Hierarki Peraturan Perundang-undangan untuk Awam: UUD, UU, PP, Perpres, dan Perda

Apa itu hierarki peraturan perundang-undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah urutan kedudukan jenis-jenis peraturan, dari yang tertinggi sampai terendah. Prinsipnya, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Bila bertentangan, peraturan yang lebih rendah kehilangan kekuatan mengikatnya sepanjang pertentangan itu.

Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Hierarki ini penting bagi siapa pun: warga yang ingin tahu hak dan kewajibannya, pelaku usaha yang menghadapi aturan daerah, mahasiswa, aparat, dan pengacara.

Urutan hierarki menurut undang-undang

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

Selain jenis di atas, ada peraturan lain yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Contohnya peraturan menteri, peraturan badan, peraturan lembaga, peraturan komisi, peraturan kepala daerah, dan peraturan desa. Peraturan jenis ini tidak berada pada tujuh tingkat utama, tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Satu hal yang membingungkan adalah Perppu. Ia dikeluarkan Presiden dalam keadaan kegentingan yang memaksa dan kedudukannya setara undang-undang. Perppu harus mendapat persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya. Contohnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Beberapa pegangan praktis:

• Konstitusi adalah rujukan tertinggi. Semua peraturan di bawahnya harus sesuai dengan UUD 1945.
• Undang-undang mengatur hal-hal pokok. Peraturan pemerintah memerinci undang-undang, tetapi tidak boleh menambah beban baru yang tidak ada dasarnya.
• Peraturan presiden mengatur hal yang menjadi kewenangan presiden atau memerinci perintah peraturan yang lebih tinggi.
• Peraturan daerah mengatur urusan daerah dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya serta kepentingan umum.
• Peraturan menteri dan sejenisnya lebih teknis. Ia sah sepanjang dibentuk atas perintah peraturan yang lebih tinggi atau sebagai pelaksanaan kewenangan.
• Peraturan yang sudah dicabut atau diganti tidak dapat lagi dijadikan dasar. Karena itu, periksa status berlaku sebelum mengutipnya.

Contoh pembaruan yang sering memengaruhi praktik: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak lagi berlaku dan diganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko telah dicabut dan digantikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Artinya, mengutip aturan lama bisa menyesatkan.

Asas penyelesaian pertentangan antaraturan

Bila dua aturan tampak bertentangan, hukum mengenal tiga asas yang lazim dipakai.

1. Lex superior derogat legi inferiori. Artinya, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Jika PP bertentangan dengan undang-undang, undang-undang yang dipakai.
2. Lex specialis derogat legi generali. Artinya, peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum, selama keduanya setingkat. Jika ada aturan khusus tentang suatu hal, aturan khusus itu yang didahulukan.
3. Lex posterior derogat legi priori. Artinya, peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama, selama keduanya setingkat dan mengatur hal yang sama.

Ketiga asas ini adalah pegangan penalaran hukum, bukan rumus mutlak. Dalam praktik, penerapannya memerlukan penafsiran. Karena itu, pertentangan serius sebaiknya dibawa ke lembaga yang berwenang menguji. Pembahasan jalurnya ada di uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung: bedanya.

Artinya dalam praktik sehari-hari

Mengapa hierarki penting bagi warga biasa? Beberapa contoh.

Bila petugas meminta pungutan dengan dasar surat edaran atau peraturan internal, tanyakan apakah ada dasar dalam perda atau undang-undang. Surat edaran sendiri bukan peraturan perundang-undangan, melainkan pedoman internal. Ia tidak dapat menciptakan kewajiban baru bagi warga.

Bila Anda menerima aturan daerah yang tampak membatasi hak usaha, periksa apakah bertentangan dengan undang-undang perizinan. Lihat peraturan daerah: apa itu dan cara warga menilainya.

Bila perusahaan mengklaim peraturan perusahaan lebih tinggi dari undang-undang ketenagakerjaan, itu keliru. Peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah standarnya dari undang-undang. Pembahasan ada di perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan.

Bila Anda membaca berita tentang undang-undang baru, perhatikan apakah sudah diundangkan, kapan berlaku, dan apakah ada peraturan pelaksana. Banyak undang-undang baru baru bisa dijalankan setelah peraturan pelaksananya terbit.

Langkah praktis membaca dan memverifikasi peraturan

1. Catat judul lengkap peraturan: jenis, nomor, tahun, dan tentang apa. Contoh: "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang ...".
2. Tempatkan pada hierarki. Tanyakan, di mana letak peraturan ini dan peraturan apa yang menjadi dasarnya?
3. Cari naskah resmi di sumber tepercaya, seperti basis data peraturan nasional dan JDIH. Hindari menyalin dari unggahan media sosial.
4. Periksa status. Basis data biasanya menunjukkan apakah peraturan dicabut, diubah, atau diuji.
5. Baca bagian menimbang dan mengingat. Bagian ini menjelaskan alasan dan dasar hukum.
6. Bandingkan dengan peraturan yang lebih tinggi bila Anda mencurigai pertentangan.
7. Konsultasikan dengan ahli hukum bila keputusan penting bergantung pada tafsir.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah dua kali diubah. Perubahan kedua pada 2022 menambahkan kemungkinan metode tertentu dalam pembentukan undang-undang dan menegaskan partisipasi masyarakat yang bermakna. Perubahan juga terjadi pada isi hierarki dalam praktik: ketetapan MPR tetap tercantum, tetapi hanya sebagian yang masih berlaku. Selain itu, sejumlah undang-undang baru memuat pengaturan lintas sektor, seperti Cipta Kerja, yang mengubah banyak undang-undang sekaligus.

