Klausul Baku dalam Aplikasi dan Syarat Layanan Digital: Mana yang Batal Demi Hukum

Apa itu klausul baku dan siapa yang terkena

Klausul baku adalah aturan atau ketentuan yang disiapkan lebih dulu secara sepihak oleh pelaku usaha, dituangkan dalam dokumen atau perjanjian, dan harus diterima konsumen apa adanya. Konsumen tidak ikut menyusunnya dan biasanya hanya punya dua pilihan: setuju atau tidak memakai layanan.

Syarat layanan aplikasi adalah contoh klasik. Aplikasi dompet digital, belanja daring, transportasi online, pinjaman daring, asuransi digital, dan layanan langganan semuanya memakai syarat dan ketentuan baku. Perjanjian jenis ini sering disebut perjanjian adhesi atau perjanjian standar.

Bentuk baku sendiri tidak dilarang. Tanpa perjanjian standar, layanan massal sulit berjalan. Yang dilarang adalah isi tertentu yang merugikan konsumen secara tidak seimbang. Terkena aturan ini semua pengguna aplikasi sebagai konsumen, dan semua penyedia aplikasi yang menawarkan layanan kepada masyarakat di Indonesia.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Aturan utama ada pada Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal itu melarang pelaku usaha mencantumkan klausul baku yang antara lain:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
2. Menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
3. Menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas jasa yang dibeli.
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran.
5. Mengatur pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen.
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
7. Menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan baru, tambahan, lanjutan, atau perubahan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha selama konsumen memanfaatkan jasa.
8. Menyatakan konsumen memberi kuasa untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau jaminan atas barang yang dibeli secara angsuran.

Selain isi, ada larangan soal bentuk. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Misalnya huruf sangat kecil atau tautan tersembunyi.

Akibatnya tegas: klausul baku yang melanggar ketentuan itu dinyatakan batal demi hukum. Artinya klausul itu dianggap tidak pernah ada. Pelaku usaha juga wajib menyesuaikan klausul bakunya agar sesuai dengan undang-undang.

Untuk sektor jasa keuangan, ada aturan tambahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang pelindungan konsumen dan masyarakat, yang antara lain melarang klausul tertentu pada perjanjian dengan konsumen jasa keuangan, serta mengatur kewajiban transparansi. Aturan tersebut dalam Peraturan OJK (POJK) No. 22 Tahun 2023. Periksa teks resmi untuk rincian larangan yang berlaku.

Bila syarat layanan diterima dengan klik, keabsahannya juga bergantung pada hukum kontrak elektronik. Pembahasannya ada di kontrak elektronik, syarat sah dan klik setuju.

Contoh klausul digital yang bermasalah dan yang wajar

Penilaian akhir bergantung pada konteks dan keseluruhan perjanjian. Tabel ini hanya gambaran, bukan pendapat hukum atas kasus tertentu.

Langkah praktis bernomor

1. Baca bagian terpenting. Anda tidak perlu membaca setiap kata. Cari bagian biaya dan potongan, perubahan syarat, penutupan akun, pengembalian dana, data pribadi, dan tanggung jawab.
2. Perhatikan kata sepihak. Tandai kalimat yang memberi penyedia hak mengubah, mengurangi, atau menolak tanpa kewajiban memberi tahu.
3. Simpan salinan. Tangkap layar atau unduh versi syarat yang berlaku saat Anda mendaftar, lengkap dengan tanggal. Versi dapat berubah.
4. Cek identitas penyedia. Pastikan ada alamat, kontak, dan izin yang jelas. Untuk layanan keuangan, periksa izinnya di OJK.
5. Ajukan keberatan tertulis bila ada klausul yang merugikan. Kutip kalimatnya dan jelaskan keberatan Anda.
6. Adukan ke lembaga pengawas. Layanan keuangan ke OJK, sistem pembayaran ke Bank Indonesia, layanan elektronik ke kementerian yang membidangi komunikasi dan digital, dan konsumen umum ke lembaga perlindungan konsumen.
7. Gunakan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau pengadilan. Untuk sengketa nilai kecil, BPSK sering lebih praktis. Perbandingannya ada di BPSK atau pengadilan.
8. Pertimbangkan hak atas data pribadi. Bila masalahnya berkaitan dengan data Anda, UU Pelindungan Data Pribadi dapat relevan. Soal lembaga pengawas pelindungan data pribadi, periksa perkembangan terbarunya di situs resmi pemerintah.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Pasal 18 UU 8/1999 sendiri tidak berubah, tetapi konteksnya berkembang. Pertama, UU ITE (terakhir diubah dengan UU 1/2024) mengakui kontrak elektronik, termasuk yang diterima dengan klik, sehingga syarat layanan digital umumnya mengikat bila memenuhi syarat sah perjanjian. Kedua, aturan pelindungan konsumen sektor jasa keuangan OJK diperbarui dalam POJK 22/2023, yang menggantikan aturan sebelumnya. Ketiga, UU Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022) mengatur persetujuan atas pemrosesan data, sehingga klausul "setuju atas semua pemakaian data" dapat dinilai ulang.

