Mediator dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi

Apa itu alternatif penyelesaian sengketa

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan alternatif penyelesaian sengketa (APS) sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Undang-undang yang sama juga mengatur arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase.

Sengketa perdata dapat diselesaikan lewat APS atas dasar itikad baik, dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. APS berlaku untuk sengketa perdata yang pada dasarnya bisa didamaikan, misalnya utang, sewa, kerja sama usaha, sengketa tetangga, dan pembagian warisan tertentu.

Bentuk-bentuk penyelesaian

Perbedaan penting: pada negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, hasil bergantung pada kesepakatan pihak sendiri. Mediator tidak seperti hakim yang bisa memaksa. Sedangkan arbitrase menghasilkan putusan yang mengikat, sebagaimana dijelaskan di Arbitrase dan Klausul Arbitrase.

Peran mediator

Mediator adalah pihak netral yang tidak memihak. Ia membantu para pihak menemukan titik temu dengan cara:

• Mendengarkan kepentingan masing-masing, bukan hanya tuntutan.
• Menjaga suasana dan aturan agar perundingan tidak jadi pertengkaran.
• Mengajukan pertanyaan yang membuka opsi baru.
• Bertemu dengan masing-masing pihak secara terpisah (kaukus) bila diperlukan.
• Membantu menuliskan kesepakatan.

Mediator tidak menjatuhkan putusan dan tidak boleh memaksa. Yang ia jaga adalah proses yang adil. Selama mediasi, informasi biasanya dijaga kerahasiaannya, dan UU 30/1999 mensyaratkan mediasi dilakukan dengan menjaga kerahasiaan. Karena itu pernyataan yang disampaikan dalam mediasi sebaiknya tidak dipakai untuk menyerang pihak lain di pengadilan kecuali disepakati.

Mediator dapat berasal dari lembaga penyelesaian sengketa atau orang yang dipercaya para pihak. Pilih orang yang netral, memahami bidang sengketa, dan dihormati kedua pihak.

Tahapan dan tenggat menurut UU 30/1999

Undang-undang memberi kerangka waktu bagi APS di luar pengadilan. Menurut teks UU 30/1999, langkah-langkahnya sebagai berikut.

Tenggat ini membuat proses terarah, tetapi para pihak tetap bebas memperpanjang berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan tertulis yang tidak didaftarkan tepat waktu dapat menimbulkan masalah dalam penegakan, sehingga jangan abaikan pendaftaran.

Kekuatan hukum kesepakatan damai

Kesepakatan tertulis hasil APS bersifat final dan mengikat para pihak. Artinya, para pihak tidak bisa menariknya sepihak hanya karena berubah pikiran. Namun daya paksanya akan jauh lebih kuat bila kesepakatan didaftarkan ke pengadilan negeri sesuai undang-undang. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan, pihak lain dapat menempuh langkah hukum dengan dasar kesepakatan itu, antara lain gugatan wanprestasi bila diperlukan.

Perlu dibedakan dengan akta perdamaian di pengadilan. Dalam perkara yang sedang disidangkan, kesepakatan damai dapat dikukuhkan hakim dalam akta perdamaian, yang kekuatan eksekusinya seperti putusan. Penjelasannya ada di Pencabutan Gugatan, Perdamaian, dan Akta Van Dading. Perma Mediasi juga membuka jalur bagi kesepakatan di luar pengadilan untuk memperoleh akta perdamaian dengan mengajukan gugatan, tetapi persyaratan teknisnya perlu diperiksa pada teks resmi.

Bedanya dengan mediasi di pengadilan

Pengadilan mewajibkan mediasi pada perkara perdata sebelum pemeriksaan pokok. Menurut ulasan atas Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi di pengadilan diselesaikan dalam waktu paling lama 30 hari kerja dan dapat diperpanjang 30 hari kerja. Mediatornya dapat hakim yang tidak memeriksa perkara atau mediator bersertifikat dari luar pengadilan. Mediasi dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2022, dengan persetujuan para pihak.

Lihat juga Mediasi Wajib di Pengadilan. Banyak sengketa lebih baik dicoba di luar pengadilan lebih dulu, karena hubungan para pihak belum rusak oleh gugatan.

