Kecelakaan dalam Perjalanan Berangkat dan Pulang Kerja: Apakah Ditanggung JKK?

Apa itu kecelakaan kerja

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja. Pengertian ini tidak hanya mencakup kejadian di dalam kantor atau pabrik. Menurut uraian Hukumonline yang merujuk pada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), kecelakaan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.

Perlindungan ini bukan hadiah dari perusahaan. Ia merupakan hak peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), salah satu program BPJS Ketenagakerjaan. Iuran JKK dibayar oleh pemberi kerja untuk pekerja penerima upah, sehingga pekerja tidak mengeluarkan iuran sendiri.

Aturan pokok dalam bahasa sehari-hari

Dasar penyelenggaraan program JKK adalah PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Peraturan ini diubah dengan PP No. 82 Tahun 2019 dan kemudian PP No. 49 Tahun 2023, sehingga selalu periksa versi terbarunya. Prinsipnya:

• Pekerja penerima upah wajib didaftarkan pemberi kerja dalam program JKK.
• Kecelakaan kerja mencakup kecelakaan yang terjadi saat berangkat dari rumah ke tempat kerja dan saat pulang, melalui rute yang wajar.
• Manfaat JKK meliputi pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, santunan penggantian upah selama tidak dapat bekerja, santunan cacat, dan santunan kematian, serta manfaat lain sesuai ketentuan.
• Bila pemberi kerja belum mendaftarkan pekerjanya, pemberi kerja dapat dimintai pertanggungjawaban atas hak pekerja.

Rincian angka santunan sebaiknya diperiksa pada peraturan dan informasi resmi BPJS Ketenagakerjaan, karena dapat berubah.

Syarat perjalanan yang dihitung

Tidak setiap kecelakaan di jalan otomatis menjadi kecelakaan kerja. Unsur yang biasanya dinilai:

1. Arah dan tujuan. Perjalanan harus benar-benar dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya.
2. Waktu yang wajar. Jarak waktu antara jam kerja dan kejadian masuk akal. Pulang kerja pukul lima lalu kecelakaan pukul tujuh malam tanpa penjelasan bisa dipertanyakan.
3. Rute yang wajar. Jalan yang biasa atau lazim dilalui. Menyimpang jauh karena urusan pribadi dapat menghilangkan perlindungan.
4. Hubungan dengan kegiatan kerja. Perjalanan itu semata-mata karena pekerjaan, bukan wisata atau urusan lain.
5. Peserta aktif. Pekerja terdaftar dan kepesertaannya aktif pada saat kejadian.

Syarat rute yang wajar bukan berarti pekerja tidak boleh berhenti sejenak di jalan, misalnya membeli makanan atau mengantar anak ke sekolah. Penilaian mengikuti kebijakan penyelenggara dan fakta kasus. Karena itu, siapkan keterangan yang jelas tentang alasan jalur yang diambil. Penentuan akhir tetap oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan, dan tidak semua kasus mudah dipastikan.

Contoh situasi dan kemungkinannya

Tabel ini hanya gambaran umum. Hasil klaim bergantung pada bukti dan penilaian penyelenggara.

Bukti yang perlu disiapkan

Bukti mempercepat klaim. Kumpulkan:

• Identitas pekerja: KTP, kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
• Surat keterangan kerja atau bukti hubungan kerja, serta jadwal kerja atau absensi.
• Laporan polisi atau surat keterangan kecelakaan, bila ada pihak lain atau lalu lintas.
• Foto dan video lokasi serta kondisi kendaraan, bila aman diambil.
• Keterangan saksi, termasuk nama dan kontak.
• Keterangan medis: resume medis, rincian biaya, dan hasil pemeriksaan.
• Bukti rute, misalnya riwayat peta di ponsel atau keterangan rekan kerja.
• Formulir pelaporan dari perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Hukumonline menyebut pemberi kerja wajib lebih dahulu menalangi biaya pengangkutan dan pertolongan pertama, lalu dapat meminta penggantian kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan bukti kuitansi dan bukti pembayaran upah. Ketentuan teknis ini diatur dalam peraturan menteri ketenagakerjaan yang dapat berubah, sehingga periksa versi terbarunya.

