Contoh Perjanjian Pranikah dan Cara Mengisinya

Apa itu perjanjian pranikah dan siapa yang terkena

Perjanjian pranikah adalah kesepakatan tertulis antara calon suami dan istri yang mengatur akibat pernikahan terhadap harta mereka dan hal lain yang tidak bertentangan dengan hukum. Umumnya isinya adalah pemisahan harta. Tanpa perjanjian, harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dan harta warisan atau hibah tetap milik masing-masing. Dengan perjanjian, para pihak bisa mengatur lain.

Yang terkena adalah pasangan yang akan menikah, pasangan yang sudah menikah, dan pihak ketiga seperti bank atau mitra usaha yang berhubungan dengan mereka. Istilah "pranikah" populer. Dalam undang-undang disebut perjanjian perkawinan, atau perjanjian kawin. Pembahasan lengkap ada di perjanjian kawin setelah menikah menurut putusan MK dan studi kasus perjanjian pranikah dibuat setelah menikah.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

Dasar hukumnya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya ketentuan tentang perjanjian perkawinan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Garis besarnya sebagai berikut. Periksa teks resmi.

• Perjanjian dibuat secara tertulis atas persetujuan kedua pihak. Bentuknya akta notaris atau disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.
• Perjanjian mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain. Setelah putusan MK, pasangan dapat membuat atau mengubahnya selama pernikahan dengan syarat tertentu.
• Perjanjian tidak boleh melanggar hukum, agama, dan kesusilaan.
• Perjanjian harus dicatatkan agar berlaku bagi pihak ketiga. Pencatatan dilakukan di KUA bagi muslim atau Dukcapil bagi non-muslim. Baca perjanjian kawin dan pencatatan di KUA atau Dukcapil.
• Perjanjian pada dasarnya tidak dapat diubah, kecuali kedua pihak sepakat dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Baca mencabut atau mengubah perjanjian kawin.
• Perjanjian berpengaruh pada hak kepemilikan tanah, terutama bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Baca perjanjian kawin dan kepemilikan tanah bagi WNI menikah WNA.

Perjanjian ini tidak mengatur urusan yang di luar kewenangan para pihak, misalnya hak anak yang dilindungi undang-undang.

Kerangka isi perjanjian pranikah yang dapat disesuaikan

Kerangka berikut gambaran isi. Perjanjian harus dibuat dengan akta notaris atau disahkan pegawai pencatat. Tanda [....] harus diisi.

• PERJANJIAN PERKAWINAN
• Pada hari [....] tanggal [....], bertempat di [kota], para pihak:
• PIHAK PERTAMA: nama [....], nomor KTP [....], alamat [....], calon suami.
• PIHAK KEDUA: nama [....], nomor KTP [....], alamat [....], calon istri.
• Pasal 1 Pemisahan Harta: seluruh harta yang dimiliki sebelum pernikahan, serta yang diperoleh masing-masing selama pernikahan, tetap menjadi milik masing-masing. [Atau: harta tertentu berikut menjadi harta bersama: ....].
• Pasal 2 Daftar Harta Awal: Pihak Pertama memiliki [daftar]. Pihak Kedua memiliki [daftar]. Daftar dilampirkan.
• Pasal 3 Utang: utang yang dibuat masing-masing tetap menjadi tanggung jawab yang membuatnya. Utang untuk keperluan rumah tangga bersama ditanggung [....].
• Pasal 4 Penghasilan dan Pengelolaan: penghasilan masing-masing dikelola sendiri / [aturan lain]. Pembiayaan kebutuhan rumah tangga dibagi [....].
• Pasal 5 Perolehan Bersama: harta yang dibeli bersama atas nama keduanya menjadi milik bersama sesuai bagian [....].
• Pasal 6 Perbuatan Hukum atas Harta: masing-masing bebas bertindak atas hartanya sendiri, tetapi untuk [rumah tinggal keluarga], diperlukan persetujuan pasangan.
• Pasal 7 Pencatatan: para pihak menyetujui pencatatan perjanjian di [KUA/Dukcapil] dan menyerahkan salinan kepada [....].
• Pasal 8 Perubahan: perubahan hanya sah bila tertulis, disetujui kedua pihak, dan dicatatkan.
• Pasal 9 Penyelesaian Sengketa: musyawarah, lalu [pengadilan yang berwenang].
• Pasal 10 Penutup: perjanjian dibuat dengan akta notaris dan ditandatangani para pihak serta saksi.
• [Tanda tangan para pihak] [Notaris dan saksi].

Penjelasan tiap bagian

Pemisahan harta. Inilah isi yang paling lazim. Ia menetapkan bahwa harta tidak dicampur. Para pihak dapat memilih pemisahan penuh atau sebagian. Tuliskan dengan jelas agar tidak ada keraguan.

