Surat Dakwaan Pasal Lama di Sidang 2026: Bolehkah Diubah

Apa itu surat dakwaan dan siapa yang terkena

Surat dakwaan adalah dokumen yang dibuat jaksa penuntut umum. Isinya uraian cermat tentang siapa terdakwa, apa perbuatannya, kapan dan di mana terjadi, serta pasal yang dilanggar. Dakwaan menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan. Hakim tidak boleh menghukum terdakwa atas perbuatan di luar dakwaan. Pengertian dasarnya ada di surat dakwaan dan eksepsi, cara keberatan terdakwa.

Dakwaan sering berbentuk tunggal, alternatif, subsider, atau kumulatif. Dakwaan alternatif memberi pilihan pasal. Subsider berarti pasal yang lebih ringan menjadi cadangan. Kumulatif berarti beberapa perbuatan didakwa sekaligus.

Pada perkara peralihan, dakwaan disusun menurut aturan yang berlaku saat perbuatan dilakukan, misalnya KUHP lama. Sidangnya kemudian berjalan setelah 2 Januari 2026, ketika KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku. Yang terkena adalah terdakwa, penasihat hukum, jaksa, hakim, dan korban.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

1. Dakwaan pasal lama tidak otomatis salah. Untuk perbuatan 2025, KUHP lama masih menjadi titik awal. Prinsip dasarnya, perbuatan dinilai menurut aturan saat dilakukan, kecuali aturan baru lebih menguntungkan terdakwa. Jadi jaksa yang mendakwa dengan pasal lama pada perbuatan 2025 tidak otomatis keliru.

2. Namun hakim memeriksa aturan yang lebih menguntungkan. Karena KUHP baru berlaku sebelum putusan, hakim wajib menilai apakah rumusan baru lebih menguntungkan. Penilaian ini bisa dilakukan meski dakwaan menyebut pasal lama. Lihat perkara dimulai 2025, pakai KUHP lama atau baru.

3. Perubahan dakwaan diatur secara ketat. Dalam hukum acara, jaksa dapat mengubah surat dakwaan dengan syarat dan batas waktu tertentu, misalnya sebelum pengadilan menetapkan jadwal sidang atau sebelum pemeriksaan mencapai tahap tertentu. Terdakwa berhak menerima turunan perubahan dan waktu untuk menyiapkan pembelaan. Rincian batas waktu dan syaratnya pada KUHAP baru harus dibaca dari teks resmi; nomor pasalnya tidak dikutip di sini.

4. Perubahan tidak boleh merugikan hak membela diri. Perubahan yang mengubah inti perbuatan atau menambah perbuatan yang berbeda dapat dipersoalkan terdakwa. Hakim menilai apakah perubahan masih dalam batas yang diperbolehkan atau perlu dakwaan baru.

5. Dakwaan yang kabur dapat dibatalkan. Bila dakwaan tidak cermat, tidak jelas, atau tidak lengkap, terdakwa dapat mengajukan eksepsi agar dakwaan dinyatakan batal atau tidak dapat diterima. Dalam perkara peralihan, ketidakjelasan tanggal perbuatan (apakah sebelum atau sesudah 2 Januari 2026) dapat menjadi isu nyata.

Bolehkah jaksa mengubah dakwaan karena KUHP baru

Jawaban singkat: boleh, dengan syarat dan batas. Gambaran umumnya:

Beberapa prinsip penuntun:

• Pasal KUHP baru yang lebih berat tidak boleh dipakai untuk perbuatan sebelum 2 Januari 2026.
• Bila KUHP baru lebih ringan, jaksa atau hakim dapat memperhitungkannya, dan terdakwa dapat memintanya.
• Perubahan dakwaan harus tetap berdasarkan fakta perbuatan yang sama dan tidak boleh mengejutkan terdakwa.
• Hakim tidak terikat nomor pasal dalam dakwaan, tetapi tetap terikat fakta perbuatan yang didakwakan.

Contoh sederhana pada perkara penipuan dan penggelapan. Pasal penipuan dalam KUHP lama diatur di Pasal 378 dan penggelapan di Pasal 372. Dalam KUHP baru, penipuan berada di Pasal 492 dan penggelapan di Pasal 486. Perbuatan pada 2025 pada prinsipnya didakwa dengan pasal lama, tetapi hakim menimbang pula rumusan dan ancaman pada pasal baru. Pembandingan serupa harus dilakukan untuk tindak pidana lain, dengan membaca teks resmi nomor pasalnya.

