Waris Porsi Haji dan Tabungan Haji: Nasib Setoran Pewaris yang Wafat

Istilah dasar: porsi, setoran awal, dan nilai manfaat

Porsi haji adalah jatah atau nomor antrean seorang calon jemaah untuk berangkat pada tahun tertentu. Setoran awal adalah uang yang dibayarkan saat mendaftar ke bank penerima setoran. Uang itu dikelola badan pengelola keuangan haji, dan hasil pengelolaannya dikenal sebagai nilai manfaat yang kemudian diperhitungkan untuk jemaah. Ketika tiba waktu keberangkatan, calon jemaah melunasi biaya perjalanan yang ditetapkan tiap tahun.

Penyelenggaraan haji diatur dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang diubah dengan UU No. 14 Tahun 2025. Urusan haji dan umrah kini ditangani oleh Kementerian Haji dan Umrah. Karena struktur, nama kantor, dan prosedur dapat berubah, selalu cek informasi terbaru di kanal resmi kementerian.

Kejadian yang diatur: jemaah wafat sebelum berangkat

Menurut pemberitaan media, bila calon jemaah wafat sebelum berangkat, ahli waris umumnya diberi dua jalan:

1. Melimpahkan porsi kepada ahli waris atau keluarga yang disepakati, sehingga orang tersebut menggantikan almarhum dalam antrean pada giliran yang sama.
2. Membatalkan porsi dan menarik dana, yaitu mengambil kembali setoran awal beserta nilai manfaat sesuai ketentuan.

Jemaah yang sudah melunasi biaya perjalanan lalu wafat sebelum berangkat juga mempunyai pilihan serupa: pelimpahan kepada penggantinya, atau pengembalian dana pelunasan. Pemberitaan menyebut penerima pelimpahan tidak perlu membayar pelunasan lagi bila almarhum sudah melunasi, sedangkan bila belum lunas, pengganti membayar kekurangannya. Rincian ini berasal dari berita beberapa tahun lalu, sehingga pastikan lagi kepada kantor yang melayani.

Siapa saja yang dapat menerima pelimpahan? Pemberitaan menyebut anak, orang tua, atau cucu sebagai contoh, dan ada pula pernyataan "ahli waris yang disepakati keluarga". Daftar pasti penerima mengikuti peraturan yang berlaku, dan pernah ada pembahasan perluasan pelimpahan. Jadi periksa peraturan terkini sebelum mendaftarkan seseorang.

Aturan khusus bagi yang tidak melunasi

Undang-Undang No. 14 Tahun 2025 menambahkan ketentuan tentang jemaah yang tidak melakukan pelunasan. Menurut teks Pasal 49A yang dimuat di pasal.id, jemaah yang tidak melunasi biaya selama lima tahun haji berturut-turut statusnya dapat diganti oleh ahli waris atau dibatalkan dengan pengembalian dana setoran awal dan/atau angsuran beserta nilai manfaatnya. Menteri melaksanakan penggantian, pembatalan, atau pengembalian paling lambat 30 hari sejak status jemaah diganti atau dibatalkan. Pasal itu tidak menjelaskan secara khusus kasus jemaah yang wafat, sehingga ketentuan untuk kasus wafat perlu dicek pada pasal atau peraturan pelaksana lain.

Apakah porsi dan setoran termasuk harta warisan

Setoran awal adalah uang milik almarhum yang disimpan. Bila porsi dibatalkan dan dana dikembalikan, dana itu menjadi bagian harta peninggalan. Ia kemudian dibagi bersama harta lain sesuai hukum waris yang berlaku bagi keluarga itu. Jika almarhum menikah, perlu dilihat dahulu apakah setoran berasal dari harta bersama. Bila ya, pasangan yang hidup berhak atas separuhnya sebagai bagian harta bersama sebelum sisanya dibagi. Penjelasan ada di harta bersama dan harta bawaan.

