Isi yang Boleh dan Dilarang dalam Perjanjian Kawin

Apa itu isi perjanjian kawin dan siapa yang terkena

Perjanjian kawin adalah kesepakatan tertulis suami istri tentang akibat perkawinan terhadap harta dan hal lain. Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi kebebasan membuat perjanjian, tetapi menetapkan bahwa perjanjian tidak dapat disahkan bila melanggar batas hukum, agama, dan kesusilaan. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 menambahkan bahwa perjanjian dapat dibuat selama perkawinan, dan rumusannya menyebut perjanjian dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya. Lihat perjanjian kawin setelah menikah.

Pembahasan ini berguna bagi calon pengantin, pasangan yang sudah menikah, notaris, dan siapa saja yang ingin memahami batas kebebasan itu. Pemahaman isi juga melindungi pihak yang lebih lemah posisinya, sebab perjanjian yang timpang bisa dinyatakan batal sebagian.

Isi yang pada umumnya boleh

Hal-hal berikut lazim dimuat dan umumnya sah, selama tidak melanggar aturan lain.

• Pemisahan harta. Masing-masing memiliki harta sendiri, baik yang dibawa maupun yang diperoleh selama perkawinan. Ini bentuk paling umum.
• Pemisahan sebagian. Misalnya hanya aset usaha atau hanya tanah tertentu yang dipisah.
• Penggabungan terbatas. Harta bersama hanya mencakup aset tertentu, misalnya rumah tinggal.
• Pengelolaan harta. Siapa yang mengelola, siapa yang boleh menjual, dan apakah perlu persetujuan.
• Pembagian biaya rumah tangga. Misalnya masing-masing menyumbang persentase tertentu dari penghasilan.
• Tanggung jawab utang. Utang yang dibuat masing-masing ditanggung sendiri. Perlu dicatat bahwa kreditur sebelum perjanjian tidak otomatis terikat.
• Penegasan harta bawaan. Daftar aset yang diakui sebagai milik pribadi.
• Perlakuan hasil. Apakah keuntungan dari harta pribadi menjadi harta pribadi atau bersama.
• Pengaturan penyelesaian sengketa. Misalnya mediasi terlebih dahulu.

Pembahasan pisah harta pada pasangan campuran ada di perjanjian kawin dan kepemilikan tanah bagi WNI menikah WNA.

Isi yang dilarang atau berisiko batal

Beberapa klausul tidak sah atau tidak dapat dipaksakan.

• Menghapus kewajiban nafkah anak dan pengasuhan. Kewajiban orang tua terhadap anak bersumber dari undang-undang dan tidak dapat dihapus perjanjian. Pembahasan ada pada hak asuh anak setelah perceraian.
• Menghapus kewajiban timbal balik suami istri. Kewajiban saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin diatur Pasal 33 UU Perkawinan dan tidak bisa diperjanjikan hilang.
• Melarang salah satu pihak menggugat cerai. Hak mengajukan perceraian adalah hak yang dijamin hukum. Klausul yang melarangnya tidak mengikat pengadilan.
• Mengubah hukum waris. Pembagian warisan diatur hukum waris. Perjanjian kawin tidak dapat menghapus hak waris pasangan atau anak.
• Memuat hal yang melanggar agama atau kesusilaan. Misalnya klausul yang bertentangan dengan prinsip dasar agama yang dianut atau tidak pantas.
• Merugikan pihak ketiga. Misalnya memindahkan seluruh harta kepada satu pihak untuk menghindari kreditur.
• Menentukan agama atau kewarganegaraan anak. Hal ini diatur undang-undang.
• Memuat denda atau hukuman pribadi yang berlebihan. Misalnya sanksi uang bila pasangan berselingkuh. Klausul itu dapat dianggap bertentangan dengan kesusilaan atau tidak dapat dilaksanakan.

Apabila satu klausul dinyatakan batal, sisa perjanjian yang sah pada prinsipnya masih dapat berlaku, bergantung pada pertimbangan hakim.

