Hak Terdakwa Meminta Penerapan Aturan Baru yang Lebih Menguntungkan

Apa itu hak meminta aturan yang lebih menguntungkan

Hukum pidana Indonesia mengenal prinsip bahwa seseorang dihukum menurut aturan yang berlaku saat perbuatan dilakukan. Prinsip ini melindungi warga dari hukuman retroaktif. Tetapi prinsip itu punya pengecualian yang menguntungkan terdakwa: jika setelah perbuatan dilakukan ada perubahan peraturan, diterapkan peraturan yang paling menguntungkan baginya. Prinsip ini juga dikenal sebagai asas aturan yang lebih menguntungkan, dan dibahas di asas legalitas dan aturan lebih menguntungkan terdakwa.

Untuk perkara yang melintasi 2 Januari 2026, tanggal berlakunya KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025), prinsip ini menjadi sangat relevan. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juga ikut menata ancaman di undang-undang lain.

Yang berkepentingan adalah terdakwa, penasihat hukum, jaksa, dan hakim. Dari sisi terdakwa, pertanyaan praktisnya adalah: "Apa yang harus saya katakan atau tuliskan supaya hakim menimbang aturan baru?" Dari sisi hakim, ia wajib menjelaskan aturan mana yang dipakai dan alasannya. Itulah inti judul artikel ini: hakim menjelaskan, terdakwa meminta.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

1. Hakim wajib mempertimbangkan perubahan aturan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim menimbang aturan yang berlaku dan perubahannya. Terdakwa tidak perlu memohon agar hakim "bermurah hati". Yang diminta adalah penerapan hukum yang benar.

2. Penilaian "lebih menguntungkan" bersifat menyeluruh. Hakim membandingkan aturan lama dan baru dalam keseluruhan akibatnya bagi terdakwa, bukan hanya satu bagian. Yang dilihat antara lain unsur perbuatan, jenis pidana, berat ancaman, pidana tambahan, kemungkinan pidana alternatif, serta daluwarsa. Bacaan terkait: ancaman pidana diperingan di KUHP baru untuk perbuatan 2025 dan ancaman pidana diperberat di KUHP baru untuk perbuatan 2025.

3. Tidak boleh mengambil sebagian-sebagian secara sembarangan. Terdakwa tidak bisa memilih bagian paling enak dari aturan lama dan bagian paling enak dari aturan baru dalam satu pasal tanpa dasar. Yang diminta adalah penerapan satu rangkaian aturan yang paling menguntungkan.

4. Perbuatan yang baru dipidana. Bila KUHP baru menjadikan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana yang sebelumnya tidak, aturan baru tidak berlaku surut. Lihat perbuatan yang baru dipidana di KUHP baru dan asas tidak berlaku surut.

5. Perbuatan yang tidak lagi dipidana. Bila perbuatan itu tidak lagi merupakan tindak pidana, ada konsekuensi khusus bagi proses berjalan. Baca perbuatan yang tidak lagi dipidana di KUHP baru, nasib perkara berjalan.

6. Hukum acara berbeda dari hukum pidana materiil. Asas ini terutama menyangkut rumusan tindak pidana dan ancamannya (KUHP). Untuk prosedur persidangan (KUHAP), ketentuan peralihan KUHAP baru yang menentukan. Jangan mencampur keduanya.

Cara menyampaikan dalam persidangan

Ada beberapa titik di mana permintaan dapat disampaikan.

Cara menulis permintaan. Gunakan kalimat yang konkret. Misalnya: "Perbuatan dilakukan pada tanggal ... 2025. Setelah itu berlaku KUHP baru pada 2 Januari 2026. Oleh karena itu, terdakwa memohon agar Majelis Hakim menilai ketentuan mana yang paling menguntungkan dan menerapkannya." Lanjutkan dengan perbandingan singkat dan lampirkan teks pasal yang dimaksud.

Ketentuan yang dirujuk harus dibaca dari teks resmi. Jangan mengutip nomor pasal KUHAP baru dari ingatan, dan kutip nomor pasal KUHP baru hanya yang sudah diverifikasi.