Porsi itu sendiri bukan barang yang bisa diperjualbelikan. Pelimpahan bukan "jual beli porsi". Karena porsi berkaitan dengan antrean ibadah, ia berpindah menurut aturan pelimpahan, bukan menurut harga yang disepakati antara keluarga. Praktik menjual nomor porsi kepada pihak luar dapat bermasalah. Hati-hati terhadap tawaran jasa yang menjanjikan "porsi cepat berangkat" dengan bayaran tertentu; lihat travel umrah dan haji bermasalah.

Dalam keluarga, pelimpahan kepada satu anak tidak otomatis berarti anak tersebut menerima keuntungan yang lebih besar dari ahli waris lain. Keluarga dapat bersepakat soal kompensasi: misalnya, anak yang menggantikan membayar kekurangan pelunasan, atau bagian uang setoran yang telah dibayar almarhum dihitung dalam pembagian. Kesepakatan seperti ini sebaiknya tertulis.

Dokumen yang umumnya diperlukan

Persyaratan dapat berbeda dan berubah, tetapi biasanya mencakup:

Akta kematian dapat diurus berdasarkan panduan akta kematian: cara mengurus. Untuk surat ahli waris lihat surat keterangan waris: siapa yang berwenang. Jika ahli waris banyak dan ada yang tidak diketahui keberadaannya, baca ahli waris menghilang atau tidak diketahui.

Langkah mengurus

1. Urus akta kematian dan siapkan salinan dokumen jemaah.
2. Kumpulkan keluarga dan tentukan apakah porsi dilimpahkan atau dibatalkan.
3. Tetapkan ahli waris dan siapkan surat keterangan waris.
4. Tentukan penerima pelimpahan bila memilih melimpahkan. Pastikan orang itu sehat, memenuhi syarat usia dan kesehatan, serta bersedia.
5. Datangi kantor yang melayani urusan haji dengan semua dokumen. Tanyakan alur terbaru, batas waktu, dan biayanya.
6. Ikuti verifikasi. Petugas memeriksa hubungan keluarga dan kelengkapan dokumen.
7. Terima hasil: porsi baru atas nama pengganti, atau pengembalian dana ke rekening yang ditunjuk.
8. Catat hasilnya dalam daftar harta peninggalan atau dalam kesepakatan keluarga.

Contoh: Bu Sari terdaftar haji sepuluh tahun lalu dengan setoran awal dari tabungannya bersama suami. Ia wafat dua tahun sebelum jadwal berangkat. Suami dan dua anaknya bermusyawarah. Anak sulung yang sudah lama merawat ibunya diusulkan menggantikan, dengan syarat membayar pelunasan dan memberikan sebagian uang kepada adiknya sebagai kompensasi atas bagian setoran. Keluarga membuat surat kesepakatan, melengkapi akta kematian dan surat keterangan waris, lalu mengajukan pelimpahan kepada kantor yang melayani urusan haji. Kesepakatan tertulis itu membantu menjaga hubungan baik di antara mereka.

Jika ada sengketa antar ahli waris

Sengketa biasanya muncul karena beberapa ahli waris ingin mencairkan dana, sementara yang lain ingin melimpahkan. Cara menyelesaikannya: musyawarah dan mediasi keluarga, lalu penetapan atau gugatan di pengadilan bila perlu. Untuk keluarga Muslim, perkara waris diperiksa pengadilan agama. Rujukan awalnya adalah pembagian waris Islam anak laki-laki dan perempuan dan sengketa waris: gugatan ke pengadilan. Hindari mengajukan pelimpahan atas nama sendiri tanpa sepengetahuan ahli waris lain, karena dapat menjadi dasar gugatan.

Hubungan dengan asuransi, bank, dan utang

Selain porsi, almarhum mungkin memiliki rekening bank dan asuransi yang perlu diurus. Lihat rekening bank dan asuransi orang meninggal dan mengurus BPJS dan asuransi pewaris. Bila almarhum meninggalkan utang, utang itu diselesaikan dari harta peninggalan; panduannya di utang pewaris. Setoran haji yang sudah dikelola tidak lantas habis dipakai membayar utang pribadi, tetapi bila dana dicairkan, ia menjadi bagian harta peninggalan yang ikut diperhitungkan.

