WNI di Luar Negeri: Naturalisasi dan Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia

Dasar: Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal

Aturan pokoknya ada di UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini menganut asas kewarganegaraan tunggal bagi orang dewasa. Artinya, seorang dewasa pada dasarnya hanya diakui sebagai warga negara satu negara. Kewarganegaraan ganda hanya diberikan secara terbatas kepada anak-anak tertentu, misalnya anak hasil perkawinan campuran, sampai mereka berusia tertentu dan harus memilih. Pembahasan anak ada di kewarganegaraan ganda anak WNI.

Beberapa istilah yang sering muncul:

• Naturalisasi: proses seseorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara yang bukan negara asalnya.
• Diaspora: orang Indonesia atau keturunannya yang tinggal di luar negeri.
• Apatride: keadaan tanpa kewarganegaraan sama sekali. Undang-undang berusaha menghindarinya.
• Pelepasan: pernyataan resmi melepaskan kewarganegaraan.

Kapan status WNI dapat hilang

Pasal 23 UU 12/2006 memuat beberapa sebab hilangnya kewarganegaraan. Menurut rujukan yang dapat diperiksa, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

• Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri.
• Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain padahal ada kesempatan untuk itu.
• Dinyatakan hilang oleh Presiden atas permohonannya sendiri, dengan syarat antara lain sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan tidak menyebabkan ia menjadi tanpa kewarganegaraan.
• Masuk dinas tentara asing tanpa izin Presiden.
• Secara sukarela masuk dinas negara asing yang jabatannya hanya boleh dijabat WNI.
• Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing.
• Mempunyai paspor negara lain, atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan negara lain, yang masih berlaku atas namanya.
• Tinggal di luar negeri lima tahun terus-menerus (bukan karena dinas negara), tanpa alasan yang sah, dengan sengaja tidak menyatakan ingin tetap menjadi WNI kepada perwakilan Indonesia, padahal perwakilan telah memberi tahu secara tertulis. Ketentuan ini hanya berlaku bila yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal itu memuat sebab lain pula. Karena daftar lengkapnya perlu dibaca pada naskah resmi, pembaca sebaiknya memeriksa teksnya di peraturan.go.id atau JDIH sebelum mengambil keputusan.

Kata kunci yang paling penting bagi diaspora adalah "atas kemauan sendiri". Naturalisasi yang diajukan sendiri umumnya dipandang sebagai tindakan sukarela. Sebaliknya, ada keadaan ketika kewarganegaraan lain diperoleh bukan karena pilihan, misalnya karena hukum negara lain memberikannya otomatis. Kasus-kasus seperti itu rumit dan perlu diperiksa satu per satu.

Akibat praktis kehilangan status WNI

Kehilangan status WNI bukan sekadar soal paspor. Dampaknya meluas:

Contoh paling sering muncul pada tanah. Seorang diaspora yang memiliki rumah bersertipikat hak milik lalu berganti kewarganegaraan akan berhadapan dengan pembatasan hak milik bagi orang asing. Pembahasan lebih jauh ada di ahli waris WNA atas tanah di Indonesia dan orang asing memiliki rumah di Indonesia.

Pelepasan, pernyataan, dan pemberitahuan

Bila seseorang memang ingin mengambil kewarganegaraan lain, jalur resmi lebih baik daripada membiarkan keadaan menggantung. Urusan ini diajukan melalui perwakilan Indonesia di luar negeri atau kementerian yang membidangi hukum. Persyaratan dan dokumen yang diminta dapat berubah, sehingga perlu ditanyakan kepada kantor perwakilan atau situs resmi kementerian. Dokumen yang lazim diminta antara lain paspor, akta kelahiran, bukti kewarganegaraan baru, dan surat permohonan.

Beberapa prinsip yang berlaku umum:

1. Pelepasan tidak boleh membuat seseorang menjadi tanpa kewarganegaraan.
2. Permohonan diproses oleh pejabat berwenang, dan hasilnya dituangkan dalam keputusan resmi.
3. Anak yang belum dewasa mengikuti ketentuan khusus, sehingga orang tua perlu memperhatikan status anak.
4. Dokumen kependudukan di Indonesia perlu diperbarui setelah status berubah.

