Anak Dipanggil Polisi: Apa yang Harus Dilakukan Orang Tua dan Apa Hak Anak?

Siapa yang disebut anak dan mengapa perlakuannya khusus

Dalam sistem peradilan pidana anak, anak adalah orang yang berumur di bawah 18 tahun. Anak yang berhadapan dengan hukum bisa berstatus pelaku, korban, atau saksi. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) menekankan pembinaan dan perlindungan, bukan penghukuman semata. Penegak hukum yang menangani anak juga harus orang yang terlatih dalam perkara anak.

Anak belum matang dalam menilai situasi. Ia mudah takut, mudah mengiyakan, dan mudah memberi jawaban yang diharapkan. Karena itu aturan menuntut pendampingan dan suasana pemeriksaan yang ramah anak.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

• Pemeriksaan anak dilakukan dengan didampingi orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan, dan pendamping hukum.
• Pemeriksaan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, tanpa seragam yang menekan, dan tanpa kekerasan.
• Identitas anak, terutama anak pelaku dan korban, dirahasiakan. Pemberitaan tidak boleh membuka identitas.
• Anak yang diduga melakukan tindak pidana dan berumur di bawah batas tertentu tidak diproses pidana. Lihat pelaku anak di bawah 12 tahun tidak dipidana dan anak usia 12 sampai 14 tahun.
• Untuk perkara tertentu wajib diupayakan diversi, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui musyawarah. Lihat anak berhadapan dengan hukum dan diversi.
• Penahanan anak adalah upaya terakhir dan tempatnya terpisah dari dewasa. Lihat penahanan anak: syarat, batas waktu, dan tempat.

Hukum acara umum kini diatur UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP baru) berlaku 2 Januari 2026. Ketentuan khusus anak tetap berpegang pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Periksa teks resmi untuk rincian dan peraturan pelaksana.

Anak sebagai saksi, korban, atau pelaku: apa bedanya

Tanyakan secara tegas kepada penyidik: anak dipanggil sebagai apa? Jawaban itu menentukan langkah Anda.

Langkah praktis bagi orang tua

1. Baca surat panggilan. Pastikan status anak, perkara, waktu, tempat, dan nama penyidik. Panggilan untuk anak biasanya ditujukan kepada orang tua atau wali.
2. Verifikasi keaslian. Hubungi nomor resmi kantor kepolisian, bukan nomor di pesan singkat.
3. Bicara dengan anak. Dengarkan tanpa menghakimi. Tanyakan apa yang terjadi. Jangan menekan atau membuat anak merasa dihukum, tetapi tekankan pentingnya jujur.
4. Hubungi pendamping hukum. Cari advokat atau pos bantuan hukum. Lihat bantuan hukum gratis dan posbakum.
5. Siapkan dokumen. Kartu keluarga, akta kelahiran anak, kartu identitas anak, kartu pelajar, dan surat panggilan.
6. Hadir bersama anak. Orang tua atau wali ikut mendampingi. Minta pembimbing kemasyarakatan dilibatkan.
7. Pantau pemeriksaan. Pastikan tidak ada pertanyaan yang menekan, jam pemeriksaan wajar, dan anak mendapat istirahat serta makan.
8. Baca berita acara bersama anak. Jelaskan isinya dengan bahasa sederhana sebelum menandatangani.
9. Tanyakan diversi. Untuk perkara yang memenuhi syarat, mintalah penjelasan tentang prosesnya.
10. Libatkan sekolah bila perlu. Anak berhak tetap bersekolah. Komunikasikan dengan guru secara bijak tanpa membuka rincian perkara.

Diversi dalam bahasa mudah

Diversi adalah penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana. Biasanya melalui musyawarah yang dihadiri anak, orang tua, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pihak terkait. Hasilnya bisa berupa permintaan maaf, ganti kerugian, kembali ke orang tua, atau pembinaan. Diversi dikenal dengan syarat tertentu, antara lain mengenai ancaman pidana dan apakah perbuatan itu pengulangan. Syarat dan tahapan sebaiknya dibaca pada teks resmi atau ditanyakan kepada pembimbing kemasyarakatan.