Syarat bagi penerima pelimpahan

Penerima pelimpahan harus memenuhi syarat calon jemaah pada umumnya. Ia perlu berusia memadai menurut ketentuan, sehat secara kesehatan haji, dan memiliki identitas kependudukan yang sah. Pemerintah Arab Saudi juga menetapkan ketentuan kesehatan dan usia pada tahun tertentu, sehingga calon pengganti perlu mengikuti pemeriksaan kesehatan. Bila penerima tidak memenuhi syarat saat giliran tiba, keluarga perlu menyiapkan rencana lain.

Karena itu, saat musyawarah keluarga, pertimbangkan kondisi nyata calon pengganti: apakah ia sanggup melunasi biaya, sehat berangkat, dan dapat meninggalkan pekerjaan atau tanggungan keluarga. Pengganti yang terburu-buru ditunjuk tetapi kemudian tidak dapat berangkat dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak.

Jemaah sakit permanen atau tidak mampu berangkat

Pembahasan perluasan pelimpahan pernah menyinggung jemaah yang sakit berat dan permanen. Ketentuan terbarunya perlu dicek, sebab kebijakan dapat berubah. Bila anggota keluarga Anda mengalami kondisi ini, kumpulkan surat keterangan dokter dan tanyakan kepada kantor yang melayani urusan haji apakah pelimpahan atau penundaan dimungkinkan.

Mengingat batas ketentuan yang dapat berubah

Karena urusan haji sedang mengalami penyesuaian kelembagaan dan beberapa perubahan undang-undang, ketentuan teknis pelimpahan, daftar penerima, serta besaran dana yang dikembalikan dapat berubah dari tahun ke tahun. Ambil keputusan keluarga setelah mendapatkan penjelasan tertulis atau resmi dari kantor yang melayani, bukan hanya dari cerita sesama jemaah.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menunda mengurus sehingga dokumen kedaluwarsa atau data tidak sinkron.
• Mengira porsi otomatis hangus saat jemaah wafat.
• Menunjuk pengganti tanpa musyawarah seluruh ahli waris.
• Memakai calo atau biro jasa yang meminta bayaran tinggi.
• Tidak menyimpan bukti setoran asli.
• Mencampur uang setoran dengan harta lain tanpa catatan.
• Tidak menanyakan syarat kesehatan dan usia calon pengganti.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah porsi haji otomatis berpindah ke anak? Tidak otomatis. Ahli waris perlu mengajukan pelimpahan lewat kantor yang berwenang, dengan dokumen dan persetujuan keluarga.

Apakah setoran awal bisa diambil bila jemaah wafat? Ya, ahli waris dapat memilih membatalkan porsi dan menarik dana setoran beserta nilai manfaat sesuai ketentuan. Prosesnya melalui kantor yang melayani urusan haji dan bank penerima setoran.

Apakah pengganti harus melunasi biaya haji lagi? Bergantung pada status almarhum. Jika almarhum sudah melunasi, menurut pemberitaan pengganti tidak membayar pelunasan lagi; jika belum, pengganti membayar kekurangannya. Cek ketentuan terbaru sebelum memutuskan.

Ringkasan

Porsi haji tidak hilang begitu saja saat jemaah wafat. Ahli waris dapat memilih melimpahkan porsi kepada penerima yang memenuhi syarat atau membatalkan porsi dan menarik setoran beserta nilai manfaat. Persiapkan akta kematian, surat keterangan waris, dan kesepakatan keluarga, lalu ajukan ke kantor yang berwenang. Dana yang dicairkan menjadi bagian harta peninggalan, sedangkan porsinya tidak diperjualbelikan.

Dasar hukum

• UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
• UU No. 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (periksa judul resmi pada teks).
• Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).

Baca juga

• Surat Keterangan Waris: Siapa yang Berwenang Membuatnya dan Kapan Dibutuhkan
• Mencairkan Rekening Bank dan Klaim Asuransi Orang yang Meninggal
• Travel Umrah dan Haji Bermasalah: Hak Jemaah, Izin PPIU, dan Cara Mengadu
• Pembagian Waris Islam: Bagian Anak Laki-laki, Perempuan, Istri, Suami, dan Orang Tua

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.