Kapan APS cocok dan kapan tidak

APS cocok bila:

• Para pihak masih ingin menjaga hubungan, misalnya mitra usaha, tetangga, atau keluarga.
• Fakta relatif jelas dan yang diperdebatkan adalah cara menyelesaikan.
• Kerahasiaan penting.
• Kecepatan dan biaya menjadi pertimbangan.
• Para pihak bersedia berkompromi.

APS kurang cocok bila:

• Salah satu pihak tidak beritikad baik atau sengaja mengulur waktu.
• Ada kebutuhan putusan yang mengikat dan dapat dipaksakan segera.
• Sengketa menyangkut hal yang tidak dapat didamaikan menurut hukum.
• Ada perbedaan kekuatan yang terlalu besar tanpa pendampingan.
• Ada unsur pidana serius yang tidak dapat diselesaikan secara perdata.

Sengketa pertanahan, ketenagakerjaan, dan jasa keuangan punya mekanisme khusus. Misalnya, sengketa konsumen dapat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen, sebagaimana di Hak Konsumen dan BPSK.

Memilih mediator dan lembaga

Para pihak dapat memilih mediator perseorangan atau lembaga penyelesaian sengketa. Beberapa hal yang membantu memilih:

• Netralitas. Mediator tidak punya hubungan keluarga, bisnis, atau kepentingan dengan salah satu pihak.
• Pengetahuan bidang. Sengketa kontrak konstruksi berbeda dengan sengketa keluarga atau tetangga.
• Sertifikasi dan pengalaman. Untuk mediasi di pengadilan, mediator bersertifikat memiliki kedudukan khusus. Di luar pengadilan, reputasi dan pelatihan tetap penting.
• Biaya dan aturan. Tanyakan honor mediator, siapa yang menanggung, dan aturan kerahasiaan sebelum mulai.
• Tempat dan waktu. Pilih tempat netral dan jadwal yang memungkinkan semua pihak hadir.

Dokumentasikan penunjukan mediator dalam kesepakatan tertulis, termasuk ruang lingkup tugasnya. Dalam beberapa sektor, tersedia lembaga khusus, seperti lembaga penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang dibahas di Hak Nasabah Bank dan Pengaduan OJK.

Persiapan mengikuti mediasi

Mediasi lebih berhasil bila para pihak datang dengan persiapan.

1. Kumpulkan dokumen. Perjanjian, bukti pembayaran, korespondensi, dan perhitungan.
2. Pahami kepentingan. Bedakan tuntutan (apa yang diminta) dari kepentingan (mengapa itu penting). Misalnya, tuntutan membayar penuh mungkin berakar pada kebutuhan kepastian arus kas.
3. Tentukan batas. Tetapkan angka dan syarat yang masih dapat diterima.
4. Pastikan kewenangan. Orang yang hadir harus berwenang memutuskan, terutama bila mewakili perusahaan atau keluarga.
5. Siapkan opsi. Pikirkan beberapa alternatif penyelesaian, bukan satu solusi saja.
6. Bersikap tenang. Mediasi bukan ajang membuktikan siapa salah, melainkan mencari penyelesaian yang bisa dijalankan.
7. Minta pendampingan bila perlu. Advokat dapat mendampingi, terutama untuk nilai besar.

Pada sengketa keluarga, seperti hak asuh atau pembagian harta, mediasi punya ciri tersendiri, sebagaimana dijelaskan di Mediasi Perkara Keluarga.

Menyusun kesepakatan damai yang kuat

Kesepakatan damai yang baik jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan. Hal yang sebaiknya dimuat:

1. Identitas para pihak dan kapasitasnya (pribadi atau mewakili badan).
2. Latar belakang sengketa secara ringkas.
3. Isi kesepakatan yang rinci: siapa membayar berapa, kapan, ke rekening mana, dan bagaimana cara menyerahkan barang.
4. Jadwal pelaksanaan dengan tanggal pasti.
5. Akibat bila ingkar, misalnya denda atau hak menuntut pelaksanaan.
6. Pelepasan tuntutan timbal balik yang jelas batasnya.
7. Kerahasiaan dan larangan merendahkan satu sama lain.
8. Penyelesaian perselisihan atas kesepakatan itu.
9. Tanda tangan para pihak dan, bila ada, mediator serta saksi.
10. Pendaftaran ke pengadilan negeri sesuai tenggat.

