Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Badan Publik

Apa itu informasi yang wajib diumumkan dan siapa yang terkena

Dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik tidak hanya menunggu diminta. Ada informasi yang harus diumumkan atau disediakan secara aktif. Pengumuman bertujuan agar masyarakat dapat mengawasi kegiatan pemerintah dan badan lain yang menggunakan dana publik, serta memperoleh informasi layanan tanpa harus berurusan dengan prosedur permohonan.

Yang terkena adalah badan publik: lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, badan lain yang fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, serta organisasi nonpemerintah tertentu yang mendapat dana dari anggaran negara, sumbangan masyarakat, atau luar negeri. Warga berhak mengakses informasi itu dan mengadukan bila tidak diumumkan. Mekanisme permohonan ada pada PPID dan sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

Tiga kategori informasi yang wajib

Tabel di atas merangkum isi umum undang-undang, termasuk kalimat tentang pengumuman paling singkat enam bulan sekali yang dikenal untuk kategori berkala. Rincian lengkap dan bunyi pasalnya sebaiknya dicek pada teks resmi.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Informasi berkala diumumkan melalui sarana yang mudah dijangkau, misalnya situs resmi, papan pengumuman, atau media lain, dalam bahasa yang mudah dipahami. Informasi serta-merta wajib disampaikan segera lewat cara yang cepat, termasuk lewat media massa dan saluran darurat. Informasi tersedia setiap saat berarti badan publik harus mampu menyediakan dokumennya ketika diminta tanpa mempersulit.

Badan publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik dan efisien. Badan publik juga wajib menyediakan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan menyusun daftar informasi publik. Pelayanan informasi dijalankan oleh PPID. Komisi Informasi menetapkan standar layanan dan memonitor kepatuhan badan publik, termasuk lewat pemeringkatan keterbukaan informasi publik yang diumumkan secara berkala.

Mengapa kategori ini penting bagi warga

Pertama, ia mengurangi hambatan. Warga bisa memeriksa anggaran, rencana kerja, dan keputusan tanpa menunggu permohonan. Kedua, ia memberi dasar pengaduan yang kuat: bila informasi yang wajib diumumkan tidak ada, itu pelanggaran kewajiban, bukan sekadar kelalaian. Ketiga, ia memudahkan pengawasan dana publik, misalnya pada pengadaan barang dan jasa serta dana desa. Hal ini terkait dengan dana desa diselewengkan: warga boleh melapor ke mana.

Langkah praktis menagih informasi yang wajib diumumkan

1. Cari dulu di sumber resmi. Periksa situs resmi, portal PPID, dan papan pengumuman. Catat tanggal pencarian.
2. Catat yang hilang. Misalnya laporan keuangan tidak ada, daftar informasi publik tidak tersedia, atau profil kedaluwarsa. Tangkap layar.
3. Ajukan permohonan. Kirim permohonan tertulis kepada PPID untuk informasi yang seharusnya tersedia, dan sebut kategorinya.
4. Minta tanda bukti dan tunggu tanggapan. Tenggat tanggapan dibahas pada artikel PPID.
5. Ajukan keberatan bila ditolak atau tidak dijawab.
6. Ajukan sengketa ke Komisi Informasi. Tekankan bahwa informasi itu termasuk yang wajib diumumkan.
7. Pantau perbaikan. Cek lagi situs setelah beberapa waktu, dan laporkan bila belum diperbaiki.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

UU 14/2008 tidak banyak berubah. Yang berkembang adalah praktik dan sarana: pengumuman kini dominan lewat situs resmi, portal terpadu, dan media sosial resmi, serta sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik. Peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan informasi publik diperbarui, termasuk daftar informasi yang perlu disediakan dan cara mengumumkannya. Kebijakan data terbuka dan portal satu data juga mendorong penyediaan data dalam format yang dapat diolah.

Dampak bagi warga: akses lebih mudah, namun kualitas dan kemutakhiran pengumuman bervariasi. Periksa tanggal pembaruan dan, bila ragu, ajukan permohonan resmi.

Pada saat yang sama, UU Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022) menuntut badan publik tidak mengumumkan data pribadi yang tidak perlu. Pengumuman informasi publik tidak berarti membuka data pribadi warga. Pelajari perlindungan data pribadi menurut UU PDP.

Kesalahan umum

Contoh: laporan keuangan dan rencana kerja yang tidak diumumkan

Contoh: Pak Lukman (fiktif), warga sebuah kelurahan, ingin mengetahui rencana kerja dan anggaran kegiatan yang dibiayai dana publik di wilayahnya. Ia memeriksa situs resmi dan papan pengumuman, tetapi tidak menemukan apa pun. Ia menangkap layar, lalu mengajukan permohonan kepada PPID dengan menyebut bahwa informasi itu termasuk kategori yang wajib tersedia. PPID tidak menjawab dalam tenggat. Pak Lukman mengajukan keberatan dan kemudian sengketa ke Komisi Informasi. Setelah mediasi, badan publik berkomitmen mengumumkan dokumen secara berkala dan menyerahkan salinan yang diminta. Cerita ini fiktif dan bukan jaminan hasil.