Langkah praktis menyusun isi

1. Tentukan tujuan. Melindungi usaha, memperjelas aset, atau persiapan menikah dengan WNA.
2. Daftar harta dan utang. Buat tabel aset dan utang saat ini, termasuk atas nama siapa.
3. Pilih model pemisahan. Pisah total, sebagian, atau campuran.
4. Atur kontribusi rumah tangga. Tentukan siapa membayar apa, atau persentase kontribusi.
5. Atur pengelolaan. Tentukan siapa boleh bertindak sendiri atas aset tertentu.
6. Atur harta masa depan. Apa yang terjadi pada aset baru: pisah, bersama, atau sesuai nama.
7. Periksa batas. Bacakan draf kepada notaris dan tanyakan klausul yang berisiko.
8. Bahasa jelas. Gunakan kalimat sederhana. Istilah teknis harus dijelaskan.
9. Tandatangani dan catat. Catatkan di KUA atau Dukcapil. Lihat pencatatan perjanjian kawin.

Tabel: boleh, berisiko, dilarang

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Dasar pembatasan isi, yaitu Pasal 29 UU Perkawinan, tidak berubah. Yang berubah adalah waktu pembuatan, sebab sejak putusan MK tahun 2016 perjanjian boleh dibuat selama perkawinan. Selain itu, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) berlaku sejak 2 Januari 2026 dan memuat ketentuan tentang perzinaan serta kohabitasi sebagai delik aduan. Hal itu tidak mengubah aturan perjanjian kawin, tetapi pasangan sebaiknya tidak menulis klausul yang seolah mengatur pidana, sebab pidana ditentukan undang-undang, bukan perjanjian. Periksa teks resmi KUHP baru bila ingin merujuk.

Kesalahan umum

Contoh kasus fiktif

Contoh: Pak Surya dan Bu Naya menyiapkan perjanjian kawin. Draf awal memuat pasal bahwa Bu Naya tidak berhak atas nafkah dalam keadaan apa pun dan tidak boleh menggugat cerai. Notaris menjelaskan bahwa kedua klausul itu tidak dapat dipaksakan. Mereka menggantinya dengan pasal yang lebih realistis: harta yang diperoleh masing-masing tetap milik masing-masing, biaya rumah tangga dibagi sesuai penghasilan, dan sengketa diupayakan lewat mediasi sebelum ke pengadilan. Akta dibuat dan dicatatkan. Cerita ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Contoh rumusan yang aman

Sebagai ilustrasi bahasa, bukan teks hukum yang siap pakai, rumusan umum berbunyi sebagai berikut. Harta yang dibawa masing-masing sebelum perkawinan tetap menjadi milik masing-masing. Harta yang diperoleh selama perkawinan atas nama masing-masing menjadi milik pihak yang tercantum namanya. Biaya kebutuhan rumah tangga ditanggung bersama sesuai kesepakatan tertulis. Utang yang dibuat salah satu pihak ditanggung pihak tersebut, kecuali dibuat untuk kepentingan rumah tangga atas persetujuan bersama. Perjanjian tidak mengurangi kewajiban nafkah terhadap anak dan hak anak menurut undang-undang. Rumusan akhir harus disusun notaris sesuai fakta Anda.

Perjanjian dan tanggung jawab keluarga sehari-hari

Perjanjian kawin biasanya berfokus pada harta, tetapi kehidupan rumah tangga jauh lebih luas. Pasangan perlu membedakan antara hal yang boleh diatur perjanjian dan hal yang hanya bisa disepakati secara kekeluargaan. Misalnya pembagian tugas rumah tangga, tempat tinggal, atau perawatan orang tua. Hal-hal itu dapat ditulis sebagai kesepakatan moral, tetapi tidak selalu dapat ditegakkan pengadilan. Bila diatur dalam akta, pastikan rumusannya realistis. Rumusan yang terlalu kaku sering menjadi sumber pertengkaran.

Cara menilai klausul yang meragukan

Bila Anda ragu apakah suatu klausul boleh, ajukan tiga pertanyaan. Apakah klausul itu bertentangan dengan undang-undang, misalnya meniadakan kewajiban nafkah atau hak anak? Apakah klausul itu bertentangan dengan agama atau kesusilaan? Apakah klausul itu merugikan pihak ketiga yang tidak ikut menandatangani? Jika salah satu jawabannya ya, tinjau ulang. Tanyakan notaris untuk rumusan alternatif yang mencapai tujuan sama tanpa melanggar aturan. Contohnya, daripada menulis bahwa suami tidak wajib menafkahi, tulislah pembagian kontribusi rumah tangga sesuai penghasilan masing-masing.

