Kreditur Menyita Gaji: Mengapa Gaji Tidak Bisa Disita atau Dipotong Sepihak

Apa itu pemotongan dan penyitaan gaji, dan siapa yang terkena

Ada dua hal berbeda yang sering tercampur. Yang pertama adalah pemotongan upah, yaitu pemberi kerja mengurangi upah yang dibayarkan kepada pekerja dengan alasan tertentu, misalnya untuk membayar cicilan utang pekerja. Yang kedua adalah penyitaan, yaitu tindakan paksa atas harta debitur yang dilakukan melalui pengadilan, biasanya untuk melunasi utang setelah ada putusan.

Yang terkena adalah pekerja yang punya utang kepada bank, koperasi, perusahaan pembiayaan, rekan kerja, atau pihak lain, dan yang gajinya masuk lewat rekening perusahaan atau rekening tabungan. Pemberi kerja juga terkena, karena ia sering diminta kreditur untuk memotong gaji karyawan.

Di sinilah salah paham muncul. Kreditur punya hak menagih. Namun hak menagih tidak sama dengan hak mengambil uang sendiri. Mengambil uang debitur tanpa dasar hukum yang sah dapat menjadi masalah baru bagi kreditur. Penagihan yang wajar dibahas pada etika penagihan utang.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Ada tiga lapis aturan yang perlu Anda pahami.

Lapis pertama adalah hukum perdata umum. Dalam KUH Perdata, seluruh harta debitur menjadi jaminan bagi utang-utangnya. Artinya, secara teori harta debitur, termasuk penghasilannya, dapat dijangkau kreditur. Tetapi jaminan itu baru dapat diwujudkan secara paksa lewat proses hukum, bukan lewat tindakan kreditur sendiri.

Lapis kedua adalah hukum pengupahan. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menegaskan prinsip bahwa pemberi kerja tidak boleh membayar upah lebih rendah dari ketentuan dan tidak boleh memotong upah sembarangan. Pemotongan hanya sah untuk hal-hal yang disebut dalam peraturan itu. Pemotongan yang lazim berkaitan dengan denda, ganti rugi, dan uang muka upah. Pemotongan untuk membayar utang atau pihak ketiga memerlukan dasar yang jelas, yaitu persetujuan pekerja secara tertulis. Rincian jenis potongan dan batas total pemotongan perlu dibaca pada teks resmi terbaru, tanpa mengandalkan ingatan, karena aturan pengupahan ikut berubah mengikuti perkembangan Undang-Undang Cipta Kerja dan penggantinya.

Lapis ketiga adalah hukum acara. Penyitaan atas harta debitur dilakukan oleh juru sita pengadilan berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri, biasanya setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau, dalam kondisi tertentu, sita jaminan lebih dulu. Prosesnya dibahas pada sita jaminan dan eksekusi putusan perdata. Penyitaan tidak dilakukan oleh debt collector, bendahara kantor, atau pihak swasta lain.

Dengan kata lain, gaji Anda tidak kebal sama sekali, tetapi jalannya terbatas: dengan persetujuan tertulis Anda yang sah, atau lewat putusan dan eksekusi pengadilan.

Kapan pemotongan gaji untuk utang dianggap sah

Pemotongan upah untuk membayar utang pada umumnya dapat diterima bila memenuhi syarat berikut:

• Ada perjanjian tertulis. Misalnya, pekerja menandatangani surat kuasa pemotongan gaji ketika mengambil kredit pegawai atau pinjaman koperasi karyawan.
• Pemotongan sesuai kesepakatan. Jumlah, jangka waktu, dan tujuannya jelas dan tidak berubah sepihak.
• Total pemotongan tidak melampaui batas. Upah yang diterima pekerja harus tetap cukup untuk hidup sehari-hari.
• Pemotongan dicatat. Slip gaji menunjukkan komponen potongan, bukan sekadar selisih angka.

Ada pula skema potong gaji yang dibuat pemberi kerja dengan bank, misalnya kredit tanpa agunan untuk pegawai. Di sini pekerja biasanya telah menyetujui pemotongan langsung. Selama persetujuan itu sah dan tetap sesuai batas, pemotongan tidak melanggar aturan.

