Data Lokasi dan Riwayat Perjalanan di Aplikasi Transportasi: Hak Pengguna

Data apa yang dikumpulkan aplikasi transportasi

Aplikasi transportasi daring adalah layanan berbasis lokasi. Agar berfungsi, aplikasi perlu mengetahui posisi pengguna. Namun data yang terkumpul biasanya lebih luas dari yang disadari.

• Lokasi jemput dan tujuan, termasuk alamat yang disimpan seperti "rumah" dan "kantor".
• Rute yang ditempuh dan waktu perjalanan.
• Lokasi pengguna saat aplikasi terbuka, dan pada beberapa pengaturan, saat aplikasi berjalan di latar belakang.
• Riwayat pemesanan, tarif, dan metode pembayaran.
• Data perangkat, nomor telepon, dan akun.
• Komunikasi dengan pengemudi, termasuk pesan dan panggilan lewat aplikasi.

Data pengemudi juga dikumpulkan, termasuk posisi selama bertugas. Hak pengemudi sebagai subjek data diuraikan terpisah di mitra ojol dan hak pengemudi dan akun mitra aplikasi disuspend: hak keberatan.

Mengapa data lokasi sensitif

Satu titik lokasi mungkin tidak berarti banyak. Tetapi riwayat lokasi dalam jangka panjang dapat mengungkap alamat rumah, tempat ibadah yang dikunjungi, klinik yang didatangi, hubungan pribadi, dan kebiasaan harian. Informasi seperti itu dapat disalahgunakan untuk penguntitan, penipuan, atau pemerasan. Bagi pengguna yang rentan, misalnya korban kekerasan, kebocoran lokasi bisa membahayakan keselamatan.

Karena itu, prinsip pelindungan data pribadi menuntut pengelola aplikasi memproses data hanya untuk tujuan yang sah dan jelas, dengan pengamanan memadai.

Dasar hukum: UU Pelindungan Data Pribadi

Aturan utama adalah UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Beberapa prinsip penting:

1. Pengendali data pribadi adalah pihak yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan data, dalam hal ini perusahaan aplikasi. Ia wajib memproses data secara sah, terbatas, dan transparan.
2. Dasar pemrosesan. Pemrosesan harus memiliki dasar yang sah, misalnya persetujuan pengguna, pelaksanaan perjanjian layanan, atau kewajiban hukum.
3. Persetujuan harus jelas. Pengguna perlu diberi informasi tentang tujuan penggunaan data sebelum menyetujui.
4. Keamanan. Pengendali wajib melindungi data dari akses tidak sah dan kebocoran.
5. Hak subjek data. Pemilik data memiliki hak yang akan dijelaskan di bawah.

Undang-undang ini bersifat umum dan berlaku untuk berbagai jenis data. Apakah data lokasi digolongkan sebagai data umum atau data bersifat spesifik bergantung pada isi dan konteksnya. Periksa daftar jenis data dalam teks resmi undang-undang. Per September 2026, lembaga pengawas pelindungan data pribadi belum terbentuk, sehingga mekanisme pengaduan praktis masih mengandalkan kanal penyelenggara dan instansi sektor terkait.

Pembahasan lebih luas ada di perlindungan data pribadi: UU PDP dan hak subjek data pribadi.

Hak pengguna atas data lokasinya

Secara umum, pemilik data pribadi berhak untuk:

Hak-hak ini tidak mutlak. Ada pengecualian, misalnya untuk kepentingan penegakan hukum atau kewajiban menyimpan catatan transaksi menurut peraturan lain. Pengendali data wajib menanggapi permintaan sesuai tenggat yang ditetapkan peraturan. Periksa teks resmi dan peraturan pelaksana terbaru, sebab aturan turunan UU PDP terus berkembang.

Satu catatan tentang bahasa persetujuan. Persetujuan yang sah semestinya spesifik, tidak diselipkan dalam syarat yang panjang, dan dapat ditarik sama mudahnya dengan memberikannya. Bila aplikasi memaksa pengguna menyetujui semua pemrosesan tambahan, seperti iklan dan berbagi data dengan mitra, hanya agar dapat memesan perjalanan, praktik itu patut dipertanyakan. Pengguna dapat menanyakannya secara tertulis kepada perusahaan dan meminta pemisahan persetujuan untuk tujuan yang tidak diperlukan oleh layanan inti. Pertanyaan tertulis yang sopan dan spesifik biasanya mendapat tanggapan lebih serius daripada keluhan umum di media sosial.

Mengatur izin lokasi di ponsel

Sebelum menempuh jalur hukum, manfaatkan pengaturan yang tersedia.

• Pilih izin lokasi "hanya saat aplikasi digunakan" bila tersedia, bukan "selalu".
• Matikan izin lokasi presisi bila tidak diperlukan, walau fitur jemput mungkin kurang akurat.
• Tinjau pengaturan privasi di dalam aplikasi: iklan personal, berbagi data dengan mitra, dan riwayat lokasi.
• Hapus alamat tersimpan yang sensitif.
• Perbarui aplikasi dan sistem operasi agar pengamanan terbaru terpasang.

