Kasasi dengan Alasan Salah Menerapkan Aturan Peralihan KUHP

Apa itu kasasi dan siapa yang bisa mengajukan

Kasasi adalah upaya hukum biasa terhadap putusan tingkat banding yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA). Berbeda dari banding, MA pada dasarnya tidak memeriksa ulang fakta. Ia menguji apakah hukum diterapkan dengan benar. Dasar, tenggat, dan syarat umum kasasi dibahas di kasasi pidana: syarat, alasan, dan batas waktu.

Yang dapat mengajukan kasasi terutama terdakwa dan jaksa penuntut umum, sesuai ketentuan. Sebagian putusan, misalnya putusan bebas, punya aturan khusus tentang upaya hukumnya.

Masa peralihan menimbulkan jenis persoalan hukum yang baru: hakim di tingkat pertama dan banding harus memilih antara KUHP lama dan KUHP baru, serta antara KUHAP lama dan KUHAP baru. Jika pilihan itu keliru, hal itu bisa menjadi kesalahan penerapan hukum. Itulah yang dapat menjadi alasan kasasi.

Istilah penting: alasan kasasi adalah dasar yang diperbolehkan hukum untuk membawa perkara ke MA; memori kasasi adalah surat yang menguraikan alasan itu.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

1. Alasan kasasi bersifat terbatas. Hukum acara pidana lama menyebut tiga hal yang pada pokoknya dapat menjadi alasan kasasi: peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; dan pengadilan melampaui batas wewenangnya. KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) mengatur kasasi dengan rumusan sendiri. Rinciannya harus dibaca dari teks resmi dan tidak dikutip nomor pasalnya di sini.

2. Kekeliruan memilih aturan peralihan termasuk salah penerapan hukum. Contohnya: (a) hakim menerapkan pasal KUHP baru yang lebih berat pada perbuatan sebelum 2 Januari 2026 tanpa dasar, (b) hakim mengabaikan aturan baru yang lebih menguntungkan tanpa pertimbangan, atau (c) hakim memakai tata cara acara yang tidak sesuai ketentuan peralihan. Namun kekeliruan itu harus nyata dan dapat ditunjukkan dari putusan, bukan sekadar ketidakpuasan.

3. MA tidak menilai ulang bukti. Argumen yang berisi "saksi A lebih dapat dipercaya" umumnya bukan alasan kasasi. Argumen yang berisi "hakim memakai aturan yang salah untuk perbuatan bertanggal 2025" adalah argumen hukum.

4. Aturan yang lebih menguntungkan. Asasnya dibahas di asas legalitas dan aturan lebih menguntungkan terdakwa. Dalam kasasi, argumennya ditekankan pada: apa yang dilakukan hakim di bawah, mengapa keliru, dan apa akibat kekeliruan itu bagi putusan.

5. Perkara kasasi yang berjalan saat KUHAP baru berlaku. Lihat perkara kasasi sedang berjalan saat KUHAP baru berlaku.

Contoh kekeliruan peralihan yang dapat dibawa ke kasasi

Tabel ini hanya contoh arah berpikir. Apakah suatu kekeliruan cukup untuk dikabulkan, dinilai oleh MA.

