Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung: Apa Bedanya

Apa itu uji materi dan mengapa ada dua lembaga

Uji materi, atau pengujian peraturan perundang-undangan, adalah proses meminta lembaga peradilan menilai apakah suatu peraturan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Istilah "materi" merujuk pada isi pasal, ayat, atau frasa tertentu. Ada juga pengujian formil, yaitu menilai apakah proses pembentukan peraturan telah memenuhi tata cara yang ditentukan.

Konstitusi membagi kewenangan pengujian kepada dua lembaga. Mahkamah Konstitusi (MK) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Agung (MA) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pembagian ini mengikuti hierarki peraturan, sebagaimana dijelaskan di hierarki peraturan perundang-undangan untuk awam. Pembahasan umum pengujian ada di uji materi peraturan ke Mahkamah Agung dan MK.

Perbedaan utama dalam satu tabel

Tabel ini ringkasan. Rincian prosedur diatur oleh undang-undang masing-masing lembaga dan peraturan acaranya. Periksa naskah terbaru sebelum mengajukan.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Mahkamah Konstitusi. Kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi yang beberapa kali diubah. MK memutus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 pada tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya final. Pemohon harus menunjukkan kedudukan hukum (legal standing), yaitu bahwa ia mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang itu, dan kerugian itu bersifat spesifik dan ada hubungan sebab-akibat dengan pasal yang diuji.

Mahkamah Agung. Kewenangan MA untuk menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang berasal dari konstitusi dan undang-undang tentang Mahkamah Agung. Tata caranya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung tentang hak uji materiil. Pemohon adalah pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan itu. Menurut peraturan Mahkamah Agung yang berlaku, permohonan keberatan tidak dibatasi tenggang waktu, tetapi periksa ketentuan terbaru karena peraturan acara dapat diperbarui.

Dua hal yang kerap membingungkan:

• Peraturan menteri yang bertentangan dengan UUD 1945 secara langsung tidak diuji di MK, melainkan di MA dengan batu uji undang-undang. Jika yang dipersoalkan adalah pasal undang-undang yang menjadi dasar peraturan menteri itu, jalurnya ke MK.
• Putusan pengadilan, keputusan pejabat, dan surat edaran bukan objek uji materi di MK atau MA. Keputusan pejabat diuji lewat peradilan tata usaha negara, dan putusan pengadilan lewat upaya hukum biasa.

Langkah praktis memilih dan menempuh jalur

1. Identifikasi aturan yang dipersoalkan. Tulis judul lengkap, nomor, tahun, dan pasal. Pastikan statusnya masih berlaku.
2. Tentukan jenisnya. Jika undang-undang, jalurnya MK. Jika peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, atau perda, jalurnya MA.
3. Tentukan alasan pertentangan. Untuk MK, pasal undang-undang itu bertentangan dengan pasal tertentu dalam UUD 1945. Untuk MA, peraturan itu bertentangan dengan undang-undang tertentu atau peraturan yang lebih tinggi.
4. Tentukan kedudukan hukum. Jelaskan kerugian nyata atau potensial yang Anda alami.
5. Susun permohonan tertulis, yang memuat identitas pemohon, kewenangan lembaga, kedudukan hukum, alasan, dan petitum atau hal yang diminta. Lampirkan bukti.
6. Ajukan melalui kanal yang disediakan lembaga, baik secara langsung maupun daring, dan bayar biaya bila ada ketentuan. Di MK, pengajuan permohonan pengujian undang-undang umumnya tidak dipungut biaya perkara. Periksa kebijakan terbaru.
7. Ikuti persidangan, termasuk perbaikan permohonan dan pemeriksaan saksi atau ahli bila diminta.
8. Terima putusan. Putusan MK bersifat final, putusan MA akan diumumkan dan peraturan dinyatakan tidak berlaku umum bila dikabulkan.
9. Pantau pelaksanaan. Pemerintah atau pembentuk peraturan perlu menindaklanjuti dengan mengubah peraturan.