Langkah praktis bagi terdakwa

1. Tuliskan tanggal perbuatan secara pasti. Jika perbuatan terjadi berulang atau berlanjut, tulis rentangnya. Lihat cara menentukan tempus delicti.
2. Salin pasal dakwaan. Mintalah salinan surat dakwaan. Terdakwa berhak menerimanya. Lihat hak terdakwa di persidangan, penerjemah dan salinan dakwaan.
3. Minta penasihat hukum membuat tabel perbandingan. Kolom: aturan lama, aturan baru, selisih jenis dan berat pidana, serta dampak bagi terdakwa.
4. Tentukan tahap penyampaian. Eksepsi bila menyangkut dakwaan; pembelaan bila menyangkut penerapan hukum dan pidana.
5. Susun permintaan tertulis dan lampirkan bahan. Terdakwa berhak menyampaikan pembelaan sendiri maupun melalui penasihat hukum.
6. Perhatikan penjelasan hakim. Dalam putusan, hakim menjelaskan aturan yang dipakai dan alasannya. Bila terasa kurang, catat untuk upaya hukum.
7. Gunakan upaya hukum bila perlu. Bila tidak puas, tenggat banding sangat singkat. Lihat banding pidana: tenggang waktu dan memori banding.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

• KUHP baru (UU 1/2023) dan KUHAP baru (UU 20/2025) berlaku sejak 2 Januari 2026. Ketentuan peralihan mengatur perkara yang melintasi tanggal itu.
• UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana menyesuaikan ancaman pidana di undang-undang lain. Bila dakwaan memakai undang-undang di luar KUHP, periksa teks yang telah disesuaikan.
• Kewajiban hakim menjelaskan. Putusan pidana harus memuat pertimbangan hukum. Dalam perkara peralihan, pertimbangan tentang aturan yang dipakai menjadi bagian penting.
• Yang relatif tetap. Terdakwa tetap berhak atas pembelaan, penasihat hukum, dan juru bahasa, serta berhak mengajukan upaya hukum.

Kesalahan umum

• Menunggu hakim menjelaskan sendiri. Lebih aman jika terdakwa menyampaikan permintaan tertulis.
• Memakai aturan baru tanpa menghitung tanggal perbuatan. Aturan baru yang lebih berat tidak berlaku surut.
• Mengira aturan baru selalu lebih ringan. Pada beberapa perbuatan, ancamannya sama atau lebih berat.
• Mencampur aturan lama dan baru tanpa dasar.
• Menyampaikan hanya lisan. Permintaan lisan mudah luput dari pertimbangan.
• Menunda sampai tahap banding. Peluang terbaik di tingkat pertama, ketika fakta masih bisa diuji.

Contoh: Terdakwa (fiktif) didakwa melakukan perbuatan pada September 2025. Sidang pembacaan dakwaan berlangsung Februari 2026. Penasihat hukumnya membandingkan rumusan pasal lama dan pasal baru. Dalam pembelaan, ia menulis tanggal perbuatan, menyajikan tabel perbandingan, dan meminta hakim menerapkan aturan yang paling menguntungkan. Dalam putusan, hakim menjelaskan bahwa ia menimbang kedua aturan dan menyebut alasan pilihannya. Terdakwa dan jaksa lalu dapat menilai apakah perlu banding.

Contoh bagian pembelaan yang memuat permintaan aturan baru

Agar konkret, berikut kerangka satu bagian pembelaan. Judul bagian: "Penerapan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa." Paragraf pertama menyebut fakta: tanggal perbuatan menurut dakwaan, tanggal berlakunya KUHP baru, dan tanggal sidang. Paragraf kedua membandingkan dua rumusan: unsur-unsur, ancaman pidana, pidana tambahan, serta kemungkinan pidana alternatif. Paragraf ketiga menyimpulkan aturan mana yang lebih menguntungkan dan alasannya. Paragraf keempat memuat permintaan konkret kepada majelis hakim: menerapkan aturan tersebut, menyatakan terdakwa tidak terbukti atau menjatuhkan pidana seringan-ringannya sesuai aturan itu.

Gunakan bahasa lugas dan hindari nada menyalahkan. Hakim lebih terbantu oleh argumen yang tertata daripada oleh retorika. Bila ada ketidakpastian, nyatakan sebagai permohonan alternatif, misalnya "apabila Majelis berpendapat lain, mohon dipertimbangkan ..." agar tidak ada ruang kosong dalam permohonan.