Diversi bukan pengakuan bersalah dalam arti dipidana, tetapi kesepakatannya harus dijalankan. Pelanggaran terhadap kesepakatan dapat membuat proses berlanjut.

Hal yang dihindari orang tua

• Membiarkan anak diperiksa tanpa didampingi.
• Meminta anak "mengakui saja supaya cepat selesai".
• Menyuruh anak berbohong atau menyembunyikan.
• Menyelesaikan dengan uang di luar prosedur tanpa pendampingan.
• Mengunggah kasus anak di media sosial.
• Menghukum anak secara kasar setelah pulang.

Contoh: Seorang siswa SMP diajak polisi memberi keterangan karena terlibat perkelahian di sekolah. Ibunya menerima surat panggilan, menelepon kantor untuk memastikan, dan menghubungi pos bantuan hukum. Saat pemeriksaan, ibu dan pembimbing kemasyarakatan mendampingi. Anak diberi waktu istirahat, dan berita acara dibacakan sederhana. Kemudian dibahas kemungkinan musyawarah dengan keluarga korban.

Kesalahan umum

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026, dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) juga berlaku sejak tanggal yang sama. Ketentuan khusus tentang anak tetap berada di UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena itu, perlakuan khusus bagi anak relatif stabil. Perhatikan peraturan pelaksana yang mengatur teknis pemeriksaan dan pendampingan.

Orang tua boleh bertanya apa saja

Orang tua sering merasa tidak berhak bertanya karena takut dianggap menghalangi. Padahal bertanya adalah hak. Pertanyaan yang pantas diajukan: Anak saya dipanggil sebagai apa? Apa laporan yang masuk? Siapa pelapornya (bila boleh disampaikan)? Siapa pembimbing kemasyarakatannya? Apakah pemeriksaan direkam? Berapa lama perkiraan pemeriksaan? Kapan jadwal berikutnya? Apakah ada kemungkinan diversi?

Catat jawaban dan nama petugas. Jangan segan meminta penjelasan ulang dengan bahasa sederhana. Ini membantu Anda dan anak memahami situasi tanpa menebak.

Menjaga kondisi anak selama proses

Anak yang dipanggil polisi biasanya cemas, malu, dan takut dihukum. Beberapa hal praktis dapat membantu. Pastikan anak sudah makan dan minum sebelum berangkat. Ajak anak bercerita tentang kejadian secara tenang di rumah sehari sebelumnya, tetapi jangan mengarahkan jawabannya. Jelaskan bahwa ia hanya perlu menjawab sesuai yang diingat. Setelah pemeriksaan, beri ruang untuk beristirahat dan, bila perlu, konsultasi dengan psikolog atau konselor sekolah.

Jika anak adalah korban, perhatikan tanda trauma seperti sulit tidur, menarik diri, atau takut ke sekolah. Layanan pendampingan psikologis dapat diminta melalui lembaga perlindungan anak setempat. Pemulihan anak sama pentingnya dengan jalannya perkara.

Peran sekolah dan lingkungan

Sekolah sering menjadi tempat kejadian atau tempat anak mendapat dukungan. Orang tua boleh meminta guru bimbingan konseling memberi keterangan tentang perilaku anak. Hindari membahas rincian perkara di grup pesan orang tua. Selain melanggar kerahasiaan, hal itu dapat memperburuk stigma. Jika sekolah menjatuhkan sanksi disiplin, mintalah keputusan tertulis dan pastikan hak anak untuk tetap belajar tidak hilang.

Jika anak berstatus pelaku: yang diteliti petugas

Untuk anak pelaku, balai pemasyarakatan menyusun laporan penelitian kemasyarakatan. Isinya latar belakang keluarga, pendidikan, lingkungan, dan sebab perbuatan. Laporan ini dipakai sebagai bahan pertimbangan diversi dan, bila perkara berlanjut, bahan hakim. Karena itu keterbukaan orang tua kepada pembimbing kemasyarakatan sangat berguna. Ceritakan kondisi sebenarnya, termasuk kesulitan ekonomi, masalah di sekolah, atau perubahan perilaku anak. Informasi jujur membantu petugas memilih tindakan pembinaan yang tepat, bukan sekadar hukuman.

