsi) berarti mendengar, mencatat, atau menangkap komunikasi pihak lain secara diam-diam tanpa ikut serta, misalnya memasang alat pada telepon orang lain.

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melarang intersepsi atau penyadapan secara melawan hukum atas informasi elektronik milik orang lain. Menyadap hanya boleh dilakukan untuk penegakan hukum atas permintaan instansi yang berwenang dan menurut undang-undang. Lihat teks resmi untuk nomor pasal dan rumusannya.

Merekam pembicaraan yang Anda ikuti sendiri dipandang berbeda. Salah satu rujukan populer di Hukumonline berpendapat bahwa merekam percakapan yang Anda ikuti sendiri bukan penyadapan karena tidak ada transmisi yang dicegat, dan bahwa tidak ada pasal pidana khusus yang melarang merekam percakapan sendiri. Namun pendapat itu bukan satu-satunya, dan penilaian akhir tetap ada pada penegak hukum dan hakim. Karena itu, bersikap hati-hati adalah pilihan terbaik.

Istilah penting:

• Alat bukti elektronik adalah informasi atau dokumen elektronik, termasuk rekaman suara, yang dapat dipakai dalam pembuktian.
• Persetujuan adalah pernyataan setuju dari peserta untuk direkam.
• Data pribadi adalah data tentang seseorang yang dapat dikenali, termasuk suara.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang perlu diketahui

Mahkamah Konstitusi (MK), dalam Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016, menegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti harus diperoleh dengan cara yang sah. Untuk informasi elektronik yang berasal dari intersepsi atau penyadapan, menurut putusan itu, pengambilannya harus dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lain yang ditetapkan undang-undang. Putusan ini terutama mengatur rekaman hasil penyadapan, bukan rekaman biasa oleh peserta percakapan.

Dalam bahasa sehari-hari: rekaman yang diperoleh dengan menyadap percakapan orang lain tanpa wewenang bermasalah sebagai bukti dan dapat menjerat pelakunya. Rekaman percakapan yang Anda ikuti sendiri lebih mungkin dipertimbangkan sebagai bukti, tetapi tetap bergantung pada penilaian hakim.

Rekaman sebagai bukti

Rekaman dapat membantu membuktikan sesuatu, misalnya janji pembayaran atau ancaman. Namun nilainya bergantung pada beberapa hal:

1. Keaslian. Apakah rekaman utuh dan tidak disunting? Berkas asli sebaiknya disimpan.
2. Cara memperolehnya. Apakah Anda peserta percakapan, atau menyadap pihak lain?
3. Relevansi. Apakah isinya berkaitan dengan pokok perkara?
4. Pendukung lain. Rekaman biasanya lebih kuat bila didukung bukti lain, seperti pesan teks, saksi, atau dokumen.
5. Penilaian hakim. Hakim menilai kekuatan bukti sesuai hukum acara.

Dalam perkara perdata, bukti elektronik diakui dalam batas ketentuan yang berlaku, dan hakim dapat meminta pembuktian keaslian. Lihat bukti elektronik: chat dan rekaman dan alat bukti perdata dan bukti elektronik. Pada perkara pidana, KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026. Ketentuan pembuktian elektroniknya perlu diperiksa pada teks resmi.

Risiko merekam diam-diam

Walaupun merekam percakapan sendiri belum tentu pidana, ada risiko lain.

• Gugatan perdata. Pihak yang direkam dapat menggugat bila merasa privasinya dilanggar dan mengalami kerugian.
• Pelanggaran pelindungan data pribadi. Suara dan isi percakapan dapat berisi data pribadi. Memakainya untuk keperluan di luar kepentingan pribadi atau tanpa dasar yang sah dapat bermasalah menurut UU Pelindungan Data Pribadi. Lihat pelindungan data pribadi menurut UU PDP.
• Pelanggaran aturan kantor atau kontrak. Perusahaan atau perjanjian dapat melarang merekam rapat.
• Pelanggaran bila rekaman disebarkan. Menyebarkan rekaman ke publik dapat menimbulkan masalah pencemaran nama baik atau pelanggaran privasi. Lihat pencemaran nama baik menurut UU ITE dan KUHP.
• Hilangnya kepercayaan dan rusaknya hubungan, bahkan bila rekaman sah secara hukum.
• Pelanggaran di tempat tertentu. Beberapa tempat, seperti ruang sidang, memiliki aturan khusus yang melarang merekam tanpa izin pimpinan.

Ancaman pidana dalam undang-undang di luar KUHP, termasuk UU ITE, dapat berubah karena penyesuaian pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Karena itu angkanya tidak disebut di sini. Periksa teks resmi terbaru.

Cara yang lebih aman

1. Minta persetujuan secara tegas. Ucapkan di awal: "Percakapan ini saya rekam untuk catatan, apakah Anda setuju?" Rekaman permintaan dan persetujuan itu sendiri menjadi bukti.
2. Jelaskan tujuannya. Misalnya untuk notulen, bukan untuk disebarkan.
3. Pada rapat daring, gunakan fitur rekam resmi yang memberi pemberitahuan kepada peserta.
4. Rekam utuh. Jangan memotong bagian yang merugikan Anda.
5. Simpan berkas asli dan salinan cadangan, lengkap dengan tanggal, durasi, dan peserta.
6. Batasi penggunaan. Pakai untuk keperluan yang sah: pembuktian, notulen, atau penyelesaian sengketa.
7. Jangan mengunggah ke media sosial. Serahkan kepada pihak berwenang atau advokat bila perlu.