Daftar harta awal. Daftar harta sebelum menikah membantu membuktikan kepemilikan nanti. Sertakan bukti, seperti sertipikat dan rekening. Daftar yang jelas mencegah sengketa saat perceraian atau pewarisan.

Utang. Salah satu alasan orang membuat perjanjian adalah melindungi pasangan dari utang usaha. Tulis dengan jelas siapa menanggung utang apa. Perlu diingat, perjanjian mengikat para pihak dan baru berlaku bagi pihak ketiga setelah dicatat. Utang yang dibuat bersama tetap menjadi tanggungan bersama.

Penghasilan dan pengelolaan. Tentukan siapa mengelola apa. Aturan ini juga mengatur biaya rumah tangga. Rumusan yang kaku bisa menyulitkan. Pasangan perlu memperkirakan perubahan keadaan, misalnya salah satu berhenti bekerja.

Perolehan bersama. Walau harta dipisah, mereka tetap dapat membeli sesuatu bersama. Tuliskan cara membagi kepemilikannya.

Persetujuan atas tindakan tertentu. Beberapa pasangan mensyaratkan persetujuan untuk menjual rumah tinggal keluarga. Ini menjaga keamanan keluarga.

Pencatatan. Tanpa pencatatan, perjanjian tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Simpan bukti pencatatan.

Perubahan. Sebutkan syarat perubahan agar tidak ada perubahan sepihak.

Langkah praktis membuat perjanjian pranikah

1. Bicarakan berdua. Jujur tentang harta, utang, dan harapan. Perjanjian yang lahir dari paksaan rawan dipersoalkan.
2. Kumpulkan data harta dan utang. Lengkap dengan bukti.
3. Konsultasi. Bertemu notaris atau advokat. Masing-masing pihak boleh punya penasihat sendiri.
4. Tentukan isi. Pemisahan penuh, sebagian, atau pengaturan lain.
5. Susun draf dan baca bersama. Pastikan keduanya mengerti.
6. Tandatangani akta. Hadir kedua pihak dengan KTP.
7. Sahkan atau catat. Daftarkan ke KUA atau Dukcapil sesuai agama dan prosedur.
8. Simpan salinan. Masing-masing menyimpan salinan, dan satu salinan di tempat aman.
9. Beri tahu pihak yang perlu. Misalnya bank saat mengajukan kredit atau kantor pertanahan saat membeli tanah.
10. Tinjau berkala. Bila ada perubahan besar, konsultasikan.

Harta bersama dan harta bawaan tanpa perjanjian

Untuk memahami nilai perjanjian, lihat dulu keadaan tanpa perjanjian. Menurut UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta yang dibawa masing-masing sebelum menikah, serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, tetap di bawah penguasaan masing-masing, kecuali ditentukan lain. Bila terjadi perceraian, harta bersama dibagi menurut hukum yang berlaku. Penjelasan harta bawaan ada di warisan dan hibah yang diterima saat menikah, harta bawaan.

Perjanjian pranikah mengubah pola itu. Dengan pemisahan harta, penghasilan dan aset yang diperoleh selama pernikahan tidak otomatis menjadi harta bersama. Ini bermanfaat bagi pasangan yang menjalankan usaha, memiliki harta bernilai besar, atau pernah menikah sebelumnya dan punya anak dari pernikahan terdahulu. Namun pemisahan harta tidak menghilangkan kewajiban saling membantu dan menafkahi keluarga.

Hal-hal yang sebaiknya dibicarakan sebelum menandatangani

Perjanjian yang baik lahir dari pembicaraan yang jujur. Beberapa topik berikut patut dibahas berdua sebelum bertemu notaris.

• Bagaimana kebutuhan rumah tangga dibiayai, dan apakah porsinya sama atau proporsional?
• Siapa yang menanggung utang yang sudah ada, dan bagaimana rencana melunasinya?
• Apa yang terjadi bila salah satu berhenti bekerja untuk mengasuh anak atau merawat keluarga?
• Bagaimana status rumah tinggal, kendaraan, dan investasi yang dibeli bersama?
• Bagaimana perlakuan terhadap usaha keluarga yang sudah ada dan yang baru dirintis?
• Apakah ada tanggungan terhadap orang tua atau anak dari pernikahan sebelumnya?

Menuliskan jawaban atas pertanyaan itu mempermudah notaris menyusun akta yang sesuai. Jangan malu bertanya soal istilah. Notaris dan advokat menjelaskan sampai Anda mengerti.