Peran warga dan organisasi masyarakat

Keterbukaan informasi bukan hanya urusan pemerintah. Warga dan organisasi masyarakat dapat memantau pengumuman, membandingkan dokumen dari waktu ke waktu, dan menyebarkan informasi yang sah untuk kepentingan publik, misalnya hasil kajian anggaran. Namun perlu kehati-hatian: informasi yang dipublikasikan ulang harus akurat dan konteksnya tidak dipotong sehingga menyesatkan. Penyebaran informasi yang keliru atau memelintir dapat berujung pada persoalan hukum. Kebiasaan mencantumkan sumber dan tanggal akses adalah praktik yang baik.

Warga juga dapat mengikuti partisipasi dalam penyusunan kebijakan, misalnya musyawarah perencanaan pembangunan, di mana dokumen anggaran dibahas terbuka. Menggunakan kedua jalur, yaitu keterbukaan dan partisipasi, memperkuat pengawasan publik.

Contoh informasi yang sebaiknya Anda cek pada situs badan publik

Sebelum mengajukan permohonan, periksa apakah situs badan publik memuat hal-hal berikut: profil lembaga dan struktur organisasi, tugas dan fungsi, ringkasan program dan kegiatan, ringkasan anggaran dan realisasinya, laporan kinerja, peraturan dan keputusan yang diterbitkan, standar pelayanan dan maklumat, prosedur pengaduan, daftar informasi publik, serta data kontak PPID. Ketiadaan hal-hal ini menandakan pengumuman belum optimal. Bandingkan dengan standar pelayanan yang dibahas pada standar pelayanan dan maklumat pelayanan wajib dipasang.

Informasi serta-merta: contoh situasi

Informasi serta-merta muncul pada situasi yang mengancam hajat hidup orang banyak. Contohnya peringatan dini bencana alam, status wabah penyakit di suatu daerah, pencemaran air yang membahayakan konsumsi warga, atau kebocoran bahan berbahaya. Badan publik yang mengetahui keadaan itu wajib mengumumkannya segera lewat sarana yang menjangkau warga terdampak, termasuk pengeras suara, pesan singkat, media massa, dan media sosial resmi. Bila Anda mengetahui ancaman seperti ini dan tidak ada pengumuman, laporkan segera kepada instansi berwenang, bukan menunggu proses permohonan.

Hubungan dengan pengawasan pengadaan dan dana desa

Pengumuman rencana kerja proyek, nilai kontrak, dan pelaksana adalah bagian informasi yang tersedia setiap saat. Di desa, laporan penggunaan dana desa biasanya juga dipajang pada papan informasi desa. Warga yang menemukan ketidaksesuaian antara papan informasi dan kenyataan di lapangan dapat mencatat, memotret, dan melaporkan lewat saluran yang tepat. Gambaran jalur pelaporan ada pada artikel terkait tentang dana desa.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa perbedaan informasi berkala dan serta-merta? Berkala diumumkan teratur, paling singkat enam bulan sekali. Serta-merta diumumkan segera tanpa penundaan karena menyangkut keselamatan atau ketertiban umum.

Apakah warga masih harus mengajukan permohonan? Untuk informasi yang wajib tersedia setiap saat, permohonan tetap dapat diajukan bila Anda tidak menemukannya di sumber resmi.

Apakah semua badan publik wajib punya situs? Badan publik wajib menyediakan sarana pengumuman yang mudah dijangkau. Situs resmi adalah sarana yang lazim, tetapi bentuk sarana dapat berbeda menurut kemampuan badan publik. Periksa standar yang berlaku.

Apakah laporan keuangan semuanya terbuka? Ringkasan laporan keuangan termasuk informasi berkala. Dokumen rincian tertentu mungkin dikecualikan bila memenuhi syarat. Lihat pembahasan pengecualian pada artikel terkait.

Ringkasan

• Badan publik wajib mengumumkan informasi berkala, serta-merta, dan menyediakan informasi setiap saat.
• Informasi berkala diumumkan paling singkat enam bulan sekali.
• Informasi serta-merta menyangkut keselamatan dan ketertiban umum.
• Warga dapat menagih lewat PPID, keberatan, dan Komisi Informasi.
• Simpan bukti tangkapan layar dan periksa tanggal pembaruan.
• Pengumuman tidak membuka data pribadi yang tidak perlu.

Dasar hukum

• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Baca juga

• PPID dan Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi
• Informasi yang Dikecualikan Menurut UU Keterbukaan Informasi
• Keterbukaan Informasi Publik: Cara Meminta Informasi ke Instansi
• Perlindungan Data Pribadi: Hak Anda Berdasarkan UU PDP

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.