Studi Kasus: Istri Dihina dan Diancam Suami, Memahami KDRT Psikis

Kasus singkat

Bu Sari dan Pak Andi sudah menikah delapan tahun dan punya dua anak. Dalam dua tahun terakhir, Pak Andi sering memaki Bu Sari dengan kata-kata merendahkan, termasuk di depan anak dan tetangga. Ia melarang Bu Sari bekerja dan melarang bertemu keluarganya. Setiap kali bertengkar, ia mengancam akan mengusir Bu Sari dari rumah, tidak memberi uang belanja, dan membawa pergi anak-anak. Ia tidak pernah memukul. Bu Sari mulai sulit tidur, sering menangis, dan takut berbicara. Ia mengira ini hanya pertengkaran rumah tangga biasa, sampai seorang kerabat menyebutnya kekerasan.

Kronologi

Masalah hukum yang muncul

• Apakah hinaan dan ancaman tanpa pukulan termasuk KDRT?
• Apa saja bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang?
• Bagaimana membuktikan kekerasan psikis yang tidak meninggalkan luka?
• Apa perlindungan yang bisa diminta korban?
• Apakah korban harus bercerai untuk mendapat perlindungan?
• Jalur apa yang tersedia: laporan pidana, gugatan perdata, atau keduanya?

Aturan yang berlaku

Berikut aturan pokoknya dalam bahasa sehari-hari. Panduan lebih umum tersedia di kekerasan dalam rumah tangga: lapor, visum, dan perlindungan dan penelantaran rumah tangga dan KDRT psikis.

Undang-Undang PKDRT. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini menyebut empat bentuk kekerasan: fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan psikis dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Rumusan tepat dan nomor pasalnya perlu dibaca pada teks resmi.

Siapa yang dilindungi. Lingkup rumah tangga mencakup suami, istri, anak, dan orang yang punya hubungan keluarga atau tinggal menetap dalam rumah tersebut. Karena itu, perbuatan terhadap istri dan anak berada dalam cakupan undang-undang.

Penelantaran. Bentuk keempat, penelantaran rumah tangga, mencakup tidak memberi nafkah yang menjadi kewajiban, serta membatasi atau melarang bekerja sehingga korban bergantung ekonomi. Ancaman tidak menafkahi dalam kasus ini bisa berkaitan dengan bentuk tersebut bila terealisasi. Perlu dicek dengan teks resmi.

Ancaman pidana. Undang-undang menyediakan sanksi pidana bagi kekerasan psikis. Nominal dan lama ancaman pidananya dapat dipengaruhi aturan penyesuaian pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026 dan perlu dibaca pada teks resmi terbaru. Selain itu, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026 dan dapat memengaruhi proses penanganan. Nomor pasalnya perlu diperiksa.

Delik aduan untuk kekerasan psikis di lingkup suami istri. Dalam undang-undang PKDRT, sebagian kekerasan dalam lingkup suami istri dikualifikasikan sebagai delik aduan, artinya diproses bila korban mengadu. Rincian bentuk kekerasan mana yang termasuk perlu diperiksa pada teks resmi dan penjelasan penyidik.

Perlindungan. Korban berhak mendapat perlindungan dari keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Korban dapat meminta perintah perlindungan dari pengadilan, dan kepolisian dapat memberi perlindungan sementara. Korban juga berhak atas pelayanan kesehatan, pendampingan rohaniwan, dan pendampingan pekerja sosial. Lihat perlindungan korban KDRT.

Jalur perdata. Selain pidana, kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi alasan perceraian menurut hukum perkawinan, dan dapat menjadi dasar permintaan hak asuh, nafkah, serta perlindungan anak. Lihat KDRT: laporan dan gugatan.

Analisis: aturan diterapkan ke fakta

Argumen Bu Sari. Bu Sari akan menyatakan bahwa hinaan berulang, ancaman, dan pembatasan pergaulan menimbulkan ketakutan dan hilangnya rasa percaya diri. Dampak itu tampak dari gangguan tidur dan perubahan sikap, dan dapat dikuatkan keterangan psikolog atau psikiater. Ancaman tidak menafkahi dan larangan bekerja memperkuat dalil penelantaran dan ketergantungan ekonomi.

Titik lemah Bu Sari. Kekerasan psikis tidak meninggalkan luka fisik, sehingga pembuktian lebih sulit. Banyak kejadian terjadi di rumah tanpa saksi. Bila tidak ada catatan, pesan, atau rekaman, perkara dapat menjadi adu keterangan. Bu Sari juga perlu menunjukkan dampak psikis, bukan sekadar pertengkaran.