Isi yang boleh dan yang dilarang

Perjanjian boleh mengatur harta, utang, pengelolaan keuangan, dan pembagian harta bila bercerai. Perjanjian tidak boleh melanggar hukum, agama, atau kesusilaan. Contohnya klausul yang membebaskan salah satu pihak dari kewajiban menafkahi anak, atau melarang pasangan bertemu keluarga, tidak patut dan tidak berlaku. Hak anak, kewajiban nafkah, dan hak asasi tidak dapat dikesampingkan. Baca isi yang boleh dan dilarang dalam perjanjian kawin.

Kesalahan umum

Contoh: Pasangan yang akan menikah sama-sama memiliki usaha kecil. Mereka mendaftar harta masing-masing, memutuskan harta usaha tetap milik masing-masing, dan harta rumah tangga dibeli bersama. Notaris membuat akta, lalu mereka mencatatkannya di kantor yang berwenang. Saat salah satu mengajukan kredit usaha, bank melihat bahwa harta pasangan terpisah.

Contoh: Seorang calon suami meminta calon istri menandatangani perjanjian yang hampir seluruh isinya menguntungkan dirinya, dengan waktu sehari. Calon istri meminta waktu dan membawa advokat. Setelah negosiasi, isinya diseimbangkan. Waktu yang cukup dan penasihat sendiri menjadikan perjanjian lebih adil dan lebih kuat.

Kapan perlu notaris atau advokat

Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris atau disahkan pegawai pencatat, sehingga notaris hampir selalu terlibat. Advokat membantu menilai risiko, terutama bila ada usaha, utang, harta di luar negeri, atau pasangan berbeda kewarganegaraan. Kerangka dalam artikel ini hanya pegangan awal untuk berdiskusi dengan profesional.

Perubahan aturan yang perlu diketahui

Perubahan terbesar adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang membuka kemungkinan perjanjian kawin dibuat selama perkawinan, tidak hanya sebelum menikah, dengan syarat tertentu. Tata cara pencatatan dan pengesahan mengikuti peraturan pelaksana dan petunjuk instansi pencatat. Selain itu, KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026, yang mengubah rujukan pidana, misalnya yang berhubungan dengan penelantaran atau perbuatan terhadap harta. Periksa teks resmi.

Catatan tentang waktu dan kesiapan emosional

Membicarakan perjanjian pranikah kadang terasa canggung karena berkaitan dengan uang dan kemungkinan berpisah. Berilah waktu yang cukup, jauh sebelum hari pernikahan. Perjanjian yang dibuat terburu-buru menjelang akad rawan menimbulkan tekanan. Pandanglah dokumen ini sebagai alat kejelasan, bukan tanda curiga. Banyak pasangan merasa lebih tenang setelah semua hal tentang harta dibicarakan terbuka dan tertulis, sehingga mereka dapat fokus membangun keluarga tanpa kekhawatiran terpendam.

Pasangan yang sudah menikah dan baru berniat membuat perjanjian perlu memperhatikan tahap pencatatan dan dampaknya terhadap pihak ketiga yang sudah berhubungan hukum dengan mereka, seperti bank atau mitra usaha. Pemberitahuan kepada pihak-pihak itu mencegah salah paham.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah perjanjian pranikah wajib? Tidak wajib. Pasangan bebas memilih membuatnya atau tidak.

Apakah bisa dibuat setelah menikah? Bisa, menurut Putusan MK 69/PUU-XIII/2015, dengan prosedur dan syarat tertentu. Periksa petunjuk terbaru dari notaris dan instansi pencatat.

Apakah perjanjian mempengaruhi hak waris anak? Perjanjian mengatur harta suami dan istri. Hak anak sebagai ahli waris tetap dilindungi hukum.

Apakah bisa dibatalkan? Perubahan memerlukan kesepakatan dan prosedur. Pembatalan sepihak tidak mungkin, kecuali melalui pengadilan atas alasan yang sah.

Ringkasan

• Perjanjian pranikah mengatur harta dan utang suami istri; bentuknya akta notaris atau disahkan pegawai pencatat.
• Harus dicatatkan agar berlaku bagi pihak ketiga.
• Lampirkan daftar harta awal dengan bukti.
• Tidak boleh melanggar hukum, agama, kesusilaan, dan hak anak.
• Bisa dibuat setelah menikah menurut Putusan MK 69/PUU-XIII/2015.
• Contoh ini harus disesuaikan dan dikonsultasikan ke notaris atau advokat.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Perjanjian Kawin Setelah Menikah: Putusan MK 69/PUU-XIII/2015 dan Cara Membuatnya
• Pencatatan Perjanjian Kawin di KUA atau Dukcapil: Prosedur dan Dokumen
• Isi yang Boleh dan Dilarang dalam Perjanjian Kawin
• Mencabut atau Mengubah Perjanjian Kawin: Syarat dan Batasannya
• Studi Kasus: Perjanjian Pemisahan Harta Dibuat Setelah Menikah

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.