Contoh: Bu Lina (nama fiktif) menerima telepon dari penagih yang mengancamnya. Ia memberi tahu di awal, "Saya rekam percakapan ini untuk dokumentasi." Penagih tidak keberatan. Setelah selesai, ia menyimpan berkas rekaman asli, mencatat tanggal dan nomor penelepon, lalu menyerahkannya bersama tangkapan layar pesan teks ke lembaga yang menangani pengaduan. Ia tidak mengunggah rekaman itu ke media sosial.

Rapat kantor dan lingkungan kerja

Di lingkungan kerja, perusahaan sering membuat aturan tentang rekaman rapat. Aturan itu dapat melarang merekam tanpa izin, atau sebaliknya mewajibkan rapat tertentu direkam untuk dokumentasi. Karyawan yang merekam atasan secara diam-diam bisa menghadapi sanksi disiplin bila aturan melarangnya, meskipun rekamannya mungkin berguna sebagai bukti.

Perusahaan sendiri yang merekam karyawan, misalnya lewat CCTV atau perekam panggilan layanan pelanggan, sebaiknya memberi tahu pihak yang direkam dan menyimpan data dengan aman. Lihat data pribadi karyawan dan pemantauan di tempat kerja dan CCTV, privasi, dan merekam orang lain. Pemecatan akibat unggahan atau pelanggaran lain di dunia digital dibahas di pemecatan karena unggahan media sosial.

Perbedaan menurut situasi

Tabel ini panduan umum. Tanyakan kepada advokat untuk situasi Anda.

Rekaman layar dan panggilan video

Rekaman layar (screen recording) pada panggilan video atau rapat daring termasuk merekam percakapan. Prinsipnya sama: lebih aman memberi tahu dan meminta persetujuan. Banyak aplikasi rapat menampilkan tanda "sedang merekam" kepada semua peserta, dan itu membantu menunjukkan bahwa peserta mengetahui rekaman.

Bila Anda mengikuti rapat yang direkam penyelenggara, Anda biasanya dapat meminta salinan rekaman atau notulen. Permintaan resmi lewat surel memudahkan pembuktian di kemudian hari. Bagi penyelenggara, simpan rekaman di tempat aman, batasi siapa yang mengakses, dan hapus bila tujuannya telah selesai.

Perlu diingat pula bahwa rekaman rapat bisa memuat data peserta lain, seperti suara, wajah, dan nama. Membagikannya di luar kepentingan rapat tanpa dasar dapat bermasalah menurut aturan pelindungan data pribadi.

Merekam penagih atau pihak yang mengancam

Situasi yang sering ditanyakan: apakah boleh merekam penagih utang yang mengancam? Merekam percakapan yang Anda ikuti sendiri untuk menyimpan bukti ancaman umumnya dipandang lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada merekam tanpa tujuan jelas. Tetap lebih baik memberi tahu, misalnya dengan mengucapkan bahwa percakapan direkam. Penagih yang beritikad baik tidak akan keberatan.

Setelah itu, jangan menyebarkan rekaman. Serahkan kepada lembaga yang berwenang, misalnya kepolisian atau otoritas jasa keuangan, bersama bukti lain seperti tangkapan layar pesan dan catatan waktu panggilan. Lihat pinjol ilegal dan hak debitur untuk gambaran hak debitur menghadapi penagihan yang tidak patut.

Kesalahan umum

• Menyunting atau memotong rekaman sehingga maknanya berubah.
• Menyebarkan rekaman ke grup atau media sosial.
• Menganggap rekaman otomatis menang di pengadilan.
• Menyadap telepon atau ruangan orang lain.
• Tidak menyimpan berkas asli dan hanya meneruskan versi yang sudah dikirim ulang.
• Melanggar aturan kantor yang melarang rekaman tanpa izin.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah rekaman diam-diam bisa dipakai di pengadilan? Bisa diajukan sebagai bukti, tetapi nilai dan penerimaannya ditentukan hakim. Rekaman percakapan yang Anda ikuti sendiri lebih mungkin dipertimbangkan daripada hasil penyadapan terhadap pihak lain. Rekaman sebaiknya didukung bukti lain.

Apakah saya perlu memberi tahu bahwa percakapan direkam? Tidak ada jaminan bahwa tidak memberi tahu pasti melanggar, tetapi memberi tahu adalah cara paling aman. Itu mengurangi risiko gugatan, melindungi hubungan baik, dan membuat rekaman lebih bersih sebagai bukti.

Bolehkah menyebarkan rekaman yang isinya benar? Kebenaran isi tidak otomatis membenarkan penyebaran. Menyebarkan ke publik dapat menimbulkan masalah privasi dan pencemaran nama baik. Serahkan kepada pihak berwenang atau gunakan secara terbatas untuk penyelesaian sengketa.

Ringkasan

Merekam percakapan yang Anda ikuti sendiri berbeda dari menyadap percakapan orang lain. Menyadap tanpa kewenangan dilarang, sementara merekam percakapan sendiri tidak secara tegas dilarang tetapi tetap berisiko secara perdata dan etika. Rekaman dapat menjadi bukti bila asli, utuh, dan didukung bukti lain, namun penilaiannya ada pada hakim. Cara terbaik: minta persetujuan, rekam utuh, simpan berkas asli, dan jangan menyebarkannya.

Dasar hukum

• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024.
• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
• Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tentang informasi elektronik hasil intersepsi sebagai alat bukti.

Baca juga

• Chat, Tangkapan Layar, dan Rekaman sebagai Bukti: Syarat dan Cara Menyimpannya
• Alat Bukti Perdata dan Bukti Elektronik: Surat, Saksi, Chat, dan Dokumen Digital
• CCTV, Privasi, dan Merekam Orang Lain: Di Mana Batasnya
• Data Pribadi Karyawan dan Pemantauan di Tempat Kerja: Batas dan Hak
• Pencemaran Nama Baik: UU ITE (UU 1/2024) dan KUHP, Unsur, Batasan, dan Delik Aduan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.