Advokat Menangani Perkara Peralihan: Checklist Pendampingan

Apa itu perkara peralihan dan siapa yang membutuhkan checklist

Perkara peralihan adalah perkara pidana yang melintasi pergantian aturan. Sebagian besar karena perbuatannya terjadi sebelum 2 Januari 2026 (saat KUHP lama berlaku), sedangkan proses hukumnya berjalan atau berlanjut setelah tanggal itu (saat KUHP baru, UU No. 1 Tahun 2023, dan KUHAP baru, UU No. 20 Tahun 2025, berlaku). Ada pula perkara yang tahap penyidikannya dimulai di bawah KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981), tetapi penuntutan atau persidangannya di bawah KUHAP baru.

Selain itu, UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menyelaraskan ancaman pidana di undang-undang lain dengan KUHP baru. Dengan demikian ada tiga lapis yang harus dibaca: hukum pidana materiil, hukum acara, dan ketentuan peralihannya.

Checklist ini berguna bagi advokat, paralegal, pemberi bantuan hukum, serta pendamping dari organisasi masyarakat. Bagi masyarakat awam, checklist ini juga membantu menilai apakah pendamping hukum Anda sudah memeriksa hal-hal pokok.

Prinsip dasar yang perlu dipegang

1. Perbuatan dinilai menurut aturan saat dilakukan, kecuali perubahan sesudahnya lebih menguntungkan tersangka atau terdakwa. Lihat asas legalitas dan aturan lebih menguntungkan terdakwa.
2. Tindakan yang sah menurut aturan saat dilakukan tidak otomatis batal karena aturan berganti. Ketentuan peralihan menentukan kelanjutannya.
3. Hukum acara pada umumnya mengatur tindakan ke depan, dengan pengecualian yang diatur ketentuan peralihan. Baca ketentuan peralihan KUHAP baru, gambaran umum untuk awam.
4. Verifikasi pada teks resmi. Jangan mengutip nomor pasal KUHAP baru dari ingatan atau catatan orang lain; periksa langsung di sumber resmi. Untuk KUHP baru, nomor yang sudah terverifikasi, misalnya penipuan Pasal 492 dan penggelapan Pasal 486 (dahulu Pasal 378 dan 372), dapat dipakai; selain itu bacalah teksnya.

Checklist tahap awal: menerima perkara

Gunakan daftar ini ketika klien datang.

• Identitas klien, status (saksi, tersangka, terdakwa, terpidana, korban, pelapor), dan kontak keluarga.
• Surat kuasa yang sah dan jelas kewenangannya. Lihat surat kuasa advokat.
• Salinan laporan polisi, surat panggilan, surat penangkapan atau penahanan, berita acara, dakwaan, atau putusan.
• Tanggal perbuatan (tempus delicti). Bila berulang atau berlanjut, catat rentang. Lihat cara menentukan tempus delicti.
• Tahap perkara pada 2 Januari 2026: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, banding, kasasi, eksekusi.
• Pasal yang dipersangkakan atau didakwakan, dan undang-undangnya.
• Status penahanan dan tanggal berakhirnya.
• Kebutuhan mendesak: kesehatan, keselamatan, ancaman.

Checklist analisis aturan

• Apakah perbuatan itu masih tindak pidana dalam KUHP baru? Lihat perbuatan yang tidak lagi dipidana di KUHP baru.
• Apakah perbuatan itu baru dipidana oleh KUHP baru? Bila ya, asas tidak berlaku surut. Lihat perbuatan yang baru dipidana di KUHP baru.
• Apakah ancaman diperingan, sama, atau diperberat? Lihat ancaman diperingan dan ancaman diperberat.
• Bila pasal berasal dari undang-undang di luar KUHP, apakah sudah disesuaikan oleh UU 1/2026?
• Apakah deliknya delik aduan, dan bagaimana tenggat serta pencabutan? Lihat delik aduan lama dan baru.
• Apakah ada daluwarsa penuntutan? Lihat daluwarsa penuntutan perkara lama.
• Apakah ada pidana alternatif, pemaafan hakim, atau pedoman pemidanaan yang relevan? Lihat pidana penjara lama diganti pidana alternatif.
• Apa ketentuan peralihan KUHAP baru untuk tahap perkara klien? Catat ketentuan dari teks resmi.

