Mencabut atau Mengubah Perjanjian Kawin: Syarat dan Batasannya

Apa persoalannya dan siapa yang terkena

Perjanjian kawin yang sudah dibuat dan dicatat mengikat suami istri serta pihak ketiga. Mengubahnya berarti mengubah aturan main kepemilikan harta. Dampaknya bisa luas: tanah, rekening, usaha, dan utang. Karena itu hukum tidak memperbolehkan satu pihak mengubah secara sepihak.

Yang terkena adalah suami dan istri, kreditur, bank, calon pembeli, ahli waris, dan notaris. Dasar perjanjian kawin telah dibahas pada perjanjian kawin setelah menikah dan isi yang boleh dan dilarang.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

Pasal 29 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi, intinya, selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 menafsirkan Pasal 29 sehingga perjanjian dapat dibuat selama perkawinan, dan rumusan putusan menyebut perjanjian dapat diubah atau dicabut sepanjang ada persetujuan bersama dan tidak merugikan pihak ketiga. Periksa teks putusan untuk redaksi lengkap.

Dalam bahasa sehari-hari:

• Perubahan butuh persetujuan kedua pihak. Satu pihak tidak dapat memaksa.
• Tidak boleh merugikan pihak ketiga. Contohnya, kreditur yang memberi pinjaman berdasarkan harta terpisah tidak boleh tiba-tiba kehilangan jaminannya.
• Dibuat tertulis dan disahkan. Perubahan atau pencabutan dibuat dengan akta notaris atau disahkan pegawai pencatat perkawinan.
• Perlu dicatatkan. Sama seperti perjanjian awal, perubahan harus dicatat agar mengikat pihak ketiga.
• Berlaku sejak kapan. Para pihak dapat menentukan tanggal berlaku. Tanpa kejelasan, akan muncul sengketa tentang harta yang sudah terlanjur diperoleh.

Secara teknis, Pasal 29 ayat (4) setelah putusan MK berbunyi bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya. Perjanjian itu tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. Jadi ada tiga hal yang harus terpenuhi sekaligus: ada persetujuan kedua pihak, ada bentuk tertulis yang sah, dan pihak ketiga tidak dirugikan.

Pencabutan berarti perjanjian diakhiri dan pasangan kembali pada rezim harta bersama. Perubahan berarti sebagian isi diganti, misalnya menambah aset yang disatukan atau mengubah pembagian biaya rumah tangga.

Alasan umum perubahan atau pencabutan

Beberapa alasan yang sering muncul:

• Pasangan ingin membangun usaha bersama dan menyatukan modal.
• Salah satu pihak berhenti bekerja demi mengurus anak dan ingin perlindungan harta.
• Perjanjian lama terlalu sempit, sehingga tidak mencakup aset baru.
• Pasangan telah melunasi utang yang menjadi alasan pemisahan.
• Rujuk setelah konflik berat dan ingin memulai kembali.
• Perubahan pada status kewarganegaraan atau tempat tinggal.

Apapun alasannya, hakim dan notaris akan mencari dua hal: apakah kedua pihak setuju dengan sukarela, dan apakah ada pihak ketiga yang dirugikan.

Langkah praktis

1. Diskusikan secara terbuka. Buat daftar hal yang ingin diubah dan alasannya.
2. Periksa utang dan pihak ketiga. Daftar kreditur, bank, mitra usaha, dan transaksi yang bergantung pada perjanjian lama.
3. Minta persetujuan pihak ketiga bila perlu. Misalnya bank yang menerima agunan atas nama salah satu pihak.
4. Temui notaris. Notaris menyusun akta perubahan atau pencabutan dan menjelaskan akibatnya.
5. Atur peralihan harta. Bila aset yang semula milik pribadi menjadi harta bersama, tentukan apakah perlu balik nama.
6. Tandatangani bersama. Kedua pihak hadir.
7. Catatkan perubahan. Bawa akta perubahan ke KUA atau Dukcapil untuk dicatat. Lihat pencatatan perjanjian kawin.
8. Perbarui data. Informasikan perubahan kepada bank, kantor pertanahan, dan pihak lain.
9. Simpan seluruh dokumen. Akta awal, akta perubahan, dan bukti pencatatan.

