Syarat Menikah di KUA bagi Pasangan Beda Domisili atau Merantau

Dasar aturan

Pencatatan pernikahan bagi umat Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan. Aturan rincinya ada dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, yang ditetapkan pada 24 Desember 2024 dan menggantikan PMA No. 22 Tahun 2024. Periksa teks resmi terbaru bila ada perubahan. Peraturan ini menjadi acuan alur pendaftaran, dokumen, dan pemeriksaan nikah.

Bagi pasangan yang berbeda agama atau yang tidak beragama Islam, pencatatan dilakukan di kantor catatan sipil, dan tidak dibahas dalam artikel ini. Pembahasan umum ada di pencatatan perkawinan di KUA dan Dukcapil.

Satu istilah perlu dipahami. Calon pengantin disingkat catin. Wali nikah adalah pihak yang menikahkan calon mempelai perempuan. Pejabat yang melaksanakan pencatatan di KUA adalah Pejabat Pencatat Nikah atau PPN, yang juga dikenal sebagai kepala KUA atau penghulu yang ditunjuk.

Siapa yang disebut beda domisili

Domisili adalah tempat tinggal seseorang menurut identitas kependudukannya. Pasangan beda domisili adalah calon suami dan calon istri yang tercatat tinggal di kecamatan yang berbeda, misalnya satu di Malang dan satu di Surabaya. Termasuk di dalamnya calon yang merantau, yaitu bekerja atau kuliah di kota lain tetapi KTP-nya masih alamat kampung.

Tempat akad nikah dapat dipilih pasangan, misalnya di wilayah calon istri atau calon suami. Namun karena domisili mereka berbeda, ada dokumen tambahan yang diperlukan.

Ketentuan pokok untuk pasangan beda domisili

Berdasarkan teks PMA 30/2024, hal-hal berikut perlu dipahami.

1. Pendaftaran dilakukan di KUA tempat akad. Pendaftaran kehendak nikah dapat dilakukan di KUA kecamatan tempat akad akan dilaksanakan, atau melalui sistem daring (Simkah). Peraturan itu tidak mengatur tempat pendaftaran khusus untuk catin yang berbeda wilayah, sehingga pendaftaran mengikuti lokasi akad.
2. Waktu pendaftaran. Pendaftaran dilakukan paling lambat sepuluh hari kerja sebelum akad. Bila kurang dari itu, catin memerlukan surat dispensasi dari camat atau surat pernyataan pertanggungjawaban beserta alasannya.
3. Akad di hadapan PPN wilayah tempat akad. Akad dilaksanakan di hadapan PPN di wilayah tempat akad dilangsungkan.
4. Rekomendasi nikah. Apabila akad dilakukan di luar wilayah domisili calon suami dan calon istri, diperlukan surat rekomendasi nikah dari Kepala KUA kecamatan di domisili masing-masing. Jika keduanya berdomisili di satu kecamatan, rekomendasi cukup untuk salah satu catin.

Rekomendasi nikah inilah yang dalam percakapan sehari-hari sering disebut "numpang nikah". Istilah itu tidak dipakai dalam peraturan, tetapi maksudnya sama: KUA asal menyatakan bahwa catin tidak memiliki halangan, lalu KUA tempat akad melaksanakan pencatatan.

Dokumen yang disiapkan

Berdasarkan ketentuan tentang persyaratan administratif dalam PMA 30/2024, dokumen pokok meliputi:

Dokumen tambahan dapat diminta menyesuaikan keadaan, sehingga tanyakan ke KUA tempat akad. Daftar di atas diringkas untuk memudahkan pembaca, bukan menggantikan teks resmi.

Contoh: Seorang laki-laki berasal dari Kabupaten Malang tetapi bekerja di Jakarta, sedangkan calon istrinya tinggal di Kota Malang. Keluarga sepakat akad dilangsungkan di Kota Malang. Calon suami meminta surat pengantar dari kelurahan asalnya, lalu mengurus rekomendasi nikah dari KUA kecamatan asalnya. Ia kemudian mendaftar bersama calon istri di KUA kecamatan tempat akad, dengan membawa semua berkas. Karena sudah menyiapkan lebih dari sepuluh hari kerja sebelumnya, pendaftarannya tidak memerlukan surat dispensasi.

