Kekerasan terhadap Anak: Ancaman Pidana Menurut UU Perlindungan Anak

Apa itu kekerasan terhadap anak dan siapa yang terkena

Menurut UU Perlindungan Anak, yaitu UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang itu memberikan pengertian luas tentang kekerasan: setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran.

Bentuk yang sering terjadi:

Aturan ini menyangkut semua orang yang berhubungan dengan anak: orang tua, wali, pengasuh, kerabat, guru, tenaga pendidik, petugas panti, pelatih, dan teman sebaya. Ia juga menyangkut masyarakat, karena undang-undang menempatkan perlindungan anak sebagai tanggung jawab bersama.

Aturan pokok dalam bahasa sehari-hari

Larangan. UU Perlindungan Anak melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Larangan juga mencakup kekerasan psikis seperti ancaman dan penghinaan yang merusak jiwa anak.

Akibat menentukan berat ancaman. Perbuatan yang hanya melukai ringan, melukai berat, atau menyebabkan kematian diancam berbeda. Semakin berat akibatnya, semakin berat ancamannya. Besaran pidana penjara dan denda tidak disebut di sini karena UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana berlaku sejak 2 Januari 2026 dan dapat mengubah ancaman pidana dalam undang-undang di luar KUHP; periksa teks resmi terbaru.

Pemberatan bila pelaku orang dekat. Undang-undang memperberat ancaman apabila pelaku adalah orang tua. Pemberatan juga dikenal untuk pelaku tertentu pada kejahatan seksual terhadap anak, termasuk orang yang punya hubungan kepercayaan dengan anak, seperti wali, pengasuh, pendidik, atau tenaga kependidikan. Alasannya: orang-orang ini seharusnya melindungi anak. Besaran pemberatan dan pasalnya sebaiknya dibaca pada teks resmi.

Delik biasa. Kekerasan terhadap anak pada umumnya bukan delik aduan. Polisi dapat memproses perkara meskipun tidak ada pengaduan dari korban atau keluarga, dan meskipun keluarga berdamai.

Peran masyarakat. Setiap orang yang mengetahui adanya kekerasan terhadap anak dapat melapor. Menutup-nutupi demi nama baik keluarga justru merugikan anak.

Disiplin atau kekerasan

Orang tua dan guru memang berwenang mendidik anak. Namun mendidik berbeda dengan menyakiti. Beberapa pegangan praktis:

• Tindakan disiplin harus proporsional, tidak menimbulkan luka atau rasa sakit, dan tidak merendahkan martabat anak.
• Tujuan harus mendidik, bukan melampiaskan emosi.
• Cara disiplin yang aman: menegur dengan tenang, memberi konsekuensi masuk akal, mencabut hak tertentu untuk sementara, atau memberi tugas.
• Cara yang berisiko pidana: memukul dengan benda, menendang, menampar wajah, mengurung, menyiram, memaki secara kasar, atau mempermalukan di depan umum.

Di sekolah, kementerian yang menangani pendidikan menerbitkan peraturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Rinciannya dapat berubah, jadi periksa aturan terbaru. Pembahasan terkait: Perundungan (Bullying) Anak di Sekolah dan Studi Kasus Penganiayaan Anak oleh Guru.

Contoh: Pak Rudi (fiktif) marah karena anaknya berumur 10 tahun lalai mengerjakan tugas. Ia memukul punggung anak dengan gagang sapu sehingga lebam. Esoknya guru melihat bekas lebam dan melapor ke konselor, yang kemudian menghubungi layanan perlindungan anak. Meski Pak Rudi merasa hanya mendidik, bekas lebam menunjukkan akibat fisik. Perbuatannya dapat diproses karena anak adalah korban kekerasan, dan pelaku adalah orang tua sehingga ancaman dapat diperberat. Contoh ini fiktif; hasil sebenarnya bergantung pada pemeriksaan.

