Pemerasan dan Pengancaman di KUHP Baru: Beda Unsur dan Contoh Sehari-hari

Apa itu pemerasan dan pengancaman

Pemerasan adalah memaksa orang lain, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, agar menyerahkan sesuatu, memberi utang, atau menghapus piutang, demi keuntungan pelaku. Intinya: ada tuntutan, ada paksaan, dan ada keuntungan bagi pelaku.

Pengancaman adalah menakut-nakuti orang lain dengan akan melakukan sesuatu yang merugikan, misalnya mencemarkan nama baik, membuka rahasia, atau melakukan kekerasan, agar korban melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam praktik, pengancaman sering muncul sebagai bagian dari pemerasan. Namun ada pengancaman yang berdiri sendiri, yaitu ancaman yang tidak disertai tuntutan harta.

Perbuatan ini sudah lama dikenal dalam KUHP lama. KUHP baru mempertahankan intinya, tetapi dengan penomoran dan susunan yang berbeda. Penomoran delik ini sebaiknya diperiksa di teks resmi UU No. 1 Tahun 2023 karena belum semua nomor pasal diverifikasi di sini.

Siapa yang terkena? Siapa saja: orang yang meminta "uang keamanan" dengan mengancam, rekan kerja yang mengancam membuka rahasia pribadi, penagih utang yang mengancam keluarga debitur, atau pihak yang mengancam menyebar foto pribadi. Korban bisa warga biasa, pemilik usaha kecil, pekerja, atau pelajar.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026. Hukum acaranya adalah UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru), juga berlaku sejak 2 Januari 2026. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menyelaraskan ancaman pidana di undang-undang lain dengan KUHP baru.

Unsur pemerasan secara umum:

1. Ada pelaku yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
2. Perbuatannya melawan hukum.
3. Pelaku memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Korban terpaksa menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapus piutang.

Unsur pengancaman secara umum:

1. Ada ancaman yang nyata, misalnya akan mencemarkan, membuka rahasia, atau menyakiti.
2. Ancaman ditujukan kepada korban agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
3. Pelaku melakukannya dengan sengaja dan melawan hukum.

Penting dipahami: ancaman tidak harus dilaksanakan agar bisa dipidana. Cukup ancamannya diucapkan atau ditulis dan membuat korban takut secara wajar. Namun pembuktiannya tetap harus ada. Cara membuktikan ancaman lisan dibahas pada pengancaman lisan tanpa bukti tertulis.

Bila ancaman dilakukan lewat media elektronik, aturan tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) juga bisa relevan. UU ITE telah diubah beberapa kali, dan sebagian ketentuan pidananya diselaraskan dengan KUHP baru. Besaran ancaman pidana di undang-undang di luar KUHP periksa teks resmi terbaru karena UU 1/2026 dapat mengubah angkanya.

Perbedaan pemerasan dan pengancaman dalam satu tabel

Tabel ini penyederhanaan. Aparat tetap menilai fakta kasus satu per satu, jadi satu peristiwa dapat diproses dengan lebih dari satu rumusan delik.

Contoh sehari-hari yang sering terjadi

• Uang keamanan. Orang yang menguasai lahan parkir atau pasar memungut uang dengan ancaman akan merusak dagangan bila tidak bayar. Ini mengarah ke pemerasan.
• Ancaman membuka rahasia. Seseorang menyimpan chat atau foto pribadi, lalu minta uang agar tidak menyebarkannya. Ini mengarah ke pemerasan atau pengancaman, ditambah ketentuan elektronik. Lihat ancaman sebar foto intim dan sextortion.
• Penagihan utang kasar. Penagih mengancam akan menyakiti atau mempermalukan debitur. Utang itu sah ditagih, tetapi cara mengancam tidak sah. Lihat ancaman debt collector pinjol.
• Pengancaman antar-tetangga. Setelah cekcok, satu pihak berkata akan membakar rumah. Ini bisa dipidana sebagai pengancaman bila terbukti.
• Pengancaman di tempat kerja. Atasan mengancam akan memecat atau membuka aib bila karyawan tidak menyerahkan sebagian gajinya.
• Oknum petugas. Orang yang memakai seragam atau jabatan untuk meminta uang. Ini dapat mengarah ke pemerasan oleh pejabat atau pungutan liar. Lihat pemerasan oleh oknum dan pungli.

Yang bukan pemerasan atau pengancaman

Tidak semua kalimat keras termasuk pidana. Beberapa hal yang umumnya tidak masuk:

• Memperingatkan akan menempuh jalur hukum yang sah. "Bila tidak dibayar, saya akan menggugat ke pengadilan" adalah hak, bukan ancaman melawan hukum.
• Kemarahan sesaat tanpa kesan akan dilakukan. Ucapan emosional yang tidak wajar ditanggapi serius bisa dinilai berbeda, tetapi jangan diandalkan. Hindari ucapan seperti itu.
• Penagihan wajar. Menagih utang dengan sopan, termasuk dengan surat peringatan, bukan pemerasan.
• Kritik atau pengaduan. Menyampaikan keberatan ke pihak berwenang atau menyebut fakta benar demi kepentingan umum berbeda dari ancaman.