Dapatkah status WNI dipulihkan

Undang-undang yang sama mengatur cara memperoleh kembali kewarganegaraan bagi orang yang kehilangannya karena alasan tertentu. Intinya, ada jalur pengajuan permohonan kepada pejabat berwenang dengan syarat tertentu. Syarat, tenggat, dan kebijakan pelaksanaannya dapat berubah, sehingga hubungi kantor perwakilan atau kementerian terkait. Jangan mengandalkan cerita dari kenalan, sebab praktik pelaksanaannya berbeda dari waktu ke waktu.

Banyak diaspora bertanya tentang visa atau izin tinggal khusus bagi eks WNI dan keturunannya. Izin semacam itu dikelola otoritas imigrasi dan bersifat izin tinggal, bukan kewarganegaraan. Syarat dan manfaat izin tersebut perlu dicek pada situs resmi imigrasi.

Contoh: Bu Laksmi, seorang perawat Indonesia di luar negeri, mempertimbangkan naturalisasi agar mudah bekerja. Sebelum mengajukan, ia bertanya ke kantor perwakilan Indonesia dan mencatat tiga akibat: paspor Indonesianya tidak lagi berlaku, rumah warisan orang tuanya di Indonesia atas namanya harus dialihkan, dan anaknya yang masih kecil perlu ditentukan statusnya. Setelah mencatat semua itu, ia memutuskan menunda naturalisasi sampai urusan rumah selesai. Keputusan akhirnya tetap miliknya, tetapi ia mengambilnya dengan informasi lengkap.

Anak, pasangan, dan keluarga

Status kewarganegaraan orang tua tidak selalu otomatis berlaku bagi anak. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin dan berada di bawah pengurusan orang tuanya mengikuti ketentuan khusus. Bila orang tua berganti kewarganegaraan, status anak harus dicek secara tersendiri, terutama bila anak lahir di luar negeri. Pasangan yang menikah dengan orang asing juga punya ketentuan tersendiri. Lihat perkawinan campuran WNI dan WNA serta pernikahan WNI di luar negeri dan pencatatannya.

Dokumen kependudukan dan paspor

Setelah status berubah, dokumen WNI tidak boleh terus dipakai. Memakai paspor atau KTP padahal sudah bukan WNI dapat menimbulkan masalah administrasi dan hukum. Sebaliknya, dokumen yang hilang atau rusak sebelum proses perlu dilaporkan sesuai prosedur. Bahasan terkait ada di paspor dan hak warga di imigrasi dan KTP elektronik hilang atau rusak.

Data kependudukan juga perlu dibereskan. Jika seseorang tercatat sebagai penduduk di Indonesia tetapi sudah menetap dan berganti kewarganegaraan, catatan itu harus diperbarui agar tidak terjadi ketidaksesuaian data. Persoalan data ganda dibahas di NIK ganda dan data kependudukan diblokir.

Harta dan kewajiban di Indonesia

Sebelum berganti kewarganegaraan, buatlah daftar aset di Indonesia: tanah, rumah, rekening bank, usaha, dan kendaraan. Untuk tiap aset, tanyakan apakah kepemilikannya terpengaruh. Hak milik atas tanah adalah yang paling sensitif. Rekening bank dan investasi umumnya tetap dapat dimiliki, tetapi bank dapat meminta pembaruan data. Usaha berbentuk perseroan terbatas yang memiliki modal asing tunduk pada aturan penanaman modal. Lakukan penataan bersama notaris atau advokat sebelum status berubah, bukan sesudahnya.

Tiga skenario yang sering dijumpai

Skenario pertama: naturalisasi karena pekerjaan. Seorang pekerja profesional ingin tinggal tetap dan bekerja tanpa pembatasan izin. Ia mengajukan naturalisasi sendiri. Ini kasus paling jelas termasuk "atas kemauan sendiri". Yang perlu dilakukan: mendata aset, menyelesaikan hak milik tanah, memberi tahu perwakilan Indonesia, dan mengurus status anak.

