Retribusi Daerah dan Perizinan Reklame untuk Warung dan Usaha Kecil

Apa itu retribusi daerah dan siapa yang terkena

Retribusi daerah adalah pungutan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan kepada orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak, retribusi dikaitkan dengan layanan yang dinikmati pembayar. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang menggantikan undang-undang lama tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Yang terkena adalah warga, pelaku usaha kecil, pedagang pasar, pemilik bangunan, dan siapa pun yang memakai layanan atau izin tertentu dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah, melalui perangkat daerah, bertugas memungut dan wajib menyetor hasilnya ke kas daerah.

Penting dicatat: artikel ini tidak membahas pajak daerah seperti pajak reklame. Untuk pajak, rujuklah sumber yang khusus. Yang dibahas di sini hanya retribusi dan perizinan.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Undang-undang membagi retribusi menjadi tiga golongan.

Setiap retribusi harus memiliki dasar. Dasar itu berupa peraturan daerah (perda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang mengatur objek, subjek, tarif, dan cara pemungutan. Bila pemungutan tidak berdasar perda, ia patut dipertanyakan.

Prinsip pokok lainnya:

• Pemungutan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk. Pembayaran dilakukan sesuai tata cara, biasanya melalui tagihan atau kanal elektronik.
• Pembayar berhak mendapat bukti pembayaran.
• Retribusi tidak boleh dipungut untuk layanan yang tidak diberikan.
• Daerah tidak bebas menambah jenis retribusi di luar yang diperbolehkan undang-undang. Daftar jenis retribusi yang diperbolehkan telah dibatasi dalam undang-undang, sehingga banyak pungutan lama yang tidak lagi sah. Periksa teks resmi dan perda daerah Anda.

Pembahasan contoh pungutan pasar dan parkir ada di retribusi parkir dan pungutan pasar daerah.

Perizinan papan nama dan reklame untuk usaha kecil

Papan nama usaha dan reklame diatur dengan dua pendekatan. Pertama, ada pengaturan penyelenggaraan reklame melalui perda dan peraturan kepala daerah, misalnya soal lokasi, ukuran, kekuatan konstruksi, dan keselarasan estetika kota. Kedua, ada pemungutan pajak atas reklame tertentu, yang tidak dibahas di sini.

Secara umum, papan nama kecil yang menempel pada bangunan usaha sendiri sering mendapat kelonggaran, sedangkan reklame besar, reklame di tempat umum, atau reklame yang berdiri di atas lahan orang lain memerlukan persetujuan. Aturan persisnya berbeda antardaerah.

Reklame dengan konstruksi besar juga berhubungan dengan persetujuan bangunan gedung, sebagaimana dibahas di izin mendirikan bangunan menjadi PBG dan SLF. Jika konstruksi menumpang di bangunan orang lain, perlu persetujuan pemilik. Pembahasan terkait ada pada pajak reklame daerah untuk bagian pajaknya.

Untuk warung, kios, dan usaha sejenis, perizinan berusaha melalui OSS tetap menjadi dasar utama, dan papan nama mengikuti aturan daerah. Pelajari perizinan berusaha berbasis risiko dan OSS dan studi kasus izin usaha warung ditutup Satpol PP untuk gambaran akibat izin yang tidak lengkap.

Langkah praktis menghadapi tagihan atau penertiban

1. Jangan membayar di tempat bila tidak yakin. Minta petugas menunjukkan identitas dan surat tugas.
2. Tanyakan dasar hukum. Petugas yang sah dapat menyebut nomor dan nama perda atau peraturan kepala daerah yang menjadi dasar pungutan.
3. Minta surat tagihan resmi yang memuat jenis retribusi, periode, tarif, dan rekening atau kanal pembayaran.
4. Bayar melalui kanal resmi. Hindari pembayaran tunai kepada perorangan tanpa bukti.
5. Simpan bukti bayar, surat tagihan, dan foto kejadian bila dimintai uang di lapangan.
6. Jika ragu, ajukan keberatan tertulis kepada dinas pengelola. Sebutkan alasan dan lampirkan bukti.
7. Bila ada indikasi pungutan liar, adukan kepada inspektorat daerah, ombudsman, atau aparat penegak hukum. Perlu diketahui bahwa satgas saber pungli sudah dibubarkan, sehingga gunakan kanal pengaduan lain.
8. Untuk penertiban reklame, cek apakah ada surat peringatan lebih dulu dan berikan tanggapan tertulis sebelum batas waktu.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Perubahan besar terjadi ketika UU HKPD berlaku. Undang-undang ini menyederhanakan jenis pajak dan retribusi, dan membatasi pungutan daerah ke dalam daftar yang ditetapkan. Perda lama yang menjadi dasar pungutan perlu diganti dengan perda yang selaras. Karena itu, sebagian pungutan yang dulu lazim tidak lagi memiliki dasar atau telah diubah namanya.

Selain itu, retribusi persetujuan bangunan gedung muncul sebagai pengganti retribusi IMB, dan sistem pembayaran makin diarahkan secara elektronik. Pengawasan atas perda pajak dan retribusi dilakukan pemerintah pusat melalui evaluasi, dan perda yang bertentangan dengan undang-undang dapat dibatalkan melalui jalur yang berlaku. Lihat peraturan daerah: apa itu dan cara warga menilainya.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang pemilik warung makan didatangi petugas yang menagih sejumlah uang tunai untuk keamanan lingkungan. Ia meminta surat tugas dan dasar peraturan. Petugas tidak dapat menunjukkan. Pemilik warung memotret kejadian itu, mencatat waktu, lalu melapor ke kelurahan dan inspektorat. Ia tetap membayar iuran kebersihan yang memiliki tagihan resmi dari dinas.