Pada tahun 2025 dan 2026, juga terjadi pembaruan hukum pidana: KUHP baru berlaku 2 Januari 2026, dan KUHAP baru juga berlaku pada tanggal yang sama. Perubahan itu memengaruhi banyak peraturan yang memuat ketentuan pidana. Karena itu, periksa selalu versi terbaru.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang pelaku usaha diminta membayar pungutan berdasarkan surat edaran dinas. Ia mengecek dan mendapati bahwa surat edaran tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan pungutan. Ia meminta dasar dalam perda. Dinas kemudian menunjukkan perda yang benar, dan pelaku usaha membayar sesuai tarif resmi.

Contoh lain: Seorang karyawan membaca bahwa peraturan perusahaannya memuat ketentuan upah yang lebih rendah daripada standar yang ditetapkan peraturan pemerintah. Ia menunjukkan bahwa peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, lalu meminta penyesuaian kepada perusahaan.

Peraturan yang tidak masuk hierarki tetapi tetap penting

Beberapa dokumen sering dikira peraturan padahal bukan. Surat edaran, pedoman, petunjuk teknis, dan keputusan pejabat bersifat mengatur ke dalam atau menetapkan hal konkret. Keputusan, misalnya izin atau pemberhentian, adalah keputusan tata usaha negara yang dapat digugat ke pengadilan tata usaha negara. Putusan pengadilan bukan peraturan, tetapi berkekuatan hukum bagi pihak yang berperkara. Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat secara umum dan dapat mengubah makna undang-undang.

Kebiasaan dan hukum adat juga diakui dalam kondisi tertentu, tetapi tidak berada dalam hierarki ini. Perjanjian internasional memiliki mekanisme tersendiri dan baru berlaku di dalam negeri setelah diratifikasi melalui undang-undang atau peraturan presiden. Memahami perbedaan jenis dokumen ini membantu Anda menilai kekuatan mengikatnya, sekaligus menghindari kekeliruan yang umum terjadi.

Cara cepat mengenali jenis sebuah dokumen hukum

Judul dokumen biasanya memberi petunjuk. Dokumen berjudul "Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ..." adalah undang-undang. "Peraturan Pemerintah Nomor ..." adalah PP, dan seterusnya. Dokumen berjudul "Keputusan Menteri" atau "Keputusan Gubernur" belum tentu peraturan; keputusan bisa berupa penetapan yang bersifat konkret, seperti pengangkatan pejabat atau pemberian izin. Dokumen berjudul "Surat Edaran" biasanya pedoman internal. Dokumen "Instruksi" ditujukan kepada bawahan.

Perhatikan pula bagian pembuka. Peraturan perundang-undangan memuat konsiderans (menimbang), dasar hukum (mengingat), batang tubuh berisi pasal, dan penutup berisi pengundangan. Keberadaan nomor lembaran negara atau lembaran daerah menandakan peraturan telah diundangkan. Peraturan yang belum diundangkan belum berlaku. Menanyakan "sudah diundangkan atau belum" adalah langkah kecil yang sering menyelamatkan Anda dari salah paham.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah peraturan menteri termasuk hierarki utama? Tidak termasuk tujuh tingkat utama, tetapi diakui dan mengikat selama dibentuk berdasarkan perintah peraturan yang lebih tinggi atau kewenangan.

Mana yang lebih tinggi, PP atau Perpres? Peraturan pemerintah berada di atas peraturan presiden dalam hierarki.

Apakah surat edaran dapat menjadi dasar menghukum? Tidak. Surat edaran bukan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat menciptakan sanksi bagi warga.

Bagaimana jika dua undang-undang bertentangan? Gunakan asas lex specialis dan lex posterior, dan bila perlu mohonkan penafsiran atau pengujian ke lembaga berwenang.

Ringkasan

• Hierarki menempatkan UUD 1945 tertinggi, lalu ketetapan MPR, undang-undang atau Perppu, PP, Perpres, perda provinsi, dan perda kabupaten atau kota.
• Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.
• Asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior membantu menyelesaikan pertentangan.
• Surat edaran bukan peraturan perundang-undangan.
• Periksa selalu status berlaku peraturan pada sumber resmi.

Dasar hukum

• UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
• UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
• UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Baca juga

• Peraturan Daerah (Perda): Apa Itu dan Cara Warga Menilainya
• Cara Warga Berpartisipasi dalam Pembentukan Perda dan Peraturan Lain
• Uji Materi Peraturan ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
• Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung: Apa Bedanya
• Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Perusahaan: Bedanya dan Cara Membacanya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.