Garis pembeda: apakah ada paksaan yang melawan hukum dan ketakutan yang nyata. Bila ragu, periksa teks resmi dan konsultasikan dengan advokat.

Langkah praktis bila Anda menjadi korban

1. Tetap tenang dan jangan penuhi tuntutan. Menyerahkan uang sering memicu tuntutan berikutnya.
2. Amankan bukti. Simpan pesan, rekaman panggilan, tangkapan layar lengkap dengan nomor dan tanggal, serta bukti transfer bila sudah terlanjur membayar. Jangan menghapus percakapan.
3. Catat kronologi. Tulis tanggal, jam, tempat, kata-kata ancaman, dan nama saksi sedini mungkin.
4. Jangan membalas dengan ancaman. Balasan emosional dapat dipakai sebagai alasan oleh pihak lawan.
5. Laporkan ke kepolisian. Bawa identitas dan bukti. Minta tanda terima laporan. Prosedur penerimaan dan penanganan laporan mengikuti hukum acara pidana baru; periksa teks resmi atau tanyakan ke petugas.
6. Minta perlindungan bila terancam serius. Korban dan saksi dapat meminta perlindungan melalui lembaga yang berwenang. Periksa teks resmi undang-undang pelindungan saksi dan korban terbaru.
7. Pertimbangkan pendampingan advokat. Pendamping membantu menyusun laporan dan menjaga hak Anda selama pemeriksaan.

Panduan lebih rinci dari kejadian sampai sidang ada di pemerasan dan pengancaman: panduan lapor.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

KUHP baru mengganti KUHP lama dan mulai berlaku 2 Januari 2026. Untuk pemerasan dan pengancaman, rumusan intinya relatif stabil, yaitu paksaan dengan kekerasan atau ancaman dan pengancaman yang membuat korban takut. Yang berubah antara lain: penomoran pasal, adanya pedoman pemidanaan bagi hakim, pilihan pidana selain penjara untuk perkara tertentu, dan sistem kategori denda.

KUHAP baru (UU 20/2025) juga berlaku sejak 2 Januari 2026 dan memengaruhi cara penyidik menerima laporan, memeriksa saksi, dan menahan. Karena nomor-nomor pasalnya tidak dikutip di sini, pembaca disarankan membaca teks resmi di situs peraturan pemerintah.

Soal peralihan: perbuatan yang terjadi sebelum 2 Januari 2026 pada dasarnya dinilai menurut aturan saat perbuatan dilakukan. Bila aturan baru lebih menguntungkan tersangka atau terdakwa, berlaku asas aturan yang lebih menguntungkan. Penerapannya tergantung perkara; periksa teks resmi dan tanyakan kepada advokat. Bacaan pendamping: perbedaan KUHAP dan KUHP lama dengan yang baru.

Yang dicari penyidik: unsur dan bukti

Saat laporan masuk, penyidik biasanya mencari jawaban atas pertanyaan sederhana. Siapa yang mengancam? Apa kata atau tindakan ancamannya? Apa yang diminta? Apakah korban benar-benar menyerahkan sesuatu? Adakah saksi atau rekaman? Semakin jelas jawabannya, semakin kuat laporan.

Bukti yang lazim dipakai antara lain:

• pesan teks, surel, atau percakapan di aplikasi, lengkap dengan nomor pengirim;
• rekaman suara atau video, bila diperoleh dengan cara yang wajar;
• bukti transfer atau kuitansi bila uang telah diserahkan;
• keterangan saksi yang mendengar atau melihat langsung;
• catatan kronologi yang dibuat sedini mungkin;
• hasil visum atau foto, bila ada kekerasan.

Bukti elektronik perlu dijaga keasliannya. Jangan memotong tangkapan layar sehingga nama dan waktu hilang. Simpan juga ponsel yang berisi percakapan asli, sebab penyidik dapat meminta pemeriksaan teknis. Keabsahan bukti elektronik dibahas lebih lanjut pada rekaman CCTV dan chat sebagai bukti pidana.

Gambaran alur perkara

Perkara pemerasan atau pengancaman umumnya berjalan sebagai berikut, dengan rincian mengikuti KUHAP baru yang perlu diperiksa pada teks resmi:

1. Korban melapor dan laporan dicatat.
2. Penyidik memeriksa pelapor, saksi, dan mengumpulkan bukti.
3. Pihak terlapor dipanggil dan diperiksa.
4. Bila bukti cukup, perkara dinaikkan dan berkas dikirim kepada penuntut umum.
5. Penuntut umum menyusun dakwaan dan perkara disidangkan.
6. Hakim memutus, dan para pihak dapat menempuh upaya hukum.