Langkah ini tidak menggantikan hak hukum, tetapi mengurangi risiko sejak awal.

Contoh: Sinta menyadari bahwa aplikasi transportasi yang ia pakai meminta izin lokasi "selalu". Ia memeriksa pengaturan dan mengubahnya menjadi "hanya saat digunakan". Ia juga mematikan penawaran personal berdasarkan lokasi. Beberapa minggu kemudian ia meminta salinan riwayat perjalanan lewat menu bantuan untuk memeriksa akurasinya. Langkah-langkah kecil itu cukup memberinya kendali tanpa perlu sengketa.

Cara mengajukan permintaan dan keberatan

1. Baca kebijakan privasi. Cari bagian jenis data, tujuan, lama penyimpanan, dan kontak petugas pelindungan data.
2. Gunakan menu resmi di aplikasi. Banyak aplikasi menyediakan formulir permintaan data atau penghapusan akun.
3. Kirim permintaan tertulis. Sebutkan identitas akun, data yang dimaksud, hak yang digunakan (akses, koreksi, penghapusan, keberatan), dan alasan.
4. Simpan bukti. Tangkapan layar, nomor tiket, dan surel balasan.
5. Tunggu jawaban dalam jangka wajar. Catat tanggal pengajuan.
6. Eskalasi bila tidak ditanggapi. Kirim surat keberatan ke alamat resmi perusahaan dan petugas pelindungan data. Bila ada kerugian, pertimbangkan pengaduan ke kementerian yang membidangi komunikasi dan digital serta instansi sektor, atau konsultasi hukum untuk gugatan.

Bagi pengguna yang mengalami penyalahgunaan data, misalnya lokasi disebarkan atau nomor diteror, baca doxing dan penyebaran data pribadi dan penguntitan dan teror berulang oleh mantan pasangan.

Rekaman dan fitur keselamatan

Sebagian aplikasi menyediakan fitur keselamatan: tombol darurat, berbagi perjalanan dengan kontak, atau rekaman suara dan video selama perjalanan. Fitur ini bermanfaat, tetapi juga mengumpulkan data sensitif. Hal yang perlu diperhatikan pengguna:

• Rekaman biasanya hanya diaktifkan atas persetujuan, dan sebaiknya disimpan terbatas.
• Tanyakan berapa lama rekaman disimpan dan siapa yang dapat mengaksesnya.
• Rekaman dapat menjadi bukti bila terjadi kejahatan atau pelecehan. Laporkan segera dan simpan nomor perjalanan.
• Pengemudi yang memasang kamera di kendaraan perlu memberi tahu penumpang, karena merekam orang lain menyangkut privasi. Baca CCTV, privasi, dan merekam orang lain.

Fitur berbagi perjalanan secara langsung dengan keluarga memang membantu keselamatan, tetapi hanya bagikan kepada orang yang Anda percaya dan matikan setelah perjalanan selesai.

Anak sebagai pengguna

Anak di bawah umur yang memesan transportasi lewat akun orang tua juga meninggalkan jejak lokasi. Orang tua yang memberikan akunnya kepada anak sebaiknya memahami bahwa riwayat perjalanan anak akan tercatat pada akun orang tua. Data pribadi anak mendapat perhatian khusus dalam UU PDP, yang mengatur bahwa pemrosesan data anak dilakukan secara khusus dan memerlukan persetujuan orang tua atau wali. Jangan mengunggah data perjalanan anak di ruang publik. Bacaan terkait: sharenting: foto anak di media sosial.

Data lokasi dalam sengketa dan pembuktian

Data lokasi dan riwayat perjalanan kadang dipakai sebagai bukti, misalnya untuk menunjukkan seseorang berada di suatu tempat pada waktu tertentu. Dalam perkara perdata maupun pidana, hasil cetak atau tangkapan layar bisa diajukan sebagai bukti elektronik. Namun keasliannya dapat dipersoalkan. Agar kuat:

1. Ambil data langsung dari menu resmi aplikasi, bukan dari gambar yang disunting.
2. Simpan berkas asli dan catat waktu pengambilan.
3. Bila perlu, mintalah perusahaan menerbitkan surat keterangan atau ekspor data resmi.
4. Jangan memakai data milik orang lain tanpa dasar yang sah.

Rujukan lebih lanjut ada di alat bukti perdata dan bukti elektronik.

Contoh: Seorang karyawan dituduh tidak berada di lokasi kerja pada jam tertentu. Ia mengunduh riwayat perjalanannya dari aplikasi untuk menunjukkan ia berada di tempat kerja sesuai jadwal. Data yang diunduh dari menu resmi, disertai nomor pemesanan, lebih dipercaya daripada tangkapan layar yang tidak jelas asalnya.

