Informasi yang Dikecualikan Menurut UU Keterbukaan Informasi
Isi artikel
Apa itu informasi yang dikecualikan dan siapa yang terkena
Informasi yang dikecualikan adalah informasi publik yang oleh undang-undang tidak boleh diberikan kepada pemohon, karena membuka informasi itu dapat menimbulkan akibat yang lebih berbahaya daripada manfaat membukanya. Sifatnya pengecualian terhadap asas keterbukaan, sehingga harus ditafsirkan sempit dan dibuktikan oleh badan publik.
Yang terkena adalah badan publik yang menyimpan informasi, dan pemohon yang menginginkannya. Badan publik berwenang menetapkan informasi mana yang dikecualikan, tetapi harus lewat prosedur yang diatur, bukan sekadar menolak ketika ditanya. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur hal ini. Alur permohonan ada pada PPID dan sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari
Menurut UU 14/2008, informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi dapat dikecualikan bila, setelah melalui uji konsekuensi, membukanya dapat menimbulkan salah satu akibat berikut. Daftar ini merangkum kelompok yang dikenal:
| Kelompok | Gambaran umum |
|---|---|
| Penegakan hukum | Menghambat proses penyelidikan atau penyidikan, mengungkap identitas informan, saksi, atau pelapor, atau membahayakan keselamatan penegak hukum |
| Hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha | Mengungkap rahasia usaha atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat |
| Pertahanan dan keamanan negara | Membahayakan pertahanan dan keamanan |
| Kekayaan alam | Mengungkap kekayaan alam Indonesia tertentu |
| Ketahanan ekonomi nasional | Merugikan ketahanan ekonomi |
| Kepentingan hubungan luar negeri | Merugikan hubungan dengan negara lain |
| Akta otentik dan wasiat yang bersifat pribadi | Isi akta pribadi dan wasiat |
| Rahasia pribadi | Riwayat kondisi pribadi, kesehatan, dan sejenisnya |
| Memorandum atau surat antar-badan publik yang bersifat rahasia | Dokumen internal yang dirahasiakan |
| Informasi yang tidak boleh diungkap karena undang-undang | Rahasia yang dilindungi undang-undang lain |
Tidak semua informasi dalam kelompok ini otomatis rahasia. Harus dibuktikan bahwa membukanya benar-benar menimbulkan akibat tertentu. Ketentuan lengkap dan bunyi pasalnya perlu dibaca pada teks resmi.
Uji konsekuensi dan uji kepentingan publik
Uji konsekuensi. Sebelum menetapkan informasi sebagai dikecualikan, pimpinan badan publik wajib menguji dengan cermat apakah membuka informasi itu benar-benar menimbulkan konsekuensi yang dikecualikan, dan apakah menutupnya melindungi kepentingan yang lebih besar. Uji dilakukan secara tertulis dan dengan alasan yang jelas.
Uji kepentingan publik. Dalam sengketa, Komisi Informasi juga menimbang apakah kepentingan publik untuk mengetahui lebih besar daripada kepentingan melindungi kerahasiaan. Pertimbangan semacam ini membuat informasi yang semula dirahasiakan dapat diperintahkan dibuka, bila manfaat bagi publik lebih besar.
Hasil uji dicatat dalam daftar informasi yang dikecualikan, yang disusun badan publik dan memuat jenis informasi, dasar pengecualian, dan jangka waktunya. Daftar ini bukan dokumen rahasia: badan publik semestinya dapat menunjukkannya sebagai dasar penolakan.
Batas masa kerahasiaan
Pengecualian tidak berlaku selamanya. Undang-undang menetapkan bahwa kerahasiaan berlaku untuk jangka waktu tertentu atau sampai suatu peristiwa terjadi, dan jangka waktunya ditetapkan dalam keputusan pengecualian. Misalnya, informasi tertentu dapat dikecualikan hingga proses tertentu selesai. Setelah jangka waktu berakhir, informasi menjadi terbuka kecuali ada ketentuan lain. Beberapa jenis informasi, seperti isi akta otentik yang bersifat pribadi, mengikuti ketentuan tersendiri. Periksa teks resmi tentang jangka waktu masing-masing jenis; angka tidak disebutkan di sini untuk menghindari kekeliruan.
