Hibah dari Orang Tua: Syarat Sah dan Kemungkinan Pembatalannya

Apa itu hibah dan siapa yang terkena

Hibah adalah pemberian suatu barang secara cuma-cuma dari seseorang yang masih hidup kepada orang lain. Dalam KUH Perdata, Pasal 1666 menyebutnya penghibahan: perjanjian ketika penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang hanya mengakui hibah antara orang yang masih hidup.

Hibah berbeda dari wasiat dan waris. Hibah berlaku saat pemberi masih hidup, sedangkan waris dan wasiat berlaku setelah meninggal. Perbedaan ini dibahas pada wasiat dan hibah dan hibah tidak dicampur waris.

Pembahasan ini relevan bagi orang tua yang ingin membagikan harta kepada anak, anak yang menerima hibah, saudara yang merasa dirugikan, dan keluarga yang khawatir terjadi sengketa waris. Hibah kepada anak tiri, anak angkat, dan cucu memiliki bahasan tersendiri pada hibah kepada anak tiri, anak angkat, dan cucu.

Syarat sah hibah menurut KUH Perdata

Beberapa syarat penting menurut KUH Perdata:

1. Pemberi cakap dan berhak. Pemberi harus cakap melakukan perbuatan hukum dan pemilik barang. Perbedaan dengan kecakapan membuat perjanjian dibahas pada kecakapan membuat perjanjian.
2. Penerima ada saat hibah. Penerima harus sudah ada ketika hibah dibuat.
3. Hanya barang yang sudah ada. Pasal 1667 menyatakan hibah hanya boleh mengenai barang yang sudah ada. Hibah barang yang baru akan ada di kemudian hari batal sepanjang mengenai barang itu.
4. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Inilah arti tanpa dapat menariknya kembali. Ada pengecualian yang ditentukan undang-undang (lihat bagian pencabutan).
5. Bentuk akta notaris. Pasal 1682 menyatakan hibah, kecuali untuk barang bergerak berwujud atau surat penagihan utang atas tunjuk yang dapat diserahkan dari tangan ke tangan, harus dilakukan dengan akta notaris. Akta asli disimpan notaris. Tanpa bentuk ini hibah atas barang tidak bergerak tidak sah menurut KUH Perdata.
6. Tanpa syarat yang bertentangan dengan sifat hibah. Misalnya penghibah tetap berhak menjual barang yang dihibahkan, yang dinyatakan batal menurut Pasal 1668.

Penjelasan tambahan tentang kewajiban membuat akta ada pada akta notaris dan kekuatan pembuktian.

Hibah tanah dan bangunan: akta PPAT

Untuk tanah dan bangunan, praktiknya diatur lebih khusus. Peralihan hak atas tanah karena hibah hanya dapat didaftarkan di kantor pertanahan bila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Ketentuan ini terdapat dalam peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah. Karena itu hibah tanah sebaiknya langsung dibuat di hadapan PPAT, bukan sekadar surat hibah di bawah tangan. Langkah dan biayanya dibahas pada hibah tanah: akta PPAT, langkah, dan biaya.

Surat hibah tanpa PPAT dapat menjadi bukti adanya kehendak memberi, tetapi tidak cukup untuk balik nama sertipikat. Akibatnya sertipikat tetap atas nama pemberi, dan sengketa mudah muncul setelah pemberi meninggal. Dokumen yang umumnya diperlukan meliputi sertipikat asli, identitas pemberi dan penerima, bukti pembayaran PBB, persetujuan pasangan bila tanah harta bersama, dan dokumen pendukung lain yang diminta PPAT.

Hibah bagi umat Islam: Kompilasi Hukum Islam

Bagi umat Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi aturan khusus yang digunakan peradilan agama.

• Pasal 210 ayat (1): orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
• Pasal 211: hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
• Pasal 212: hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Dua catatan penting. Pertama, batas sepertiga dalam Pasal 210 berlaku untuk hibah kepada orang lain atau lembaga, dan tidak otomatis berlaku untuk hibah kepada anak. Kedua, kemungkinan hibah orang tua diperhitungkan sebagai warisan dapat menyebabkan perhitungan ulang saat pembagian waris. Hibah menurut hukum Islam dan perdata memiliki perbedaan, sebagaimana dibahas pada hibah dalam hukum Islam dan perdata: perbedaan syarat.