Contoh lain: Pemilik toko kelontong ingin memasang papan nama besar di depan jalan. Ia menanyakan aturan pada dinas setempat dan memperoleh penjelasan tentang ukuran dan persetujuan yang diperlukan. Ia menyesuaikan ukuran papan agar sesuai ketentuan sehingga tidak ditertibkan.

Cara memeriksa perda sebagai dasar pungutan

Anda dapat memeriksa sendiri keberadaan dasar pungutan. Cari perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah di situs jaringan dokumentasi dan informasi hukum pemerintah daerah atau di situs Biro Hukum. Perhatikan nomor dan tahun perda, apakah masih berlaku, jenis retribusi yang diatur, dan tarifnya. Bila petugas menyebut dasar yang tidak ada dalam daftar itu, pungutan tersebut layak dipertanyakan.

Anda juga dapat meminta informasi publik ke dinas terkait. Dinas wajib menjawab permintaan informasi sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik. Bila jawabannya tidak memuaskan, laporkan ke ombudsman. Warga memiliki hak dalam pelayanan publik, sebagaimana dijelaskan di hak warga menurut UU Pelayanan Publik 25/2009.

Keberatan, pengembalian, dan penyelesaian sengketa retribusi

Tidak semua tagihan retribusi dapat langsung diterima. Wajib retribusi mempunyai jalur untuk menyatakan keberatan.

Pertama, keberatan administratif. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Keberatan diajukan secara tertulis, memuat alasan yang jelas, dan disertai bukti. Ada batas waktu pengajuan yang diatur peraturan, sehingga jangan menunda. Periksa batas waktunya pada perda dan undang-undang karena nilainya perlu dibaca pada teks resmi.

Kedua, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran. Bila Anda telanjur membayar lebih dari seharusnya, atau membayar pungutan yang kemudian ternyata tidak berdasar, ajukan permohonan pengembalian disertai bukti bayar. Simpan bukti pembayaran dalam jangka panjang.

Ketiga, jalur peradilan. Sengketa atas ketetapan retribusi dapat dibawa ke pengadilan sesuai ketentuan, dengan prosedur yang berbeda dari perkara pidana atau perdata biasa. Untuk keputusan perizinan yang dicabut atau ditolak, jalur tata usaha negara tersedia. Gambaran umum ada pada gugatan PTUN keputusan pencabutan izin.

Keempat, pengujian perda. Jika menurut Anda perda yang menjadi dasar pungutan bertentangan dengan undang-undang, perda dapat diuji ke Mahkamah Agung. Prosedur dibahas pada uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung: bedanya. Cara ini biasanya dilakukan secara kolektif atau dengan bantuan advokat.

Kelima, pengaduan ke pengawas. Selain jalur formal, ombudsman dapat menerima pengaduan tentang maladministrasi, seperti petugas yang meminta uang tanpa dasar atau mengabaikan permohonan Anda.

Dalam setiap jalur, bukti adalah kunci. Simpan salinan ketetapan, tagihan, bukti pembayaran, dan korespondensi. Bila pungutan dilakukan secara lisan di lapangan, catat segera detail waktu, tempat, jumlah, dan ciri petugas. Rekaman suara atau foto yang diperoleh secara sah dapat menjadi pendukung, namun pertimbangkan keselamatan Anda dan hindari konfrontasi.

Pelaku usaha kecil juga dapat berkoordinasi dengan paguyuban pedagang atau asosiasi usaha. Laporan bersama biasanya lebih diperhatikan, dan beban biaya pendampingan hukum dapat dibagi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa bedanya pajak dan retribusi? Pajak dipungut tanpa imbalan langsung, sedangkan retribusi dikaitkan dengan jasa atau izin yang dinikmati pembayar. Artikel ini hanya membahas retribusi.

Apakah retribusi persampahan sah? Sah jika berdasar perda dan layanannya benar-benar diberikan. Minta tagihan resmi.

Bolehkah petugas menutup warung karena belum bayar retribusi? Penertiban harus mengikuti prosedur, biasanya diawali peringatan tertulis. Penutupan langsung tanpa dasar dan tahapan patut dipertanyakan.

Ke mana melapor bila dimintai pungutan liar? Ke inspektorat daerah, ombudsman, atau aparat penegak hukum. Satgas saber pungli sudah tidak ada.

Ringkasan

• Retribusi daerah adalah pungutan atas jasa atau izin tertentu, berdasarkan UU HKPD dan perda.
• Ada tiga golongan: jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.
• Pungutan harus berdasar perda, dengan tagihan dan bukti pembayaran resmi.
• Papan nama dan reklame mengikuti aturan daerah, dan reklame besar biasanya perlu persetujuan.
• Minta dasar hukum, bayar lewat kanal resmi, dan adukan pungli.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
• UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Baca juga

• Pajak Reklame: Kewajiban Pemasang Iklan Luar Ruang
• Dari IMB Menjadi PBG dan SLF: Prosedur Singkat Menurut PP 16/2021
• Hak Warga Menurut UU Pelayanan Publik 25/2009

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.