Cuti ASN: Jenis, Hak, dan Prosedur Mengajukannya

Apa itu cuti ASN dan siapa yang terkena

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Bagi pegawai negeri sipil (PNS), cuti diatur dalam peraturan manajemen PNS, yaitu PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020. Peraturan ini masih menjadi rujukan banyak instansi walaupun UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN telah menggantikan UU ASN lama. Untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), cuti diatur dalam peraturan manajemen PPPK dengan pola serupa, tetapi dengan beberapa perbedaan. Periksa teks resmi terbaru karena penyesuaian pascaundang-undang baru dapat terjadi.

Kata kunci penting: cuti adalah hak yang harus diajukan dan disetujui, bukan sesuatu yang bisa langsung diambil. Tidak masuk kerja tanpa izin atau tanpa alasan sah termasuk pelanggaran disiplin.

Jenis cuti PNS dan penjelasan singkatnya

Jumlah hari tepat untuk setiap jenis cuti tidak dikutip di sini karena berbeda dan bisa berubah. Sebagai gambaran, cuti tahunan dalam peraturan manajemen PNS dikenal sebagai dua belas hari kerja per tahun, cuti besar sampai tiga bulan, dan cuti melahirkan tiga bulan, tetapi angka-angka ini perlu dicek pada teks resmi terbaru serta pada ketentuan instansi sebelum dipakai sebagai dasar permohonan.

Hak penghasilan selama cuti

Secara umum, selama menjalani cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit dalam batas tertentu, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting, PNS tetap menerima penghasilan. Perbedaan muncul pada cuti di luar tanggungan negara: selama cuti ini, PNS tidak menerima gaji dan hak kepegawaian lain berhenti sementara, dan masa cuti tidak dihitung sebagai masa kerja. Karena itu cuti jenis ini harus dipertimbangkan matang.

Untuk cuti sakit yang berkepanjangan, ada ketentuan khusus. Jika sakit melebihi batas tertentu, pemeriksaan kesehatan oleh tim penguji dapat dilakukan, dan hasilnya memengaruhi kelanjutan penghasilan serta status kepegawaian. Rincian wajib dibaca dari teks resmi.

Cuti melahirkan dan perkembangan terbaru

UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan menetapkan hak cuti melahirkan bagi ibu bekerja paling singkat tiga bulan, dengan tambahan hingga tiga bulan bila ada kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Ketentuan ini menyasar pekerja pada umumnya; penerapannya bagi ASN mengikuti peraturan kepegawaian dan peraturan pelaksana. Pembahasan lebih jauh ada di cuti melahirkan tiga bulan dan cuti keguguran menurut UU KIA.

Bagi PNS laki-laki, cuti mendampingi istri melahirkan dikenal sebagai bagian dari cuti karena alasan penting atau ketentuan khusus di beberapa instansi. Karena aturannya bervariasi, tanyakan kepada bagian kepegawaian.

Langkah praktis mengajukan cuti

1. Pilih jenis cuti yang tepat. Misalnya jangan memakai cuti tahunan bila yang Anda butuhkan adalah cuti sakit yang berhak penuh atas penghasilan.
2. Cek sisa hak cuti. Lihat catatan cuti di bagian kepegawaian. Banyak instansi memiliki sistem digital untuk memeriksa saldo cuti.
3. Isi formulir permohonan cuti. Isi tanggal mulai dan berakhir, alamat selama cuti, dan nomor yang bisa dihubungi.
4. Lampirkan dokumen pendukung. Surat dokter untuk cuti sakit, surat keterangan dokter atau bidan untuk cuti melahirkan, undangan atau surat pernyataan untuk cuti karena alasan penting.
5. Ajukan lewat atasan langsung. Atasan memberi pertimbangan, lalu diteruskan ke pejabat yang berwenang memberi cuti.
6. Tunggu persetujuan sebelum berangkat. Kecuali kondisi darurat, jangan berangkat sebelum cuti disetujui.
7. Simpan salinan keputusan cuti. Dokumen ini penting saat ada perselisihan soal absensi atau tunjangan.
8. Lapor kembali saat masuk. Beritahu atasan dan bagian kepegawaian agar data absensi diperbarui.

Dalam keadaan darurat, ASN dapat memberi tahu atasan secepatnya melalui sarana yang ada, lalu melengkapi dokumen setelahnya. Jangan diam tanpa kabar.

Cuti sakit, cuti besar, dan cuti panjang: hal yang sering membingungkan

Cuti sakit. Cuti sakit diberikan berdasarkan surat keterangan dokter. Jika sakit hanya beberapa hari, aturan instansi biasanya membolehkan surat keterangan sederhana. Untuk sakit yang lebih panjang atau rawat inap, dokumen yang diminta lebih lengkap. Bila kondisi tidak kunjung pulih dalam batas yang ditetapkan, ASN diperiksa oleh tim penguji kesehatan dan hasilnya memengaruhi status. Jangan menunda memberi kabar kepada atasan hanya karena menunggu surat dokter; kabarkan dulu, lengkapi kemudian.

Cuti besar. Cuti besar adalah hak istimewa bagi PNS yang telah bekerja dalam waktu panjang. Tujuannya memberi kesempatan istirahat panjang atau menunaikan ibadah tertentu. Syarat masa kerja, lamanya, dan pengaruhnya terhadap cuti tahunan diatur peraturan. Karena angka pastinya perlu dicek, sebaiknya tanyakan kepada bagian kepegawaian sebelum merencanakan perjalanan panjang. Cuti besar tidak otomatis mengganti cuti sakit atau cuti melahirkan.