Argumen Pak Andi. Pak Andi mungkin menyatakan bahwa ucapan keras hanya luapan emosi dalam pertengkaran biasa dan tidak bermaksud menyakiti. Ia mungkin menyatakan bahwa ia mengkhawatirkan keuangan keluarga atau menjaga anak, bukan membatasi istri.

Titik lemah Pak Andi. Pola yang berulang selama dua tahun berbeda dari pertengkaran sesekali. Pesan yang berisi ancaman dan penghinaan, bila ada, sulit disangkal. Keterlibatan anak sebagai saksi memperberat. Pembatasan bekerja dan bertemu keluarga dapat dibaca sebagai pengendalian.

Bukti non-fisik. Bukti kekerasan psikis lazim berupa tangkapan layar pesan, rekaman suara, catatan harian bertanggal, keterangan saksi seperti kerabat atau tetangga, hasil pemeriksaan psikolog atau psikiater, dan riwayat konsultasi ke layanan pendampingan. Rekaman perlu dipertimbangkan bersama saran pendamping hukum, karena keabsahan dan konteksnya akan dinilai. Semua bukti bertanggal dan konsisten memperkuat posisi korban. Bukti elektronik dibahas lebih lanjut di transaksi elektronik, tanda tangan digital, dan sertifikasi.

Contoh: Bu Sari mulai menulis catatan di ponselnya tiap kali terjadi hinaan atau ancaman, lengkap dengan tanggal, jam, dan kata-kata yang ia ingat. Ia menyimpan pesan yang berisi ancaman, meminta kakaknya mencatat saat ia bercerita, dan menghubungi layanan pendampingan perempuan dan anak di daerahnya. Pendamping menyarankan pemeriksaan psikologis untuk menilai dampak. Skenario ini fiktif dan setiap korban memiliki kebutuhan berbeda.

Dampak pada anak. Anak yang menyaksikan hinaan dan ancaman orang tuanya juga terdampak, meski tidak menjadi sasaran langsung. Anak dapat menjadi cemas, sulit konsentrasi di sekolah, atau meniru perilaku kasar. Dalam menilai kasus, pihak yang berwenang dapat mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, termasuk soal tempat tinggal dan pengasuhan. Ancaman "membawa pergi anak" juga perlu ditanggapi serius: urusan hak asuh diputus pengadilan, bukan ditentukan sepihak oleh salah satu orang tua.

Siklus kekerasan. Kekerasan psikis sering berjalan dalam siklus: ketegangan, ledakan, permintaan maaf dan janji berubah, lalu masa tenang yang membuat korban berharap. Memahami siklus ini membantu korban tidak menyalahkan diri sendiri dan menjelaskan mengapa banyak korban bertahan lama sebelum mencari bantuan. Pendamping profesional terbiasa memahami pola ini dan dapat membantu korban menimbang pilihan tanpa menghakimi.

Peran keluarga dan lingkungan. Keluarga besar dan tetangga sering menjadi pihak pertama yang tahu. Respons yang membantu adalah mendengarkan, tidak menyalahkan korban, menawarkan tempat aman, dan membantu menghubungkan dengan layanan pendampingan. Respons yang merugikan adalah menyuruh korban "bersabar saja" tanpa melihat keselamatannya, atau membuka cerita korban kepada pihak lain tanpa izin.

Langkah yang dapat ditempuh

Urutan langkah berikut bersifat umum. Prioritas utama adalah keselamatan korban dan anak.

1. Pastikan keselamatan. Bila keadaan darurat atau ada ancaman fisik, hubungi polisi atau layanan darurat setempat, dan tinggal sementara di tempat aman, misalnya rumah kerabat.
2. Catat setiap kejadian dengan tanggal, jam, tempat, kata-kata, dan saksi. Simpan pesan dan rekaman di tempat yang tidak dapat diakses pelaku.
3. Cari dukungan dan pendampingan. Layanan terpadu pemerintah daerah untuk perlindungan perempuan dan anak, lembaga bantuan hukum, dan organisasi pendamping korban dapat membantu. Kantor advokat juga dapat memberi nasihat awal.
4. Periksakan kondisi psikis kepada psikolog atau psikiater. Keterangan profesional membantu menunjukkan dampak.
5. Pilih jalur. Korban dapat melapor ke polisi untuk proses pidana, meminta perlindungan, dan atau menggugat perceraian bila rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Korban juga dapat memilih mediasi yang aman bila ia merasa siap dan didampingi.
6. Saat melapor, bawa identitas, buku nikah, bukti, dan daftar saksi. Minta tanda terima laporan dan catat nomornya. Lihat laporan polisi, SP2HP, dan tindak lanjut.
7. Pikirkan kebutuhan anak: tempat tinggal, sekolah, dan pendampingan psikologis. Bila diperlukan, minta pengaturan hak asuh dan nafkah lewat pengadilan.
8. Simpan salinan dokumen penting, seperti akta nikah, kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan surat tanah atau kendaraan, di tempat aman.