Kapan hibah dapat dibatalkan atau ditarik kembali

Pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali. Namun KUH Perdata mengenal alasan pencabutan.

• Tidak dipenuhinya syarat-syarat hibah. Jika hibah mensyaratkan sesuatu kepada penerima dan tidak dipenuhi.
• Penerima bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah, atau kejahatan lain terhadap penghibah.
• Penerima menolak memberi nafkah kepada penghibah yang jatuh miskin.

Menurut Pasal 1688, dalam keadaan ini penghibahan dapat dicabut atau dibatalkan melalui jalur hukum, dan tidak terjadi dengan sendirinya. Pencabutan harus dimintakan, biasanya melalui pengadilan. Pembahasan lanjut ada pada hibah yang dapat ditarik kembali.

Hibah juga dapat digugat oleh ahli waris dengan alasan lain.

• Melanggar bagian mutlak. KUH Perdata mengenal bagian mutlak (legitieme portie) bagi ahli waris tertentu dalam garis lurus. Hibah yang mengurangi bagian itu dapat dikurangi (inkorting) setelah pemberi meninggal. Periksa teks resmi dan konsultasikan, sebab perhitungan rumit. Lihat ahli waris golongan menurut KUH Perdata.
• Cacat kehendak. Hibah karena paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan dapat dibatalkan.
• Pemberi tidak cakap atau tidak sadar. Misalnya pemberi mengalami demensia berat saat hibah dibuat.
• Cacat bentuk. Hibah tanah tanpa akta yang sah dapat dipersoalkan.
• Harta bersama. Bila harta yang dihibahkan adalah harta bersama suami istri tanpa persetujuan pasangan, hibah dapat digugat.

Gugatan pembatalan akta hibah oleh ahli waris dibahas pada gugatan pembatalan akta hibah atau akta jual beli oleh ahli waris.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Aturan dasar hibah dalam KUH Perdata tidak banyak berubah. Beberapa perkembangan yang relevan:

• Pendaftaran tanah elektronik. Layanan pertanahan makin berbasis sistem elektronik, tetapi akta PPAT tetap diperlukan. Periksa kebijakan kantor pertanahan setempat.
• Aturan PPAT. Peraturan jabatan PPAT dan tata cara akta terus dimutakhirkan. Periksa ketentuan terbaru bila berencana membuat akta.
• Biaya dan kewajiban terkait. Hibah kepada keluarga tertentu dapat memiliki perlakuan khusus pada beberapa kewajiban pembayaran. Karena berubah dari waktu ke waktu, tanyakan kepada PPAT.
• Sengketa waris yang meningkat. Hibah semasa hidup makin sering digugat. Tulis alasan dan persetujuan keluarga dalam dokumen.
• KUHP baru (UU 1/2023) berlaku sejak 2 Januari 2026. Bila hibah diperoleh dengan penipuan atau pemalsuan, proses pidana terbuka dengan nomor pasal baru.

Langkah praktis membuat hibah dari orang tua

1. Inventarisasi harta. Pisahkan harta bawaan, harta bersama, dan harta lain. Lihat warisan dan hibah yang diterima saat menikah: harta bawaan.
2. Dapatkan persetujuan pasangan. Bila harta bersama, pasangan perlu setuju.
3. Informasikan anak-anak lain. Transparansi mengurangi risiko gugatan. Pertimbangkan membuat surat pernyataan persetujuan.
4. Tentukan tujuan. Apakah dimaksudkan sebagai bagian warisan atau tidak? Nyatakan tegas.
5. Pilih bentuk. Tanah dan bangunan: akta PPAT. Barang tidak bergerak lain atau aset berharga: akta notaris. Barang bergerak berwujud: penyerahan nyata, dengan bukti tertulis.
6. Siapkan dokumen sesuai permintaan PPAT atau notaris.
7. Tandatangani di hadapan pejabat dan saksi. Pastikan pemberi sadar dan paham.
8. Daftarkan peralihan. Untuk tanah, daftarkan balik nama di kantor pertanahan.
9. Simpan salinan akta dan bukti serah terima.
10. Pertimbangkan wasiat sebagai pelengkap bila ingin mengatur lebih rinci. Lihat bentuk wasiat menurut KUH Perdata.