Langkah praktis mengajukan kasasi

1. Nyatakan kasasi dalam tenggat. Pernyataan kasasi diajukan melalui pengadilan yang memutus di tingkat sebelumnya, dalam tenggat sejak putusan diberitahukan. Tenggat menurut KUHAP lama berbeda dari banding dan sangat ketat; untuk aturan baru, periksa teks resmi. Simpan akta kasasi.
2. Minta salinan putusan banding dan putusan tingkat pertama. Keduanya diperlukan. Lihat salinan putusan, cara memintanya.
3. Tandai kekeliruan aturan. Baca pertimbangan hakim. Garis bawahi kalimat yang menyebut aturan yang dipakai. Catat tanggal perbuatan menurut putusan.
4. Rumuskan alasan sebagai persoalan hukum. Tulis: "Judex facti (hakim tingkat pertama dan banding) telah salah menerapkan hukum karena ...". Hindari menilai ulang bukti.
5. Susun memori kasasi. Struktur: identitas, ringkasan putusan, alasan kasasi (satu per satu), akibat kekeliruan, dan permohonan.
6. Serahkan dalam tenggat dan minta tanda terima. Simpan bukti.
7. Pantau di MA. Cari nomor register perkara dan pantau melalui situs MA.
8. Pertimbangkan upaya lain. Jika kasasi ditolak dan ada dasar baru, peninjauan kembali mungkin relevan dengan syarat ketat. Lihat peninjauan kembali dan peralihan KUHAP baru.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

• KUHP baru, UU 1/2023, berlaku 2 Januari 2026. Rumusan dan ancaman beberapa tindak pidana berubah. Contoh yang terverifikasi: penipuan kini di Pasal 492 dan penggelapan di Pasal 486, sebelumnya Pasal 378 dan 372. Untuk tindak pidana lain, bandingkan pada teks resmi.
• KUHAP baru, UU 20/2025, berlaku 2 Januari 2026. Mengatur tata cara upaya hukum. Karena nomor pasal tidak dikutip di sini, rujuk teks resmi.
• UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana. Menyelaraskan ancaman di undang-undang lain dengan KUHP baru. Dalam kasasi, periksa apakah penentuan ancaman memperhatikan penyesuaian ini.
• Perkembangan putusan MA. MA dapat menerbitkan pedoman dan putusan penting terkait peralihan. Pantau situs resminya.
• Yang relatif tetap. Kasasi tetap terbatas pada persoalan hukum, bukan penilaian ulang fakta.

Kesalahan umum

• Terlambat menyatakan kasasi. Kasasi yang terlambat tidak diterima.
• Memori berisi pengulangan memori banding. Fokuskan pada kesalahan hukum.
• Menuntut penilaian ulang bukti. MA umumnya tidak menilainya.
• Tidak menunjuk bagian putusan yang keliru. Alasan tanpa kutipan sulit dinilai.
• Mengira semua kekeliruan aturan akan dikabulkan. Ada kekeliruan yang tidak berpengaruh pada amar.
• Tidak menyertakan akibat kekeliruan. Jelaskan bahwa dengan aturan yang benar putusan akan berbeda.

Contoh: Terdakwa (fiktif) divonis di pengadilan negeri dan diperkuat di pengadilan tinggi. Perbuatannya terjadi pada akhir 2025, namun hakim menjatuhkan pidana berdasarkan rumusan baru yang lebih berat tanpa menjelaskan dasar. Penasihat hukum menyatakan kasasi dalam tenggat, lalu menyusun memori yang menunjuk bagian pertimbangan tersebut, menegaskan bahwa perbuatan terjadi sebelum 2 Januari 2026, dan menjelaskan bahwa aturan yang lebih berat tidak boleh dipakai bagi perbuatan itu. Ia memohon MA membatalkan putusan dan memutus sendiri sesuai hukum. Penilaian akhir ada pada MA.

Contoh rumusan alasan kasasi

Rumusan alasan kasasi sebaiknya ringkas dan terarah. Contoh kerangka: "Alasan Kasasi I: Judex facti telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan ketentuan yang lebih menguntungkan terdakwa setelah berlakunya KUHP baru pada 2 Januari 2026, padahal perbuatan didakwakan terjadi pada tanggal ... 2025. Akibatnya, pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya diterapkan." Setelah itu, uraikan bagian putusan yang dirujuk, aturan yang seharusnya dipakai, dan perbandingan singkat. Akhiri dengan permohonan agar MA membatalkan putusan dan memutus sendiri atau memerintahkan pemeriksaan ulang sesuai kewenangannya.

