Transparansi Dana Desa: Hak Warga Meminta APBDes dan Laporan Penggunaan

Apa itu dana desa dan APBDes

Banyak orang mencampuradukkan beberapa istilah. Perlu dibedakan agar permintaan Anda tepat sasaran.

• Dana desa adalah dana yang berasal dari anggaran negara (APBN) yang disalurkan ke desa melalui anggaran kabupaten atau kota. Penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
• Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan desa. Isinya semua sumber pendapatan dan semua belanja, termasuk dana desa, alokasi dana desa dari kabupaten, bagi hasil pajak dan retribusi, serta pendapatan asli desa.
• Laporan realisasi adalah laporan yang menunjukkan berapa uang yang benar-benar diterima dan dibelanjakan.

Dasar hukum umumnya adalah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan peraturan pelaksana tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dibahas rinci dalam peraturan menteri dalam negeri; periksa teks resmi terbaru karena peraturan semacam ini cukup sering diperbarui.

Aturan tentang keterbukaan dalam bahasa sehari-hari

Prinsipnya sederhana: uang publik, informasinya publik. UU Desa menempatkan transparansi sebagai asas pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Beberapa kewajiban yang relevan bagi warga:

• Kepala desa wajib menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, termasuk lewat media yang mudah diakses.
• Peraturan desa tentang APBDes harus diumumkan, antara lain melalui papan informasi di kantor desa.
• Kepala desa menyampaikan laporan realisasi kepada bupati atau wali kota dan laporan keterangan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada akhir tahun anggaran.
• Warga berhak meminta dan mendapatkan informasi serta mengawasi kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut UU Keterbukaan Informasi Publik, badan publik wajib menyediakan informasi yang berkala, informasi yang tersedia setiap saat, dan informasi yang diumumkan serta-merta. Desa termasuk penyelenggara negara yang menggunakan dana dari anggaran negara sehingga dapat diminta informasinya. Informasi tertentu dikecualikan, misalnya yang membahayakan keamanan atau melanggar privasi pribadi, tetapi rincian anggaran kegiatan desa tidak termasuk kategori tersebut. Uraian informasi yang wajib diumumkan ada pada informasi publik yang wajib diumumkan badan publik.

Dokumen apa yang boleh diminta warga

Data pribadi penerima, seperti nomor induk kependudukan, tidak harus dibuka. Namun nama kegiatan, nilai anggaran, pelaksana, dan hasil pekerjaan seharusnya terbuka.

Langkah praktis meminta informasi anggaran desa

1. Periksa dulu informasi yang sudah dipasang. Banyak desa memasang baliho APBDes, papan proyek, atau mengunggah di situs resmi desa. Catat apa yang sudah ada dan apa yang belum.
2. Siapkan permintaan tertulis. Tulis nama, alamat, nomor kontak, informasi yang diminta (misalnya APBDes tahun berjalan dan laporan realisasi tahun lalu), serta tujuan penggunaan. Tujuan tidak perlu rumit.
3. Serahkan ke kantor desa. Minta tanda terima bertanggal dan bercap. Jika petugas menolak menerima surat, kirim lewat pos tercatat atau bawa saksi.
4. Berikan waktu yang wajar. Aturan keterbukaan informasi publik memberi badan publik batas waktu menjawab dalam hitungan hari kerja. Periksa teks resmi untuk angka tepatnya.
5. Ajukan keberatan bila tidak dijawab. Surat keberatan ditujukan kepada atasan pejabat pengelola informasi. Untuk desa, minta bantuan camat atau BPD.
6. Hubungi komisi informasi. Bila keberatan tidak ditanggapi, warga dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi provinsi atau kabupaten. Panduan lengkap ada pada keterbukaan informasi publik: cara meminta.
7. Gunakan jalur pengawasan. Camat, inspektorat kabupaten, dan BPD punya fungsi mengawasi. Bawa salinan permintaan dan bukti penolakan.

Semua langkah tersebut gratis. Pemerintah desa tidak dibenarkan memungut biaya untuk sekadar melihat dokumen yang wajib diumumkan. Biaya penggandaan wajar boleh dibebankan bila Anda meminta salinan.

Memahami laporan: apa yang perlu diperhatikan

Menerima dokumen saja tidak cukup. Anda perlu tahu apa yang dilihat. Beberapa pertanyaan sederhana membantu.

• Apakah kegiatan di laporan sama dengan kegiatan di APBDes dan yang disepakati di musyawarah desa?
• Apakah nilai kegiatan masuk akal dibanding hasil fisik di lapangan?
• Apakah ada kegiatan yang muncul di laporan tetapi tidak pernah terlihat di desa?
• Apakah pelaksana kegiatan dilakukan swakelola oleh warga atau dikerjakan pihak luar, dan apakah itu dijelaskan?
• Apakah ada perubahan APBDes di tengah tahun, dan apakah perubahannya diumumkan?