Pendampingan advokat sangat membantu, terutama dalam merumuskan alasan konstitusional dan membuktikan kedudukan hukum.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Beberapa perubahan relevan. Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi diubah beberapa kali, antara lain pada 2020 yang mengatur masa jabatan hakim. Periksa versi terbarunya. Putusan MK membuka praktik pengujian formil dan partisipasi yang bermakna, terutama setelah perkara tentang undang-undang cipta kerja. Selain itu, putusan MK mengubah pembatalan perda: kewenangan pembatalan perda oleh pemerintah pusat dan gubernur dinyatakan tidak sesuai konstitusi, sehingga pembatalan perda kini lewat pengujian di MA. Peraturan Mahkamah Agung tentang hak uji materiil juga pernah diperbarui. Karena itu, periksa selalu peraturan acara terbaru.

Perubahan hukum pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026, yaitu KUHP baru dan KUHAP baru, serta undang-undang penyesuaian pidana, juga memunculkan berbagai permohonan pengujian. Perkembangan itu dapat berubah cepat. Rujuklah situs resmi MK dan MA.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang pemilik usaha merasa pasal tertentu dalam sebuah undang-undang melanggar hak konstitusionalnya atas pekerjaan. Setelah berkonsultasi, ia memutuskan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ia menguraikan kerugian yang dialaminya, menyertakan bukti, dan menunjuk pasal UUD 1945 yang menjadi batu uji.

Contoh lain: Sekelompok warga menilai perda tentang pungutan bertentangan dengan undang-undang yang mengatur jenis pungutan daerah. Mereka berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum dan mengajukan permohonan hak uji materiil ke Mahkamah Agung. Mereka menjelaskan bagaimana perda itu merugikan usaha kecil di daerah mereka.

Pengujian formil dan materiil: apa bedanya

Pengujian materiil menilai isi norma. Contohnya, apakah suatu pasal melanggar hak yang dijamin konstitusi. Pengujian formil menilai prosedur pembentukan peraturan: apakah telah ada naskah akademik, pembahasan, partisipasi masyarakat, dan pengesahan sesuai tata cara. Dalam pengujian formil di MK, permohonan harus diajukan dalam tenggang waktu tertentu setelah undang-undang diundangkan. Periksa tenggang itu pada teks resmi. Pengujian formil jarang dikabulkan, tetapi ada perkara penting yang membuktikan bahwa kekurangan partisipasi dan tata cara dapat membawa akibat. Pembahasan partisipasi ada di cara warga berpartisipasi dalam pembentukan perda.

Bila Anda hendak menguji perda, hubungannya dengan pengaturan di daerah dibahas pada peraturan daerah: apa itu dan cara warga menilainya.

Contoh membaca putusan dan dampaknya bagi warga

Putusan pengujian tidak selalu berbunyi "dikabulkan" atau "ditolak". Ada beberapa bentuk yang perlu dikenali supaya Anda tidak salah membaca beritanya.

Dikabulkan seluruhnya atau sebagian berarti norma yang diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau undang-undang, dan tidak lagi mengikat. Ditolak berarti permohonan tidak berhasil, tetapi norma itu tetap berlaku. Tidak dapat diterima berarti permohonan tidak memenuhi syarat formal, misalnya kedudukan hukum tidak terbukti. Pada MK dikenal juga putusan konstitusional bersyarat, yaitu norma dinyatakan konstitusional asalkan dimaknai dengan cara tertentu. Ada pula putusan inkonstitusional bersyarat, yang memberi waktu bagi pembentuk undang-undang untuk memperbaiki sebelum norma kehilangan kekuatan.

Dampak bagi warga bergantung pada bentuk putusan. Bila norma dibatalkan, pihak yang menggunakan norma itu perlu menyesuaikan diri. Bila dimaknai bersyarat, praktik harus mengikuti makna baru. Putusan MK berlaku sejak diucapkan dan tidak berlaku surut kecuali ditentukan lain, sehingga tindakan yang sudah final di masa lalu umumnya tidak otomatis batal. Putusan MA yang menyatakan peraturan tidak sah akan diumumkan, dan lembaga pembentuk peraturan diminta mencabut atau mengubah. Dalam praktik, ada jeda antara putusan dan perubahan peraturan, sehingga cek penerapannya di lapangan.

Siapa yang mengajukan dan apa isi permohonan

Di Mahkamah Konstitusi, pemohon dapat berupa warga negara Indonesia perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara. Yang menentukan bukan sekadar status, tetapi apakah hak konstitusional pemohon benar-benar dirugikan oleh pasal yang diuji. Contohnya, pedagang kecil yang terkena pungutan dapat menjelaskan kerugiannya, sedangkan orang yang hanya tidak setuju dengan suatu kebijakan biasanya sulit menunjukkan kerugian yang spesifik.