Kapan pemotongan atau pengambilan gaji tidak sah

Beberapa keadaan berikut patut dicurigai sebagai pelanggaran:

Rekening bank yang dipakai menerima gaji pada dasarnya adalah rekening Anda. Pendebetan otomatis oleh bank hanya sah bila ada dasar yang jelas dalam perjanjian yang Anda setujui. Klausul baku yang terlalu berat dan merugikan konsumen dapat dipersoalkan. Bacalah klausul baku perjanjian kredit bank yang dilarang.

Langkah praktis bila gaji Anda dipotong atau terancam disita

1. Kumpulkan dokumen. Siapkan slip gaji, rekening koran tiga sampai enam bulan, perjanjian utang, surat kuasa pemotongan (bila ada), dan surat dari kreditur.
2. Minta penjelasan tertulis. Tanyakan kepada bagian keuangan kantor atau bank dasar pemotongan, jumlah, dan periodenya. Pesan tertulis lebih kuat daripada penjelasan lisan.
3. Periksa persetujuan Anda. Cari dokumen yang Anda tanda tangani. Bila tidak ada, sampaikan bahwa Anda tidak pernah menyetujui pemotongan.
4. Ajukan keberatan tertulis kepada pemberi kerja atau bank. Sebutkan bahwa pemotongan tanpa dasar tidak sah dan mintalah penghentian serta pengembalian kelebihan.
5. Tawarkan penyelesaian utang. Jika utang memang ada, ajukan jadwal cicilan baru atau restrukturisasi. Pelajari restrukturisasi utang dan negosiasi saat gagal bayar.
6. Adukan bila keberatan diabaikan. Pemotongan oleh pemberi kerja dapat diadukan ke pengawas ketenagakerjaan di dinas tenaga kerja. Bank dan lembaga keuangan dapat diadukan ke OJK. Panduannya ada pada hak nasabah bank dan pengaduan OJK.
7. Hadapi proses pengadilan secara aktif. Bila kreditur menggugat, hadir dan jawab. Bila sudah ada putusan dan sita, tanyakan kepada pengadilan dasar penetapan sitanya. Jangan menunggu sampai sita dilaksanakan.

Untuk gaji yang tidak dibayar atau dipotong sepihak oleh perusahaan sendiri, lihat juga gaji tidak dibayar atau dipotong sepihak.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Aturan pengupahan berubah cukup banyak dalam beberapa tahun terakhir. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 diganti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, setelah Undang-Undang Cipta Kerja berlaku. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 kemudian tidak lagi berlaku, diganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bersama Perppu Nomor 2 Tahun 2022. Prinsip perlindungan upah dan daftar pemotongan yang diperbolehkan tetap menjadi inti pengaturan.

Sejak 2 Januari 2026, KUHP baru dan KUHAP baru juga berlaku. Perubahan hukum acara pidana tidak mengubah prinsip bahwa penagihan utang perdata tidak boleh dilakukan dengan ancaman atau pemaksaan. Pada saat yang sama, DPR telah mengesahkan undang-undang baru tentang pelindungan ketenagakerjaan pada Oktober 2026, yang menurut keterangan pemerintah baru berlaku satu tahun setelah ditetapkan dan diundangkan. Periksa teks resmi dan perkembangan terbaru sebelum bertindak.

Kesalahan umum

• Menganggap kantor wajib menuruti surat dari kreditur. Surat dari kreditur bukan perintah pengadilan.
• Menandatangani surat kuasa pemotongan gaji tanpa membaca batas jumlah dan jangka waktunya.
• Membiarkan pemotongan berjalan walau utang sudah lunas, karena tidak memeriksa slip gaji.
• Mengira utang otomatis hilang bila tidak ditagih lewat pengadilan. Utang tetap ada, tetapi kreditur harus menempuh jalur yang benar.
• Memindahkan seluruh gaji ke rekening orang lain untuk menghindari kreditur. Tindakan ini dapat memperburuk posisi Anda dan menimbulkan sengketa lain.
• Mengabaikan panggilan sidang. Putusan verstek, yaitu putusan tanpa kehadiran tergugat, dapat dijatuhkan dan menjadi dasar eksekusi.