Langkah praktis bagi terdakwa dan penasihat hukum

1. Baca dakwaan teliti. Catat tanggal perbuatan, tempat, pasal, dan bentuk dakwaan (tunggal, alternatif, subsider, kumulatif).
2. Bandingkan dengan KUHP baru. Cari pasal yang sepadan dan bandingkan unsur, ancaman, serta pidana tambahan.
3. Putuskan: eksepsi atau pembelaan. Isu bentuk dakwaan (tidak cermat, kabur) diajukan lewat eksepsi. Isu penerapan aturan yang lebih menguntungkan bisa diajukan dalam eksepsi dan ditegaskan dalam pembelaan.
4. Pantau perubahan dakwaan. Jika jaksa mengubah dakwaan, minta salinannya, minta waktu menanggapi, dan catat dalam berita acara sidang.
5. Ajukan keberatan segera. Jangan menunggu pembelaan bila perubahan jelas merugikan.
6. Minta penetapan hakim tertulis. Dokumen ini penting untuk upaya hukum.
7. Catat semua dalam berkas. Gunakan salinan dakwaan, berita acara sidang, dan catatan pribadi.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

KUHP baru, berlaku 2 Januari 2026. Rumusan sebagian tindak pidana berubah. Selain nomor pasal, unsur dan ancamannya dapat berbeda.

KUHAP baru, berlaku 2 Januari 2026. Tata cara pengajuan dakwaan, perubahan dakwaan, dan keberatan ditata ulang. Baca teks resmi, dan lihat panduan sidang KUHAP baru 2026.

UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana. Bila dakwaan memakai undang-undang di luar KUHP, periksa apakah ancamannya sudah disesuaikan.

Ketentuan peralihan. Perkara yang berjalan saat KUHAP baru berlaku diatur oleh ketentuan peralihan. Baca ketentuan peralihan KUHAP baru, gambaran umum untuk awam dan berkas perkara sudah di kejaksaan saat KUHAP baru berlaku.

Yang relatif tetap: fungsi dakwaan sebagai batas pemeriksaan dan hak terdakwa menerima dakwaan serta mengajukan keberatan.

Kesalahan umum

• Mengira dakwaan pasal lama otomatis batal. Tidak otomatis.
• Mengira jaksa bebas mengubah dakwaan kapan saja. Ada syarat dan batas.
• Tidak membaca dakwaan sampai sidang. Isu tanggal perbuatan sering luput.
• Mengajukan eksepsi atas hal yang seharusnya pembelaan. Bedakan keberatan bentuk dakwaan dan keberatan penerapan hukum.
• Menggunakan pasal KUHP baru yang lebih berat untuk perbuatan lama. Dilarang oleh asas tidak berlaku surut.
• Mengabaikan penetapan hakim. Selalu minta tertulis bila menyangkut keberatan.

Contoh: Jaksa mendakwa seorang terdakwa (fiktif) dengan pasal penipuan KUHP lama untuk perbuatan Agustus 2025. Sidang pertama pada Februari 2026. Pada pembacaan dakwaan, penasihat hukum mencatat tanggal perbuatan, membandingkan dengan pasal penipuan KUHP baru, dan menyiapkan eksepsi tentang ketidakcermatan uraian waktu. Jaksa kemudian mengajukan perbaikan dakwaan untuk memperjelas tanggal. Penasihat hukum meminta salinan dan waktu menanggapi. Hakim mencatat keberatan, memutus dalam putusan sela, dan melanjutkan pemeriksaan sesuai aturan yang berlaku.

Contoh tabel pembanding dakwaan

Penasihat hukum yang menghadapi dakwaan pasal lama sebaiknya membuat tabel pembanding sederhana. Kolom pertama: unsur-unsur pasal dalam dakwaan. Kolom kedua: unsur pasal yang sepadan dalam KUHP baru. Kolom ketiga: ancaman pidana pada masing-masing aturan. Kolom keempat: catatan, misalnya apakah ada pidana tambahan yang berbeda atau apakah ada tindakan sebagai pengganti. Tabel ini membantu tiga hal: menilai aturan mana yang lebih menguntungkan, menyusun eksepsi, dan menyusun pembelaan. Tabel juga memudahkan klien dan keluarga memahami arah pembelaan tanpa harus membaca pasal yang rumit.