Jika anak sebelumnya pernah berurusan dengan petugas, sampaikan juga. Menyembunyikan riwayat hanya membuat laporan tidak akurat dan dapat merugikan anak saat dinilai kemudian.

Daftar periksa singkat untuk orang tua

• Sudah memastikan status anak: saksi, korban, atau pelaku?
• Sudah memverifikasi surat panggilan lewat nomor kantor resmi?
• Sudah menghubungi pendamping hukum atau posbakum?
• Dokumen anak lengkap: akta kelahiran, kartu keluarga, kartu pelajar?
• Sudah menyiapkan anak secara mental tanpa mengarahkan jawaban?
• Sudah mencatat nama penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan jadwal?
• Sudah meminta penjelasan tentang kemungkinan diversi?
• Sudah menjaga kerahasiaan identitas anak di media sosial?

Daftar ini bisa dicetak dan dibawa. Centang satu per satu agar tidak ada langkah yang terlewat saat suasana tegang.

Peran sekolah dan pemerintah daerah

Banyak daerah memiliki layanan perlindungan anak yang dapat dihubungi orang tua: dinas yang menangani perlindungan anak, pusat layanan terpadu, dan pekerja sosial. Layanan ini dapat membantu pendampingan psikologis, pemantauan, dan rujukan bantuan hukum. Tanyakan kepada petugas apakah ada pekerja sosial yang ditugaskan. Dengan dukungan berlapis, anak lebih terlindungi dan orang tua tidak berjuang sendirian.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bolehkah polisi memeriksa anak tanpa orang tua? Pemeriksaan anak harus didampingi orang tua atau wali dan pihak lain yang ditentukan. Jika tidak didampingi, sampaikan keberatan dan minta pemeriksaan ditunda.

Apakah anak bisa langsung ditahan? Penahanan anak adalah upaya terakhir dengan syarat ketat dan tempat terpisah dari dewasa. Tanyakan alasan serta alternatif seperti pengembalian kepada orang tua.

Apakah catatan anak akan terbawa seumur hidup? Identitas anak dirahasiakan, dan tujuan sistem ini adalah pembinaan. Dampak catatan tergantung proses dan hasilnya. Tanyakan kepada advokat atau pembimbing kemasyarakatan.

Anak saya menjadi korban, apa yang diminta? Fokus pada pemulihan: pendampingan psikologis, pemeriksaan medis bila perlu, dan perlindungan identitas. Lihat perlindungan korban dan saksi.

Ringkasan

• Anak di bawah 18 tahun mendapat perlakuan khusus dalam pemeriksaan.
• Tanyakan status anak: saksi, korban, atau pelaku.
• Pemeriksaan harus didampingi orang tua, pembimbing kemasyarakatan, dan pendamping hukum.
• Diversi diupayakan untuk perkara yang memenuhi syarat.
• Identitas anak dirahasiakan; jangan disebar.
• Hukum acara umum mengikuti KUHAP baru sejak 2 Januari 2026.

Dasar hukum

• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (berlaku sejak 2 Januari 2026; mencabut UU No. 8 Tahun 1981)
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (berlaku sejak 2 Januari 2026)
• UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Baca juga

• Anak Berhadapan dengan Hukum: Batas Umur, Diversi, Hak Anak, dan Proses Menurut UU SPPA
• Penahanan Anak yang Berperkara: Syarat, Batas Waktu, dan Tempatnya
• Anak di Bawah 12 Tahun yang Melakukan Tindak Pidana: Tidak Dipidana, Lalu Bagaimana?
• Bantuan Hukum Gratis, Posbakum, dan Syaratnya bagi Warga Tidak Mampu
• Pidana bagi Anak: Jenis dan Batas Maksimum Penjara Menurut UU SPPA

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.