Dampaknya bagi pengguna: klik setuju tidak serta merta membuat semua isi syarat sah. Klausul yang dilarang tetap bisa batal, dan persetujuan atas data pribadi harus memenuhi ketentuan tersendiri.

Kesalahan umum

Contoh penerapan

Contoh: Sebuah aplikasi dompet digital mencantumkan, "Saldo yang ditutup karena akun tidak aktif menjadi milik penyedia dan tidak dapat diminta kembali." Seorang pengguna yang akunnya ditutup berkeberatan. Ia mengutip klausul itu, menyebut larangan menolak pengembalian uang atas jasa, dan meminta saldonya dikembalikan setelah verifikasi. Setelah pengaduan ke penyedia dan lembaga pengawas, saldo dikembalikan dengan potongan yang wajar.

Contoh lain: Seorang pelanggan layanan langganan menemukan bahwa harga naik dua kali tanpa pemberitahuan dan syarat menyebut "pengguna dianggap setuju bila terus memakai". Ia meminta penghentian layanan dan pengembalian biaya periode yang belum terpakai. Penyedia akhirnya menawarkan pembatalan tanpa biaya.

Syarat layanan di berbagai jenis aplikasi

Risikonya berbeda menurut jenis layanan. Pada aplikasi keuangan, perhatikan biaya, bunga, denda, dan hak penyedia menyetop layanan. Pada aplikasi belanja, perhatikan kebijakan pengembalian barang dan dana, serta masa tahan dana pembeli. Pada aplikasi transportasi dan pengantaran, perhatikan batas tanggung jawab bila terjadi kerugian di perjalanan. Pada layanan langganan, perhatikan perpanjangan otomatis dan cara berhenti. Pada aplikasi kesehatan dan kebugaran, perhatikan pemakaian data sensitif dan klaim yang berlebihan. Semakin sensitif layanannya, semakin penting membaca bagian yang menyangkut data dan tanggung jawab.

Mengajukan keberatan dengan efektif

Keberatan yang efektif singkat, spesifik, dan menyertakan permintaan konkret. Kutip kalimat klausul yang dipersoalkan, jelaskan kerugian yang Anda alami, sebut bahwa klausul semacam itu dilarang oleh ketentuan pelindungan konsumen, lalu minta tindakan tertentu: pengembalian dana, pemulihan akun, atau penghapusan data. Beri tenggat yang wajar, misalnya tujuh sampai empat belas hari, dan sebutkan bahwa Anda akan mengadu ke lembaga pengawas bila tidak ada tanggapan. Kirim lewat kanal resmi yang menyimpan jejak, lalu simpan nomor tiketnya. Cara ini sering menghasilkan jawaban lebih cepat daripada kolom komentar di toko aplikasi, sekaligus menjadi bukti bila perkara berlanjut.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua klausul baku dilarang? Tidak. Bentuk baku dibolehkan. Yang dilarang adalah isi tertentu yang diatur dalam Pasal 18 dan bentuk yang sulit dilihat atau dimengerti.

Apakah klausul yang batal membatalkan seluruh perjanjian? Tidak otomatis. Biasanya klausul yang melanggar dianggap batal, sedangkan bagian lain tetap berlaku sepanjang masih dapat dilaksanakan. Hal ini dinilai kasus per kasus.

Apakah aplikasi asing wajib mengikuti hukum Indonesia? Layanan yang ditawarkan kepada konsumen di Indonesia pada dasarnya harus patuh pada aturan pelindungan konsumen Indonesia, meski penegakannya bisa lebih rumit. Lihat juga pelaku usaha luar negeri di platform belanja dan hak konsumen.

Ke mana mengadu bila aplikasi menolak mengembalikan uang? Mulailah dari layanan pelanggan, lalu lembaga pengawas sesuai sektor, dan BPSK atau pengadilan bila perlu.

Ringkasan

• Klausul baku dibuat sepihak oleh pelaku usaha, dan syarat layanan aplikasi termasuk di dalamnya.
• Pasal 18 UU 8/1999 melarang isi tertentu, seperti pengalihan tanggung jawab dan perubahan sepihak, serta bentuk yang sulit dibaca.
• Klausul yang melanggar batal demi hukum.
• Simpan salinan syarat, kutip klausul bermasalah, dan adukan lewat jalur yang sesuai.
• Layanan keuangan juga tunduk pada aturan pelindungan konsumen OJK.

Dasar hukum

• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Baca juga

• Klausula Baku dalam Perjanjian: Yang Dilarang dan Cara Mengenalinya
• Hak Konsumen dan Cara Mengadu ke BPSK
• Membeli dari Pelaku Usaha Luar Negeri di Platform Belanja: Hak Konsumen dan Batasannya
• Klausul Baku dalam Perjanjian Kredit Bank yang Dilarang: Bunga Sepihak, Kuasa Menjual, dan Lainnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.