Perbedaan kasasi terdakwa dan kasasi jaksa

Terdakwa biasanya mengajukan kasasi untuk meringankan atau membatalkan hukuman. Jaksa dapat mengajukan kasasi bila menilai hakim keliru menerapkan hukum, termasuk kekeliruan memilih aturan peralihan. Putusan bebas memiliki aturan khusus dalam hukum acara, sehingga upaya hukum jaksa atas putusan bebas diperiksa dengan cermat. Terdakwa yang menghadapi kasasi jaksa berhak menanggapi dengan kontra memori. Karena kedua sisi dapat mengajukan, tidak ada jaminan bahwa pidana tidak akan berubah ke arah yang tidak diinginkan.

Pertimbangan biaya, waktu, dan realisme

Kasasi memerlukan waktu dan tenaga. Perkara dikirim ke Mahkamah Agung, dibaca majelis, dan diputus berdasarkan berkas. Terdakwa yang ditahan biasanya tetap berada dalam penahanan menurut aturan yang berlaku. Keluarga perlu merencanakan sumber daya, termasuk dukungan psikologis. Pertanyaan realistis yang perlu dijawab bersama advokat: seberapa kuat alasan hukumnya, apa dampak bila dikabulkan, dan apa risiko bila ditolak. Jangan mengajukan kasasi hanya karena belum rela dengan putusan; lakukan bila ada dasar hukum yang jelas.

Sumber rujukan yang aman

Untuk memperkuat memori, rujuk teks resmi undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, dan pedoman Mahkamah Agung bila ada. Hindari mengutip pendapat media atau media sosial. Jika hendak merujuk putusan lain, cari melalui direktori putusan resmi Mahkamah Agung dan catat nomor serta tahunnya dengan benar. Mengutip putusan yang tidak ada atau salah nomor akan merusak kredibilitas memori.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah hakim yang memakai KUHP lama untuk perbuatan 2025 bisa dikasasi? Memakai KUHP lama untuk perbuatan sebelum 2 Januari 2026 pada dasarnya wajar. Kekeliruan terjadi bila hakim tidak menimbang aturan baru yang lebih menguntungkan padahal seharusnya, atau salah menerapkan.

Berapa lama waktu mengajukan kasasi? Sangat singkat. Menurut hukum acara lama, belasan hari. Untuk KUHAP baru, periksa teks resmi dan jangan menunggu.

Apakah MA bisa mengurangi hukuman? MA dapat membatalkan atau memperbaiki putusan bila alasan kasasi terbukti, dan dapat memutus sendiri. Hasilnya tidak dijamin.

Apakah jaksa juga bisa kasasi atas isu ini? Ya, jaksa dapat mengajukan kasasi sesuai ketentuan, misalnya bila menilai hakim salah menerapkan aturan.

Ringkasan

• Kasasi menguji penerapan hukum, bukan menilai ulang fakta.
• Kekeliruan memilih aturan peralihan dapat menjadi alasan kasasi bila nyata dan berpengaruh pada putusan.
• KUHP baru dan KUHAP baru berlaku 2 Januari 2026; UU 1/2026 menyesuaikan ancaman pidana.
• Nyatakan kasasi tepat waktu, tunjuk bagian putusan yang keliru, dan jelaskan akibatnya.
• Periksa teks resmi tentang tenggat dan rumusan alasan kasasi menurut KUHAP baru.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Kasasi Pidana: Siapa yang Bisa Mengajukan, Alasan yang Diterima, dan Hal yang Tidak Dapat Dikasasi
• Perkara Kasasi Sedang Berjalan Saat KUHAP Baru Berlaku: Dampaknya bagi Pemohon
• Peninjauan Kembali dan Peralihan KUHAP Baru bagi Terpidana: Dasar Hukum dan Hak
• PK Pidana Lebih dari Sekali: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Mahkamah Agung
• Memori Banding yang Menyinggung Aturan Baru yang Lebih Menguntungkan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.