Buat tabel perbandingan satu halaman: aturan lama, aturan baru, selisih, dan dampak pada klien.

Checklist per tahap

Langkah praktis bagi pendamping

1. Susun kronologi bertanggal. Dasar semua analisis.
2. Buat memo aturan. Satu halaman, dengan kutipan teks resmi, tanggal akses, dan sumbernya.
3. Susun strategi dengan klien. Jelaskan peluang dan risiko dengan jujur, tanpa menjanjikan hasil.
4. Atur kalender tenggat. Masukkan semua batas waktu: banding, kasasi, penahanan, aduan, praperadilan.
5. Komunikasikan secara tertulis. Kirim ringkasan perkembangan kepada klien dan keluarga.
6. Tangani barang bukti dan korban. Lihat barang bukti sitaan perkara lama di masa KUHAP baru dan korban perkara 2025, hak baru di KUHAP baru.
7. Jaga etika. Tidak menjanjikan hasil tertentu, tidak menawarkan "jalur belakang", menjaga kerahasiaan klien.
8. Perbarui pengetahuan. Pantau peraturan pelaksana dan putusan. Lihat peraturan pelaksana KUHP baru dan KUHAP baru.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

• KUHP baru dan KUHAP baru berlaku 2 Januari 2026. KUHAP lama (UU 8/1981) dicabut oleh UU 20/2025.
• UU 1/2026 Penyesuaian Pidana berlaku untuk menyelaraskan ancaman pidana di undang-undang lain.
• Perlindungan saksi dan korban kini diatur UU 3/2026 yang menggantikan UU 13/2006.
• Ketentuan peralihan menjadi rujukan utama untuk perkara berjalan; baca teks lengkap, bukan hanya ringkasan.
• Praktik berubah. Formulir, istilah, dan tata kerja di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bisa berbeda dari kebiasaan lama. Tanyakan kepada petugas dan catat dasar yang mereka sebut.

Yang tidak berubah: asas praduga tak bersalah, hak atas penasihat hukum, dan hak atas pembelaan.

Kesalahan umum pendamping

• Menghitung tanggal tanpa dokumen. Selalu rujuk dokumen asli.
• Memakai satu aturan penuh tanpa membandingkan. Padahal aturan yang lebih menguntungkan perlu diuji.
• Mengutip nomor pasal dari catatan lama. Verifikasi pada teks resmi.
• Terlambat menyatakan upaya hukum. Tenggat sangat singkat.
• Menjanjikan hasil. Tidak etis dan berisiko.
• Tidak mendokumentasikan nasihat. Catatan tertulis melindungi klien dan pendamping.
• Mengabaikan korban dan saksi. Perhatian pada mereka sering memperkuat penyelesaian.

Contoh: Seorang advokat (fiktif) menerima kuasa pada Februari 2026 dari keluarga tersangka kasus penggelapan yang dilaporkan Oktober 2025 dan ditahan sejak Desember 2025. Ia membuat kronologi, menghitung masa tahanan, membandingkan penggelapan dalam KUHP lama (Pasal 372) dan KUHP baru (Pasal 486), memeriksa daluwarsa dan delik aduan, serta mencatat ketentuan peralihan KUHAP baru dari teks resmi. Ia mengatur kalender tenggat dan mengirim ringkasan mingguan kepada keluarga. Ketika berkas dilimpahkan, ia menyiapkan eksepsi dan permintaan penerapan aturan yang lebih menguntungkan.