Apa yang dapat dilakukan bila hakim tidak menjelaskan

Kadang putusan tidak memuat perbandingan aturan secara jelas. Dalam keadaan itu, ada beberapa langkah. Pertama, periksa petikan dan salinan lengkap putusan; pertimbangan lengkap biasanya hanya ada di salinan lengkap. Kedua, catat bagian yang menyebut aturan yang dipakai. Ketiga, bila tidak ada, jadikan hal itu keberatan dalam memori banding. Keempat, hitung tenggat upaya hukum sejak putusan diucapkan atau diberitahukan. Keberatan semacam ini tidak otomatis dikabulkan, tetapi dapat menjadi dasar yang sah bagi pengadilan yang lebih tinggi untuk menilai kembali penerapan hukum.

Peran jaksa dalam menjelaskan aturan

Jaksa penuntut umum juga bertanggung jawab atas ketepatan dakwaan dan tuntutan. Dalam perkara peralihan, jaksa mungkin menjelaskan dalam tuntutan mengapa memakai aturan tertentu. Terdakwa dapat menanggapi dalam pembelaan. Perbedaan pandangan antara jaksa dan pembela adalah hal wajar; hakim yang memutuskan setelah mendengar keduanya. Penting bagi terdakwa untuk membaca tuntutan secara cermat dan mencatat bagian yang menyangkut pilihan aturan.

Bila terdakwa tidak didampingi penasihat hukum

Tidak semua terdakwa memiliki advokat. Terdakwa berhak menyampaikan pembelaan sendiri, dan pada perkara tertentu berhak mendapat bantuan hukum cuma-cuma. Jika Anda membela diri sendiri, tuliskan tiga hal pokok secara sederhana: tanggal perbuatan menurut dakwaan, bahwa KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026, dan permohonan agar hakim menerapkan aturan yang paling menguntungkan. Mintalah bantuan lembaga bantuan hukum atau pos bantuan hukum di pengadilan untuk memeriksa tulisan Anda. Hakim akan membaca pembelaan tertulis dengan seksama, dan kalimat sederhana yang jelas lebih berguna daripada uraian panjang yang berputar-putar.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah hakim wajib memakai aturan baru kalau lebih menguntungkan? Hakim wajib menerapkan aturan yang tepat sesuai asas yang berlaku. Penilaian apakah aturan baru lebih menguntungkan dilakukan hakim secara menyeluruh.

Kapan sebaiknya saya menyampaikan permintaan? Sedini mungkin, dan tertulis. Eksepsi bila menyangkut dakwaan, pembelaan untuk penerapan hukum dan pidana.

Bagaimana kalau saya tidak punya pengacara? Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum, termasuk cuma-cuma bagi yang tidak mampu pada perkara tertentu. Tanyakan kepada pengadilan atau lembaga bantuan hukum. Anda juga dapat menyampaikan pembelaan sendiri.

Apakah asas ini berlaku untuk KUHAP baru? Asas aturan lebih menguntungkan terutama untuk hukum pidana materiil. Untuk hukum acara, lihat ketentuan peralihan KUHAP baru yang menentukan.

Ringkasan

• Terdakwa dapat meminta penerapan aturan yang lebih menguntungkan bila aturan berubah setelah perbuatan.
• KUHP baru dan KUHAP baru berlaku 2 Januari 2026; UU 1/2026 menyesuaikan ancaman pidana.
• Penilaian dilakukan menyeluruh oleh hakim; aturan yang lebih berat tidak berlaku surut.
• Sampaikan secara tertulis dalam eksepsi atau pembelaan, lengkap dengan perbandingan.
• Periksa teks resmi dan pastikan pendampingan hukum.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Asas Legalitas dan Aturan yang Lebih Menguntungkan Terdakwa dalam KUHP Baru
• Surat Dakwaan dan Eksepsi: Cara Terdakwa Menyatakan Keberatan
• Tuntutan Jaksa, Pledoi, Replik, Duplik, dan Putusan: Alur Sidang Setelah Pembuktian
• Hak Terdakwa di Persidangan: Juru Bahasa, Salinan Dakwaan, dan Pembelaan
• Ancaman Pidana Diperingan di KUHP Baru untuk Perbuatan Tahun 2025: Hak Terdakwa Meminta Penerapannya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.