Langkah klaim

1. Utamakan keselamatan. Hubungi layanan darurat dan datangi fasilitas kesehatan. Katakan bahwa ini kecelakaan dalam perjalanan kerja.
2. Beri tahu atasan atau bagian kepegawaian segera. Pelaporan cepat penting karena pemberi kerja memiliki batas waktu singkat untuk melapor ke BPJS Ketenagakerjaan. Tanyakan batas waktu terbaru.
3. Minta perusahaan mengisi formulir pelaporan. Perusahaan melapor ke BPJS Ketenagakerjaan, dan pekerja menyiapkan berkas pendukung.
4. Gunakan fasilitas kesehatan yang tepat. Fasilitas yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dapat menagih langsung. Jika berobat di tempat lain, simpan semua kuitansi.
5. Ajukan klaim santunan, bila Anda tidak dapat bekerja sementara, mengalami cacat, atau pekerja meninggal (ahli waris mengajukan).
6. Pantau status klaim lewat kantor cabang atau layanan resmi.
7. Ajukan keberatan bila ditolak: minta alasan tertulis, lengkapi bukti, lalu bawa ke jalur pengaduan BPJS Ketenagakerjaan atau dinas tenaga kerja.

Bagaimana dengan BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja

Biaya perawatan untuk kecelakaan kerja ditanggung program JKK, bukan program JKN (BPJS Kesehatan). Karena itu rumah sakit dapat menolak klaim kecelakaan kerja ke BPJS Kesehatan. Untuk korban kecelakaan lalu lintas, ada pula santunan dari dana kecelakaan lalu lintas yang dikelola badan usaha milik negara di bidang asuransi. Keduanya memiliki aturan dan tata cara masing-masing, dan pemanfaatannya bisa saling berkaitan. Tanyakan kepada rumah sakit dan petugas BPJS tentang urutan pengajuan. Bahasan lainnya ada di klaim BPJS Kesehatan dan hak pasien dan ganti rugi kecelakaan lalu lintas.

Bila pihak lain menabrak, pekerja tetap dapat menuntut ganti rugi dari pihak penabrak. Pembahasan umum ada di perkara lalu lintas: kecelakaan, tersangka, dan damai.

Contoh: Doni, karyawan toko, pulang pukul 21.30 setelah shift malam. Di tikungan dekat rumah, ia ditabrak dari belakang sehingga patah tulang kaki. Ia meminta tetangga memanggil ambulans, lalu menghubungi atasan pagi harinya. Perusahaan melaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan, Doni menyerahkan KTP, surat keterangan dokter, dan laporan polisi, serta jadwal shift yang menunjukkan jam pulang. Karena rute dan waktunya wajar, klaim memiliki dasar kuat, walau keputusan tetap berada pada penyelenggara.

Bila perusahaan tidak mendaftarkan atau enggan melapor

Pekerja yang tidak didaftarkan dalam JKK tidak otomatis kehilangan hak. Pemberi kerja yang lalai dapat dimintai pertanggungjawaban. Kumpulkan bukti hubungan kerja, seperti slip gaji, perjanjian, dan pesan perintah kerja. Langkah lanjutannya dibahas di BPJS Ketenagakerjaan: perusahaan tidak mendaftarkan dan perusahaan tidak mendaftarkan BPJS karyawan. Anda dapat mengadu ke dinas ketenagakerjaan atau langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Gambaran jalurnya ada di jalur Disnaker.