Contoh: Seorang pegawai swasta punya utang pinjaman pribadi kepada rekan kerja. Si pemberi pinjaman menyampaikan ke bagian keuangan agar gaji pegawai itu dipotong langsung dan diserahkan kepadanya. Bagian keuangan sempat memotong sebagian gaji bulan berikutnya tanpa bertanya. Pegawai itu mengajukan keberatan tertulis, melampirkan slip gaji dan menyatakan tidak pernah menandatangani persetujuan. Perusahaan menghentikan pemotongan dan mengembalikan selisih. Pegawai itu lalu menawarkan jadwal cicilan tertulis kepada rekannya sehingga sengketa tidak berlanjut.

Contoh lain: Seorang karyawan mengambil kredit koperasi karyawan dan sejak awal menandatangani surat kuasa pemotongan gaji dengan jumlah tetap tiap bulan. Pemotongan itu sah karena sesuai persetujuan. Ketika tiba-tiba potongan naik tanpa pemberitahuan, ia meminta rincian tertulis dan menolak kenaikan karena tidak ada kesepakatan baru.

Perbedaan potong gaji, sita gaji, dan debet rekening

Ketiganya sering dianggap sama padahal dasar hukumnya berbeda.

Potong gaji bersumber dari persetujuan pekerja. Pelaksananya pemberi kerja. Jika tidak ada persetujuan, dasar hukumnya lemah.

Sita gaji bersumber dari putusan atau penetapan pengadilan. Pelaksananya juru sita atau panitera atas perintah ketua pengadilan. Pengadilan juga mempertimbangkan kebutuhan hidup debitur. Teknis penyitaan penghasilan sebaiknya ditanyakan kepada advokat atau kepaniteraan pengadilan setempat.

Debet rekening bersumber dari perjanjian dengan bank. Bank hanya dapat mendebet sebatas yang disepakati dan dibolehkan aturan. Nasabah yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan.

Bila kreditur mengaku punya hak untuk menyita tanpa pengadilan, mintalah dokumen yang mendasarinya. Pada utang berjaminan, seperti kendaraan atau rumah, mekanisme eksekusinya lain lagi dan sudah diatur untuk jaminan itu. Lihat sita jaminan dan eksekusi jaminan kredit lewat pengadilan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bolehkah perusahaan memotong gaji saya untuk membayar utang saya kepada bank? Boleh bila Anda menyetujuinya secara tertulis dan pemotongan sesuai batas aturan pengupahan. Tanpa persetujuan, pemotongan sepihak berisiko melanggar aturan.

Bisakah debt collector meminta gaji saya diserahkan kepadanya? Tidak. Penagih tidak berwenang menyita atau menerima gaji kecuali ada kesepakatan yang sah. Penyitaan hanya lewat pengadilan.

Jika saya digugat dan kalah, apakah gaji saya pasti disita? Tidak otomatis. Eksekusi harus diajukan, ada teguran lebih dulu, dan pelaksanaannya tunduk pada penetapan pengadilan. Anda tetap dapat mencari penyelesaian damai, termasuk cicilan.

Apa yang dilakukan bila bank mendebet rekening gaji saya tanpa pemberitahuan? Mintalah dasar tertulisnya, ajukan keberatan resmi ke bank, lalu adukan ke OJK bila tidak ditanggapi.

Ringkasan

• Upah dilindungi. Pemotongan hanya sah untuk hal yang diizinkan aturan pengupahan dan dengan persetujuan tertulis.
• Kreditur tidak berhak memerintahkan pemotongan atau mengambil gaji sendiri.
• Penyitaan hanya dapat dilakukan lewat pengadilan.
• Simpan slip gaji, rekening koran, dan dokumen persetujuan sebagai bukti.
• Ajukan keberatan tertulis, lalu adukan ke pengawas ketenagakerjaan atau OJK bila perlu.
• Periksa teks resmi terbaru karena aturan ketenagakerjaan sedang berkembang.

Dasar hukum

• PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Baca juga

• Upah Minimum dan Komponen Pengupahan: Hak Pekerja yang Perlu Diketahui
• Etika Penagihan Utang: Jam, Cara, dan Larangan bagi Penagih
• Sita Jaminan (Conservatoir Beslag): Jenis, Syarat, dan Prosedurnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.