Bagi korban, kabar baiknya: korban berhak mengetahui perkembangan laporannya. Bagi terlapor: Anda berhak didampingi penasihat hukum dan tidak boleh dipaksa mengaku. Ketika ragu dengan tahapan, tanyakan kepada penyidik dan catat jawabannya.

Pencegahan bagi pelaku usaha kecil dan penagih

Banyak pemerasan terjadi di lingkungan usaha kecil. Pemilik usaha dapat mengurangi risiko dengan langkah berikut.

• Catat setiap permintaan uang yang tidak jelas dasar hukumnya, termasuk siapa yang meminta dan kapan.
• Jangan membayar tanpa kuitansi resmi. Pungutan sah, seperti retribusi, selalu memiliki dasar aturan dan bukti pembayaran.
• Pasang kamera di titik yang sah dan beri tanda; rekaman membantu pembuktian.
• Bergabunglah dengan paguyuban pedagang agar pengaduan dilakukan bersama.
• Laporkan permintaan uang oleh petugas ke kanal pengaduan resmi.

Sebaliknya, pihak yang menagih utang perlu paham bahwa hak menagih tidak sama dengan hak mengancam. Gunakan surat peringatan, mediasi, atau gugatan. Menagih dengan menyebut akan menyakiti, mempermalukan di media sosial, atau menghubungi seluruh kontak korban dapat berubah menjadi pidana. Pembahasan terkait: studi kasus pengancaman penagih hutang via pesan.

Batas pembelaan diri korban

Korban yang dihadapkan pada ancaman nyata kadang bereaksi dengan kekerasan. Hukum mengenal pembelaan terpaksa, tetapi syaratnya ketat: serangan harus nyata dan seketika, dan pembelaan harus seimbang. Reaksi berlebihan dapat mengubah korban menjadi pelaku. Jalan yang lebih aman adalah menghindar, mengamankan diri, dan melapor. Penjelasan dasarnya ada di pembelaan terpaksa (noodweer).

Kesalahan umum

Contoh: Pemilik warung kecil didatangi dua orang yang mengaku menjaga keamanan blok. Mereka meminta uang setiap minggu dan berkata, "Kalau tidak setor, warung ini nanti ada saja yang menimpa." Pemilik takut dan membayar tiga kali. Setelah itu ia mulai mencatat tanggal dan meminta saksi, merekam percakapan berikutnya dengan telepon genggam, lalu melapor ke kepolisian bersama tetangga yang pernah mendengar. Perkara itu dapat dinilai sebagai pemerasan karena ada ancaman, tuntutan uang, dan keuntungan bagi pelaku. Catatan tanggal dan saksi membuat laporan lebih kuat.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah ancaman lewat pesan singkat bisa dipidana? Bisa, asalkan terbukti dan memenuhi unsur. Bukti elektronik seperti tangkapan layar perlu dijaga keasliannya. Rinciannya ada pada pengancaman lewat chat dan bukti elektronik.

Bagaimana bila pelaku adalah keluarga sendiri? Hubungan keluarga tidak menghilangkan pidana. Namun jenis delik dan apakah perlu pengaduan korban dapat berbeda. Periksa teks resmi dan konsultasikan dengan advokat.

Apakah korban bisa mencabut laporan bila sudah damai? Pada delik tertentu yang sifatnya aduan, pencabutan dapat memengaruhi perkara dalam batas waktu tertentu. Pada delik lain, damai tidak otomatis menghentikan perkara. Periksa teks resmi.

Apakah uang yang sudah terlanjur diserahkan bisa kembali? Kemungkinan ada jika pelaku dipidana dan hakim memerintahkan pengembalian atau korban menggugat ganti rugi. Tidak ada jaminan, sehingga bukti penyerahan sangat penting.

Ringkasan

• Pemerasan: memaksa dengan kekerasan atau ancaman demi menguasai barang atau menghapus utang.
• Pengancaman: menakut-nakuti agar korban berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dapat berdiri sendiri.
• KUHP baru dan KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026; UU 1/2026 menyesuaikan pidana di undang-undang lain.
• Simpan bukti, jangan menuruti tuntutan, dan segera laporkan.
• Untuk perbuatan sebelum 2 Januari 2026, berlaku asas aturan yang lebih menguntungkan; periksa teks resmi.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
• UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Baca juga

• Pemerasan dan Pengancaman: Perbedaan, Pasal KUHP dan UU ITE, Bukti, serta Cara Melapor
• Pemerasan dan Pengancaman: Panduan Lapor dari Kejadian sampai Sidang
• Pengancaman Lewat Chat: Cara Menyimpan Bukti dan Melapor
• Diancam Penagih Pinjol: Langkah Lapor dan Mengumpulkan Bukti
• KUHP Baru Berlaku 2026: Yang Perlu Anda Ketahui Dasarnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.