Catatan etika dan manajemen klien

Perkara peralihan penuh ketidakpastian, dan klien cenderung mencari kepastian. Tugas pendamping adalah jujur: menjelaskan apa yang pasti (tanggal berlakunya aturan, tenggat yang berjalan), apa yang mungkin (aturan baru lebih menguntungkan), dan apa yang belum pasti (penafsiran ketentuan peralihan oleh hakim). Hindari kata "pasti", "dijamin", atau "otomatis" kecuali ada dasar tegas dalam teks resmi. Catat nasihat secara tertulis, terutama mengenai tenggat dan risiko, supaya klien dan keluarga dapat merujuknya.

Jaga pula batas profesional: jangan membocorkan rahasia klien, jangan menerima perkara yang berbenturan kepentingan, dan jangan menjanjikan jalur tidak resmi. Bila Anda pendamping non-advokat, jangan memberikan kesan seolah-olah Anda advokat; arahkan klien kepada advokat bila perkara memerlukan.

Manajemen berkas dan tenggat

Berkas yang rapi menghemat waktu. Gunakan satu map induk per perkara dengan subfolder: identitas, penyidikan, penahanan, dakwaan, persidangan, putusan, upaya hukum, korespondensi, dan bukti pembayaran. Beri nama berkas dengan format tanggal-jenis dokumen. Buat kalender tenggat dan atur pengingat berlapis, misalnya tujuh hari, tiga hari, dan satu hari sebelum tenggat. Tenggat upaya hukum sangat singkat dan tidak ada ruang untuk kelalaian. Simpan pula bukti penyerahan dokumen: tanda terima, tangkapan layar pengiriman elektronik, dan catatan petugas.

Koordinasi dengan pihak lain

Dalam perkara yang kompleks, pendamping bekerja dengan banyak pihak: penyidik, jaksa, panitera, pembimbing kemasyarakatan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), unit layanan perlindungan perempuan dan anak di daerah (UPTD PPA), dan keluarga. Tetapkan satu jalur komunikasi yang resmi dan catat setiap permintaan. Bila terjadi perbedaan penafsiran ketentuan peralihan di tingkat instansi, minta dasar tertulisnya dan, bila perlu, ajukan keberatan resmi kepada atasan instansi atau pengawas internal.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua perkara 2025 otomatis memakai KUHP lama? Titik awalnya KUHP lama untuk perbuatan sebelum 2 Januari 2026, tetapi aturan baru yang lebih menguntungkan diterapkan. Hakim menilai secara menyeluruh.

Bagaimana jika penyidikan dimulai di bawah KUHAP lama dan berlanjut di bawah KUHAP baru? Ketentuan peralihan KUHAP baru menentukan kelanjutan. Baca penyidikan berjalan saat KUHAP baru berlaku dan periksa teks resmi.

Apakah advokat wajib memberi tahu klien soal risiko? Ya, secara etika advokat menjelaskan peluang dan risiko dengan jujur, termasuk bahwa hasil tidak dapat dijamin.

Di mana mencari teks resmi? Di peraturan.bpk.go.id dan situs lembaga resmi.

Ringkasan

• Perkara peralihan melibatkan dua KUHP, dua KUHAP, dan UU 1/2026; kuncinya tanggal perbuatan dan tahap perkara.
• Gunakan checklist per tahap: dokumen, analisis aturan, tenggat, dan komunikasi.
• Bandingkan aturan lama dan baru secara menyeluruh; verifikasi pada teks resmi.
• Hindari janji hasil; dokumentasikan nasihat dan tenggat.
• Pantau peraturan pelaksana dan putusan pengadilan.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Asas Legalitas dan Aturan yang Lebih Menguntungkan Terdakwa dalam KUHP Baru
• Ketentuan Peralihan KUHAP Baru: Perkara yang Berjalan dan Hak Para Pihak
• Surat Kuasa Khusus: Apa Isinya dan Kenapa Harus Jelas
• Panduan Sidang Pidana Sesuai KUHAP Baru 2026: Dari Pembukaan sampai Putusan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.