Skenario kedua: perkawinan dengan warga negara lain. Perkawinan campuran umumnya tidak membuat seseorang kehilangan status WNI. Namun UU 12/2006 punya ketentuan khusus: WNI yang menikah dengan warga negara asing dapat kehilangan status WNI bila hukum negara pasangannya membuat kewarganegaraan ikut pasangan, dan ia dapat mengajukan surat pernyataan bila ingin tetap menjadi WNI. Karena itu, tanyakan hal ini kepada perwakilan Indonesia. Selain itu, bila pasangan menawarkan kewarganegaraan dan ia mengajukannya, berlaku logika yang sama dengan skenario pertama. Bila ia hanya mengurus izin tinggal sebagai pasangan, statusnya sebagai WNI umumnya tetap. Hal-hal yang menyangkut harta bersama dan tanah diatur lebih lanjut dalam perjanjian perkawinan.

Skenario ketiga: lahir di luar negeri dari orang tua WNI. Anak dapat memiliki dua kewarganegaraan sejak lahir karena asas yang berbeda di dua negara. Undang-undang memberi ketentuan khusus untuk anak seperti ini, antara lain kewajiban memilih setelah mencapai usia tertentu. Orang tua perlu mendaftarkan kelahiran anak ke perwakilan Indonesia agar status anak tercatat.

Cara mengecek ke kantor perwakilan

Kantor perwakilan Indonesia, yaitu kedutaan besar atau konsulat, menyediakan layanan konsuler. Cara yang lazim: periksa situs resmi kantor perwakilan, kirim surel atau hubungi nomor layanan, lalu datang dengan janji temu bila diperlukan. Siapkan pertanyaan tertulis agar jawaban dapat dicatat: apa dampak langkah saya terhadap status WNI, dokumen apa yang diperlukan, berapa lama prosesnya, dan apakah ada biaya. Minta jawaban tertulis bila memungkinkan. Jawaban lisan sulit dijadikan pegangan bila di kemudian hari ada perbedaan tafsir.

Pertimbangan sebelum memutuskan

Gunakan daftar berikut sebagai bahan renungan, bukan sebagai nasihat hukum untuk kasus tertentu:

• Apa manfaat nyata kewarganegaraan baru dibandingkan izin tinggal tetap yang sudah dimiliki?
• Apakah ada aset di Indonesia yang akan terpengaruh, terutama tanah?
• Bagaimana status anak, pasangan, dan orang tua yang bergantung?
• Apakah ada rencana pulang ke Indonesia di masa tua?
• Apakah ada kewajiban kerja atau ikatan dinas yang masih berjalan?
• Apakah negara baru mensyaratkan pelepasan kewarganegaraan lama?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini sering mengubah keputusan. Beberapa orang akhirnya memilih memperpanjang izin tinggal daripada naturalisasi, sementara yang lain memilih naturalisasi setelah mengatur ulang aset.

Hal yang tidak otomatis menghilangkan status WNI

Beberapa keadaan sering disangka menyebabkan hilangnya status WNI, padahal tidak otomatis. Memegang izin tinggal tetap di negara lain bukan naturalisasi. Bekerja bertahun-tahun di luar negeri tidak dengan sendirinya mengubah kewarganegaraan. Menikah dengan warga negara asing tidak otomatis membuat seseorang berganti kewarganegaraan. Tinggal di luar negeri dalam waktu lama juga tidak otomatis mengubah status, tetapi perhatikan ketentuan lima tahun terus-menerus di atas: WNI yang menetap di luar negeri sebaiknya menjawab pemberitahuan perwakilan Indonesia dan menyatakan ingin tetap menjadi WNI bila memang demikian. Meski begitu, paspor yang kedaluwarsa tetap harus diperpanjang lewat perwakilan Indonesia agar identitas tetap sah.