Kemungkinan hasil

Hasil tergantung bukti dan penilaian hakim. Tidak ada jaminan bagi korban maupun terduga pelaku. Beberapa skenario:

Setiap keputusan tentang kelanjutan rumah tangga adalah hak korban. Pihak luar tidak boleh menekan korban memaafkan atau mencabut laporan bila itu membahayakan.

Perlu dicatat pula bahwa pelaku dapat berubah, tetapi perubahan membutuhkan pengakuan, komitmen, dan pendampingan, bukan sekadar janji. Pilihan untuk memberi kesempatan kedua adalah hak korban, dan tidak menghapus haknya untuk meminta perlindungan bila kekerasan berulang. Catatan yang sudah dikumpulkan tetap berguna sebagai pegangan.

Pelajaran dan kesalahan yang bisa dihindari

Contoh klausul dan surat singkat

Contoh catatan kejadian (fiktif): "Senin, 3 Maret, sekitar pukul 20.30, di ruang tamu. Suami memaki dengan kata-kata merendahkan di depan anak. Ia berkata akan mengusir saya dan tidak memberi uang belanja bulan ini. Saksi: anak sulung (10 tahun) dan tetangga sebelah yang mendengar dari teras. Perasaan saya: takut, sulit tidur sesudahnya."

Contoh singkat isi pernyataan kesepakatan dalam mediasi yang didampingi (fiktif): "Suami berjanji tidak lagi menghina atau mengancam, tidak membatasi istri bekerja dan bertemu keluarganya, dan memberikan nafkah rutin pada tanggal tertentu. Para pihak mengikuti konseling keluarga. Bila perilaku kekerasan terjadi lagi, istri berhak melaporkan dan menggugat tanpa terikat kesepakatan ini."

Contoh dan catatan seperti ini perlu disesuaikan dengan keadaan nyata dan didampingi profesional. Untuk gambaran gugatan perceraian, lihat [cerai gugat dan cerai talak](keluarga/cerai-gugat-dan-cerai-talak.html).:

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah hinaan tanpa pukulan bisa disebut KDRT? Bisa. Undang-undang PKDRT mengenal kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat. Penilaian akhir bergantung pada bukti dan fakta.

Apakah saya harus bercerai bila melapor? Tidak. Pelaporan dan perlindungan dapat ditempuh tanpa bercerai. Keputusan bercerai adalah hak Anda dan dapat dipertimbangkan terpisah.

Bagaimana membuktikan kekerasan psikis? Kumpulkan pesan, rekaman, catatan bertanggal, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan psikolog atau psikiater. Pendamping hukum dapat membantu menilai kekuatan bukti.

Ke mana saya mencari bantuan? Hubungi kepolisian, layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak di daerah, lembaga bantuan hukum, atau advokat. Bila ada keadaan darurat, hubungi layanan darurat setempat.

Ringkasan

Kasus fiktif Bu Sari menunjukkan bahwa KDRT tidak selalu berupa pukulan. Hinaan, ancaman, pembatasan pergaulan, dan ancaman tidak menafkahi bisa termasuk kekerasan psikis atau penelantaran. Pembuktiannya menantang karena tidak ada luka fisik, sehingga catatan bertanggal, pesan, saksi, dan keterangan profesional sangat penting. Korban berhak atas perlindungan, pendampingan, dan jalur pidana maupun perdata, dan tidak wajib bercerai. Hasilnya tergantung bukti dan penilaian hakim. Pelajaran utamanya: kenali tanda-tandanya, dokumentasikan, dan cari dukungan secepatnya.

Dasar hukum

• UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (berlaku 2 Januari 2026)
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (berlaku 2 Januari 2026)

Baca juga

• Kekerasan dalam rumah tangga panduan lapor visum dan perlindungan sampai sidang
• Penelantaran Rumah Tangga dan Kekerasan Psikis dalam KDRT: Bukti dan Cara Melapor
• Perlindungan bagi Korban KDRT: Langkah Pertama yang Bisa Dilakukan
• Kekerasan dalam rumah tangga: laporan dan gugatan itu dua jalur
• Cerai gugat dan cerai talak: bedanya di pengadilan agama

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.