Klausul Baku dalam Perjanjian Kredit Bank yang Dilarang: Bunga Sepihak, Kuasa Menjual, dan Lainnya

Apa itu klausul baku kredit dan siapa yang terkena

Klausul baku adalah ketentuan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dan ditawarkan kepada konsumen secara seragam. Dalam kredit bank, perjanjian kredit untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kredit kendaraan, kredit multiguna, dan kredit usaha umumnya disusun bank dengan format yang sama untuk banyak nasabah. Debitur menandatangani dengan sedikit ruang berunding.

Format baku tidak dilarang. Bank membutuhkannya agar layanan efisien. Yang dibatasi adalah isi tertentu yang menggeser risiko dan kuasa secara tidak seimbang kepada bank. Aturan ini melindungi debitur perseorangan dan pelaku usaha kecil. Debitur korporasi besar yang berunding setara tentu memiliki posisi berbeda, tetapi prinsip itikad baik tetap berlaku bagi semua.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Ada dua lapisan aturan.

Pertama, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang, antara lain, mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran, memberi hak untuk mengurangi manfaat jasa, atau menyatakan konsumen tunduk pada aturan baru atau perubahan yang dibuat sepihak selama konsumen memanfaatkan jasa. Klausul yang melanggar batal demi hukum, dan letak serta bentuk klausul tidak boleh sulit terlihat atau dimengerti.

Kedua, aturan OJK tentang pelindungan konsumen sektor jasa keuangan. Aturan terbarunya adalah Peraturan OJK (POJK) No. 22 Tahun 2023. Aturan ini menuntut transparansi informasi, perlakuan yang adil, dan membatasi klausul tertentu pada perjanjian dengan konsumen. Karena rinciannya dapat diperbarui, periksa teks resmi dan surat edaran turunannya.

Selain itu, hukum perjanjian umum berlaku: perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan syarat sahnya mencakup kesepakatan yang bebas serta sebab yang halal.

Klausul yang paling sering dipersoalkan

Perlu dicatat, tidak semua klausul serupa otomatis batal. Misalnya, bunga mengambang yang mengikuti acuan tertentu dan diberitahukan dengan jelas, atau klausul percepatan pelunasan bila terjadi tunggakan, dapat sah bila diperjanjikan secara wajar. Penilaian bergantung pada rumusan, konteks, dan cara pelaksanaannya.

Langkah praktis bernomor

1. Minta draf perjanjian lebih awal. Jangan menunggu hari akad. Bank seharusnya memberi kesempatan mempelajari dokumen.
2. Minta ringkasan produk. Bank wajib memberikan informasi yang jelas tentang produknya. Pelajari juga ringkasan informasi produk RIPLAY.
3. Tandai klausul penting. Fokus pada bunga, denda, biaya, kewajiban asuransi, pelunasan dipercepat, percepatan jatuh tempo, penjaminan, dan penyelesaian sengketa.
4. Ajukan pertanyaan tertulis. Tulis pertanyaan lewat surel atau surat dan simpan jawabannya. Jawaban tertulis berguna sebagai bukti.
5. Negosiasikan. Meski format baku, ada hal yang sering bisa dibicarakan: besar denda, cara pemberitahuan perubahan bunga, atau masa tenggang.
6. Minta salinan yang sudah ditandatangani. Jangan pulang tanpa salinan perjanjian, jadwal angsuran, dan bukti biaya.
7. Bila terjadi perselisihan, ajukan keberatan tertulis. Sebutkan nomor perjanjian, klausul yang dipersoalkan, dan permintaan Anda.
8. Adukan ke OJK. Setelah menempuh penyelesaian internal bank, debitur dapat mengadu ke OJK atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Lihat hak nasabah bank dan pengaduan ke OJK.

Biaya mempelajari dan menanyakan perjanjian tidak ada. Konsultasi dengan advokat atau notaris untuk kredit bernilai besar adalah pengeluaran yang wajar.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Pasal 18 UU 8/1999 telah lama berlaku dan intinya stabil. Perubahan penting ada pada aturan OJK. POJK pelindungan konsumen sebelumnya telah diganti POJK 22/2023, yang memperkuat kewajiban transparansi, edukasi, penanganan pengaduan, dan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Pada saat yang sama, UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) (UU No. 4 Tahun 2023) memperkuat kewenangan OJK dalam pelindungan konsumen sektor keuangan. Dampak praktisnya, jalur pengaduan ke OJK dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa kini lebih dikenal dan lebih terstruktur.

Bagi debitur, artinya: semakin banyak dokumen informasi yang berhak Anda minta, dan semakin banyak ruang untuk mengajukan keberatan bila praktik bank menyimpang dari perjanjian. Rincian pasal dan batas waktu penanganan pengaduan perlu dibaca dari teks resmi terbaru.

Kesalahan umum

Contoh penerapan

Contoh: Seorang calon debitur kredit multiguna mendapat draf perjanjian sehari sebelum akad. Ia menemukan klausul, "Bank berhak mengubah suku bunga sewaktu-waktu sesuai kebijakan bank tanpa kewajiban pemberitahuan." Ia menanyakan secara tertulis dan meminta rumusan bunga mengambang dengan acuan jelas serta pemberitahuan tertulis sebelum perubahan. Bank menyetujui perubahan redaksi. Debitur menandatangani setelah klausul diperbaiki.