Bagaimana bila salah satu pihak menolak

Perubahan tidak dapat dipaksakan. Bila pasangan menolak, perjanjian lama tetap berlaku. Pihak yang merasa perjanjian awal cacat, misalnya dibuat karena paksaan, penipuan, atau bertentangan dengan hukum, dapat mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan. Gugatan seperti itu bukan perubahan sepihak, melainkan permintaan kepada hakim untuk menilai sah tidaknya perjanjian. Pembuktiannya berat dan hasilnya tidak pasti.

Pasangan yang berkonflik juga dapat memakai mediasi untuk mencari titik temu, termasuk menyepakati perubahan sebagian. Jika sedang dalam proses cerai, perjanjian kawin tetap menjadi dasar pembagian harta, kecuali dibatalkan pengadilan. Baca pembagian harta bersama setelah cerai.

Tabel: perubahan dan pencabutan

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Sebelum putusan MK 69/PUU-XIII/2015, perubahan perjanjian selama perkawinan dinilai hampir tertutup. Setelah putusan itu, ruang untuk mengubah atau mencabut menjadi terbuka, dengan syarat persetujuan bersama dan tidak merugikan pihak ketiga. Instansi pencatat menyesuaikan prosedurnya, namun detailnya dapat berbeda antarwilayah dan berubah dari waktu ke waktu. Tanyakan langsung ke KUA atau Dukcapil dan notaris mengenai persyaratan saat ini, dan baca teks putusan pada situs resmi Mahkamah Konstitusi.

Kesalahan umum

Contoh kasus fiktif

Contoh: Pak Rudi dan Bu Wulan memiliki perjanjian pisah harta sejak awal pernikahan. Sepuluh tahun kemudian mereka membuka usaha bersama dan ingin rumah yang dibeli atas nama Bu Wulan menjadi milik bersama. Mereka berkonsultasi dengan notaris, memastikan tidak ada kreditur yang dirugikan, lalu menandatangani akta perubahan. Rumah dinyatakan harta bersama sejak tanggal akta, sedangkan aset lain tetap terpisah. Akta dicatat di instansi pencatat dan bank pemegang kredit rumah diberi tahu. Cerita ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Dampak pada waris dan pihak ketiga

Pencabutan perjanjian kawin akan mengembalikan pembagian harta bersama seperti biasa. Dalam hal salah satu pihak meninggal, harta bersama dipisah dahulu, baru warisan dibagi. Karena itu perubahan perjanjian menjelang meninggal atau menjelang perceraian akan menarik perhatian ahli waris dan hakim. Ahli waris dapat mempersoalkan bila perubahan dibuat dalam keadaan pihak tidak sehat atau tertekan. Baca harta bersama dan warisan saat pasangan meninggal.

Pihak ketiga seperti bank biasanya menuntut dokumen terbaru. Siapkan salinan akta perubahan dan bukti pencatatan. Bila perubahan menyentuh agunan, bank mungkin meminta persetujuan ulang sebelum melanjutkan kredit.

Skenario perubahan yang sering terjadi

Ada beberapa skenario perubahan yang lazim. Pertama, pasangan ingin menambah satu aset ke dalam harta bersama, misalnya rumah tempat tinggal, sementara aset lain tetap terpisah. Kedua, pasangan ingin memperluas perjanjian ke aset baru yang belum diatur. Ketiga, pasangan ingin mencabut seluruhnya karena kepercayaan sudah pulih dan tujuan awal hilang. Keempat, pasangan ingin mengganti ketentuan pembagian biaya rumah tangga. Untuk tiap skenario, notaris akan menyusun akta tersendiri yang menyebut dengan jelas klausul mana yang diubah, tanggal mulai berlaku, dan perlakuan atas harta yang sudah ada.