Perbedaan antara rencana dan realisasi tidak selalu berarti pelanggaran. Harga bahan bisa berubah dan penyaluran dana bisa tertunda. Yang patut dipertanyakan adalah perbedaan besar tanpa penjelasan. Jika ada kejanggalan, catat dulu dan tanyakan secara baik-baik kepada kepala desa dan BPD sebelum melangkah ke pengaduan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Pengelolaan dana desa terus disesuaikan. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah menekankan penyaluran dana yang dikaitkan dengan prioritas tertentu, seperti ketahanan pangan, penanganan kemiskinan ekstrem, dan pengembangan ekonomi desa. Detail prioritas ini ditetapkan lewat peraturan menteri setiap tahun dan dapat berubah, sehingga warga perlu memeriksa aturan tahun berjalan.

Selain itu, UU No. 3 Tahun 2024 mengubah UU Desa, antara lain terkait masa jabatan dan penghasilan perangkat. Perubahan tersebut tidak menghapus kewajiban transparansi. Pengawasan oleh BPD dan masyarakat tetap menjadi bagian penting.

Aturan inti hak warga atas informasi publik relatif stabil sejak UU Keterbukaan Informasi Publik berlaku. Yang berubah lebih sering adalah format laporan, aplikasi pelaporan, dan prioritas penggunaan dana.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang warga, sebut Pak Dedi, melihat papan proyek talud bernilai tertentu, tetapi di lapangan talud itu hanya sepanjang puluhan meter. Ia tidak langsung menuduh. Ia mengajukan surat meminta rincian rencana anggaran biaya dan laporan realisasi kegiatan itu. Setelah dua minggu belum ada jawaban, ia membawa tanda terima ke BPD dan camat. Pemerintah desa akhirnya menunjukkan bahwa nilai papan mencakup upah dan pengerasan jalan di dua titik yang memang belum dipasangi papan. Kecurigaan hilang, dan desa menambah papan keterangan. Jika jawabannya tidak masuk akal, Pak Dedi sudah memegang bahan untuk melapor ke inspektorat.

Bila ada dugaan penyelewengan

Jika setelah memeriksa dokumen ada dugaan uang dipakai tidak semestinya, ada beberapa jalur. Jalur administratif melalui camat dan inspektorat kabupaten bertujuan memeriksa dan menjatuhkan sanksi administratif. Jalur pidana melalui kepolisian atau kejaksaan bertujuan memproses dugaan korupsi. Dalam kasus tertentu pengembalian kerugian tidak menghapus pidana. Pemahaman dasar tentang unsur korupsi ada pada korupsi bagi awam: unsur kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang, sedangkan jalur laporan konkret dijelaskan di dana desa diselewengkan: warga boleh melapor ke mana.

Sebelum melapor, susun kronologi singkat, lampirkan salinan dokumen, foto, dan daftar saksi. Pelapor yang beritikad baik dilindungi, dan kerahasiaan identitas dapat diminta. Hindari tindakan main hakim sendiri.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah warga biasa berhak meminta APBDes, atau hanya anggota BPD? Setiap warga berhak. UU Desa dan UU Keterbukaan Informasi Publik tidak membatasi permintaan pada pihak tertentu. Anda cukup menunjukkan identitas dan mengajukan permintaan secara patut.

Apakah desa boleh menolak dengan alasan rahasia? Hanya informasi yang termasuk pengecualian menurut undang-undang yang boleh ditolak, dan penolakan harus beralasan serta tertulis. Rincian anggaran kegiatan pada umumnya terbuka. Pengecualian dibahas pada informasi yang dikecualikan menurut UU Keterbukaan Informasi.

Kalau laporan menunjukkan kegiatan fiktif, apakah bisa diadukan langsung ke polisi? Bisa, asalkan ada dugaan dan bukti awal. Namun pengaduan administratif lebih dulu sering mempercepat klarifikasi. Pilihan jalur tergantung bobot dugaan dan keberanian saksi.

Apakah warga bisa menggugat bila hak informasi diabaikan? Ya, lewat sengketa informasi di komisi informasi, dan putusannya dapat diajukan keberatan ke pengadilan sesuai aturan. Mintalah bantuan pendamping hukum bila perlu.

Ringkasan

• Dana desa adalah uang negara, sehingga warga berhak mengetahui APBDes dan laporan realisasinya.
• Ajukan permintaan tertulis, minta tanda terima, dan tunggu jawaban dalam batas waktu wajar.
• Bila diabaikan, naikkan ke BPD, camat, inspektorat, dan komisi informasi.
• Cek dulu kesesuaian rencana dan hasil sebelum menuduh. Dugaan pidana dilaporkan dengan bukti.
• Prioritas penggunaan dana desa dapat berubah tiap tahun; periksa aturan terbaru.

Dasar hukum

• UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
• UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Baca juga

• Tugas Kepala Desa dan BPD Menurut UU Desa: Siapa Berwenang atas Apa
• Keterbukaan Informasi Publik: Cara Meminta Informasi ke Instansi
• Informasi yang Dikecualikan Menurut UU Keterbukaan Informasi

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.