Selain itu, ada informasi yang menurut undang-undang tidak boleh dikecualikan, antara lain putusan badan peradilan, ketetapan, dan keputusan yang berkaitan dengan hak seseorang, serta hal-hal yang menyangkut tanggung jawab publik. Sehingga bila yang Anda minta adalah putusan atau keputusan resmi yang menyangkut Anda, badan publik sulit menolak dengan dalih rahasia.
Langkah praktis bila permohonan ditolak karena dikecualikan
- Baca penolakan tertulis. Penolakan harus menyebut alasan, termasuk pasal dasar pengecualian dan konsekuensi yang dikhawatirkan.
- Minta bukti uji konsekuensi. Tanyakan apakah ada keputusan penetapan informasi dikecualikan dan jangka waktunya.
- Cek apakah ada bagian yang dapat dibuka. Dokumen dapat dibuka dengan menghitamkan bagian rahasia, sehingga penolakan menyeluruh tidak selalu tepat.
- Ajukan keberatan kepada atasan PPID dengan alasan: pengecualian tidak berdasar atau terlalu luas.
- Ajukan sengketa ke Komisi Informasi bila keberatan tidak berhasil. Tekankan kepentingan publik.
- Siapkan bukti manfaat publik. Misalnya informasi itu berkaitan dengan penggunaan dana publik atau pelayanan.
- Ikuti ajudikasi. Komisi Informasi dapat memeriksa dokumen secara tertutup untuk menilai pengecualian.
Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui
UU 14/2008 tetap menjadi rujukan utama. Perkembangan yang berdampak adalah UU Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022) yang berlaku penuh sejak Oktober 2024, sehingga data pribadi dalam dokumen publik makin berhati-hati diperlakukan. Badan publik dapat menghitamkan nama, alamat, atau nomor identitas pihak lain. Pada saat bersamaan, penegakan hukum pidana memakai KUHAP baru (UU 20/2025) dan KUHP baru (UU 1/2023), yang berlaku sejak 2 Januari 2026, sehingga rujukan istilah proses pidana dalam pengecualian informasi penegakan hukum perlu dicocokkan dengan kerangka baru. Nomor pasalnya tidak dikutip di sini; periksa teks resmi.
Peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan dan penyelesaian sengketa juga diperbarui dari waktu ke waktu, termasuk tata cara uji konsekuensi dan daftar informasi yang dikecualikan.
Kesalahan umum
| Kesalahan | Akibat | Cara menghindari |
|---|---|---|
| Menganggap semua penolakan sah | Hak tidak digunakan | Minta dasar tertulis |
| Meminta informasi yang jelas dilindungi (misalnya data pribadi orang lain) | Ditolak sah | Persempit permintaan |
| Tidak mengajukan keberatan | Jalur sengketa terhambat | Tempuh berjenjang |
| Mengabaikan tenggat | Hak gugur | Catat tanggal |
| Menggunakan informasi untuk menyerang pribadi | Tanggung jawab hukum | Gunakan untuk tujuan sah |
Membocorkan informasi yang dikecualikan secara melawan hukum, misalnya dokumen yang jelas dilindungi, dapat membawa konsekuensi hukum bagi pembocor dan penerimanya. Gunakan jalur permohonan resmi.
Bila dokumen memuat bagian rahasia dan bagian terbuka, mintalah "salinan dengan bagian rahasia dihitamkan". Banyak penolakan bisa berubah menjadi pembukaan sebagian dengan permintaan seperti ini.
Contoh: dokumen kontrak dan rahasia usaha
Contoh: Pak Rio (fiktif) meminta salinan kontrak pengadaan suatu dinas dengan perusahaan rekanan. PPID menolak seluruhnya dengan alasan rahasia usaha. Pak Rio meminta bukti penetapan informasi dikecualikan dan menemukan bahwa penetapan itu tidak ada. Ia mengajukan keberatan dan menyampaikan bahwa nilai kontrak dan ruang lingkup pekerjaan menyangkut penggunaan dana publik, sementara bagian rahasia usaha, misalnya rumus teknis, dapat dihitamkan. Setelah mediasi, dinas bersedia memberikan salinan dengan sejumlah bagian dihitamkan. Cerita ini fiktif dan bukan jaminan hasil.
Informasi yang tidak termasuk pengecualian
Tidak semua hal yang membuat badan publik enggan membuka termasuk pengecualian. Rasa tidak nyaman, risiko kritik, atau takut ketahuan adanya kesalahan administratif bukan alasan sah. Informasi tentang penggunaan anggaran, rencana kerja, hasil keputusan, dan layanan umumnya terbuka. Panduan kategori informasi yang wajib diumumkan ada pada informasi publik yang wajib diumumkan badan publik. Bila Anda ragu apakah suatu penolakan sah, fokuskan permintaan pada dokumen konkret dan minta alasan hukum tertulis.