Dokumen yang perlu diperbarui

Setelah perubahan, tidak cukup berhenti di akta. Periksa dokumen yang mungkin terkait: perjanjian kredit dengan bank, sertifikat tanah, BPKB kendaraan, polis asuransi, dan akta perusahaan. Bila aset yang berubah status menjadi harta bersama berupa tanah, tanyakan prosedur pencatatan kepada kantor pertanahan dan PPAT. Pihak ketiga yang mengandalkan perjanjian lama perlu diberi tahu. Simpan bukti pemberitahuan, misalnya surat tertulis dengan tanda terima, agar tidak ada kesan menyembunyikan perubahan.

Contoh klausul perubahan yang jelas

Sekadar ilustrasi bahasa, akta perubahan yang baik biasanya menyebut hal berikut secara terpisah: identitas kedua pihak, rujukan pada akta perjanjian awal beserta tanggal dan nomornya, pernyataan bahwa perubahan dilakukan atas persetujuan bersama, daftar ketentuan yang diubah atau dicabut, tanggal mulai berlaku, perlakuan harta yang sudah ada, pernyataan bahwa perubahan tidak dimaksudkan merugikan pihak ketiga, serta kewajiban mencatatkan perubahan. Struktur seperti ini membantu semua pihak membaca perubahan tanpa harus menebak. Rumusan akhir tetap disusun notaris sesuai fakta Anda.

Biaya administrasi perubahan

Perubahan status kepemilikan aset sering menimbulkan biaya administrasi seperti biaya notaris, biaya balik nama, dan biaya pencatatan. Tanyakan rincian tertulis sebelum mulai agar tidak terkejut, dan minta kuitansi untuk setiap pembayaran.

Peran mediasi bila pasangan berbeda pendapat

Tidak semua pasangan sepakat sejak awal. Ada yang ingin mencabut perjanjian, sementara pasangannya ragu. Dalam keadaan ini, mediasi keluarga atau bantuan konselor perkawinan dapat membantu menjernihkan kekhawatiran. Misalnya, pihak yang ragu mungkin khawatir kehilangan perlindungan harta. Solusi tengah bisa berupa perubahan sebagian, bukan pencabutan penuh. Notaris juga dapat menjadi tempat berdiskusi karena ia menjelaskan akibat tiap pilihan secara netral. Jangan menandatangani akta perubahan hanya karena desakan. Persetujuan sukarela adalah syarat utama, dan akta yang ditandatangani di bawah tekanan dapat dipersoalkan di kemudian hari.

Pertanyaan yang sering diajukan

Dapatkah perjanjian dicabut sepihak? Tidak. Perlu persetujuan kedua pihak dan perubahan tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Apakah perlu pengadilan? Untuk perubahan dengan persetujuan bersama umumnya cukup akta notaris atau pengesahan pencatat. Pengadilan terlibat bila ada sengketa.

Apakah perubahan berlaku surut? Dapat ditentukan para pihak, tetapi tidak boleh merugikan pihak ketiga. Notaris akan menilai.

Apakah harus dicatat ulang? Ya. Perubahan perlu dicatat agar dapat diketahui pihak ketiga.

Ringkasan

• Perjanjian kawin dapat diubah atau dicabut dengan persetujuan kedua pihak.
• Tidak boleh merugikan pihak ketiga.
• Gunakan akta notaris dan catatkan perubahan.
• Tentukan tanggal berlaku dan perlakuan harta.
• Salah satu pihak tidak dapat mengubah sepihak.
• Periksa teks resmi putusan MK dan aturan terbaru.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

Baca juga

• Perjanjian perkawinan: yang dibaca sebelum ditandatangani
• Perjanjian Kawin Setelah Menikah: Putusan MK 69/PUU-XIII/2015 dan Cara Membuatnya
• Isi yang Boleh dan Dilarang dalam Perjanjian Kawin
• Pencatatan Perjanjian Kawin di KUA atau Dukcapil: Prosedur dan Dokumen
• Pembagian Harta Bersama Setelah Cerai: Aturan, Inventarisasi, dan Gugatannya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.