Contoh lain: Seorang debitur mendapati bunga pinjamannya naik tanpa surat apa pun. Ia meminta penjelasan tertulis dan dasar perhitungan. Bank tidak menjawab dalam waktu wajar. Ia lalu mengadu ke OJK dengan melampirkan perjanjian dan riwayat komunikasi. Proses mediasi membuat bank menjelaskan dasar kenaikan dan menyesuaikan perhitungan.

Kuasa menjual dan eksekusi jaminan

Klausul yang sering memicu sengketa adalah kuasa kepada bank untuk menjual jaminan. Untuk jaminan tanah dan bangunan, eksekusi hak tanggungan mengikuti ketentuan khusus, termasuk lelang melalui kantor lelang negara. Kuasa menjual di bawah tangan tanpa mekanisme yang sah dapat dipersoalkan, terlebih bila menyangkut harga yang jauh di bawah nilai wajar. Untuk jaminan fidusia seperti kendaraan, eksekusi juga memiliki aturan, sebagaimana dibahas pada KPR dan jaminan fidusia serta KPR macet dan lelang hak tanggungan. Debitur berhak menuntut agar penjualan dilakukan secara transparan dan sisa hasil setelah utang lunas dikembalikan kepadanya.

Daftar periksa sebelum menandatangani

Gunakan daftar berikut saat membaca perjanjian kredit. Jawaban yang tidak jelas adalah alasan untuk bertanya, bukan untuk menebak.

• Berapa pokok pinjaman, tenor, dan jadwal angsuran? Apakah ada tabel angsuran terlampir?
• Apakah bunga tetap, mengambang, atau gabungan, dan apa acuan serta cara menghitung perubahannya?
• Bagaimana bank memberi tahu perubahan bunga atau biaya, dan berapa lama sebelum berlaku?
• Berapa denda keterlambatan, dari dasar apa dihitung, dan kapan mulai berlaku?
• Apa saja biaya di muka: provisi, administrasi, penilaian agunan, asuransi, dan notaris? Penjelasannya dapat dilihat di biaya provisi, administrasi, dan appraisal kredit.
• Apakah ada penalti pelunasan dipercepat, dan bagaimana menghitungnya?
• Kejadian apa yang membuat bank boleh menagih seluruh utang sekaligus?
• Apa jaminannya, siapa yang memegang dokumen asli, dan kapan dikembalikan setelah lunas?
• Bagaimana cara mengajukan keluhan, dan ke mana bila tidak puas?

Hak debitur setelah perjanjian ditandatangani

Penandatanganan tidak menghapus hak Anda atas informasi. Debitur berhak meminta salinan perjanjian, rincian saldo, rincian bunga dan denda yang dibebankan, serta penjelasan atas setiap perubahan. Bila bank mengubah ketentuan, perubahan itu sebaiknya dituangkan dalam addendum atau pemberitahuan tertulis yang dapat Anda tanggapi. Debitur yang beritikad baik juga berhak mengajukan keringanan atau restrukturisasi ketika kemampuan bayar menurun, dan permintaan itu sebaiknya diajukan sebelum tunggakan menumpuk. Simpan semua korespondensi, karena rangkaian dokumen itulah yang membuktikan siapa yang memenuhi perjanjian dan siapa yang tidak.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah bank boleh mengubah bunga di tengah masa kredit? Pada bunga mengambang, perubahan sesuai acuan yang diperjanjikan dapat sah. Yang bermasalah adalah perubahan sepihak tanpa dasar yang jelas dan tanpa pemberitahuan. Baca juga bunga KPR fixed dan floating.

Apakah saya bisa menolak klausul tertentu? Bisa meminta perubahan. Bank tidak selalu mengabulkan, tetapi permintaan tertulis yang beralasan sering ditanggapi, dan Anda berhak memilih bank lain.

Apakah klausul yang batal membatalkan seluruh kredit? Tidak otomatis. Biasanya klausul yang melanggar dianggap tidak berlaku, sedangkan bagian lain tetap berjalan bila masih bisa dilaksanakan.

Ke mana mengadu bila bank tidak mau menjelaskan? Ajukan pengaduan tertulis ke bank, lalu ke OJK melalui kanal pengaduan resmi, termasuk layanan kontak 157.

Ringkasan

• Perjanjian kredit baku dibolehkan, tetapi klausul tertentu dilarang dan dapat batal demi hukum.
• Klausul rawan: perubahan bunga sepihak tanpa dasar, kuasa mutlak menjual jaminan, pengalihan tanggung jawab bank, dan pelepasan hak debitur.
• Aturan dasar: Pasal 18 UU 8/1999 dan POJK 22/2023, yang perlu diperiksa teks resminya.
• Minta draf lebih awal, tanya secara tertulis, dan simpan salinan.
• Tetap bayar kewajiban sambil menempuh keberatan dan pengaduan.

Dasar hukum

• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
• UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Baca juga

• Hak Nasabah Bank dan Cara Mengajukan Pengaduan hingga ke OJK
• KPR Macet dan Jaminan Fidusia: Apa Hak Debitur dan Kreditur
• Klausula Baku dalam Perjanjian: Yang Dilarang dan Cara Mengenalinya
• RIPLAY: Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang Berhak Anda Terima Sebelum Tanda Tangan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.