UU 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Ringkasan
UU ini mengatur keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengaturan ini berangkat dari pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, termasuk Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman.
Ringkasan dibuat otomatis dan belum diperiksa advokat. Periksa status berlaku di BPK, karena peraturan dapat sudah diubah atau dicabut.
Baca teks peraturan
Memuat teks…
Teks hasil pengenalan otomatis dari PDF dan bisa mengandung salah ketik. Untuk naskah yang sah, unduh PDF di atas.
Peraturan terkait
Mengubah (1)
Dasar hukum (konsiderans) (3)
Menjadi dasar hukum bagi (5)
- UU 119/2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yograkarta
- UU 120/2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yoryakarta
- UU 121/2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta
- UU 122/2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yograkarta
- PP 78/2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Merujuk (2)
Dirujuk oleh (13)
- UU 123/2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta
- PP 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- UU 6/2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022
- UU 9/2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
- UU 20/2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
- UU 12/2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
- UU 15/2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
- UU 18/2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
- UU 14/2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
- UU 12/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
- UU 27/2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
- PP 63/2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah
Disusun otomatis dari teks peraturan (hasil OCR) dan catatan JDIH BPK; bisa ada yang terlewat atau keliru. Telusuri lebih jauh di Peta Peraturan.
Putusan yang mengutip peraturan ini
Data peraturan
Sumber data: Peraturan BPK (JDIH).