Langkah praktis bila anak mengalami kekerasan

1. Pastikan anak aman. Jauhkan dari pelaku, terutama bila pelaku tinggal serumah. Tawarkan tempat aman.
2. Periksa ke dokter. Minta visum et repertum untuk keperluan hukum. Lihat Visum et Repertum.
3. Dengarkan anak. Jangan menyalahkan atau mendesak. Catat ucapan anak dengan tanggal.
4. Kumpulkan bukti. Foto luka, pesan, rekaman, keterangan saksi, catatan sekolah.
5. Laporkan. Ke kepolisian (unit pelayanan perempuan dan anak), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), atau lembaga perlindungan anak seperti KPAI atau komisi daerah.
6. Minta pendampingan. Pendamping hukum, pekerja sosial, dan psikolog.
7. Ikuti proses hukum. Anak yang menjadi korban atau saksi berhak diperiksa dengan cara ramah anak dan identitasnya dirahasiakan.
8. Tuntut hak pemulihan. Anak korban dapat memperoleh rehabilitasi dan restitusi. Lihat Anak Korban Tindak Pidana: Restitusi dan Pemulihan.

Bila pelakunya anak lain

Kekerasan terhadap anak juga dapat dilakukan anak lain, misalnya dalam perkelahian atau perundungan. Bila pelaku adalah anak berumur 12 sampai di bawah 18 tahun, perkaranya mengikuti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan diversi sebagai upaya wajib untuk perkara tertentu. Bila pelaku belum 12 tahun, pendekatannya pembinaan. Lihat Anak di Bawah 12 Tahun dan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Diversi.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

UU Perlindungan Anak awalnya diundangkan pada 2002 dan diperbarui melalui UU 35/2014, yang memperberat ancaman dan memperluas perlindungan. Perubahan penting lain untuk kejahatan seksual terhadap anak diatur di tingkat undang-undang berikutnya, yang kemudian menjadi bagian dari rezim perlindungan anak. Per 2 Januari 2026, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku, dan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dapat memengaruhi ancaman pidana di luar KUHP. Dampaknya bagi masyarakat: larangan kekerasan terhadap anak tidak berkurang, tetapi angka ancaman dan beberapa tata cara pemeriksaan perlu dicek ulang. Jangan mengandalkan angka dari artikel lama.

Kesalahan umum

Bentuk-bentuk kekerasan psikis terhadap anak

Banyak orang menganggap hanya luka fisik yang berarti. Padahal kekerasan psikis dapat merusak perkembangan anak sama dalamnya. Contohnya:

• menghina atau menjuluki anak dengan sebutan yang merendahkan secara terus-menerus;
• membandingkan anak secara negatif dengan saudara atau teman;
• mengancam akan meninggalkan, mengusir, atau menyakiti anak;
• mengurung atau mengisolasi anak sebagai hukuman;
• menakut-nakuti dengan cerita menyeramkan atau benda tertentu;
• mempermalukan anak di depan umum atau di media sosial;
• mengabaikan anak secara emosional dalam waktu lama;
• memaksa anak menyaksikan kekerasan terhadap orang lain.

Kekerasan psikis lebih sulit dibuktikan, tetapi bukan mustahil. Bukti dapat berupa pesan atau rekaman, keterangan guru dan saksi, hasil pemeriksaan psikolog, serta catatan perubahan perilaku anak. Lembaga seperti UPTD PPA dapat membantu pemeriksaan psikologis. Orang tua yang merasa terbawa emosi sebaiknya mengambil jeda, bernapas, dan berbicara setelah tenang. Meminta maaf kepada anak bukan kelemahan; ia menunjukkan teladan.

Kekerasan antaranak, kekerasan di sekolah, dan di media sosial

Kekerasan terhadap anak juga terjadi antarteman, di sekolah, dan di ruang digital. Sekolah memiliki tanggung jawab mencegah dan menangani. Orang tua korban dapat meminta sekolah menindaklanjuti, melapor ke dinas pendidikan, dan bila perlu ke polisi. Penyebaran foto atau video kekerasan terhadap anak melalui media sosial dapat menambah kerugian dan menimbulkan masalah hukum bagi penyebar, termasuk aturan perlindungan data pribadi dan informasi elektronik. Jangan menyebarkan identitas anak korban maupun anak pelaku. Pembahasan lebih lanjut ada di Perundungan (Bullying) Anak di Sekolah.

Bila pelaku dan korban sama-sama anak, upayakan penyelesaian yang memulihkan, bukan sekadar menghukum, tanpa mengabaikan hak korban atas perlindungan dan pemulihan.