Langkah berurutan

1. Sepakati tempat dan tanggal akad dengan kedua keluarga, serta pastikan wali dan saksi dapat hadir.
2. Urus surat pengantar nikah dari desa atau kelurahan masing-masing. Bawa KTP dan kartu keluarga.
3. Minta surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan domisili, bila akad di luar wilayah domisili.
4. Kumpulkan dokumen lain, seperti akta kelahiran dan izin yang diperlukan menurut keadaan.
5. Daftar kehendak nikah di KUA tempat akad atau lewat sistem daring, paling lambat sepuluh hari kerja sebelum akad.
6. Ikuti bimbingan perkawinan. Peraturan mewajibkan catin yang sudah mendaftar mengikuti bimbingan perkawinan, dan lulusannya mendapat sertifikat. Ketentuan teknis diatur oleh Direktur Jenderal.
7. Ikuti pemeriksaan nikah oleh PPN untuk memastikan syarat terpenuhi.
8. Laksanakan akad nikah di hadapan PPN dengan wali dan saksi.
9. Terima buku nikah setelah pencatatan. Periksa ejaan nama, tanggal lahir, dan data lain.
10. Perbarui data kependudukan setelah menikah. Lihat pindah domisili dan perubahan data KK.

Bila dokumen tidak lengkap atau data tidak cocok

Hambatan yang paling sering muncul adalah perbedaan data antara dokumen. Misalnya, nama pada akta kelahiran berbeda ejaan dengan KTP, atau kartu keluarga belum diperbarui. Perbedaan kecil dapat membuat KUA meminta perbaikan sebelum menerima pendaftaran. Urus perbaikan di kantor kependudukan setempat; panduannya ada di perbaikan data NIK dan KK yang salah dan NIK ganda dan data kependudukan diblokir.

Bila KTP masih alamat lama padahal Anda tinggal di kota lain, Anda dapat meminta surat pengantar dari desa atau kelurahan asal sesuai KTP. Untuk keperluan lain yang membuktikan tempat tinggal saat ini, lihat surat keterangan domisili lewat RT, RW, dan kelurahan.

Wali nikah, saksi, dan keluarga yang jauh

Pasangan beda domisili sering menghadapi persoalan wali yang tinggal jauh dari tempat akad. Wali dapat hadir langsung. Jika wali berhalangan, ketentuan mengenai wali dan perwakilan dalam akad perlu diperiksa melalui KUA, termasuk bagaimana wali dapat mewakilkan. Bila wali tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau menolak tanpa alasan sah, jalurnya adalah wali hakim. Penjelasannya ada di wali nikah dan wali hakim.

Saksi akad harus dapat hadir pada saat akad. Pastikan pula identitas saksi lengkap dan sesuai persyaratan agama dan peraturan. Untuk keluarga besar yang tinggal jauh, banyak pasangan menyiarkan akad secara daring, tetapi pelaksanaan akad yang sah tetap mengikuti ketentuan agama dan pencatatan, sehingga tanyakan kepada KUA sebelum mengandalkan cara tertentu.

Bila calon berusia di bawah batas atau memiliki keadaan khusus

Calon yang belum mencapai usia yang ditentukan memerlukan dispensasi dari pengadilan, sebagaimana dibahas di dispensasi kawin usia anak. Calon yang pernah menikah harus menyertakan akta cerai atau akta kematian pasangan sebelumnya. Calon laki-laki yang masih terikat perkawinan harus memiliki izin dari pengadilan; lihat poligami: syarat dan izin pengadilan. Calon yang salah satunya warga negara asing mengikuti ketentuan perkawinan campuran; lihat perkawinan campuran WNI dan WNA.

Khusus calon yang merantau

Calon pengantin yang merantau biasanya menghadapi dua kesulitan: jarak dan waktu cuti. Beberapa saran praktis:

• Hubungi KUA tempat akad sejak jauh hari untuk menanyakan dokumen dan jadwal, misalnya lewat telepon atau pesan resmi KUA.
• Minta keluarga di kampung membantu mengurus surat pengantar dari desa atau kelurahan, dengan membawa fotokopi KTP dan kartu keluarga Anda. Sebagian pengurusan dapat diwakilkan, tetapi pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan, dan akad memerlukan kehadiran catin sesuai ketentuan KUA.
• Bila bekerja di perusahaan, ajukan cuti menikah lebih awal dan simpan bukti pengajuan. Pembahasan hak cuti ada di cuti bukan pesangon dan aturan perusahaan Anda.
• Jika KTP masih alamat kampung, jangan terburu-buru memindahkan data kependudukan sebelum menikah tanpa memikirkan dokumen yang diminta. Tanyakan lebih dulu apakah perubahan alamat sebelum pendaftaran akan mengubah KUA asal yang harus Anda mintai rekomendasi.
• Simpan semua dokumen dalam bentuk digital dan fisik, sehingga mudah dikirim ulang bila ada yang tertinggal.