Sebaliknya, kewajiban tertentu tetap melekat selama seseorang berstatus WNI, misalnya kewajiban melaporkan kelahiran anak, pernikahan, dan perubahan alamat kepada perwakilan. Laporan ini membantu negara memberi pelindungan bila terjadi masalah di luar negeri. Karena itu, diaspora yang masih WNI dianjurkan mendaftarkan diri pada perwakilan setempat.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mengira kewarganegaraan ganda dibolehkan bagi orang dewasa.
• Mengambil kewarganegaraan lain tanpa memberi tahu perwakilan Indonesia.
• Terus memakai paspor Indonesia setelah status berubah.
• Lupa menyelesaikan hak milik tanah dalam jangka waktu yang diwajibkan.
• Membiarkan anak tanpa kejelasan status.
• Mengandalkan informasi dari media sosial, bukan dari kantor perwakilan atau kementerian.
• Menyamakan izin tinggal khusus dengan kewarganegaraan.

Bila status WNI hilang tanpa disadari

Kadang seseorang baru sadar bahwa statusnya dipersoalkan ketika memperpanjang paspor atau mengurus dokumen kependudukan. Misalnya, petugas menemukan bukti bahwa ia pernah menjadi warga negara lain. Dalam keadaan seperti ini, jangan menyembunyikan fakta atau memalsukan dokumen. Memberikan keterangan palsu dalam dokumen kependudukan dapat menimbulkan persoalan pidana tersendiri. Langkah yang lebih bijak adalah menjelaskan keadaan sebenarnya, membawa dokumen pendukung, dan meminta petugas menjelaskan prosedur penyelesaian. Bila perlu, ajukan pertanyaan tertulis kepada kantor perwakilan atau kementerian yang berwenang, lalu simpan jawabannya. Pembahasan umum tentang pemalsuan dokumen ada di pemalsuan surat dan dokumen.

Peran keluarga di Indonesia

Keluarga yang tinggal di Indonesia sering ikut terdampak oleh keputusan diaspora. Orang tua yang menunggu warisan, saudara yang mengelola tanah bersama, atau pasangan yang masih berstatus WNI perlu diajak berbicara sebelum keputusan diambil. Pembicaraan terbuka mencegah sengketa belakangan, misalnya ketika tanah yang dikelola bersama harus dijual atau dialihkan karena salah satu pemiliknya tidak lagi boleh memegang hak milik. Susunlah catatan tertulis tentang rencana pengalihan, siapa menerima apa, dan kapan dokumen akan ditandatangani.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua WNI yang bekerja di luar negeri kehilangan kewarganegaraan? Tidak otomatis. Bekerja di luar negeri saja tidak mengubah kewarganegaraan, tetapi menetap lima tahun terus-menerus tanpa menyatakan ingin tetap menjadi WNI (setelah diberi tahu perwakilan Indonesia) dapat menjadi sebab hilangnya status. Yang menjadi persoalan adalah memperoleh kewarganegaraan lain secara sukarela dan sebab-sebab lain dalam undang-undang.

Apakah anak saya otomatis kehilangan status WNI? Tidak selalu. Status anak mengikuti ketentuan khusus, sehingga perlu dicek dengan melihat usia anak, tempat lahir, dan status orang tua.

Bisakah saya kembali menjadi WNI? Undang-undang menyediakan jalur memperoleh kembali dengan syarat tertentu. Tanyakan prosedur terbaru kepada kantor perwakilan atau kementerian yang berwenang.

Ringkasan

Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal bagi orang dewasa. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri adalah salah satu sebab hilangnya status WNI menurut UU 12/2006. Akibatnya terasa pada paspor, tanah, warisan, dan status anak. Karena itu, pahami akibatnya lebih dulu, tempuh jalur resmi lewat perwakilan Indonesia, benahi aset di Indonesia, dan periksa prosedur terbaru untuk memperoleh kembali status bila diperlukan.

Dasar hukum

• UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
• UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Baca juga

• Perkawinan Campuran WNI dan WNA: Syarat, Harta, Kewarganegaraan Anak
• Paspor dan Hak Warga di Imigrasi: Dasar Hukum dan Cara Mengadu
• Ahli Waris WNA dan Tanah Warisan di Indonesia: Batasan dan Jalan Keluar

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.