Contoh pembagian kontribusi rumah tangga

Salah satu isi yang paling praktis dan sering diabaikan adalah kontribusi bulanan. Pasangan dapat menyepakati bahwa biaya kebutuhan pokok, pendidikan anak, dan cicilan rumah dibayar dari rekening bersama yang diisi masing-masing dengan persentase tertentu dari penghasilan. Sisa penghasilan menjadi milik pribadi masing-masing. Bila salah satu pihak berhenti bekerja untuk mengurus anak, pasangan dapat menyepakati bahwa kontribusinya berupa pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan, dan pihak yang bekerja menanggung biaya. Kesepakatan seperti ini menghindarkan perselisihan tentang siapa membayar apa, dan menunjukkan bahwa perjanjian pisah harta tidak berarti pasangan saling lepas tangan.

Perjanjian kawin dan perubahan keadaan hidup

Keadaan hidup berubah: anak lahir, pekerjaan berganti, usaha berkembang atau bangkrut. Perjanjian yang baik memikirkan perubahan itu. Pasangan dapat memasukkan klausul peninjauan berkala, misalnya bersepakat meninjau isi setiap beberapa tahun atau saat terjadi peristiwa penting. Klausul seperti itu tidak mengikat secara otomatis, tetapi mengingatkan bahwa perjanjian dapat diubah dengan persetujuan bersama dan tanpa merugikan pihak ketiga. Pembahasan perubahan ada di mencabut atau mengubah perjanjian kawin.

Kapan sebaiknya berkonsultasi lebih dalam

Bila perjanjian menyangkut aset besar, usaha, atau melibatkan pasangan campuran, konsultasi dengan notaris dan penasihat hukum sangat dianjurkan. Hal yang sama berlaku bila ada utang besar, anak dari perkawinan sebelumnya, atau rencana pindah kewarganegaraan. Perjanjian yang disusun matang memberi ketenangan, sedangkan perjanjian yang tergesa-gesa dapat menjadi sumber sengketa. Anggaplah perjanjian kawin sebagai dokumen jangka panjang yang akan dibaca ulang bertahun-tahun ke depan, mungkin oleh orang yang tidak ikut menyusunnya, seperti hakim atau ahli waris.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bolehkah menulis bahwa harta istri tidak boleh dipakai untuk rumah tangga? Boleh mengatur pembagian kontribusi, tetapi kewajiban suami menafkahi keluarga tetap ada dan tidak bisa dihapus.

Apakah perjanjian bisa memuat hak waris? Hak waris ditentukan hukum waris. Pasangan dapat membuat wasiat dalam batas hukum, tetapi tidak bisa menghapus hak ahli waris yang dilindungi hukum. Lihat wasiat dan batasnya.

Apakah perjanjian pisah harta membebaskan utang bersama? Tidak terhadap kreditur yang sudah ada sebelum perjanjian. Pihak ketiga tidak boleh dirugikan.

Siapa yang menilai isi sah atau tidak? Notaris menjelaskan sebelum disahkan, dan pengadilan menilai bila ada sengketa.

Ringkasan

• Kebebasan membuat perjanjian kawin luas, tetapi dibatasi hukum, agama, dan kesusilaan.
• Pisah harta, pengelolaan, dan pembagian biaya umumnya boleh.
• Menghapus nafkah anak, hak waris, atau hak menggugat cerai tidak sah.
• Jangan merugikan pihak ketiga.
• Susun dengan notaris dan catatkan.
• Periksa teks resmi dan aturan terbaru.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

Baca juga

• Perjanjian perkawinan: yang dibaca sebelum ditandatangani
• Perjanjian Kawin Setelah Menikah: Putusan MK 69/PUU-XIII/2015 dan Cara Membuatnya
• Pencatatan Perjanjian Kawin di KUA atau Dukcapil: Prosedur dan Dokumen
• Mencabut atau Mengubah Perjanjian Kawin: Syarat dan Batasannya
• Wasiat: yang dicek sebelum dilaksanakan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.