Cuti karena alasan penting. Cuti ini dipakai untuk keadaan mendesak, misalnya ibu, bapak, istri, suami, anak, atau anggota keluarga serumah sakit keras atau meninggal, atau ASN menikah, atau mengalami musibah seperti bencana. Dokumen pendukung diperlukan, misalnya surat keterangan dari rumah sakit atau akta kematian.

Cuti bersama. Cuti bersama ditetapkan pemerintah dalam surat keputusan bersama menteri. Pada hari cuti bersama, ASN tidak masuk, dan apakah cuti bersama memengaruhi jatah cuti tahunan mengikuti ketentuan yang berlaku; periksa teks resmi. Perhatikan keputusan bersama yang terbit setiap tahun, karena daftarnya berbeda dari tahun ke tahun.

Untuk pekerja swasta, hak cuti bersama dan lembur pada hari libur diatur berbeda; lihat kerja lembur, hari libur, dan cuti bersama.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Beberapa perubahan relevan dalam tahun-tahun terakhir. Pertama, digitalisasi cuti: banyak instansi memakai sistem informasi kepegawaian untuk pengajuan dan persetujuan cuti. Kedua, UU KIA 2024 memperkuat hak cuti melahirkan dan hak ibu pada masa seribu hari pertama kehidupan. Ketiga, UU No. 20 Tahun 2023 menegaskan hak cuti sebagai bagian hak ASN, dan peraturan pelaksana baru dapat menyempurnakan ketentuan teknis.

Dampaknya: ASN sebaiknya tidak hanya mengandalkan kebiasaan lama. Periksa edaran terbaru dari instansi dan Badan Kepegawaian Negara.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang PNS, sebut Bu Ratna, hendak melahirkan. Ia mengajukan cuti melahirkan sekitar dua minggu sebelum perkiraan hari lahir, melampirkan surat keterangan dokter kandungan. Atasannya meneruskan ke pejabat yang berwenang, dan keputusan cuti terbit sebelum ia melahirkan. Ia tetap menerima penghasilan selama cuti. Setelah selesai, ia melapor masuk kembali. Karena administrasinya tertib, tidak ada persoalan tunjangan.

Hubungan dengan pegawai swasta dan hak pekerja lain

Banyak orang mencampuradukkan aturan cuti ASN dengan cuti pekerja swasta. Pekerja swasta tunduk pada UU Ketenagakerjaan dan perubahannya, dengan hak cuti tahunan dan lainnya yang diatur berbeda. Perbandingannya ada pada hak cuti tahunan karyawan. Untuk ASN, aturan kepegawaian di atas yang berlaku.

Jika ASN bekerja di instansi dan merasa permohonan cutinya ditolak tanpa alasan, ia dapat mengajukan keberatan melalui jalur kepegawaian. Alurnya mirip dengan sengketa hak lainnya dan dijelaskan di hak dan kewajiban ASN menurut UU 20/2023.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah cuti tahunan yang tidak dipakai bisa diuangkan? Pada umumnya cuti tahunan ASN tidak dikonversi menjadi uang. Sisa cuti dapat ditangguhkan sesuai ketentuan dalam batas tertentu. Periksa teks resmi dan edaran instansi.

Apakah ASN yang sakit bisa langsung tidak masuk? Berikan kabar secepatnya kepada atasan dan lengkapi surat dokter. Cuti sakit tetap harus disetujui atau dicatat melalui prosedur.

Apakah PPPK mendapat cuti seperti PNS? PPPK mendapat hak cuti menurut peraturan manajemen PPPK, dengan jenis dan ketentuan yang serupa tetapi tidak selalu sama. Lihat perbedaan PNS dan PPPK.

Bagaimana jika cuti ditolak karena alasan pekerjaan? Atasan dapat menunda cuti tahunan demi kepentingan dinas, dan hak cuti dapat diambil di waktu lain sesuai aturan. Cuti tertentu seperti cuti sakit dan melahirkan tidak boleh ditolak bila syarat terpenuhi.

Ringkasan

• Cuti ASN diatur peraturan manajemen PNS dan PPPK; cuti adalah hak yang harus diajukan dan disetujui.
• Jenis utama: tahunan, besar, sakit, melahirkan, alasan penting, bersama, dan di luar tanggungan negara.
• Cuti di luar tanggungan negara tidak mendapat gaji; jenis lain umumnya tetap berpenghasilan.
• Ajukan tertulis lewat atasan, lampirkan dokumen, dan tunggu persetujuan.
• Angka jumlah hari perlu dicek pada teks resmi terbaru.

Dasar hukum

• PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
• PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
• UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
• UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan

Baca juga

• Hak, Kewajiban, dan Larangan ASN Menurut UU 20/2023 tentang ASN
• Hak Cuti Tahunan Karyawan Menurut UU Ketenagakerjaan
• Perbedaan PNS dan PPPK Menurut UU ASN: Status, Masa Kerja, dan Perlindungan
• Disiplin ASN: Tingkat Hukuman Menurut PP 94/2021 dan Jalur Keberatan serta Banding

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.