Kesepakatan yang rinci mengurangi sengketa lanjutan. Hindari kalimat umum seperti "akan diselesaikan secepatnya" tanpa tanggal. Untuk perjanjian yang mengandung pengalihan hak atas tanah, ikuti bentuk yang disyaratkan hukum, misalnya akta di hadapan pejabat berwenang.

Contoh: Dua pemilik usaha percetakan, Pak Ilham dan Pak Rudi, berselisih soal pembayaran pesanan. Mereka bertemu langsung dan mencatat posisi masing-masing, tetapi tidak sepakat. Mereka lalu meminta bantuan mediator yang dipercaya keduanya. Setelah dua pertemuan, mereka sepakat Pak Rudi membayar sebagian sekarang dan sisanya tiga bulan lagi, sementara Pak Ilham melepaskan tuntutan bunga. Kesepakatan ditandatangani dan didaftarkan ke pengadilan negeri. Hubungan dagang mereka berlanjut.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menyepakati secara lisan tanpa dokumen tertulis.
• Tidak memeriksa kewenangan orang yang menandatangani atas nama badan usaha.
• Memilih mediator yang tidak netral.
• Menyetujui kesepakatan tanpa memahami akibat hukumnya.
• Tidak mendaftarkan kesepakatan ke pengadilan negeri.
• Menyampaikan hal rahasia dalam mediasi lalu memakainya untuk menyerang.
• Tidak melaksanakan kesepakatan sesuai jadwal.
• Menyepakati ganti rugi tanpa jaminan pelaksanaan.

Hal yang menyulitkan mediasi

Mediasi tidak selalu berhasil. Hambatan yang paling lazim adalah ketidakpercayaan yang dalam, perbedaan harapan yang terlalu jauh, kehadiran pihak yang tidak berwenang memutuskan, dan tujuan tersembunyi, misalnya sekadar mengulur waktu atau menggali informasi. Mediator yang terampil mencoba menurunkan ketegangan, tetapi ia tidak dapat memaksakan itikad baik. Bila mediasi gagal, hasil perundingan yang tercatat bisa tetap berguna, misalnya untuk mempersempit pokok sengketa sebelum diselesaikan lewat arbitrase atau pengadilan, selama tidak melanggar kerahasiaan yang disepakati.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah mediator bisa memutus siapa yang benar? Tidak. Mediator membantu perundingan dan tidak memutus. Bila diinginkan keputusan yang mengikat dari pihak ketiga, pilihannya arbitrase atau pengadilan.

Apakah kesepakatan damai di luar pengadilan bisa langsung dieksekusi? Daya paksa eksekusi paling kuat bila kesepakatan telah didaftarkan sesuai UU 30/1999 atau dikukuhkan dalam bentuk akta perdamaian. Tanpa itu, penegakan biasanya memerlukan gugatan. Periksa teks resmi dan konsultasikan dengan advokat.

Bagaimana jika salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi? Tidak ada yang dapat memaksa pihak menghadiri APS di luar pengadilan, kecuali perjanjian mewajibkannya. Bila pihak lain menolak, jalur arbitrase atau gugatan dapat dipertimbangkan. Dalam mediasi di pengadilan, ketidakhadiran tanpa alasan sah dapat berakibat pada kelanjutan perkara.

Ringkasan

APS di luar pengadilan meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Menurut UU 30/1999, perundingan langsung dilakukan dalam 14 hari, mediator dapat ditunjuk bila gagal, kesepakatan tertulis dicapai dalam 30 hari, bersifat final dan mengikat, didaftarkan ke pengadilan negeri dalam 30 hari, dan dilaksanakan dalam 30 hari sejak pendaftaran. Mediator tidak memutus, sehingga hasil bergantung kesepakatan para pihak. Susun kesepakatan yang rinci, daftarkan tepat waktu, dan konsultasikan dengan advokat.

Dasar hukum

• UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
• Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
• Perma No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Baca juga

• Mediasi Wajib di Pengadilan: Tahapan, Mediator, dan Akta Perdamaian
• Arbitrase dan Klausul Arbitrase: Menyelesaikan Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan
• Pencabutan Gugatan, Perdamaian, dan Akta Van Dading dalam Perkara Perdata
• Hak Konsumen dan Cara Mengadu ke BPSK
• Mediasi perkara keluarga: apa yang terjadi di ruang itu

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.