Pekerja yang menjadi mitra, pekerja lepas, atau pengemudi daring tidak selalu termasuk penerima upah. Mereka dapat mendaftar sebagai peserta bukan penerima upah dan membayar iuran sendiri. Dengan begitu, mereka tetap memiliki jaminan atas kecelakaan, termasuk saat bekerja di jalan. Lihat juga pekerja harian lepas dan status kerja.

Jenis manfaat yang dapat diminta

Setelah klaim diterima, pekerja dapat memperoleh beberapa jenis manfaat sesuai akibat kecelakaan. Perawatan medis ditanggung sesuai kebutuhan medis. Selama pekerja tidak dapat bekerja dan dinyatakan oleh dokter, ia berhak atas santunan pengganti upah untuk masa itu. Jika kecelakaan menimbulkan cacat, tersedia santunan cacat yang besarnya mengikuti tingkat kecacatan. Bila pekerja meninggal, ahli waris menerima santunan kematian dan biaya pemakaman, serta manfaat lain sesuai peraturan. Ada pula program kembali bekerja bagi peserta yang mengalami cacat, untuk membantu pekerja kembali ke dunia kerja. Besaran dan syaratnya berubah menurut peraturan, jadi minta rincian resmi kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Hak ini terpisah dari hak pekerja kepada perusahaan, misalnya upah selama sakit. Periksa upah saat sakit dan cuti haid dan, bila kondisi berlanjut lama, pekerja sakit berat dan hak BPJS.

Kesalahan yang sering terjadi

• Tidak melapor ke perusahaan karena menganggap "hanya kecelakaan biasa".
• Terlambat melapor sehingga bukti hilang dan batas waktu terlewat.
• Menyelesaikan damai dengan penabrak tanpa menyimpan bukti.
• Berobat tanpa menyebut ini kecelakaan kerja, sehingga tagihan masuk ke jalur yang salah.
• Menghilangkan kuitansi dan resume medis.
• Menyimpang dari rute tanpa bisa menjelaskan alasannya.
• Mengira peserta mandiri otomatis terlindungi tanpa membayar iuran.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah kecelakaan saat pulang kerja otomatis ditanggung? Tidak otomatis. Pekerja harus peserta, perjalanan harus dari atau ke tempat kerja melalui rute yang wajar, dan klaim harus dilaporkan dengan bukti yang memadai.

Apakah pekerja kontrak dan karyawan paruh waktu terlindungi? Pekerja dengan hubungan kerja yang sah, termasuk kontrak, wajib didaftarkan oleh pemberi kerja. Tanyakan status kepesertaan sejak awal bekerja.

Bagaimana bila penabrak membayar biaya sendiri? Pembayaran dari penabrak tidak selalu menghapus hak JKK. Namun penyelesaian damai sebaiknya dicatat tertulis agar tidak menyulitkan klaim lain. Konsultasikan sebelum menandatangani pernyataan damai.

Ringkasan

Kecelakaan dalam perjalanan berangkat dan pulang kerja termasuk kecelakaan kerja dan dapat ditanggung program JKK, sepanjang pekerja terdaftar, perjalanannya wajar, dan klaim dilaporkan dengan bukti. Utamakan keselamatan, lapor segera ke perusahaan, kumpulkan laporan polisi, saksi, dan dokumen medis, lalu ajukan klaim melalui BPJS Ketenagakerjaan. Bila perusahaan lalai mendaftarkan, hak pekerja tetap dapat diperjuangkan.

Dasar hukum

• UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
• PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
• PP No. 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No. 44 Tahun 2015.
• PP No. 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 44 Tahun 2015.

Baca juga

• Kecelakaan Kerja: Hak Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
• Kecelakaan Lalu Lintas: Hak Ganti Rugi Korban dan Jalur Penyelesaiannya
• Klaim BPJS Kesehatan: Hak Peserta, Rujukan, Penolakan Rumah Sakit, dan Pengaduan
• Jalan bipartit dan dinas ketenagakerjaan sebelum ke pengadilan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.