Peran tenaga kesehatan, guru, dan pengasuh

Tenaga kesehatan, guru, pelatih, dan pengasuh sering menjadi orang pertama yang melihat tanda kekerasan. Mereka sebaiknya:

1. memahami tanda umum: luka tidak wajar, penjelasan yang berubah-ubah, takut pulang, atau perilaku menarik diri;
2. mencatat temuan dengan tanggal;
3. menghubungi lembaga perlindungan anak atau polisi sesuai prosedur;
4. menjaga kerahasiaan identitas anak;
5. tidak menginterogasi anak secara berlebihan;
6. bekerja sama dengan pendamping agar anak tidak mengalami trauma ulang.

Lembaga pendidikan dan pengasuhan juga perlu memiliki prosedur tertulis dan pelatihan staf. Pelaku yang berasal dari lingkungan pendidikan dapat dikenai pemberatan dan sanksi administratif atau etik, selain pidana.

Pemulihan dan hak anak korban

Setelah kekerasan terjadi, pemulihan sama pentingnya dengan proses hukum. Anak korban berhak atas layanan kesehatan, konseling, bantuan sosial, bantuan hukum, dan perlindungan dari ancaman. Dalam perkara pidana tertentu, korban atau keluarganya dapat mengajukan restitusi, yaitu ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku. Informasi tentang hak ini ada di Anak Korban Tindak Pidana: Restitusi dan Pemulihan. Pastikan anak tetap dapat bersekolah dan memiliki ruang bermain yang aman. Pemulihan membutuhkan waktu; dukung anak tanpa menuntut ia segera "baik-baik saja".

Menghadapi proses pemeriksaan anak korban

Pemeriksaan anak korban membutuhkan kehati-hatian. Prinsip yang perlu diminta kepada penyidik dan pendamping: pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang terlatih menangani anak, di ruang yang nyaman, tidak berseragam menakutkan, dan tidak diulang tanpa perlu. Anak boleh didampingi orang yang dipercaya, selain pelaku. Hasil pemeriksaan psikologis dan sosial dapat membantu penyidik tanpa membebani anak. Jika anak belum siap, mintalah jeda. Hindari meminta anak menunjukkan luka di depan banyak orang; pemeriksaan fisik dilakukan oleh dokter dengan menjaga privasi.

Peran masyarakat dan kewajiban melapor

Undang-undang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab melindungi anak. Setiap orang yang mengetahui kekerasan terhadap anak sebaiknya melapor, bukan membiarkan. Orang yang sengaja membiarkan anak berada dalam situasi kekerasan bahkan dapat dikenai ketentuan pidana pada kondisi tertentu. Melapor tidak berarti menuduh; cukup menyampaikan fakta yang diketahui kepada pihak berwenang yang akan memeriksanya. Identitas pelapor dapat dirahasiakan, dan pelapor yang beritikad baik berhak atas perlindungan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah memukul anak untuk mendidik boleh? Hukum melarang kekerasan terhadap anak. Pukulan yang menimbulkan luka, rasa sakit berlebihan, atau ketakutan dapat dipidana. Pilih disiplin tanpa kekerasan.

Apakah ancaman lebih berat bila pelaku orang tua? Ya, undang-undang mengenal pemberatan bila pelaku adalah orang tua. Periksa teks resmi untuk besaran.

Apakah perkara bisa dihentikan bila keluarga berdamai? Kekerasan terhadap anak pada umumnya delik biasa, sehingga perdamaian tidak otomatis menghentikan perkara.

Siapa yang bisa melapor? Siapa saja yang mengetahui, termasuk guru, tetangga, dan tenaga kesehatan.

Ringkasan

• UU Perlindungan Anak (UU 23/2002 jo. UU 35/2014) melarang kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran terhadap anak.
• Ancaman diperberat bila akibatnya berat dan bila pelaku adalah orang tua atau orang yang seharusnya melindungi.
• Disiplin tidak boleh melukai atau merendahkan anak.
• Kekerasan terhadap anak pada umumnya delik biasa.
• Lapor, periksa ke dokter, simpan bukti, minta pendampingan, dan periksa teks resmi terbaru.

Dasar hukum

• UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Pencabulan dan Perlindungan Anak: Aturan Pidana, Cara Melapor, dan Pendampingan Korban
• Menelantarkan Anak: Kapan Menjadi Tindak Pidana bagi Orang Tua dan Pengasuh
• Anak Korban Tindak Pidana: Hak Restitusi, Rehabilitasi, dan Pendampingan
• Anak yang Menyaksikan KDRT: Dampak, Perlindungan Hukum, dan Lembaga Pembantu

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.