Contoh: Seorang perempuan bekerja di Bali, sedangkan KTP dan keluarganya di Malang. Calon suaminya tinggal di Surabaya. Mereka sepakat akad di Malang. Perempuan itu meminta ibunya mengurus surat pengantar dari kelurahan, sementara calon suami mengurus rekomendasi nikah dari KUA di Surabaya. Mereka mengatur cuti sebulan sebelumnya, lalu bertemu di Malang beberapa hari sebelum batas sepuluh hari kerja untuk mendaftar bersama dan mengikuti bimbingan perkawinan.

Setelah akad: buku nikah dan data kependudukan

Buku nikah adalah bukti sah perkawinan yang tercatat. Segera periksa ejaan nama, nama orang tua, tanggal lahir, dan data lain pada buku nikah. Kesalahan kecil lebih mudah diperbaiki bila segera dilaporkan di KUA. Setelah itu, perbarui status perkawinan pada kartu keluarga dan KTP di kantor kependudukan. Bila suami istri memutuskan tinggal di kota yang berbeda dari domisili lama, urus juga perpindahan penduduk. Alurnya ada di pindah domisili dan perubahan data KK.

Data yang rapi penting untuk banyak keperluan: pendaftaran BPJS keluarga, akta kelahiran anak, pengurusan paspor, dan urusan bank. Lihat juga akta kelahiran dan pengakuan anak bagi pasangan yang akan segera memiliki anak.

Bila terjadi masalah dengan layanan

Jika KUA tempat akad menolak atau mempersulit tanpa alasan jelas, minta penjelasan tertulis tentang dasar penolakan dan dokumen apa yang kurang. Sampaikan keberatan kepada atasan, misalnya kepala KUA atau Kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota. Jika layanan terasa tidak sesuai standar, gunakan kanal pengaduan resmi. Simpan catatan tanggal, nama petugas, dan percakapan. Hindari membayar biaya di luar ketentuan resmi kepada siapa pun; tanyakan rincian biaya resmi dan minta tanda terima.

Kesalahan yang sering terjadi

• Membeli gedung dan mencetak undangan sebelum memastikan dokumen dan jadwal pendaftaran.
• Mendaftar kurang dari sepuluh hari kerja sebelum akad tanpa menyiapkan surat tambahan.
• Tidak meminta rekomendasi nikah dari KUA domisili padahal akad di wilayah lain.
• Membawa fotokopi yang tidak terbaca atau data yang tidak sesuai antar dokumen.
• Mengira numpang nikah berarti tidak perlu dokumen apa pun dari daerah asal.
• Menikah siri karena merasa repot, padahal tanpa pencatatan hak istri dan anak lebih sulit dilindungi. Lihat pernikahan siri dan hak istri dan anak.
• Tidak memperbarui KK dan KTP setelah menikah.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah harus menikah di KUA tempat tinggal salah satu pihak? Tidak harus. Akad dapat dilaksanakan di KUA wilayah tempat akad, dengan syarat ada rekomendasi nikah dari KUA domisili bila akad di luar wilayah domisili calon.

Berapa lama sebelum akad harus mendaftar? Pendaftaran dilakukan paling lambat sepuluh hari kerja sebelum akad. Jika kurang, diperlukan surat dispensasi dari camat atau surat pernyataan pertanggungjawaban beserta alasan.

Bolehkah mendaftar secara daring? Peraturan menyebut pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui Simkah. Karena sistem dan layanan dapat berubah, cek kanal resmi Kementerian Agama atau KUA setempat untuk caranya.

Ringkasan

Pasangan beda domisili dapat menikah di KUA tempat akad dengan membawa dokumen pokok serta surat rekomendasi nikah dari KUA domisili masing-masing bila akad di luar wilayah domisili. Daftarkan kehendak nikah paling lambat sepuluh hari kerja sebelum akad, ikuti bimbingan perkawinan, dan siapkan dokumen tambahan sesuai keadaan. Rapikan data kependudukan lebih dulu, dan perbarui setelah menikah. Selalu cek teks resmi dan ketentuan KUA setempat karena prosedur teknis dapat berubah.

Dasar hukum

• Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan
• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Baca juga

• Pencatatan Perkawinan di KUA dan Dukcapil: Dokumen, Prosedur, dan Akibat Jika Tidak Tercatat
• Pindah Domisili dan Perubahan Data Kartu Keluarga: Alur, Dokumen, dan Tips
• Dispensasi Kawin: Syarat Usia Pernikahan dan Proses di Pengadilan
• Surat Keterangan Domisili: Alur dari RT, RW, hingga Kelurahan dan Kegunaannya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.