Permohonan yang rapi umumnya memuat lima bagian. Pertama, identitas pemohon. Kedua, penjelasan bahwa lembaga yang dituju berwenang memeriksa perkara itu. Ketiga, kedudukan hukum, yaitu uraian kerugian dan hubungannya dengan pasal yang diuji. Keempat, alasan permohonan atau posita, yaitu mengapa pasal itu bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Kelima, petitum, yaitu apa yang diminta, misalnya agar pasal dinyatakan tidak berlaku atau dimaknai dengan cara tertentu. Petitum yang kabur adalah salah satu sebab permohonan sulit dinilai.

Alasan sebaiknya ditulis sebagai perbandingan dua teks. Kutip bunyi pasal yang diuji, kutip bunyi norma yang lebih tinggi, lalu jelaskan di mana letak pertentangannya. Hindari alasan yang hanya berupa keluhan atau kisah pribadi tanpa kaitan dengan norma.

Bila dua jalur bersinggungan

Kadang persoalan berada di dua tingkat sekaligus. Misalnya, sebuah peraturan menteri dianggap bertentangan dengan undang-undang, tetapi undang-undang itu sendiri dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dalam keadaan ini, kedua lembaga bisa terlibat. Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa bila ada pengujian undang-undang yang sedang berjalan di MK, pengujian peraturan di bawahnya di MA dapat dihentikan sementara sampai MK memutus. Karena aturan acara seperti ini dapat diperbarui, tanyakan kepada kepaniteraan masing-masing lembaga atau advokat sebelum menentukan urutan langkah.

Bila hasil di MK mengubah makna undang-undang, peraturan di bawahnya perlu disesuaikan. Perubahan itu tidak selalu terjadi seketika, sehingga warga yang terdampak tetap perlu memantau pelaksanaannya di lapangan.

Jalur lain selain uji materi

Uji materi bukan satu-satunya cara menghadapi aturan yang dirasa merugikan. Ada jalur yang lebih ringan dan sering lebih cepat untuk persoalan tertentu.

• Menyampaikan keberatan tertulis kepada pembuat aturan, misalnya DPRD, kepala daerah, atau kementerian, disertai data dan usulan perubahan pasal.
• Mengadukan pelayanan atau pungutan yang tidak sesuai aturan kepada atasan instansi dan kepada Ombudsman.
• Menggugat keputusan konkret yang merugikan, seperti penolakan izin, ke pengadilan tata usaha negara.
• Mengajukan permintaan informasi publik untuk memperoleh naskah dan risalah pembahasan aturan.

Memilih jalur yang tepat penting karena pengujian di MK dan MA menilai norma, bukan menyelesaikan sengketa pribadi Anda. Hasil pengujian juga tidak dapat dipastikan, dan prosesnya memerlukan waktu serta persiapan berkas yang cermat.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah perorangan boleh mengajukan uji materi? Boleh, di MK maupun di MA, selama memenuhi kedudukan hukum dan menunjukkan kerugian.

Berapa lama prosesnya? Waktu bergantung pada perkara dan jadwal sidang. Tidak ada kepastian yang dapat dijanjikan.

Apakah putusan MK dapat dilawan? Putusan MK final dan mengikat sejak diucapkan. Upaya hukum biasa tidak tersedia.

Apakah keputusan bupati atau kepala dinas dapat diuji di MA? Keputusan konkret yang bersifat individual diuji lewat pengadilan tata usaha negara. Yang diuji di MA adalah peraturan yang bersifat mengatur.

Ringkasan

• MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945. MA menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
• Pemohon harus menunjukkan kerugian dan kedudukan hukum.
• Perda diuji di MA, bukan di MK.
• Putusan MK final dan mengikat.
• Aturan tetap berlaku sampai ada putusan. Periksa peraturan acara terbaru.

Dasar hukum

• UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
• UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
• UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Baca juga

• Uji Materi Peraturan ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
• Hierarki Peraturan Perundang-undangan untuk Awam: UUD, UU, PP, Perpres, dan Perda
• Peraturan Daerah (Perda): Apa Itu dan Cara Warga Menilainya
• Cara Warga Berpartisipasi dalam Pembentukan Perda dan Peraturan Lain

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.