Hubungan dakwaan, pembuktian, dan putusan

Hakim memutus berdasarkan dakwaan dan hasil pembuktian di persidangan. Bila fakta yang terungkap berbeda dari uraian dakwaan, misalnya tanggal atau cara perbuatan, hakim dapat menimbang apakah perbedaan itu masih dalam batas wajar. Perbedaan penting dapat membuat dakwaan tidak terbukti. Pada perkara peralihan, perbedaan tanggal perbuatan dapat mengubah aturan yang berlaku, sehingga pembela perlu memastikan tanggal terbukti secara jelas melalui saksi, dokumen, atau data elektronik.

Dakwaan alternatif dan subsider juga perlu dibaca teliti. Hakim biasanya membuktikan dakwaan secara berurutan sesuai bentuknya. Pada dakwaan subsider, pasal yang lebih berat dibuktikan lebih dahulu; bila tidak terbukti, hakim beralih ke pasal yang lebih ringan. Perbandingan aturan lama dan baru perlu dilakukan untuk setiap pasal dalam dakwaan, bukan hanya pasal utama.

Bila dakwaan berisi perbuatan yang melintasi dua aturan

Ada perkara di mana serangkaian perbuatan berlangsung dari 2025 hingga 2026. Dakwaan yang baik menguraikan setiap perbuatan dengan tanggalnya. Bila dakwaan menyatukan semuanya tanpa pemilahan, terdakwa dapat meminta penjelasan karena aturan yang berlaku pada tiap perbuatan mungkin berbeda. Persoalan ini rumit dan sering memerlukan putusan sela atau pertimbangan khusus hakim. Lihat bahasan umumnya pada artikel tentang tempus delicti, dan periksa teks resmi ketentuan peralihan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah jaksa harus membuat dakwaan baru karena KUHP baru berlaku? Tidak otomatis. Dakwaan untuk perbuatan sebelum 2 Januari 2026 pada prinsipnya mengikuti aturan saat itu. Perubahan dilakukan bila ada alasan dan dalam batas yang diperbolehkan.

Bolehkah terdakwa meminta hakim memakai pasal KUHP baru? Boleh meminta penerapan aturan yang lebih menguntungkan. Hakim memutuskan setelah membandingkan secara menyeluruh. Lihat hak terdakwa meminta penerapan aturan baru.

Apa akibat jika dakwaan batal? Perkara dapat tidak dilanjutkan pada dakwaan itu, tetapi jaksa mungkin dapat mengajukan dakwaan baru sesuai ketentuan. Periksa teks resmi.

Kapan batas akhir mengajukan eksepsi? Eksepsi diajukan setelah pembacaan dakwaan, pada tahap yang ditentukan hukum acara. Hadir dan tanyakan jadwal kepada hakim atau panitera.

Ringkasan

• Dakwaan pasal lama untuk perbuatan 2025 tidak otomatis keliru, tetapi hakim menimbang aturan yang lebih menguntungkan.
• Jaksa dapat mengubah dakwaan dengan syarat dan batas; terdakwa berhak menanggapi.
• KUHP baru dan KUHAP baru berlaku 2 Januari 2026; UU 1/2026 menyesuaikan ancaman pidana.
• Pasal yang lebih berat tidak berlaku surut; periksa teks resmi untuk perbandingan pasal.
• Ajukan keberatan tertulis dan tepat waktu.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Surat Dakwaan dan Eksepsi: Cara Terdakwa Menyatakan Keberatan
• Perkara Dimulai 2025, Masih Berjalan 2026: Pakai KUHP Lama atau Baru? Panduan Warga
• Panduan Sidang Pidana Sesuai KUHAP Baru 2026: Dari Pembukaan sampai Putusan
• Berkas Perkara Sudah di Kejaksaan Saat KUHAP Baru Berlaku: Nasib dan Hak Para Pihak
• Hak Terdakwa di Persidangan: Juru Bahasa, Salinan Dakwaan, dan Pembelaan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.