Permintaan data oleh pihak lain

Kadang pihak lain meminta data perjalanan: pasangan, atasan, atau aparat. Prinsipnya, perusahaan tidak boleh menyerahkan data pribadi tanpa dasar hukum. Permintaan aparat penegak hukum umumnya harus melalui prosedur resmi sesuai hukum acara. Permintaan pribadi, misalnya dari pasangan yang ingin melacak seseorang, biasanya tidak dipenuhi tanpa persetujuan pemilik data atau penetapan yang sah.

Bagi pengguna, ini berarti Anda berhak bertanya kepada perusahaan bila merasa datanya diberikan tanpa dasar. Bagi perusahaan, ini berarti perlu prosedur internal yang jelas untuk menilai setiap permintaan.

Kebocoran data

Bila data perjalanan bocor, UU PDP mewajibkan pengendali data memberi tahu pemilik data dan lembaga yang berwenang dalam waktu yang ditentukan. Per September 2026, lembaga pengawas belum terbentuk, sehingga mekanisme pemberitahuan praktis mengikuti ketentuan yang ada. Pengguna sebaiknya segera mengganti kata sandi, mengaktifkan verifikasi dua langkah, mewaspadai pesan penipuan yang memakai data perjalanan asli, dan menyimpan bukti pemberitahuan. Lihat keamanan siber dan kebocoran data perusahaan: kewajiban lapor.

Kesalahan umum

• Menyetujui semua izin tanpa membaca.
• Membiarkan lokasi latar belakang aktif terus-menerus.
• Menyimpan alamat rumah dengan label yang jelas padahal tidak perlu.
• Meminta penghapusan data lewat obrolan lisan tanpa bukti tertulis.
• Mengira menghapus aplikasi otomatis menghapus data di server.
• Membagikan tangkapan layar perjalanan yang memuat identitas pengemudi.
• Menunda melapor ketika menerima pesan penipuan yang memakai data perjalanan asli.

Menghapus aplikasi dari ponsel hanya menghentikan pengumpulan data baru. Data yang sudah tersimpan di server tetap ada sampai dihapus sesuai kebijakan atau permintaan. Karena itu, bila Anda ingin data dihapus, ajukan permintaan penghapusan yang jelas.

Intinya, data lokasi adalah bagian dari privasi yang layak dijaga. Kenali pengaturan di ponsel, gunakan hak yang diberikan undang-undang, dan jangan ragu mengajukan pertanyaan tertulis kepada penyelenggara aplikasi. Pengguna yang paham haknya membantu mendorong perusahaan bersikap lebih transparan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah aplikasi boleh melacak saya saat tidak ada pemesanan? Itu bergantung pada izin yang Anda berikan dan tujuan yang dijelaskan dalam kebijakan privasi. Pelacakan di luar tujuan layanan perlu dasar yang sah dan sebaiknya dapat Anda tolak. Periksa pengaturan izin lokasi Anda.

Apakah saya bisa meminta riwayat perjalanan saya dihapus? Bisa mengajukan, sesuai hak penghapusan. Namun perusahaan dapat menyimpan sebagian data bila ada kewajiban hukum, misalnya catatan transaksi. Mintalah penjelasan tertulis tentang data apa yang dihapus dan apa yang tetap disimpan.

Ke mana mengadu bila permintaan saya tidak ditanggapi? Mulai dari kanal resmi perusahaan dan petugas pelindungan data. Lalu pertimbangkan pengaduan ke kementerian yang membidangi komunikasi dan digital, dan konsultasi hukum bila ada kerugian. Lembaga pengawas pelindungan data pribadi belum terbentuk per September 2026.

Ringkasan

Aplikasi transportasi mengumpulkan data lokasi dan riwayat perjalanan yang bisa mengungkap kebiasaan pribadi, sehingga data itu perlu dilindungi. UU Pelindungan Data Pribadi memberi pengguna hak atas informasi, akses, koreksi, penarikan persetujuan, penghapusan, dan keberatan, dengan pengecualian tertentu. Atur izin lokasi dengan bijak, ajukan permintaan tertulis lewat kanal resmi, simpan bukti, dan eskalasi bila tidak ditanggapi. Periksa terus perkembangan aturan turunan dan pembentukan lembaga pengawas.

Dasar hukum

• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
• UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
• PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Baca juga

• Perlindungan Data Pribadi: Hak Anda Berdasarkan UU PDP
• Hak Subjek Data Pribadi Menurut UU PDP: Akses, Koreksi, Hapus, dan Gugatan
• Doxing dan Penyebaran Data Pribadi: Langkah Hukum dan Cara Menghapus Konten
• Kontrak Aplikasi dan Hak Data Pengguna: Apa yang Sebenarnya Anda Setujui Saat Menekan "Setuju"

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.