Biaya mencakup honorarium pejabat dan biaya pendaftaran. Besarnya mengikuti ketentuan terbaru, sehingga tanyakan langsung.

Tabel: perbandingan hibah menurut KUH Perdata dan KHI

Contoh: Pak Hasan, seorang pensiunan, ingin menghibahkan rumahnya kepada anak bungsunya yang merawatnya. Ia mengumpulkan ketiga anaknya dan menjelaskan alasannya. Dua anak lain menandatangani surat persetujuan. Pak Hasan dan istrinya datang ke PPAT, menandatangani akta hibah, lalu balik nama sertipikat atas nama anak bungsu. Karena prosesnya transparan dan memenuhi bentuk, tidak ada gugatan setelah Pak Hasan meninggal.

Contoh: Bu Ningsih membuat surat hibah tulisan tangan untuk memberikan sebidang tanah kepada anak sulungnya tanpa PPAT dan tanpa sepengetahuan anak-anak lain. Setelah ia meninggal, anak sulung tidak dapat balik nama sertipikat. Saudara-saudaranya menyatakan tanah itu masih bagian warisan. Perkara berlarut karena surat hibah tidak memenuhi bentuk yang disyaratkan untuk peralihan hak atas tanah. Keluarga akhirnya berunding dan membagi tanah sebagai warisan.

Kesalahan umum

• Membuat surat hibah tanah di bawah tangan. Tidak cukup untuk balik nama.
• Menghibahkan harta bersama tanpa persetujuan pasangan. Hibah dapat digugat.
• Mengira hibah selalu tidak dapat dibatalkan. Ada alasan pencabutan dan pengurangan.
• Menyembunyikan hibah dari anak lain. Menimbulkan kecurigaan dan gugatan.
• Membuat hibah saat pemberi sakit parah atau tidak sadar. Mudah digugat.
• Mencampur hibah dan wasiat. Keduanya berbeda saat berlaku dan syarat bentuknya.
• Menunda balik nama. Sertipikat tetap atas nama pemberi dan rawan sengketa.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah orang tua boleh menghibahkan seluruh hartanya kepada satu anak? Secara teori bisa, tetapi dapat digugat karena melanggar bagian mutlak ahli waris lain atau diperhitungkan sebagai warisan. Bagi umat Islam, hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Apakah hibah harus disetujui anak-anak lain? Tidak diwajibkan secara tegas, tetapi persetujuan mereka sangat melindungi dari sengketa.

Apakah penerima hibah boleh menjual tanah segera setelah balik nama? Boleh secara hukum bila hak sudah atas namanya. Namun jika ada syarat dalam akta atau sengketa dengan ahli waris, pembeli berisiko. Lihat membeli tanah bermasalah.

Bagaimana jika penerima hibah menelantarkan orang tua? Menolak memberi nafkah kepada penghibah yang jatuh miskin dapat menjadi dasar pencabutan hibah menurut KUH Perdata. Bagi hibah orang tua kepada anak, KHI membuka kemungkinan penarikan kembali. Proses perlu dilakukan melalui pengadilan.

Ringkasan

• Hibah adalah pemberian cuma-cuma semasa hidup yang pada prinsipnya tidak dapat ditarik kembali.
• Hibah barang tidak bergerak memerlukan akta notaris; hibah tanah dibuktikan dengan akta PPAT agar dapat dibalik nama.
• Bagi umat Islam, KHI mengatur batas sepertiga untuk hibah kepada orang lain dan menyebut hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan.
• Hibah dapat dicabut atau dibatalkan dalam keadaan tertentu, dan dapat dikurangi demi bagian mutlak ahli waris.
• Libatkan pasangan dan anak lain, gunakan pejabat berwenang, dan simpan dokumen lengkap.

Dasar hukum

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), antara lain Pasal 1666, Pasal 1667, Pasal 1668, Pasal 1682, dan Pasal 1688
• Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
• PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Baca juga

• Hibah yang Dapat Ditarik Kembali: Aturan KUH Perdata dan KHI
• Wasiat dan Hibah: Bedanya dan Cara Membuatnya agar Sah

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.