Cara badan publik membuktikan pengecualian
Dalam sengketa, beban untuk meyakinkan Komisi Informasi bahwa informasi layak dikecualikan lazimnya ada pada badan publik. Ia perlu menunjukkan dokumen yang diminta, jenis pengecualian yang dipakai, alasan konkret mengapa pembukaan menimbulkan akibat yang dilarang, dan bukti bahwa uji konsekuensi dilakukan sebelum penolakan. Komisi dapat memeriksa dokumen secara tertutup, tanpa diperlihatkan kepada pemohon, untuk menilai apakah alasan itu masuk akal. Argumen yang sekadar menyebut "rahasia negara" atau "dokumen internal" tanpa uraian akibat biasanya lemah.
Sebagai pemohon, Anda tidak perlu menebak isi dokumen. Cukup tunjukkan bahwa penolakan tidak disertai dasar yang memadai, bahwa informasi menyangkut kepentingan publik, dan bahwa pembukaan sebagian masih mungkin.
Hubungan dengan rahasia jabatan dan rahasia lain
Beberapa profesi dan lembaga memiliki kewajiban rahasia menurut undang-undang sendiri, misalnya rahasia bank, rahasia medis, dan rahasia jabatan notaris. UU Keterbukaan Informasi mengakui bahwa informasi yang menurut undang-undang tidak boleh diungkap dapat dikecualikan. Karena itu, penolakan dengan alasan ini harus menunjuk undang-undang mana yang melarang pembukaan. Penolakan yang tidak menyebut dasar undang-undangnya dapat dipertanyakan.
Informasi tentang diri sendiri
Jika yang Anda minta adalah informasi tentang diri Anda sendiri yang disimpan badan publik, misalnya hasil penilaian atau berkas permohonan Anda, posisi Anda lebih kuat. Rahasia pribadi dikecualikan terutama untuk melindungi pemilik data. Pemilik data berhak mengetahui datanya, dan hak itu juga dijamin oleh UU PDP. Lihat hak subjek data pribadi menurut UU PDP.
Pertanyaan yang sering diajukan
Siapa yang menentukan informasi dikecualikan? Pimpinan badan publik lewat uji konsekuensi, berdasarkan kategori yang disebut undang-undang. Penetapan itu dapat dipersoalkan di Komisi Informasi.
Apakah rahasia berlaku selamanya? Tidak. Undang-undang mengenal batas waktu atau peristiwa tertentu. Periksa teks resmi untuk tiap jenis.
Apakah data pribadi orang lain bisa diminta? Umumnya tidak, kecuali ada persetujuan atau dasar hukum yang membenarkan. Anda dapat meminta dokumen dengan data pribadi dihitamkan.
Bagaimana jika badan publik tidak punya daftar informasi dikecualikan? Hal ini dapat melemahkan alasan penolakan. Tanyakan, dan sampaikan dalam keberatan atau sengketa.
Ringkasan
- Asas keterbukaan adalah aturan, pengecualian adalah pengecualian ketat.
- Pengecualian harus lewat uji konsekuensi dan mempertimbangkan kepentingan publik.
- Kerahasiaan berjangka waktu, bukan selamanya.
- Penolakan dapat diuji lewat keberatan dan Komisi Informasi.
- Minta pembukaan sebagian dengan bagian rahasia dihitamkan.
- Periksa teks resmi untuk daftar dan jangka waktu.
Artikel ini informasi umum untuk edukasi, bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap kasus punya fakta dan dokumen yang berbeda, sehingga sebaiknya dikonsultasikan dengan advokat.
- Komisi Informasi Pusat — komisiinformasi.go.id
- Database Peraturan BPK — peraturan.bpk.go.id
Informasi per Oktober 2026. Peraturan dapat berubah; cek teks resmi di peraturan.go.id atau situs instansi terkait.
Dasar hukum
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Baca juga
- PPID dan Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi
- Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Badan Publik
- Keterbukaan Informasi Publik: Cara Meminta Informasi ke Instansi
- Hak Subjek Data Pribadi Menurut UU PDP: Akses, Koreksi, Hapus, dan Gugatan
Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.